Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi sejumlah insiden keracunan yang mewarnai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menekankan kejadian serupa juga pernah terjadi di negara-negara maju, bahkan setelah program berjalan puluhan tahun.

Dadan menyebutkan kasus di luar negeri menunjukkan bahwa insiden makanan tidak hanya terjadi di awal pelaksanaan program.

"Contoh di Mesir misalnya, itu mulai program1991, kejadiannya 2017, di situ bahkan ada 3.353 siswa yang sakit dan 435 lainnya terdampak setelah 26 tahun. Kemudian di China bahkan ada beberapa yang meninggal setelah 10-13 tahun, di Jepang setelah 49 tahun," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia juga merujuk pada kasus di Finlandia yang terjadi usai berjalan 80 tahun, Amerika Serikat setelah 51 tahun, Dominika 7 tahun, Amerika Selatan 20 tahun, Inggris 99 tahun, dan India 18 tahun. Menurutnya, kejadian-kejadian ini menjadi pelajaran penting agar program serupa di Indonesia tidak mengalami kelengahan seiring waktu.

Pernyataan ini disampaikan Dadan setelah serangkaian insiden yang menimpa program MBG di beberapa daerah.

Kasus pertama terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 13 Januari lalu. Ia menyebut penyebabnya bersifat teknis karena program baru dimulai. Saat masakan sudah diolah dan hendak digoreng, gas habis, sehingga menyebabkan makanan tidak selesai dimasak.

"Yang terdampak ada 40 siswa karena petugas sangat cepat mengidentifikasi ada kelainan di makanan itu, sehingga kemudian masakan ditarik kembali dan diganti dengan telur," kata Dadan.

Peristiwa serupa tidak hanya terjadi di Sukoharjo. Di Batang, Jawa Tengah, makanan dikirim dalam kondisi baik, tetapi karena ada acara di sekolah, konsumsi siswa tertunda.

"Sebetulnya saat itu makanannya dalam keadaan baik. Kalau makan tepat waktu sebetulnya tidak akan kejadian," ungkapnya.

Kasus lain muncul di Cianjur, Jawa Barat, yang kini memasuki minggu ketiga evaluasi. Dari 2.701 siswa, 72 terdampak.

Ia mengatakan pemeriksaan laboratorium terhadap tray, air, fasilitas, makanan, dan muntahan semuanya menunjukkan hasil negatif. Dadan menyebut pihaknya masih mencari kemungkinan penyebab lain di luar faktor makanan.

Kejadian serupa juga dilaporkan di Bandung, Tasikmalaya, dan Pali. Di Bandung, insiden terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya adalah restoran.

"Chef-nya pun adalah chef restoran, jadi dari segi kualitas makanan dan higienis sebetulnya memenuhi syarat," ujarnya.

Meski begitu, beberapa siswa tetap terdampak, dan penyebab pastinya masih dalam proses verifikasi. Menurut Dadan, kasus-kasus terbaru kemungkinan besar disebabkan oleh masakan yang dimasak terlalu awal dan tidak segera dikirim atau dikonsumsi.

"Dengan kejadian-kejadian seperti ini, kami kemudian melakukan perbaikan-perbaikan SOP," ujarnya.

Langkah yang ditempuh BGN mencakup pemilihan bahan baku yang lebih selektif. Di Pali, misalnya, ikan yang diterima hari Jumat disimpan dalam freezer, diolah setengah matang, lalu dibekukan kembali sebelum akhirnya dimasak. Meski hasil tes menyatakan aman, kasus tetap terjadi.

"Kami memutuskan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," katanya.

Selain itu, BGN akan menerapkan aturan ketat terkait waktu memasak, pengiriman, dan konsumsi. Makanan yang diterima harus segera dikonsumsi dalam waktu 15-30 menit. Hal ini, kata Dadan, guna mencegah terjadinya basi.

Dadan menjelaskan pihaknya juga berencana mewajibkan uji organoleptik di sekolah sebelum makanan dibagikan. Petugas khusus akan ditugaskan untuk memastikan kualitas makanan secara langsung di lapangan.

Dia menyebut kejadian-kejadian ini awalnya diperkirakan terjadi karena faktor keterbatasan pengalaman, khususnya pada unit SPPG yang sudah beroperasi dua sampai tiga bulan. Ia menduga karena tidak ada masalah sebelumnya, pengelola merasa semua berjalan normal hingga terjadi kelengahan.

Untuk mengatasi hal ini, BGN mulai menerapkan pelatihan dan penyegaran rutin setiap dua bulan bagi para penjamah makanan. Kegiatan ini telah dimulai di Cianjur dan Tasikmalaya, dan akan dilanjutkan di Pali dan Palembang dalam waktu dekat.

Dadan menegaskan BGN menargetkan nol kejadian dan terus memperkuat seluruh prosedur pengolahan serta distribusi MBG di sekolah.

"Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa setelah sukses dengan pelayanan 2-3 bulan, mereka tetap harus diberi penyegaran agar makanan ini betul-betul bisa dinikmati dalam keadaan bersih, higienis, sehat, dan menyehatkan," ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pada akhir Mei 2025 jumlah penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 6 juta. Per April 2025, total penerima manfaat MBG mencapai 3.506.941.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pada bulan ini diperkirakan ada tambahan penerima manfaat 657.000. Dengan demikian, diperkirakan per 14 Mei ada 4.163.941 penerima manfaat yang dilayani lewat 1.505 Satuan Pelayanan Pengeluhan Gizi (SPPG).

"Jadi kami targetkan di pertengahan Mei sudah mencapai lebih dari 4 juta (penerima manfaat) dan kami memiliki keinginan di akhir Mei kita sudah bisa melayani 6 juta (penerima manfaat)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Ia memproyeksikan, segera ada tambahan 219 unit sehingga jumlahnya akan bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG.

Sebanyak 1.286 unit SPPG yang telah berdiri saat ini seluruhnya merupakan dukungan dari mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B). Hingga akhir Mei, harapannya jumlahnya bertambah menjadi 1.994 unit SPPG.

"Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 SPPG yang dibiayai oleh APBN. Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus," ujarnya.

Dalam rencana besarnya, BGN menargetkan jumlah SPPG terus bertambah mencapai 7.000 unit pada Agustus 2025 untuk melayani 21 juta penerima manfaat. Lalu, pada September 2025 jumlah SPPG bertambah dua kali lipat menjadi 14.000 unit sehingga penerima manfaat mencapai 42 juta.

"Kemudian kami akan tingkatkan dua kali lipat pada bulan September. Jadi ini percepatan memang sudah kita lakukan untuk melayani 42 juta. Kemudian Oktober kita juga ingin melayani 66 juta, dan November akhir kita berharap bisa mencapai 82,9 juta (dengan 30.000 unit SPPG)," kata dia.

Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

Kami sedang mencari kurang lebih apa yang sebetulnya menyebabkan karena dari segi masakan, hasil laboratorium itu negatif

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut hasil laboratorium kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat, dinyatakan negatif.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa, Dadan menyatakan kasus ini sudah memasuki minggu ketiga, dan ada dua sekolah yang terdampak dari sembilan sekolah.

"Hasilnya sudah keluar dari laboratorium, baik itu untuk tray (wadah makan), airnya, untuk fasilitas, termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi oleh siswa hingga muntahannya, dan alhamdulillah seluruh hasilnya negatif, jadi kami sedang mencari kurang lebih apa yang sebetulnya menyebabkan karena dari segi masakan, hasil laboratorium itu negatif," katanya.

Dadan mengemukakan BGN terus mengevaluasi kejadian-kejadian keracunan yang terjadi di berbagai daerah dan melakukan perbaikan-perbaikan standar operasional prosedur (SOP), di antaranya pemilihan bahan baku yang lebih selektif.

Kemudian, beberapa kejadian keracunan yang lain disebabkan oleh proses memasak yang terlalu dini, untuk itu pihaknya menetapkan pengiriman makanan harus dipersingkat guna mencegah makanan basi.

"Kami ingin menerapkan aturan bahwa waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman makanan harus dipersingkat untuk mencegah terjadinya basi," ucapnya.

Dadan menjelaskan sebagai langkah korektif preventif, BGN juga melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan lainnya, misalnya menerapkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari SPPG ke sekolah, dan menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.

Kemudian, BGN juga mengetatkan mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

"Kami juga menerapkan kewajiban uji organoleptik, mulai dari uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur terhadap makanan sebelum dibagikan," ujar dia.

Selai itu, ia juga menyatakan pihaknya tengah melakukan penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan hingga awal Mei 2025 total penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) telah tembus hingga 3,5 juta orang.

Dadan menjelaskan bahwa MBG yang telah disalurkan kepada 3,5 juta penerima manfaat itu berasal dari 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 Provinsi di seluruh Indonesia.

“Sampai hari ini sudah dilakukan Makan Bergizi Gratis pada 1.286 SPPG di 38 Provinsi dan telah melayani penerima manfaat sebanyak 3.506.941,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Pada saat yang sama, Dadan menjelaskan bahwa MBG itu telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari Paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Tak hanya itu, 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa Pondok Pesantren, Ibu Menyusui, Ibu Hamil, hingga Balita.

“Dan terdapat 19 kelompok mulai dari Paud sampai dari Seminari, termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Jadi cakupannya telah lengkap,” tegas Dadan.

Sementara pada kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada akhir bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Menurutnya, sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu, program ini telah menjangkau lebih dari 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bahkan, pelaksanaan program berjalan secara bertahap dan penuh kehati-hatian.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dari sisi logistik, pelaksanaan program ini sangat kompleks dan menantang, bahkan melebihi penyelenggaraan katering skala besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim hasil laboratorium terhadap sampel makanan bergizi gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat, negatif racun.

"Hasilnya sudah keluar dari lab, baik itu untuk tray-nya, untuk airnya, untuk fasilitas, termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi siswa, termasuk muntahannya, dan alhamdulillah hasilnya negatif (racun)," kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menegaskan pihaknya bekerja cepat melakukan uji laboratorium terhadap berbagai sampel, termasuk makanan hingga muntahan yang dialami 72 siswa di dua sekolah setempat.

Dadan menambahkan, pihaknya pun masih terus menelusuri penyebab adanya siswa yang keracunan usai menyantap menu MBG beberapa waktu lalu.

"Jadi kami sedang mencari kurang lebih apa sih yang sebetulnya menyebabkan, karena dari segi masakan dari hasil lab itu negatif," ujar dia.

Seperti diketahui, puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, pada 22 April, Dadan turut menyampaikan empati dan kepeduliannya akibat insiden yang menimpa puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tersebut.

Adapun puluhan siswa mengalami gejala keracunan massal setelah menyantap hidangan MBG di Kabupaten Cianjur.

"Sebagian besar siswa yang mengalami gejala sempat menjalani perawatan di rumah sakit sudah pulang. Namun, masih ada beberapa siswa yang masih dirawat," kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas MAN 1 Cianjur, Rahman Jaenudi, Selasa (22/4/2025) lalu.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) akan mencari mitra dapur baru jika nanti tidak menemukan kesepakatan dengan Ira Mesra Destiawati (59).

"Karena ini program nasional dan jangan sampai gaduh, kita putus aja, cari mitra baru," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa.

Timoty mengatakan pihaknya tidak akan melakukan perlawanan hukum, namun berencana akan mengajukan konfrontir dalam pemeriksaan.

Pihaknya telah menyiapkan data untuk bisa membuktikan yayasan MBG dari kliennya tidak melakukan penggelapan dana.

"Sangat siap. Karena data yayasan dengan data Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sama," ujarnya.

Dia berharap, ibu Ira juga bisa menjabarkan dana yang ditagihnya yakni sebesar Rp975.375.000 nantinya kepada polisi.

Maka itu, dia berharap sang klien sebagai Yayasan MBG bisa cepat mencari mitra dapur baru yang lebih baik. Terlebih, dia menilai ibu Ira dan tim terbilang kurang komunikasi dalam grup WhatsApp.

"Kemungkinan kita akan relokasi atau bagaimana, udah ada. Dan ini pasti dalam waktu cepat, dua sampai tiga hari ke depan," ucapnya.

Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse).

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan, bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025.

Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menerpa 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan dan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut.

“Kejadian [siswa memakan makanan basi] dari program MBG yang pertama tersebar itu sebenarnya dulu tanggal 13 Januari di Sukoharjo, ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai,” jelasnya dalam RDP bersama Komis IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Dia merinci, total siswa yang terdampak keracunan di Sukoharjo pada 13 Januari 2025 mencapai 40 siswa.

Kemudian, kejadian keracunan juga sempat terjadi pada 6 Januari 2025 di Cianjur yang berdampak pada 72 siswa. Dadan menjelaskan, kasus tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelidikan uji lab.

Kejadian siswa keracunan Makan Bergizi Gratis kemudian berlanjut pada 17 Februari 2025. Di mana, pada hari itu terdapat 3 kasus keracunan sekaligus yang tersebar di beberapa lokasi mulai dari Tasikmalaya (Jawa Barat) 51 siswa , Batang (Jawa Tengah) 60 siswa, dan Pali (Sumatra Selatan) 4 siswa.

“Di Batang ini kejadiannya masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu, tapi kemudian di sekolah ada acara. Sehingga, makanan itu terlambat dimakan oleh siswa,” tegasnya.

