Ramai soal pemungutan uang terkait program makan bergizi gratis. Dalam pengakuan salah satu pengguna X, disebutkan ada kewajiban membayar Rp 10.000 untuk wadah program makan bergizi gratis.

"Jelas2 program makan siang GRATIS, sekolah adik gw masih aj dimintain uang astagaa. alesannya buat wadah makan. Tolongg aku bingung harus lapor kmn selain ke ad**n g3r*ndr*," beber netizen tersebut, dalam unggahannya Jumat (10/11/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut pelaksanaan makan bergizi gratis seharusnya bebas dari pemungutan biaya apapun. Termasuk dalam hal ini, penyediaan wadah makanan.

"Semua program dilakukan dan dikelola Badan Gizi Nasional secara gratis untuk masyarakat," beber dia saat dihubungi detikcom Senin (13/1).

Dadan menyebut pemerintah sudah menyiapkan wadah makanan berbahan stainless steel untuk program makan bergizi gratis. Jenis wadah tersebut dipilih sebagai solusi produksi limbah.

Di sisi lain, wadah stainless steel dianggap lebih hygiene dan ramah lingkungan lantaran bisa dipakai berulang kali. Biaya pengadaan wadah tersebut juga ditanggung oleh pemerintah, dalam anggaran khusus badan gizi nasional (BGN).

"Sekolah bersabar untuk menerima manfaat program dan tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak diperlukan," imbau dia.

Masyarakat diimbau untuk mengakses informasi resmi BGN. Dipastikan tidak ada pungutan biaya sedikitpun untuk siswa maupun orangtua terkait kebutuhan program makan bergizi gratis.

Termasuk yang berkaitan dengan perlengkapan makanan. Apabila publik masih menemukan pemungutan semacam itu, Dadan meminta untuk segera melaporkan hal terkait.

Simak Video 'Menyiasati Program MBG dengan Budget Rp 10 Ribu ala Ahli Gizi':

[Gambas:Video 20detik]

Janji kampanye yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis. telah berlangsung selama satu pekan sejak 6 januari 2025. Di awal pelaksanaannya banyak yang berterima kasih namun bukan artinya luput dari kekurangan yang dapat diperbaiki. Lantas bagaimana evaluasinya? Anchor Syaza Wisastro berdiskusi dengan Redaktur Pelaksana CNNIndonesia.com Suriyanto dari kacamata Editorial dalam CNN Indonesia Prime News.

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Sebuah gebrakan baru di dunia pendidikan dan kesehatan terjadi di Surabaya hari ini (13/1/2025), dengan dimulainya uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini, yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto, memberikan makan siang bergizi secara gratis kepada 3.151 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di kota ini.

Sebagai langkah awal, lima sekolah dipilih untuk melaksanakan program tersebut, yakni PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1 Surabaya. Program ini dirancang untuk memperbaiki asupan gizi siswa sekaligus memberikan edukasi kesehatan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Yusuf Masruh, mengungkapkan bahwa program MBG ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Seluruh proses, mulai dari pemilihan menu hingga distribusi makanan, dikelola oleh BGN, sementara Dindik Surabaya bertanggung jawab memastikan kesiapan fasilitas sekolah dan pendampingan siswa.

“Pemilihan sekolah dilakukan langsung oleh BGN. Program ini dirancang bertahap agar semakin banyak sekolah yang bisa mendapatkan manfaatnya,” jelas Yusuf.

Untuk memastikan program berjalan optimal, Dindik telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan pengalaman dari uji coba sebelumnya.

Selain memberikan makanan bergizi, program ini juga mengajarkan kebiasaan hidup sehat kepada para siswa. Mereka diajak untuk berdoa sebelum makan, mencuci tangan, serta menjaga kebersihan setelah makan. 

Jadwal pemberian makanan pun disesuaikan agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar:
1. PAUD menerima makanan di pagi hari.
2. SD pada pukul 09.00 WIB.
3. SMP dan SMA dijadwalkan pada siang hari.

“Kami ingin memastikan program ini berjalan lancar tanpa mengorbankan waktu belajar siswa. Pengaturan jadwal sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan,” tambah Yusuf.

Dalam program ini, sisa makanan yang tidak habis juga dikelola dengan baik oleh tim BGN untuk meminimalkan pemborosan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pentingnya konsumsi bergizi, tetapi juga tanggung jawab dalam mengelola sumber daya.

Program MBG diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan sadar akan pentingnya pola makan sehat. 

“Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga mendidik generasi penerus kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri,” ujar Yusuf.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program ini membawa harapan besar untuk masa depan pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Surabaya kini menjadi pelopor, menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak ini.

Editor : Arif Ardliyanto

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa dokter hewan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis.

“Dokter hewan menjadi bagian penting untuk terlibat memenuhi kebutuhan protein hewani guna mendukung (program) makan bergizi gratis,” ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak dapat terus bergantung pada impor daging dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dalam negeri, terutama dalam program makan bergizi gratis, sehingga dibutuhkan dukungan semua pihak, termasuk para dokter hewan.

Dengan program kerja yang saling terintegrasi dari berbagai kementerian terkait, ia optimis bahwa kebutuhan protein hewani domestik mampu dipenuhi.

“Selain berkeinginan untuk mewujudkan swasembada pangan, kita juga wajib untuk terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan protein hewani secara mandiri,” ucapnya.

Namun, Viva Yoga menyatakan bahwa jumlah dokter hewan di Indonesia saat ini sangat minim, sehingga perlu dukungan dari semua pihak agar jumlah ideal yang dibutuhkan dapat tercapai.

Ia menuturkan bahwa kini hanya terdapat 13.500 dokter hewan, jauh dari kebutuhan di lapangan, sehingga diperlukan tambahan sebanyak 50 ribu dokter hewan.

“Ini suatu dilema sebab dari ribuan perguruan tinggi hanya ada empat belas perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran hewan (FKH),” katanya.

Keempat belas perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, IPB University, Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, Universitas Padjadjaran, Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Mandalika, Universitas Riau, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Viva Yoga mengatakan bahwa sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran Hewan.

Ia optimis jika RUU tersebut mendapat dukungan mayoritas fraksi, maka dalam waktu satu tahun RUU tersebut sudah dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Karena ini untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuh alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengingatkan kerja sama Indonesia dan Qatar dalam proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat jangan sampai membuat Jakarta mengalami kelebihan pasokan hunian.

Meski demikian, dia tetap menyambut baik keterlibatan Qatar sebagai investor guna mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hanya saja, dia berharap adanya kajian potensi pasokan dan permintaan terhadap pembangunan rumah. Menurutnya ini penting supaya pasokan rumah tidak melebihi keputusan pasar.

“Kalau nanti pasokan banyak, tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (12/1/2025).

Lebih lanjut, Syaiful mengemukakan masuknya investor dari Qatar tentu akan sangat membantu pemerintah merealisasikan program 3 juta hunian per tahun.

Terlebih, imbuhnya, Indonesia hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah termasuk penyediaan dana hingga kontraktor.

“Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” urainya.

Meski begitu, legislator PKB ini turut mewanti-wanti agar keikutsertaan investor ini benar-benar juga dioptimalkan dengan didukung data yang solid dalam program 3 juta rumah.

“Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.

Prabowo Subianto gaet investor Qatar

Presiden Prabowo Subianto resmi menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Jakarta (ANTARA) - Suara ibu-ibu berceloteh ditimpa tangis para balita yang kegerahan, riuh terdengar pagi itu di Posyandu Dahlia, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Sekitar 45 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menerima Makan Bergizi Gratis di posyandu tersebut. Selain Posyandu Dahlia, makanan juga diberikan kepada sasaran yang sama di Posyandu Anyelir, Kecamatan Ciracas.

Setelah beberapa saat menunggu, Wakil Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka beserta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan tampak hadir untuk ikut mendistribusikan makanan hari itu.

Menu makanan yang disajikan terdiri dari nasi rempah, telur saus mentega, tumis labu siam bakso, jeruk, dan susu. Beberapa anak terlihat lahap memakan sajian tersebut, namun, beberapa ibu-ibu terlihat gelisah.

"Lauknya kurang, biasanya saya kasih anak saya makan ikan kalau di rumah," ujar Windy, ibu usia 24 tahun yang hadir di Posyandu Dahlia.

Ia terlihat kerepotan menenangkan anaknya yang menangis keras karena tidak nyaman dengan keramaian di posyandu yang cukup penuh dengan beberapa kader dan petugas yang membagi-bagikan makanan.

Beberapa ibu lain juga terlihat tak sabar dan memasukkan makanan ke kotak bekal yang mereka bawa dari rumah, karena beberapa lauk tidak termakan oleh anaknya. Beragam anak memang melahap makanannya hingga habis, tetapi beberapa yang lain terlihat memilih-milih lauk yang dimakan.

"Anak saya sehari-hari suka bakso, jadi baksonya habis, tetapi telurnya tidak habis," kata Endang Monalisa (45), warga Desa Susukan yang hadir di Posyandu Anyelir.

Endang datang bersama kedua anak kembarnya, Nizam dan Nadif yang berusia 3,5 tahun.

Baik di Posyandu Anyelir maupun Posyandu Dahlia, tak terlihat sosok ayah yang mendampingi anak-anaknya hari itu, meski bisa dipahami karena memang pembagian Makan Bergizi Gratis hari itu dilaksanakan di hari kerja, yakni hari Jumat.

"Mana ini bapak-bapaknya? Saya enggak lihat ada laki-laki ya, enggak ada bapak-bapak yang hadir ya hari ini?" tanya Wakil Menteri Veronica Tan kepada para ibu.

"Kerja, Bu," jawab para ibu yang hadir, serempak.

Veronica pun berpesan kepada mereka, sebaiknya di kesempatan berikutnya, ayah juga turut mendampingi agar bisa melihat perkembangan anaknya dan ikut berperan dalam pengasuhan.

Pentingnya pengasuhan setara

Dalam setiap kesempatan pemeriksaan balita di posyandu, memang kehadiran ayah masih jarang terlihat. Terdapat berbagai alasan mengapa kehadiran ayah masih minim, misalnya faktor ekonomi atau beban ganda pada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat 11,44 juta perempuan yang tercatat sebagai kepala rumah tangga, atau 15,7 persen yang mencari nafkah.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Indra Gunawan mengemukakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 400 pekerja informal perempuan di sembilan provinsi di Indonesia, meski jumlah pekerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki, kemungkinan perempuan untuk menjadi pekerja informal lebih besar, yakni sekitar 66 persen atau 54,5 juta pekerja.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan yang memiliki beban ganda dalam keluarga lebih rentan mengalami permasalahan ekonomi, sehingga dapat memunculkan konflik dalam rumah tangga.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengemukakan, pengasuhan yang setara dapat mengurangi beban ganda perempuan di dalam rumah tangga.

“Kalau kita bicara masyarakat kelas menengah di mana mereka dituntut harus bekerja dua-duanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yang kemudian terjadi adalah beban ganda bagi para perempuan karena perempuan juga tetap dibebankan pada urusan domestik. Maka, yang sedang kami dorong adalah bagaimana kesetaraan di dalam membangun keluarga, di mana dalam pengasuhan, laki-laki dan perempuan harus sama-sama mengasuh anak,” katanya.

Peran memenuhi kebutuhan ekonomi selama ini memang lebih banyak ditanggung oleh ayah, namun, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjelaskan, ayah juga mesti terlibat tidak sekadar untuk memenuhi keuangan dalam keluarga, tetapi juga hadir secara emosional untuk memenuhi kebutuhan psikologis ibu dan anak.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka mengemukakan, untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pihaknya kini tengah menggaungkan Gerakan Ayah Teladan (Gate) dalam lima program percepatan atau quick wins.

Selama ini dalam menyuapkan makanan ke anak-anaknya, terutama balita, sebagian besar masih dilakukan oleh ibu. Untuk itu, melalui program Makan Bergizi Gratis, diharapkan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, bisa mendapatkan edukasi tentang gizi yang baik bagi keluarga.

"Komposisi karbohidrat, protein, sayur, dan buah, juga ada tambahan susu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, nantinya masing-masing keluarga, baik ayah maupun ibu bisa melihat bahwa ternyata setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini. Jadi, nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya gizinya dapat terpenuhi setiap hari," ucapnya.

Edukasi tentang pemenuhan gizi nantinya juga melibatkan kader-kader mulai dari kader posyandu hingga tim pendamping keluarga (TPK) Kemendukbangga/BKKBN yang hingga kini jumlahnya mencapai 600 ribu orang tersebar di seluruh Indonesia.

"Anak bisa dikenalkan pula dengan beragam menu-menu lain, sehingga ini juga menjadi sangat penting. Anak lidahnya terbiasa dengan beragam menu, dan nantinya juga mudah-mudahan akan menemukan kebiasaan makan yang baik," tuturnya.

Untuk mewujudkan pengasuhan yang setara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menekankan pentingnya perencanaan dalam berkeluarga sehingga dapat mencetak anak-anak yang berkualitas.

"Keluarga berencana penting banget untuk mengedukasi keluarga. Anak yang berkualitas itu jauh lebih baik. Anak berkualitas itu dijaga baik-baik, dikasih makan yang benar, bergizi, dikasih sekolah yang tinggi," katanya.

Posyandu sebagai tempat untuk mengamati perkembangan balita di Indonesia memang sudah semestinya tidak hanya diisi oleh para ibu, tetapi juga para ayah, karena di situlah, orang tua bisa mengetahui capaian perkembangan sang anak.

Ke depan, selain untuk memantau perkembangan anak yang dilakukan tiap bulan, posyandu juga akan menjadi tempat untuk edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, sehingga, peran ayah yang hadir sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pengasuhan yang setara dalam keluarga.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berlangsung di sejumlah sekolah sejak Senin (6/1/2025).

Pemerintah mengadakan Makan Bergizi Gratis dengan target 3 juta penerima hingga Januari 2025 untuk memberikan asupan gizi lebih baik dan mencegah stunting.

Nah, di tengah-tengah pelaksanaan program tersebut, rupanya ada warganet yang mengaku dipungut biaya pembelian wadah makanan oleh pihak sekolah.

Pengguna akun X @tanya****s itu pada Jumat (10/1/2025) membagikan tangkap layar pesan WhatsApp berisi perintah agar wali murid mengumpulkan uang Rp 10.000 untuk membeli wadah makan program Makan Bergizi Gratis.

"Jelas2 program makan siang GRATIS, sekolah adik gw masih aj dimintain uang astagaa. alesannya buat wadah makan. Tolongg aku bingung harus lapor kmn selain ke adm*n g3r*ndr*," tulis warganet itu dalam unggahan yang tayang hingga 1,8 juta kali hingga Minggu (12/1/2025).

Lalu, benarkah masyarakat dipungut uang untuk pembelian wadah makanan program Makan Bergizi Gratis dan ke mana masyarakat bisa melaporkan pungutan tersebut?

Wadah Makan Bergizi Gratis

Saat dimintai konfirmasi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan masyarakat seharusnya tidak boleh dipungut biaya apa pun dalam pelaksanaan program MBG, termasuk membeli wadah makanan.

"Semua program dilakukan dan dikelola Badan Gizi Nasional secara gratis untuk masyarakat," ujarnya kepada Kompas.com pada Minggu (12/1/2025).

Dalam program Makan Bergizi Gratis, penerima akan mendapatkan makanan dalam wadah berbahan stainless steel. Pemakaian wadah tersebut ditujukan untuk mengurangi produksi limbah. Wadah dari bahan stainless steel pun dianggap lebih higienis dan bisa digunakan berulang-ulang.

Terkait penyediaan wadah makan stainless steel untuk Makan Bergizi Gratis, Dadan memastikan, biayanya berasal dari anggaran BGN.

"Sekolah bersabar untuk menerima manfaat program dan tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak diperlukan," tegasnya.

Dadan meyakinkan, BGN akan meningkatkan cakupan layanan secara bertahap untuk menjangkau semua sekolah yang akan menyalurkan makan bergizi gratis.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berlangsung saat ini memang baru diadakan pada tahap awal dan belum terlaksana di semua sekolah.

Lapor pungutan wadah makan

Dadan menambahkan, semua informasi resmi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan disampaikan BGN kepada masyarakat lewat laman www.bgn.go.id.

"Adapun informasi yang bukan dari portal resmi BGN dapat diabaikan," lanjut dia.

Balikpapan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan Program.Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan mulai Januari ini menyasar peserta didik semua jenjang pendidikan di Kota Balikpapan," ujar Muhaimin di Balikpapan, Minggu.

Menurut dia, Makan Bergizi Gratis tersebut masih menggunakan dana dari BGN, dengan kisaran harga Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk satu porsi makanan bergizi.

Makanan bergizi untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).hingga kelas tiga sekolah dasar (SD) sederajat dengan harga Rp8.000 per porsi, dan kelas empat SD hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat dengan harga Rp10.000 per porsi.

"Untuk penyedia makanan yang ditunjuk BGN adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan," ujarnya.

Ia mengatakan makanan untuk Makan Bergizi Gratis harus dipastikan telah memenuhi standar gizi, kemudian tempat pengolahan makanan harus bersih dan memenuhi syarat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan diminta melakukan sosialisasi agar Program Makan Bergizi Gratis dapat dilaksanakan.

Disdikbud juga diminta untuk melakukan pendataan dan menandai untuk mengetahui kondisi anak, sebagai antisipasi apabila ada peserta didik alergi terhadap makanan tertentu.

"Harus ada data peserta didik yang mungkin punya alergi makanan tertentu, seperti ayam atau telur dan sebagainya. Jadi, saat dikirim makanan sesuai kondisi peserta didik," katanya.

Ia mengatakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Kota Balikpapan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari Kecamatan Balikpapan Selatan, kemudian Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, dan Kecamatan Balikpapan Kota.

"Pendistribusian Makan Bergizi Gratis dibagi dalam tiga tahap, yakni pada pukul.07.45 WITA, 10.00 WITA, dan pukul 13.00 WITA agar makanan yang diantar masih segar dan layak konsumsi," demikian Muhaimin.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besok dimulai di Kota Cirebon, Senin (13/1/2025). Pemkot Cirebon pun telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk bahan makanan yang akan disajikan.

Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengatakan, sebagai langkah awal, pelaksanaan program MBG di Kota Cirebon akan dimulai di dua titik. Pertama, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Dapur Jalan Karangjalak, Sunyaragi. Titik berikutnya yakni Yayasan Miftahul Ulum di Jalan Sekar Kemuning.

“Kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan balita, yang sangat membutuhkan asupan gizi yang berkualitas,” ujar Agus, Ahad (12/1/2025).

Kepala SPPG Unit Dapur Jalan Karangjalak, Sunyaragi, Yoga Adijaya SGz, menjelaskan, pihaknya akan melayani 15 kelompok yang akan menerima manfaat dari program MBG.Kelompok penerima manfaat tersebut terdiri dari anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Adapun total penerimanya sebanyak 2.877 orang.

Sedangkan di SPPG Yayasan Miftahul Ulum, terdapat 23 kelompok penerima manfaat. Untuk total keseluruhan penerimanya, sebanyak 2.872 orang. Adapun menu yang disediakan dalam program MBG itu sangat beragam dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Yakni, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, serta buah-buahan.

“Bahan makanan yang digunakan telah disesuaikan dengan standar gizi yang diperlukan bagi kelompok sasaran,” katanya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon juga akan memberikan pendampingan dalam memastikan kualitas makanan yang diberikan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Program itu ditujukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi.

KOMPAS.com - Sejumlah warganet mengkritik kondisi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan dengan budget atau anggaran Rp 10.000 per porsi.

Pengguna akun X @hal***TA misalnya. Ia menilai, makanan dari program Makan Bergizi Gratis termasuk kategori sad food. Jika dibandingkan, katanya, makanan untuk pasien di rumah sakit tampak lebih enak dan bergizi.

Istilah sad food biasa dipakai oleh orang yang membeli atau memasak makanan dengan penampilan, porsi, atau rasa yang mengecewakan.

Lalu, bisakah uang Rp 10.000 bisa menjadi modal untuk menyediakan makanan bergizi dan berpenampilan menarik dalam program MBG?

Penjelasan chef soal pengoptimalan uang Rp 10.000

Saat dimintai pendapat, Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut uang Rp 10.000 pada dasarnya bisa menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, ia melihat, hal itu kemungkinan hanya bisa terjadi jika makanan dibuat langsung oleh pemerintah, bukan dimasak oleh vendor katering atau pihak ketiga.

"Jika ada pihak ketiga, perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi dan menarik. Sebab, mereka kan perlu membagi anggaran bukan hanya untuk membeli bahan, tetapi juga membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh berpendapat, pihak ketiga rasanya akan kesulitan untuk bisa menyediakan makanan berkualitas dan menarik dari hasil pemanfaatan anggaran Rp 10.000 per porsi.

Ia pun khawatir, pihak ketiga pada akhirnya hanya menyiapkan makanan dengan kualitas bahan dan penampilan yang lebih rendah jika anggaran program makan bergizi gratis tetap Rp 10.000 per porsi.

Oleh sebab itu, apabila anggarannya tidak ditambah, Teguh menyarankan kepada Pemerintah lebih baik melakukan proses memasak sendiri makanan dalam program MBG tersebut. Sebab, pemerintah tak perlu mengeluarkan anggaran untuk biaya tenaga, transportasi, dan keuntungan.

"Tanpa keuntungan sama sekali, (makanan seharga) Rp 10.000 isinya bisa disusun dengan nasi putih, ayam, sumber nutrisi tambahan seperti tahu, tempe, atau mi, sayuran, serta buah," tuturnya.

Teguh berpendapat, setidaknya butuh anggaran minimal Rp 15.000 untuk dapat menyediakan makanan per porsi yang bergizi, enak, dan layak untuk diberikan kepada orang lain dalam program MBG.

Ia mengingatkan, besaran anggaran itu belum termasuk untuk penyediaan minuman susu asli. Dalam hal ini, Teguh berharap pemerintah tidak memberikan minuman susu olahan berpemanis.

Lebih baik dimasak sendiri

Teguh melanjutkan, makanan yang tidak diolah dengan benar dalam program Makan Bergizi Gratis berpotensi membahayakan keamanan konsumen.

Misalnya, bahan makanan yang tidak disimpan dalam suhu tepat maupun mengalami kesalahan distribusi, akan berpotensi menyebabkan keracunan bila dikonsumsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ramai video di media sosial, Hashim Djojohadikusumo yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Iklim seperti menolak untuk bersalaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam video itu tampak Maruarar menghampiri Hashim. Namun kakak dari Presiden Prabowo itu menarik tangannya. Tidak dijelaskan dalam konteks seperti apa Hashim bertindak seperti itu.

Pihak Istana yang dikonfirmasi oleh Republika, belum bisa merespons. "Saya nggak di tkp jadi kurang tahu juga. Mungkin bisa cek di youtubenya setneg," ujar Albert Tarigan, dari kantor Komunikasi Kepresidenan, Ahad.

"Klarifikasi ke Bang Ara lebih pas," katanya.

Republika coba untuk mengonfirmasi Maruarar melalui pesan WhatsApp, namun belum direspons.

Tapi melihat batik yang digunakan Ara dan Hashim, potongan video itu terjadi pada acara penandatanganan MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Istana Merdeka, Jakarta pada 8 Januari 2025.

Saat itu Ara dan Hashim sempat terlihat bersama di hadapan media. Tidak tampak perseteruan saat keduanya tampil di media.

"Kami akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia dan bisa lakukan survei ke lapangan langsung," ujarnya.

Hashim dalam pernyataannya saat itu mengatakan bahwa, ia berharap dalam waktu sesingkat-singkatnya investasi dalam bidang perumahan itu bisa dilaksanakan oleh Abdul Aziz al-Thani dari Qatar.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Than.

Sejumlah netizen ikut merespons video tersebut. "Koq bisa di muka umum ya? Kan bisa ngobrol berdua di ruangan tertutup. Atau memang sengaja ingin mempermalukannya?

Seperti diketahui Maruarar Sirait sebelumnya merupakan politikus PDIP. Namun arah politiknya berubah, 180 derajat bertentangan dengan Megawati Soekarnoputri.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi selama program berlangsung.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Emirald Isfihan menyatakan bahwa pihaknya bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram memastikan pengawasan gizi makanan dalam program MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Kami ingin melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko mulai dari hulu, seperti penyiapannya, kemudian bagaimana pengolahan bahan makanannya, penyimpanannya, pola distribusi hingga kemudian penyajian sampai distribusinya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mataram Emirald Isfihan saat dikonfirmasi di Mataram, Minggu (12/1/2025).

Emirald menambahkan bahwa pengawasan juga akan dilakukan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah. Dia pastikan SDM yang mengelola makanan dalam kondisi sehat agar tidak menjadi media penularan penyakit.

Program MBG di Kota Mataram dipastikan mulai berjalan pada Senin (13/1/2025). Program yang merupakan inisiatif pemerintahan Prabowo Subianto ini ditargetkan menyasar 3.000 hingga 3.500 peserta didik pada tahap awal.

Secara keseluruhan, MBG di Mataram akan menjangkau 69 ribu hingga 70 ribu pelajar dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP). Selain itu, program ini juga menyasar 10 persen ibu hamil dan menyusui di wilayah Mataram.

"Kami siap menyajikan data-data yang dibutuhkan, karena di situ ada kepentingan kami" imbuh Emirald.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pusat yang mengelola program MBG di Mataram.

"Hasil koordinasi, ada perwakilan SPPG yang ditunjuk untuk Kecamatan Selaparang, Kecamatan Sekarbela, dan Kecamatan Mataram. Untuk Kecamatan Mataram, dapurnya berada di Zipur TNI AD," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan bahwa setiap dapur akan menjangkau 3.000 hingga 3.500 peserta didik yang berada dalam radius tiga kilometer dari lokasi dapur.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari