Belum lama ini, sempat ada kasus seorang warga yang jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang viral, dinarasikan penusukan tersebut terjadi karena pembangunan polisi tidur.

Penusukan terjadi diduga karena polisi tidur itu dibuat tanpa izin warga setempat.

Apakah warga bebas membuat polisi tidur di perumahan? Bagaimana aturannya?

Aturan pembuatan polisi tidur tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa alat pengendali pengguna jalan ada uang berupa alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar.

Pada pasal 3 aturan tersebut, alat pembatas kecepatan digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan. Nah, alat pembatas kecepatan ini dibagi menjadi speed bump, speed hump, dan speed table. Berikut ini informasinya.

a. Speed Bump

Speed bump ini merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km/jam.

b. Speed Hump

Speed Hump merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 km/jam.

c. Speed Table

Speed Table ini merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan operasional di bawah 40 km/jam.

Pada pasal 14 (2) disebutkan bahwa penyelenggara alat pengendali dan pengaman pengguna jalan dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk jalan nasional;
b. gubernur, untuk jalan provinsi;
c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
d. wali kota untuk jalan kota.

Tidak disebutkan secara khusus pembuatan polisi tidur di jalan perumahan harus dilakukan oleh siapa. Meski demikian, menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, untuk pembuatan polisi tidur di jalan komplek perumahan bisa dilakukan asalkan ada izin dari warga setempat dan juga RT.

"Yang jelas kalau di kampung, (polisi tidur) dipasang atas persetujuan warga dulu. Kalau memang ada, RT-nya yang menyetujui," katanya ketika dihubungi detikProperti, Selasa (18/2/2025).

Senada, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menuturkan, tidak ada perizinan khusus untuk membuat polisi tidur di kompleks perumahan. Hal itu bisa dilakukan asalkan sudah mendapat izin dari wakil pemerintah di tingkat dasar yaitu RT atau RW.

"Sebenarnya tidak ada perizinan khusus. Umumnya hanya izin RT/RW kalau di jalan kampung atau kompleks," katanya kepada detikProperti.

Akan tetapi, pembuatan polisi tidur harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial seorang warga jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dinarasikan penusukan terjadi gara-gara pembangunan polisi tidur.

Dilansir detikNews, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan polisi tidur tanpa izin RT.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Polisi Nilai Speed Bump Nyaru Zebra Cross di Sunter Terlalu Tinggi

Polisi Nilai Speed Bump Nyaru Zebra Cross di Sunter Terlalu Tinggi

Tangerang (ANTARA) - Perumahan Pondok Taktakan Indah di Serang, Banten, meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai perumahan subsidi dengan inovatif terbaik atau Best Innovative subsidized housing project.

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” kata Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti M Ridwan dalam keterangannya, di Tangerang, Selasa.

BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (15/2) lalu, memberikan penghargaan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN. Sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompeten.

M Ridwan menambahkan anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini dalam pengembangan perumahan, pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” ujarnya pula.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BTN yang sudah banyak membantu pengembang pemula sepertinya, yang pada saat itu di akhir 2018 baru memulai pengembangan bisnis perumahannya, sehingga mampu berkembang pesat hingga saat ini. BTN, ungkapnya, tidak hanya membantu dari sisi pembiayaan saja, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada developer.

“Saya adalah pengembang yang merintis usaha dari bawah dengan modal terbatas hanya Rp300 juta dengan lahan 9.000 meter persegi. Sejak awal, BTN telah membantu dan memberi support kepada saya dari mulai membiayai pembebasan lahan, operasional proyek, membayar kontraktor sampai dengan proses KPR bagi masyarakat. Saya sangat terbantu dengan BTN dan kini bisa terpilih menjadi salah satu pengembang perumahan subsidi terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Di tahun 2025, kata dia, selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah, Kawah Anugerah Properti berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektare. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektare secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi Gafar selaku Direktur BTN saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan.

Anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun.

Tangerang (ANTARA) - Perumahan Pondok Taktakan Indah di Serang, Banten, meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai perumahan subsidi dengan inovatif terbaik atau Best Innovative subsidized housing project.

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” kata Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti M Ridwan dalam keterangannya, di Tangerang, Selasa.

BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (15/2) lalu, memberikan penghargaan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN. Sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompeten.

M Ridwan menambahkan anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini dalam pengembangan perumahan, pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” ujarnya pula.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BTN yang sudah banyak membantu pengembang pemula sepertinya, yang pada saat itu di akhir 2018 baru memulai pengembangan bisnis perumahannya, sehingga mampu berkembang pesat hingga saat ini. BTN, ungkapnya, tidak hanya membantu dari sisi pembiayaan saja, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada developer.

“Saya adalah pengembang yang merintis usaha dari bawah dengan modal terbatas hanya Rp300 juta dengan lahan 9.000 meter persegi. Sejak awal, BTN telah membantu dan memberi support kepada saya dari mulai membiayai pembebasan lahan, operasional proyek, membayar kontraktor sampai dengan proses KPR bagi masyarakat. Saya sangat terbantu dengan BTN dan kini bisa terpilih menjadi salah satu pengembang perumahan subsidi terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Di tahun 2025, kata dia, selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah, Kawah Anugerah Properti berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektare. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektare secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi Gafar selaku Direktur BTN saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program dan kebijakan strategis sektor perumahan dan permukiman.

Ara menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan rakyat, terutama dalam program-program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami secara proaktif meminta BPK untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Permohonan audit atas program dan kebijakan strategis di sektor perumahan dan permukiman tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara menyampaikan terima kasih kepada Haerul Saleh, Pimpinan BPK RI dan jajaran, yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi mengenai pembiayaan perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah susun, efisiensi anggaran dan sebagainya.

"Serta berkenan mengaudit kementerian kami, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara," ujar Ara.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.

Tujuannya supaya nanti bisa diperoleh sesuatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa. Bahkan jika itu ada kerugian negara maka Kementerian PKP akan menyerahkan penanganan atas persoalan kepada aparat penegak hukum.

JAKARTA, investor.id – PT Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti, M. Ridwan mengatakan selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah di Jalan Raya Drangong, Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, pada tahun ini perusahaan berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektar, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektar. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektar secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi (Hirwandi Gafar, Direktur BTN) saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Perumahan Pondok Taktakan Indah telah dikunjungi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan jajaran direksi BTN pada 12 Desember 2024.

Saat itu, Menteri PKP memuji kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan di Perumahan Pondok Taktakan Indah. Dia mengaku senang dan berpesan agar pengembang perumahan ini terus memproduksi rumah dengan menjaga kualitas terbaik dan terjangkau bagi masyarakat.

Berkat kualitas yang dikembangkan, Perumahan Pondok Taktakan Indah berhasil meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai Perumahan Subsidi dengan Inovasi Terbaik atau Best Innovative Subsidized Housing Project.

Penghargaan ini diberikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) BTN ke-75. BTN Awards 2025 berlangsung di JICC Jakarta, Sabtu (15/2). Penghargaan diterima langsung Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti, M. Ridwan.

BTN Awards 2025 diberikan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompetensi.

Dalam kesempatan tersebut, M. Ridwan menyampaikan syukur atas pencapaian yang diraih proyek Perumahan Pondok Taktakan Indah. Anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” ungkap Ridwan.

Disebutkan, selama ini dalam pengembangan Perumahan Pondok Taktakan Indah pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Menurut Ridwan, hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” tegasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan skema bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah-rumah subsidi yang menargetkan tiga juta unit.

Program rumah murah untuk rakyat, yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diwujudkan dalam periode Kuartal I/2025.

"Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program Tiga Juta Rumah Murah,” kata Presiden saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

FLPP, yang merupakan salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR), diluncurkan sejak 2021 melalui kerja sama Kementerian PUPR—sekarang Kementerian Perumahan Rakyat dan bank-bank BUMN.

Beberapa kemudahan yang dapat diterima masyarakat saat mengambil KPR dengan skema FLPP mencakup uang muka rumah yang nilainya jauh lebih ringan daripada skema lainnya, umumnya satu persen dari harga rumah.

Masyarakat yang mengambil KPR dengan skema FLPP juga mendapatkan pembebasan biaya premi asuransi, serta dapat membayar angsuran rumah per bulan dengan harga terjangkau, kemudian suku bunga yang maksimal 5 persen.

Dalam jumpa pers yang sama di Istana Merdeka, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Pemerintah akan terus memperbaiki skema penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM,” kata Presiden.

Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendorong adanya inovasi di sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan memiliki tingkat kandungan lokal yang sangat tinggi.

Salah satu upaya BTN mendorong inovasi di sektor perumahan adalah dengan kompetisi desain dan inovasi perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, kompetisi ini sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Sebab, sektor perumahan merupakan sektor dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi, yaitu hingga 90 persen.

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karena batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Nixon menyebut, BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal.

Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

BTN pun memberi apresiasi kepada para mitra bisnis, dalam hal ini developer dan calon mitra bisnis, baik developer potensial, desainer rumah, dan inovator dalam ajang BTN Awards 2025.

KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu

BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan BTN dengan penghargaan BTN Property Awards, sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan BTN Housingpreneur.

Kompetisi BTN Housingpreneur telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung Dalam kompetisi tersebut juga dilaksanakan Sayembara Desain Rumah Nusantara, yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supply dan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Pada kesempatan tersebut, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Selain itu, BTN memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon mengatakan, para developer adalah mitra bisnis utama BTN yang telah ikut berperan mendampingi perjalanan bisnis BTN setidaknya selama 75 tahun.

“BTN tidak mungkin dapat berkembang sejauh ini menyediakan akses pembiayaan rumah kepada rakyat Indonesia dan mengembangkan ekosistem perumahan tanpa kerja keras para developer. BTN berharap kerja sama yang telah terjalin dengan para developer menjadi semakin kuat dan semakin banyak mitra-mitra baru yang semangat berkolaborasi untuk mencapai pemenuhan 3 Juta Rumah per tahun sesuai yang ditetapkan pemerintah,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) kini tengah bergeliat mengembangkan unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah menuju era baru. Langkah pemisahan atau spin off disiapkan hingga muncul upaya meraup peluang dukungan untuk program 3 juta rumah di era Presiden RI Prabowo Subianto.

BTN Syariah kini tengah genap mencapai usia ke-20. Unit usaha syariah BTN yang berdiri 14 Februari 2005 ini telah menorehkan sederet catatan manis.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN Syariah telah menjadi pemain utama di sektor properti Tanah Air dengan menguasai 28% pangsa pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah secara nasional, per Oktober 2024. Khusus di pasar pembiayaan perumahan subsidi syariah, BTN Syariah telah menguasai 90% pasar.

“Setiap tahun, BTN Syariah mencatat pertumbuhan bisnis yang pesat dan kini telah mencapai usia dewasa yang siap untuk melangkah lebih jauh untuk melayani lebih banyak insan yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau," ujar Nixon dalam keterangan tertulis pada Jumat (14/2/2025).

BTN Syariah memang telah mencatatkan pertumbuhan rerata per tahunnya (compound annual growth rate/CAGR) sebanyak dobel digit baik dari sisi aset, pembiayaan, pendanaan, hingga laba. Menurut Nixon, kondisi ini terjadi seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Tanah Air.

Pada 2009, total aset BTN Syariah misalnya baru mencapai Rp2,25 triliun. Kemudian, per akhir 2024 nilai aset BTN Syariah telah menyentuh Rp61 triliun. Secara rata-rata tiap tahunnya, aset BTN Syariah bertumbuh 22,83%.

Kemudian, pembiayaan BTN Syariah tercatat mencapai Rp1,99 triliun pada 2009 dan mencapai Rp44 triliun pada 2024. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan di BTN Syariah mencapai 21,31%.

Lalu, raupan dana pihak ketiga (DPK) BTN Syariah per 2009 mencapai Rp1,44 triliun menjadi Rp50 triliun per akhir 2024, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 24,72%.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih BTN Syariah mencapai Rp911,42 miliar per 2024, bertumbuh setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 23,35%. Pada 2009, laba bersih BTN Syariah baru mencapai Rp31,72 miliar.

“Selama dua dekade, BTN Syariah membukukan pertumbuhan bisnis yang stabil dari tahun ke tahun ditopang dengan rasio keuangan yang sehat dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian," tutur Nixon.

Nixon menjelaskan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) BTN Syariah mampu dijaga di bawah 3%, atau 2,87% pada akhir 2024.

Sederet langkah pengembangan produk pun dijalankan. BTN Syariah misalnya pertama kalinya menyalurkan pembiayaan KPR Subsidi iB bernama KPR Sejahtera BTN iB pada 2010. Lima tahun berselang atau tepatnya pada 2015, BTN Syariah mulai menyediakan produk KPR Subsidi Selisih Margin BTN iB untuk permintaan KPR Subsidi syariah.

Pada 2019, BTN Syariah menyediakan KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) BTN iB.

Berlanjut ke 2022, BTN Syariah menjadi mitra pemerintah untuk perumahan rakyat dengan menyediakan pembiayaan Tapera BTN iB, yang terdiri dari Pembiayaan Kepemilikan Rumah Tapera BTN iB, Pembiayaan Bangun Rumah Tapera BTN iB, dan Pembiayaan Renovasi Rumah Tapera BTN iB.

Era Baru Sebagai Bank Umum Syariah

Setelah melewati berbagai capaian tersebut, BTN kini bergeliat membawa BTN Syariah menuju era baru. "Telah tiba saatnya BTN Syariah untuk go to the next level dengan menjadi bank umum syariah [BUS]," kata Nixon.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan berbagai pencapaian BTN Syariah selama dua dekade semakin memperkuat fondasi untuk melangkah masuk ke babak baru dari UUS menjadi BUS. Adapun, era baru itu akan diwujudkan melalui langkah strategis proses spin off yang telah direncanakan rampung sebelum 2025 berakhir.

Hirwandi mengatakan perubahan status menjadi BUS akan membantu BTN Syariah meningkatkan kapasitas bisnisnya, dengan produk dan layanan yang lebih terarah. Tidak hanya di sektor perumahan yang telah dikuasai BTN Syariah, namun berekspansi ke ekosistem halal.

Sebagai contoh langkah ekspansi bisa dilakukan dengan menyasar pasar pembiayaan emas, umroh dan haji plus, pembiayaan korporasi dan UMKM, hingga memperluas segmentasi nasabah prioritas.

Dari sisi pendanaan, dengan menjadi BUS, BTN Syariah diproyeksikan mampu meningkatkan engagement kepada komunitas muslim untuk menghimpun dana pihak ketiga dan dana murah (current account saving account/CASA).

Seiring dengan peningkatan DPK berbiaya rendah atau CASA, BTN Syariah pun berpeluang meraup amunisi yang lebih besar untuk ekspansi pembiayaan dengan margin rate yang lebih murah.

Peluang Dongkrak Pasar Perbankan Syariah

Upaya BTN ini berkelindan dengan keinginan regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang berkeinginan agar pangsa pasar perbankan syariah di Tanah Air semakin besar.

Nyatanya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan fakta masih rendahnya pangsa pasar bank syariah di RI saat ini. OJK mencatat aset industri perbankan syariah Tanah Air sebesar Rp935,42 triliun per November 2024. Jumlah tersebut setara dengan 7,45% dari total aset perbankan nasional, tak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pangsa pasar bank syariah di Indonesia yang hanya 7,45% juga tergolong kecil dibandingkan negara lain, seperti Malaysia. Berdasarkan data Standard & Poor's Financial Service, pangsa pasar bank syariah di Malaysia malahan telah mencapai 36,6% pada 2020, jauh di atas Indonesia.

Padahal, peluang pasar bagi pertumbuhan perbankan syariah itu besar. Indonesia menempati posisi strategis, yakni 87,02% penduduk Indonesia adalah muslim. Nilai konsumsi dari 241,7 juta penduduk muslim merupakan peluang yang besar dan dapat menjadi akseleran pemulihan ekonomi nasional.

Dalam mendorong pasar perbankan syariah di Tanah Air, OJK sendiri menuangkan kebijakan strategis dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 yang memberikan arah kebijakan dari sisi industri dan masyarakat.

Dalam roadmap tersebut, OJK mendorong akselerasi konsolidasi bank syariah di Indonesia. Adapun, konsolidasi itu dilakukan untuk perbaikan struktur pasar perbankan syariah dengan mendorong hadirnya bank syariah berskala besar lebih banyak lagi dari yang ada saat ini. "Ukuran besar buat lembaga intermediasi itu penting," kata Dian pada beberapa waktu lalu.

OJK juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS). Dalam beleid tersebut, terdapat ketentuan bahwa bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off.

OJK memang mengharapkan proses spin off UUS dapat menghasilkan BUS yang kuat. Dengan begitu, pangsa pasar bank syariah di RI pun terkerek.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat juga mengatakan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia saat ini belum ideal dan perlu ditingkatkan, baik secara organik maupun anorganik.

Emir menilai bahwa perbankan syariah akan sulit mengejar ketertinggalan dari bank konvensional tanpa adanya pertumbuhan anorganik.

Sebelumnya, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan peluang pertumbuhan terbuka lebar bagi BTN seiring dengan era baru menuju hadirnya bank umum syariah. BUS besutan BTN menurutnya berpeluang menggairahkan pasar bank syariah Tanah Air.

"Potensi tergolong besar ke depannya, terutama ketika pasar dan daya beli masyarakat mulai membaik," ujar Trioksa kepada Bisnis.

Pengamat Ekonomi Syariah IPB University Irfan Syauqi Beik juga menyebut kehadiran bank umum syariah berskala besar dari BTN akan membuat tingkat persaingan industri menjadi lebih baik. "Kemampuan daya saing terhadap perbankan konvensional juga diharapkan semakin meningkat,” tuturnya.

Dengan adanya persiapan yang mumpuni, apabila bank umum syariah berskala besar ini lahir, maka peta perbankan syariah akan semakin kompetitif. Kualitas layanan juga dinilai akan semakin baik.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan terdapat sejumlah potensi bisnis yang prospektif digarap perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah misalnya bisa menarik nasabah dengan menawarkan produk yang berbeda dibandingkan bank konvensional, salah satunya KPR syariah. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, KPR syariah dinilai potensial.

Bank syariah juga bisa menghadirkan produk keuangan lain dengan menyasar ekosistem syariah yang luas seperti pendidikan islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), produk halal, hingga haji serta umroh.

Dukungan Program 3 Juta Rumah

Seiring dengan langkah spin off menuju era baru sebagai bank umum syariah, peluang pengembangan pasar BTN Syariah ke depan pun terbuka lebar dengan adanya program 3 juta rumah di era Presiden RI Prabowo Subianto.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Di tengah hadirnya program tersebut, perbankan pun mendapatkan suntikan. Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah itu.

Nixon mengatakan BTN Syariah memang telah turut bertransformasi bersama induknya selama 20 tahun ke belakang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung perumahan nasional. Selama pemerintahan sebelumnya, di era Joko Widodo, BTN Syariah misalnya menjadi akselerator bagi program 1 juta rumah dalam mengurangi backlog perumahan.

BTN Syariah kala itu menyediakan pembiayaan perumahan syariah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah, dan Istishna untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian dengan kepastian angsuran.

Langkah itu kemudian dilanjutkan ke program 3 juta rumah di era Prabowo Subianto. Nixon menjelaskan langkah BTN Syariah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ancang-ancang, BTN Syariah akan mengandalkan infrastruktur dan jaringan outlet BTN Syariah dengan adanya 110 kantor cabang serta kantor cabang pembantu BTN Syariah di seluruh Indonesia.

Dari sisi pendanaan, BTN Syariah bersama induknya juga melakukan sekuritisasi aset KPR dan penerbitan sukuk jangka panjang BTN Tapera.

Sejalan dengan transformasi digital BTN selalu induk, BTN Syariah pun turut terlibat dalam pengembangan ekosistem KPR digital syariah melalui pengajuan KPR secara online melalui aplikasi portal BTN Properti. Terdapat pula ancang-ancang penyiapan aplikasi super atau super app Mobile Banking BTN Syariah yang rencananya akan diluncurkan tahun ini.

Padang (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Halaman berikut: BTN jamin tepat sasaran

Tepat sasaran

Sebagai bagian dari program unggulan dan disubsidi langsung oleh pemerintah, BTN menjamin setiap unit rumah tepat sasaran yang diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah. Detilnya, subsidi akan menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Untuk memastikan program itu betul-betul tepat sasaran BTN telah menyiapkan dan menyusun regulasi yang ketat agar dalam implementasinya tidak ada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas memanfaatkan program itu sebagai investasi.

"Skema dan regulasi yang ketat ini semata-mata agar program tiga juta rumah ini tepat sasaran yakni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk investasi," kata dia menegaskan.

BTN sendiri memiliki produk pembiayaan berupa KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan KPR BTN Tapera (khusus PNS).

Salah satu harapan BTN agar kombinasi skema selisih suku bunga dan FLPP dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi terbaik. Sebab, hal ini tidak membebankan APBN dan dapat membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun Ke-10.

Dua skema ini dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dimana suku bunga ringan, jangka waktu panjang serta BTN telah menjalin kerja sama dengan hampir seluruh pengembang perumahan dan properti di seluruh Indonesia.

Dalam realisasinya program tiga juta rumah ini akan menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan sektor informal yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR subsidi BTN.

"Lewat penyaluran KPR subsidi ini BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga sejalan dengan visi kami yakni menjadi mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia," kata dia.

Ia menambahkan program tiga juta rumah bukan hanya sekadar membangun fisik bangunan tetapi juga menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mendirikan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, taman, taman bermain hingga ruang publik yang ramah.

"Kami melihat dengan kondisi rumah yang layak huni, dekat dengan lokasi pekerjaan maupun akses dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga menciptakan kenyamanan," ujarnya.

Halaman berikut: Progran tiga juta rumah menghidupkan rantai ekonomi

Rantai ekonomi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

Menurut eks Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, Presiden Prabowo sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Di sisi lain, Fahri memprediksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) akan mengambil peran penting karena menjadi pemasok bata interlock presisi untuk pembangunan tiga juta rumah di Indonesia.

Ia menyakini Semen Indonesia Group juga akan memperbanyak kapasitas produksi apabila nantinya bata interlock presisi digunakan secara nasional. Dengan demikian, secara langsung hal tersebut akan menggerakkan ekonomi.

Sejalan dengan itu, pembangunan rumah yang masif di Indonesia merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Tanah Air. Ide pembangunan tiga juta rumah setahun merupakan bukti kehadiran negara dalam menyikapi ketimpangan yang mencolok antara segelintir orang kaya, dan banyaknya masyarakat yang hidup di dalam garis kemiskinan.

Saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. Rencananya dalam waktu dekat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial dan beberapa lembaga terkait akan menyepakati data tunggal terkait kemiskinan.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut mengingat data kemiskinan yang selama ini masih simpang siur, atau tidak akurat terutama saat pemerintah membutuhkan pendataan seperti rencana pembangunan tiga juta rumah.

"Program tiga juta rumah akan menyasar masyarakat miskin di antaranya kelompok masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali atau memiliki rumah namun tidak layak huni," kata dia menegaskan.

Program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama kementerian dan lembaga terkait merupakan salah satu cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berkeadilan seutuhnya, termasuk dari sisi hunian yang layak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan mengirimkan surat kedua kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini, mereka meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom , Jumat (14/2/2025).

Bertujuan untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

"Supaya bahan koreksi buat kita. Kan belum sampai 4 bulan ini (kabinet terbentuk) supaya ke depannya kami juga bisa belajar," ungkapnya .

Ara mengatakan untuk audit ini akan menyasar ke rusun dan rumah khusus di seluruh Indonesia. Untuk rusun sendiri, Ara menyebutkan minimal ada 3 rusun yang akan diaudit. Adapun lokasinya akan ditentukan oleh BPK.

"Semua (diaudit). Saya juga mendapat informasi ada beberapa rumah susun yang tidak terpakai. Makanya saya mohon untuk dilakukan audit, supaya diukur. Supaya Kementerian yang baru ini bisa belajar dari pengalaman yang ada dan transparan," ucap Ara.

Ia menjelaskan untuk menjalankan visi kementeriannya yang transparan dan anti korupsi, mereka melibatkan inspektur dari luar kementerian yakni dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), dan KPK .

"Kita punya inspektor itu dari Jaksa Agung, Kejaksaan, 2 dari BPKP , satu dari KPK . Dan kita tidak punya inspektor dari dalam, semua dari luar Kementerian. Tujuannya profesional aja, objektif, bukan teman sejawat, biar bisa tegas," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian PKP juga sudah mengirimkan surat kepada BPK. Mereka meminta untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi yang bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa memperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya , siapa yang bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR / BPN , Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menyayangkan adanya subsidi rumah-rumah yang dibuat tidak sesuai dengan standar. Mengingat subsidi yang dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ).

"Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini. Itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu. Tapi negara juga dirugikan," ujarnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan langkah lanjutan atas temuan mereka mengenai pengembang nakal yang tidak bertanggung jawab dalam membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan penyediaan rumah MBR seharusnya tepat sasaran dan memiliki kualitas yang tak kalah bagus dengan rumah komersial. Namun di lapangan, beberapa kali ia menemukan ada perumahan subsidi yang kondisinya tidak sesuai standar seperti banyak genangan meski tidak hujan dan dinding yang retak-retak.

"Rumah subsidi itu harus tepat sasaran dan harus dijaga kualitasnya. Artinya tepat sasaran itu, harus ada kriterianya yaitu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mengenai kualitas, kita sudah ngecek langsung ke lapangan. Eselon 1 semuanya ngecek di lapangan dan menemukan beberapa yang menurut kami itu tidak sesuai dengan yang seharusnya," kata Ara kepada detikcom, Jumat (14/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, mereka meminta kepada BPK untuk melakukan audit. Mengingat penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75 persennya memakai dana dari APBN yakni uang dari negara dan 25 persennya dari perbankan.

"Makanya Irjen mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audit supaya hak-hak rakyat terlindungi," imbuhnya.

Di samping itu, Ara menegaskan jangan sampai karena ulah pengembang nakal, pengembang yang bertanggung jawab terkena dampaknya. Sebab, di lapangan banyak pula ia temukan pengembang-pengembang yang berhasil menyediakan rumah yang nyaman, layak huni, dan mementingkan penghijauan sesuai AMDAL.

"Tapi saya juga percaya, saya sudah banyak turun, seperti di rumah yang dibangun Ketua Umum REI yang di Bandung, itu ada penghijauan, rumahnya bagus, airnya bagus. Seperti juga dibangun Pak Wawan di Serang, Samuel di Serang. Terus Pak Angga itu bagus di Bogor dan banyak dapat penghargaan. Menurut saya banyak (pengembang) yang bagus," ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya tindak lanjut dan audit dari BPK, penyediaan rumah subsidi tepat sasaran dan dapat dilakukan oleh pengembang yang bertanggung jawab.

"Supaya rakyat-rakyat yang mendapat rumah subsidi juga tetap berkualitas, bukan berarti rumah subsidi kualitasnya asal-asalan. Nggak boleh begitu dan supaya ke depannya yang mengerjakan rumah subsidi adalah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang terkena blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan eskpos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Bisnis.com, JAKARTA – Bank swasta di Indonesia turut menyambut rencana pemerintah untuk mengguyur insentif likuiditas terhadap bank yang menyalurkan pembiayaan terkait program 3 juta rumah ala Presiden Prabowo Subianto.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa bukan hanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), peran bank swasta diperlukan dalam mengatasi masalah backlog perumahan di Tanah Air.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kami harapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” kata Erick dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap, meskipun tak menjelaskan rentang waktunya.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menyatakan bahwa pada prinsipnya, perseroan mendukung rencana pemerintah untuk memberikan insentif likuiditas itu.

Ivan Jaya selaku Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan solusi bagi nasabah dengan berbagai penawaran dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Jadi itu merupakan salah satu strategi kami untuk bisa tumbuh bersama dan juga untuk menunjang program-program pemerintah tersebut,” katanya saat ditanya Bisnis pada acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di Jakarta, Kamis (14/2/2025).

Menurutnya, bisnis KPR di Bank Danamon pada 2024 tumbuh positif dengan laju pertumbuhan cukup tinggi, yakni melampaui 20% secara tahunan (year on year/yoy). Realisasi itu turut menopang pertumbuhan kredit konsumer Bank Danamon yang juga mencakup bisnis kartu kredit.

Terkait proyeksi pada tahun ini, Ivan menyatakan bahwa permintaan KPR masih cukup tinggi, dan pertumbuhannya diperkirakan pada kisaran 15% yoy. Hal ini seiring dengan besaran nilai pembiayaan atau ticket size rumah yang terbilang tinggi, yakni dimulai pada rentang Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.

“Tapi untuk saat ini yang kami coba untuk galakkan adalah penjualan bagi secondary market, jadi rumah yang dijual di luar developer,” pungkasnya.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memandang bahwa kebijakan BI yang memberikan kelonggaran likuiditas itu sebagai aspek positif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyatakan bahwa BCA memberikan berbagai kemudahan bagi semua segmen nasabah, khususnya dalam rangka mendorong pertumbuhan bisnis KPR secara nasional.

“Penyaluran KPR BCA tercatat naik sebesar 11,2% yoy menjadi Rp135,5 triliun per Desember 2024,” katanya kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

Ke depannya, Hera optimistis bahwa kredit properti dapat terus bertumbuh. Pihaknya menilai bahwa kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah, baik untuk sektor industri properti maupun pelaku perbankan, dalam pembiayaan KPR, menjadi hal yang patut diperhatikan terkait hal ini.

Oleh karena itu, BCA disebutnya akan terus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko disiplin dalam penyaluran kredit.