Terbaru, kasus keracunan kembali terjadi pada 17 Maret 2025 di Bandung. BGN mencatat setidaknya terdapat 100 siswa terdampak dalam peristiwa tersebut.

Namun demikian, dia belum dapat menjelaskan seperti apa kronologi kejadian keracunan di Bandung itu. Pasalnya, saat ini pihaknya masih menunggu laporan hasil dari evaluasi di lapangan.

“Yang [keracunan] di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi jadi SPPG dan set-nya pun set resto, jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan sudah higienis sudah memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan [hasil evaluasinya],” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa hanya terdapat sekitar 200 orang yang mengalami keluhan pencernaan pasca-keracunan, dengan total lima orang yang memerlukan perawatan inap.

Kepala negara menyampaikan bahwa skala dan capaian MBG menunjukkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan program sosial berskala besar secara cepat dan efektif.

Keberhasilan ini, menurutnya, juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan kebijakan berpihak pada rakyat kecil dengan manajemen modern dan hasil nyata.

“Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya gak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta. Kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%,” pungkas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji hingga kini.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ucap dia.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

Pihaknya sudah menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025, termasuk dari pagu tambahan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan program menyasar 82,9 juta penerima.

Saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Dadan menuturkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB serta instansi paguyuban seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, apresiasi ini diberikan seiring dengan inisiatif Kementerian PANRB dalam mendorong program penyediaan hunian layak bagi para pegawai.

Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PANRB, namun dalam perkembangannya Menteri Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban.

Permintaan ini disambut positif oleh Menteri PKP sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka,” kata Rini usai pertemuan dengan Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (5/5).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar pegawai, seperti tempat tinggal yang layak, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

“Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PANRB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain,” ujar Maruarar.

Proses inventarisasi pegawai kini kembali dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat.

Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antara instansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Menteri Rini berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB serta instansi paguyuban seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, apresiasi ini diberikan seiring dengan inisiatif Kementerian PANRB dalam mendorong program penyediaan hunian layak bagi para pegawai.

Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PANRB, namun dalam perkembangannya Menteri Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban.

Permintaan ini disambut positif oleh Menteri PKP sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka,” kata Rini usai pertemuan dengan Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (5/5).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar pegawai, seperti tempat tinggal yang layak, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

“Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PANRB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain,” ujar Maruarar.

Proses inventarisasi pegawai kini kembali dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat.

Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antara instansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Menteri Rini berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap bahwa pejabat struktural BGN belum menerima gaji pada tahun ini.

Hal ini diungkap Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dalam paparannya, Dadan menunjukkan data penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional pada 2025.

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru dianggarkan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gazi,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.

“Karena yang baru kami keluarkan untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan,” kata Dadan.

“Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan,” ujar dia.

Yayasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara reimburse. Pihak MBN juga mempertanyakan bon tersebut.

"Sistemnya reimbursement. Jadi, kalau kita udah beli, dapat bon, terus kita reimburse. Nah, data pendukungnya mana? Itu aja intinya," kata kuasa hukum MBN, Timothy Ezra Simanjuntak di Polres Metro Jakarta Selatan, dilansir Antara, Selasa (6/5/2025).

Timothy mengatakan pihaknya tidak langsung membayar karena membutuhkan data pendukung seperti bukti tagihan atau bon. Namun, hingga kini yayasan MBG belum menerima bukti tagihan sepenuhnya dari mitra dapur tersebut.

"Dari sekian banyak tagihan yang ditagihkan ke kita katanya Rp 900 juta. Nah ini bon-bon ini masih terkumpul Rp 70 juta. Jadi, kita minta, mana bon-bon pembiayaan bahan baku dan lainnya mana," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Nico Hermawan mengatakan pada Senin (5/5) malam, dua koordinator yayasan MBG yakni berinisial MI dan GR telah diperiksa. Mereka mendapatkan 30 pertanyaan.

"Ada hampir Rp 400 juta yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang ditanggung mitra seharusnya. Tapi dalam hal ini yayasan memberikan atensi untuk dapat melakukan talangan terlebih dahulu," ucap Nico.

Ia merinci Rp 437.387.549 meliputi alat pelindung diri (APD), upah sumber daya manusia (SDM), pembelian bahan baku, listrik dan sewa alat dapur.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi. Laporan itu terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis 10 April.

Dijelaskan, bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama denganyayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp 13 ribu.

'Simak juga Video Poin Jawaban Yayasan soal Polemik Pembayaran Mitra Makan Gratis Kalibata'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya