JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan adanya dugaan pengurangan anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Laporan itu menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program MBG mengalami penyusutan ketika sampai di daerah.

Akibatnya, nilai makanan yang seharusnya senilai Rp 10.000 hanya menjadi Rp 8.000.

Dugaan utak-atik anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat ini pun langsung mendapat respons dari Badan Gizi Nasional dan Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Bagaimana awal mulanya dugaan utak-atik dana MBG?

Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Setyo, terdapat indikasi bahwa besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat nilainya berkurang saat sampai di daerah.

Dia pun khawatir praktik tersebut mengurangi kualitas makanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Kepada BGN, Setyo menegaskan bahwa KPK akan mengawasi pelaksanaan program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar Setyo.

Benarkah dana MBG diutak-atik?

Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyarankan program sarapan gratis yang akan dilaksanakan Pemprov Jakarta ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA.

"Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan Badan Gizi siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta untuk menjalankan program tersebut.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," kata Dadan.

Sikap pemerintah pusat ini berubah dari sebelumnya yang sempat melarang Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat program mirip Makan Bergizi Gratis.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah," kata dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.

Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya laporan mengenai perubahan harga porsi makanan bergizi gratis yang semula ditetapkan Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.

Hasan menegaskan bahwa laporan tersebut masih berupa informasi awal dan belum melalui proses verifikasi yang memadai.

"Laporan ini perlu disertai dengan data lengkap, termasuk waktu dan lokasi kejadian, agar dapat dilakukan pemeriksaan dan verifikasi yang tepat. Kemarin, informasi ini lebih kepada langkah pencegahan, bukan laporan yang sudah terkonfirmasi," ujar Hasan saat diwawancarai oleh wartawan pada hari Minggu, 9 Maret 2025.

Ia juga menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkomitmen untuk melakukan pengecekan di lapangan, meskipun hal ini memerlukan informasi yang lebih lengkap mengenai waktu dan tempat kejadian.

"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya.

Dalam penjelasannya, Hasan membahas mengenai harga bahan makanan dalam program makanan bergizi gratis yang bersifat actual cost.

Di wilayah Indonesia bagian barat, harga makanan tersebut ditetapkan sebesar Rp 10 ribu, sementara di Kepulauan Mentawai, harga dapat mencapai Rp 14 ribu.

"Untuk anak-anak di PAUD dan siswa kelas 1-4 SD, biaya per porsi berkisar antara Rp 7-9 ribu di wilayah Jawa dan Sumatera, mengingat mereka umumnya hanya menerima makanan dengan kandungan kalori sekitar 350 kalori. Sementara itu, di Puncak Jaya, harga dapat melonjak hingga Rp 41.000," jelas Hasan.

Hasan menambahkan bahwa pertemuan antara KPK dan BGN sebelumnya lebih membahas upaya pencegahan daripada isu hukum.

"BGN bertekad agar pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis dapat berlangsung secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima laporan terkait pengelolaan anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga telah dimanipulasi.

Setyo menyoroti bahwa jumlah anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seringkali berkurang saat sampai di daerah, yang berdampak negatif pada kualitas makanan yang diterima.

Hal ini diungkapkan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta stafnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Rabu, 5 Maret 2025.

"Kami khawatir bahwa anggaran yang dialokasikan di pusat akan berkurang saat sampai di daerah, seperti es batu yang mencair. Kami telah menerima laporan mengenai pengurangan jumlah makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disediakan," ungkap Setyo dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat, 7 Maret 2025.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya kini mempersilakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajarannya untuk melaksanakan program sarapan gratis.

Dadan mengatakan, sarapan gratis akan lebih bermanfaat jika menyasar siswa SMP dan SMA.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, Badan Gizi Nasional pasti tetap bersinergi dengan Pemprov Jakarta jika ingin melanjutkan program sarapan gratis.

Dia mengklaim tidak ada masalah antara Badan Gizi Nasional dengan program Pemprov Jakarta itu.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.

Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dampak banjir terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bekasi.

Dia membenarkan bahwa satu SPPG sempat terdampak banjir dan tidak beroperasi selama dua hari, tetapi sejak Kamis (6/3/2025) layanan telah kembali berfungsi.

“Ada satu SPPG yang terdampak [banjir] dan 2 hari tidak melayani, tapi sejak Kamis (6/3/2025) sudah berfungsi kembali,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025)

Terkait kemungkinan relokasi SPPG yang terdampak banjir, Dadan menegaskan bahwa lokasi saat ini nantinya akan tetap dipertahankan.

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa pihaknya akan mengantisipasi dengan menyiapkan SPPG cadangan di daerah yang lebih tinggi untuk memastikan layanan tetap berjalan jika kejadian serupa terjadi di masa depan.

Termasuk, menanggapi pertanyaan mengenai kesiapan dana dalam menghadapi bencana seperti ini, Dadan menjelaskan bahwa BGN memiliki dana operasional yang sifatnya at cost.

Menurutnya, hal ini memungkinkan pengelolaan anggaran secara fleksibel dalam menghadapi keadaan darurat.

“Ada dana operasional yang at cost,” tandas Dadan.

Sementara itu, Kepala SPPG Kota Bekasi Nindy Anita juga memastikan bahwa lokasi SPPG yang sempat terendam banjir tidak akan direlokasi.

Dia menyatakan bahwa SPPG telah dibersihkan dan didisinfeksi. Selain itu, pihaknya juga telah memastikan bahwa bahan makanan yang tersedia tetap dalam kondisi aman untuk dikonsumsi.

"Sejauh ini, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Untuk sekolah-sekolah yang terdampak banjir, telah dilakukan pembersihan di sekitar area sekolah," jelas Nindy kepada Bisnis.

Tak hanya itu, kata Nindy, SPPG Bekasi juga sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mereka menginformasikan bahwa kegiatan belajar mengajar akan kembali dilakukan pada Senin (10/3/2025) besok.

Mengenai total kerugian akibat banjir, Nindy mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan perhitungan. Pasalnya, selain stok beras yang terendam, beberapa alat juga mengalami kerusakan dan masih menunggu pemeriksaan teknisi untuk mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, BGN dan SPPG Kota Bekasi berupaya memastikan layanan gizi kepada masyarakat tetap berjalan meskipun sempat terdampak banjir.

“Untuk kerugian totalnya kami belum mengetahuinya karena selain beras, ada beberapa alat yang terkena banjir sehingga harus dipastikan terlebih dahulu oleh teknisi terkait,” pungkas Nindy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengecek langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengaku mendapat laporan harga per porsi makan bergizi gratis diotak-atik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.

Hasan mengeklaim, laporan itu baru sekadar informasi awal saja, belum terverifikasi.

"Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," ujar Hasan kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya.

Hasan kemudian menyinggung harga bahan makanan dari program makan bergizi gratis yang bersifat actual cost.

Menurutnya, untuk Indonesia bagian barat, memang nilainya Rp 10 ribu. Tapi, di Kepulauan Mentawai, harganya bisa Rp 14 ribu.

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang Rp 7-9 ribu saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp 41.000," jelas Hasan.

Hasan menyebut, pertemuan antara KPK dan BGN beberapa waktu lalu berbicara pencegahan, bukan kasus hukum.

"BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut adanya pengurangan harga untuk Makan Bergizi Gratis.

Dadan menuturkan bahwa perbedaan pagu bahan baku dalam program ini disebabkan oleh perbedaan kategori penerima dan indeks harga di masing-masing daerah. Termasuk, adanya patokan anggaran untuk bahan baku MBG berbeda berdasarkan kelompok usia penerima manfaat.

Dia pun mengaku bahwa sejauh ini KPK memang belum mendapat penjelasan terkait perbedaan pagu bahan baku tersebut. Dadan kemudian memerinci, anak usia PAUD hingga siswa kelas 3 SD ditetapkan sebesar Rp8.000 per penerima. Sedangkan anak lainnya usia di atas kategori tersebut mendapatkan pagu sebesar Rp10.000 per penerima.

“[Pagu anggaran] ini berlaku untuk sebagaian besar Wilayah Indonesia Barat,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (9/3/2025).

Kendati demikian, Dadan menambahkan bahwa meskipun pagu bahan baku ini berlaku untuk sebagian besar wilayah Indonesia Barat, tetapi jumlahnya dapat berubah sesuai dengan indeks kemahalan daerah masing-masing sesuai dengan yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebagai contoh, kata Dadan, di wilayah Papua, khususnya di Puncak Jaya, pagu bahan baku bisa mencapai Rp59.717 per penerima manfaat.

“Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau ada kelebihan, dana akan dikembalikan, sementara jika ada kekurangan, maka akan ditambah [sesuai kebutuhan],” tuturnya.

Apalagi, Dadan juga menegaskan bahwa pagu ini disusun oleh mitra pelaksana dan Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) setiap 10 hari. Dalam setiap usulan yang diajukan, jumlah penerima manfaat sudah dihitung secara rinci sejak awal.

Nantinya, kata Dadan, jika dalam 10 hari ada kelebihan anggaran, maka akan dibawa ke periode 10 hari berikutnya. Jika terjadi kekurangan, maka akan dilakukan koreksi dalam periode berikutnya.

“Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan [kami] carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi klarifikasi terkait harga per porsi program makan bergizi gratis yang diotak-atik dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000.

Dadan menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak yang mendapat laporan tersebut, belum mendapat penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang ada yang berbeda.

Dadan menyebut, pagu yang disiapkan untuk anak PAUD sampai siswa SD kelas 3 adalah Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Menurut Dadan, perbedaan pagu itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Namun, pagu juga bisa berubah berdasarkan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tuturnya.

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost.

Jika kelebihan, maka anggarannya akan dikembalikan.

Kalau kekurangan, kata Dadan, tentu akan ditambah.

"Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," jelas Dadan.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

KEDIRI, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini agar anggaran yang diberikan pemerintah transparan dan dapat digunakan dengan baik. BGN juga telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal program MBG.

Staf Piminan Wakil Ketua BGN Alwin Supriadi mengatakan, BGN ingin pelaksanaan program MBG diawasi bersama agar penggunaan anggaran benar-benar tansparan dan akuntabel. 

Alwin meminta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan mulai pengelolaan, pengajian, sampai pengiriman MBG sampai tepat sasaran. Ia mengungkap, masyarakat bisa melaporkan jika melihat atau memiliki data perihal dugaan tindak korupsi selama penyelenggaraan program MBG ini.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan program MBG inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini berjalan transparan dan akuntable.

"Jadi siapapun masyarakat boleh melaporkan jika melihat atau apalagi mempunyai data terkait masalah anggaran ini. Kalau memang punya data laporkan saja. Nanti kami akan segera tidak lanjuti," jelasnya usai menggelar sosialisasi program MBG di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu (8/3/2025).

BGN mepersilahkan masyarakat untuk menanyakan langsung terhadap SPPG di masing-masing daerah terkait pelaksanaan program MBG.

"Silahkan ditanyakan masing-masing SPPG, masyarakat boleh mengawasi. Apabila ada penyelewengan, dari pusat pasti mengevaluasi. Kita sudah kerjasama dengan KPK," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo menyebutkan kehadiran Masjid Al Ikhlas yang telah diresmikan olehMenteri Agama RI Nasaruddin Umar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 pada Jumat (7/3) akan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat untuk beribadah.

"Alhamdulillah, PIK ini memperhatikan masyarakat sekitar karena sekarang penduduk di PIK 1 dan 2 masyarakatnya sekitar 200 ribu orang, dan juga banyak juga penduduk Muslim," kata Tri Waluyo di Jakarta, Sabtu.

Sejauh ini, lanjut dia, di PIK 1 dan PIK 2 ada tiga unit masjid dan ke depan diharapkan jumlahnya dapat ditambah lagi mengingat jumlah penduduk beragama Islam cukup banyak bekerja di lokasi tersebut.

Dia menilai Pantai Indah Kapuk (PIK) sudah memperhatikan harapan dari Kementerian Agama dan masyarakat agar suara adzan dapat berkumandang di kawasan PIK.

Menurut dia pembangunan masjid ini dilaksanakan selama delapan bulan ke depan dengan menggunakan pendanaan dari manajemen PIK sendiri.

Rencananya bangunan masjid mengusung konsep Islamic Classical yang terinspirasi dari era Ottoman dengan menggabungkan fungsi ibadah dengan aspek bisnis untuk keberlanjutan ekonomi masjid.

"Ini bentuk toleransi beragama berjalan di kawasan PIK," kata Tri Waluyo.

Sebelumnya Menteri Agama (Menag) RI Prof Nasaruddin Umar meresmikan pemancangan perdana Masjid Al Ikhlas di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara, Jumat, (7/3/2025).

Masjid Al Ikhlas akan dibangun di atas lahan seluas 2.400 meter persegi dengan kapasitas sekitar 600 jemaah.

Pembangunan masjid ini diperkirakan menghabiskan anggaran mencapai Rp45 miliar.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah pusat tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk menggelar program yang serupa dengan makan bergizi gratis (MBG).

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menyebutkan, atas arahan tersebut, program sarapan gratis yang menjadi janji kampanyenya pun diganti menjadi renovasi kantin sekolah.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Politikus PDI Perjuangan ini pun menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta tidak dapat menolak koreksi tersebut dan bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono juga menegaskan, anggaran yang disiapkan untuk program sarapan gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yaitu untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi hasil temuan KPK terkait adanya pengurangan nilai makanan dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000. Dadan mengatakan jika pagu bahan baku berbeda sejak awal.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).

Dadan mengatakan perbedaan pagu bahan baku tersebut berlaku di sebagian besar Wilayah Indonesia Barat. Dadan menyampaikan pagu bahan baku itu akan berubah sesuai index kemahalan masing-masing daerah.

"Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah," jelasnya.

Dadan mengatakan pagu bahan baku tersebut disusun oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia menyebut penyusunan itu dilakukan setiap 10 hari.

"Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," ujarnya.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuh dia.

Diketahui, Dadan dan jajarannya pernah mendatangi gedung KPK pada Rabu (5/3). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan BGN. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

Setyo lalu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini