Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasto mengatakan apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam program mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seluruh kepala daerah dari PDIP berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat miskin. Upaya ini, katannya, juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," kata dia.

"Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," imbuh dia.

Terkait program Prabowo lainnya seperti makan bergizi gratis, Hasto enggan mengomentarinya karena belum berjalan 100 hari. Namun selama program itu ditujukan untuk rakyat kecil, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," katanya.

Hasto menyatakan PDIP juga menyetujui program kerakyatan Prabowo lewat DPR. Karena itu, dia menyebut program kerakyatan Prabowo senapas dengan PDIP.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dilaksanakan dalam waktu satu pekan terakhir ini mengundang pro dan kontra dari banyak pihak. Ada sebagian orang mempertanyakan apakah program ini bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat memastikan kebutuhan gizi bagi yang menerimanya.

Pakar gizi komunitas Dr dr Tan Shot Yen, MHum berpendapat bahwa MBG sebagai program baru pemerintah dilaksanakan secara terburu-buru. Menurutnya program ini masih belum disosialisasikan secara matang pada masyarakat.

Padahal hal ini perlu untuk memastikan kelancaran program MBG yang lebih baik sehingga manfaat diberikan bisa diterima maksimal oleh masyarakat.

Selain itu, dr Tan menyebut bahwa program MBG ini seharusnya lebih mengutamakan orang-orang yang tinggal di daerah 3T (terluar, terdepan, dan terbelakang). Hal ini bertujuan untuk menjadikan program MBG ini bisa tepat sasaran.

"Nomor satu kita harus fokus kepada daerah yang sungguh membutuhkan, yaitu daerah 3T. Jangan sampai penggal pertama uang yang dihabiskan untuk perkotaan, yang sebetulnya anaknya saja diantar naik motor, gedung sekolahnya bagus, ayah ibunya punya handphone. Jadi kita harus betul-betul kembali pada daerah 3T," kata dr Tan dikutip dari 20detik, Minggu (12/1/2025).

Menurut dr Tan, program MBG juga bisa berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Tidak hanya petani atau nelayan, penjual di kantin sekolah juga bisa diberdayakan.

Semenjak program MBG digulirkan, tak sedikit penjual-penjual makanan di kantin sekolah mengeluhkan adanya penurunan angka penjualan.

Oleh karena itu, dr Tan menuturkan program MBG seharusnya dilakukan dengan edukasi pra-program yang baik pada masyarakat, anak-anak, hingga sekolah. Untuk sebuah program nasional, program MBG diperlukan penilaian dan pertimbangan yang sangat panjang.

"Karena apa? Akhirnya kalau jadi food waste, ini bukan cuma sekedar dibuang ke tong sampah. Tetapi, makanan yang semestinya tidak tepat sasaran, karena anaknya nggak doyan, nggak dimakan, nggak suka, akhirnya ini menjadi mubazir. Padahal kan ini triliunan dan itu dari pajak masyarakat," tandasnya.

Video: Evaluasi-Saran Ahli Gizi Terkait Program MBG yang Sudah Mulai Berjalan

Video: Evaluasi-Saran Ahli Gizi Terkait Program MBG yang Sudah Mulai Berjalan

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025, seiring dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program itu akan dilakukan secara bertahap, dengan target sasaran 3 juta penerima manfaat, mulai dari balita, santri, siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), sampai sekolah menengah atas (SMA) sederajat, ibu hamil dan ibu menyusui pada periode Januari-April 2025.

Dalam satu pekan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, banyak cerita menarik yang muncul dari berbagai daerah. Ada sejumlah murid yang merasa senang dengan menu makanan yang disajikan, ada pula yang menyatakan lebih enak masakan ibu di rumah.

Menu-menu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis tersebut, terbilang lengkap, mulai dari karbohidrat, yakni nasi, dilengkapi dengan sayuran, lauk, yakni ayam goreng atau olahan lainnya, buah-buahan dan susu.

Bagi sebagian kalangan, menu makanan yang disalurkan pada program Makan Bergizi Gratis ini biasa dinikmati saat berada di rumah. Maklum saja, sasaran penerima program itu bukan hanya anak dari keluarga tidak mampu, namun targetnya adalah seluruh anak-anak Indonesia.

Ada pula penerima manfaat yang tidak menghabiskan makanannya, lantaran rasa menu ayam dalam program Makan Bergizi Gratis, dirasa kurang pas di lidah. Memang, urusan lidah adalah hal yang relatif dan subjektif, apalagi terbiasa memakan masakan ibu yang enak dan sedap.

Cerita penerima program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi pelajaran bermakna mengenai program dari pemerintah ini. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial menampilkan pembagian makanan program Makan Bergizi Gratis.

Masih dalam video tersebut, terlihat sejumlah anak mulai membuka kotak makanan dan segera menyantapnya. Namun, ada satu anak yang dalam rekaman video tersebut, hanya meminum susu yang merupakan salah satu menu dari program Makan Bergizi Gratis.

Sosok perekam video, yaitu Kapolsek Bone Raya Ipda Yahya Boudelo, yang kemudian berkata kepada anak bernama Muhammad Suleman Datau, siswa kelas 3 di sekolah tersebut "Silahkan makan, kenapa tidak dimakan?" ucapnya.

Sang anak menjawab, "Mau diberikan ke mama". Perekam video kembali bertanya, "Kenapa mau dikasihkan ke mama?" Sang anak menjawab, "Karena di rumah tidak ada nasi". Sungguh, jawaban itu sangat menggugah rasa penuh makna.

Menu Makan Bergizi Gratis yang disimpan Suleman Datau untuk orang tuanya, sebetulnya relatif sederhana. Dalam video tersebut, terlihat ada nasi, telor, sayuran dan lauk lainnya. Niat Suleman Datau untuk membawa makanan itu kepada orang tuanya, sungguh mulia.

Berbagai sudut pandang bisa kita gunakan untuk memaknai fenomena yang ditunjukkan oleh Suleman, salah satunya adalah makna dari makanan yang tersaji di hadapan kita.

Hadirnya makanan di hadapan kita memiliki makna tajalli atau perwujudan af'al (perbuatan) Tuhan, meskipun yang menghadirkan makanan itu adalah manusia.

Karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh Suleman mengajak kita, khususnya para siswa penerima bantuan MBG, untuk menghargai setiap butir nasi yang lengkap dengan sayur dan lauknya.

Lewat Suleman, Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak sepatutnya anak meremehkan sajian makanan yang dihasilkan dari jerih payah banyak pihak, mulai dari petani, buruh tani, pemanggul gabah di sawah, hingga kaum ibu yang mengolah makanan itu menjadi siap santap.

Belajar bersyukur

Kisah yang disuguhkan oleh Suleman mengajarkan kita, para orang dan anak-anak dari kalangan berada, agar memaknai keberadaan makanan itu dengan penuh nikmat dan rasa syukur mendalam.

Bagi anak-anak yang merasa tidak cocok dengan sajian makanan gratis itu perlu belajar, meskipun memerlukan proses, untuk tidak mengeluh karena rasanya yang tidak sesuai dengan selera mereka.

Pembelajaran rasa syukur ini tentu perlu melibatkan para orang tua dari kalangan berada untuk mengingatkan anak-anaknya agar menghargai makanan yang disediakan secara gratis di sekolah dengan cara melahapnya tanpa sisa.

Kalau bagi kalangan yang sangat mampu, makanan itu kurang bermakna karena rasanya "kurang enak" (ini sangat subjektif), namun bagi siswa dari keluarga tidak mampu, makanan itu justru merupakan sajian mewah yang jarang ditemukan di rumah.

Bagi keluarga dari kalangan berada, sesekali bisa mengajak anak-anaknya untuk melihat masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh atau di sekitar tempat penampungan sampah.

Anak-anak dari keluarga kaya perlu diajarkan untuk berempati pada keadaan orang lain yang jauh di bawah kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya makanan.

Dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program mulia ini, kasus yang ditunjukkan oleh Suleman bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana program MBG ini juga bisa menyentuh masyarakat yang kurang mampu, misalnya melibatkan warga yang kondisi ekonominya sama dengan keluarga Suleman.

Warga dengan kondisi ekonomi ibu dari Suleman bisa dilibatkan, setidaknya sebagai pekerja ketika program itu dikerjakan untuk disajikan kepada siswa.

Pemerintah mewajibkan penerima proyek pengadaan makanan gratis itu untuk mempekerjakan warga dari kalangan tidak mampu, sehingga program itu betul-betul memiliki dampak berganda, di luar memenuhi kebutuhan siswa akan makanan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis, sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dengan alokasi anggaran yang direncanakan hingga mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Besarnya anggaran itu, bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kekurangan, salah satunya seperti orang tua Suleman Datau.

Pelibatan masyarakat kurang mampu, antara lain memanfaatkan jasa mereka untuk membantu proses produksi makanan yang ada dalam program Makan Bergizi Gratis. Mereka dilibatkan dalam produksi, sembari dibekali pengalaman untuk di kemudian hari membuka usaha secara mandiri.

Pembekalan untuk memulai usaha tersebut perlu dilakukan supaya pada saatnya, mereka bisa hidup mandiri dengan penghidupan yang layak, mengingat program Makan Bergizi Gratis tidak akan berjalan selamanya.

Kisah Suleman Datau yang menyita perhatian publik seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis, bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk melakukan intervensi, sehingga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP mengalokasikan 26 hektar lahan yang siap digunakan untuk mendukung kerja sama investasi pembangunan 1 juta rumah antara Pemerintah Indonesia dengan Qatar.

Seperti diketahui, lahan milik PT PP merupakan salah satu lahan yang dikelola Kementerian BUMN yang akan digunakan untuk pembangunan 1 juta rumah selain dari PT KAI (Persero) dan Perumnas.

Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo menyampaikan, pihaknya berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah.

PT PP juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan tersebut.

Joko menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

"Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara," tuturnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (11/1/2025) dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia dan Qatar telah menyatakan komitmen investasi untuk pembangunan 1 juta rumah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora banyak menjadi sorotan masyarakat dalam sepekan (6-11 Januari 2024), mulai dari penerapan Makan Bergizi Gratis bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, hingga informasi seputar haji 1446 Hijriah/2025.

Berikut rangkumannya:

Indonesia mulai program Makan Bergizi Gratis hari ini

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Baca selengkapnya di sini.

BPOM cegah distribusi makanan tak layak dalam MBG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan setelah mendapat laporan dari sejumlah balai besar, pihaknya mencegah distribusi sejumlah makanan tidak layak untuk konsumsi dalam program makan bergizi gratis (MBG) guna menghindari gangguan kesehatan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers bersama Polri di Jakarta, Jumat (10/1), menjelaskan laporan tersebut diteruskan kepada unit-unit yang membagikan menu tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Makan Bergizi Gratis edukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengedukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga.

"Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, masing-masing orang tua baik ayah atau ibu bisa melihat, 'Oh ternyata sebetulnya setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini,' jadi nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya nanti gizinya dapat terpenuhi setiap hari," katanya di Jakarta Timur, Jumat (10/1).

Baca selengkapnya di sini.

DPR-Pemerintah setujui BPIH 2025 Rp89,4 juta, jamaah bayar Rp55,4 juta

Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

"Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp89.410.258,79," kata Ketua Panja Abdul Wachid saat membacakan simpulan rapat bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Kemenag paparkan rencana perjalanan haji 2025, awal Mei pemberangkatan

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan rencana perjalanan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 setelah sebelumnya telah memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI.

"1 Mei 2025 jamaah haji mulai masuk asrama haji. 2 Mei 2025 awal pemberangkatan jamaah haji gelombang I dari Tanah Air ke Madinah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Rabu (8/1).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) hingga penjelasan Pemerintah soal pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut sejumlah berita politik sepekan untuk Anda simak kembali.

1. Program makan bergizi gratis siap dimulai di 190 titik di 26 provinsi

Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui.

Baca selengkapnya di sini.

2. Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap target pemerintah untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis di pertengahan 2025.

Sejauh ini, Hasan Nasbi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 1.000 kepala SPPG yang seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).

"Kepala SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready (siap), yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana," kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1).

Baca selengkapnya di sini.

3. Menko Yusril: Menteri-parpol sudah koordinasi usai putusan MK soal PT

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa para menteri dan perwakilan partai-partai politik sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti putusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold (PT).

"Memang belum ada rapat koordinasi secara langsung untuk membahas masalah (putusan MK) ini, tapi konsultasi antar para menteri juga dengan parpol-parpol itu sudah terjadi untuk membahas implikasi dari putusan MK yang merupakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1).

Baca selengkapnya di sini.

4. Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi

Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat (10/1), menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

5. Menpan RB sebut ASN belum dipindah ke IKN dalam waktu dekat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat, belum ada aparatur sipil negara yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia menjelaskan kementeriannya masih mendata kembali para ASN di seluruh kementerian/lembaga, mengingat ada penambahan beberapa kementerian dan lembaga serta perubahan nomenklatur kementerian yang berpengaruh kepada penempatan ASN-nya.

“Jangka pendeknya tentunya kami untuk IKN memang belum menyentuh terlebih dahulu sekarang untuk perpindahan orangnya. Tadi saya bilang, orangnya memang mau dipindah yang mana? Saya enggak punya data lagi, sekarang datanya sudah beda,” kata Menpan RB saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1), setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Badan Gizi Nasional memperbaiki dan menyempurnakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, sejumlah siswa mengalami alergi.

Dia pun menyebut program MBG yang baru berjalan masih tahap awal. Sehingga tidak selalu berjalan mulus.

Dia menegaskan keberhasilan dari program ini tentunya akan diteruskan, namun terkait dengan ada kesalahan atau keluhan pihaknya mendukung penuh upaya Badan Gizi Nasional untuk melakukan perbaikan.

"Ya tentu semua ini kan proses ya, ada trial, ada untuk keberhasilan diteruskan, kesalahan, kegagalan, pasti harus diperbaiki. Saya setiap hari berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional," kata Cak Imin di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Sabtu (11/1/2025).

“Kita semua support untuk Badan Gizi Nasional terus memperbaiki kekurangannya, menyempurnakan yang sudah baik,” tambahnya.

Perihal pengganti menu makanan bagi siswa yang alergi, dia menyebut hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dia hanya bisa memastikan jika keluhan terkait program MGB akan direspons cepat oleh pemerintah.

"Yang penting semua komplain, semua kesulitan cepat sampaikan. Pemerintah akan respons dengan cepat,” tuturnya.

Di sisi lain, dia pun telah meminta Kepala Badan Gizi Nasional untuk melibatkan UMKM dalam program MBG. Sehingga program ini pun berdampak positif bagi para pelaku UMKM.

Sebelumnya, sebanyak 1.334 siswa SMAN 5 Kota Sukabumi menerima manfaat MBG. Namun, 60 orang di antaranya memiliki riwayat alergi makanan yang dapat mengakibatkan gatal-gatal dan suhu tubuh yang meningkat.

“Ada 60 siswa yang mengaku alergi, jadi yang 60 orang ini kita pisahkan. Kebanyakan itu alergi olahan makanan laut. Di tahap awal ini sedang diujicobakan menu yang pas, kalau kurang cocok langsung disesuaikan menunya," ujar Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Humas SMAN 5 sekaligus penanggungjawab program MBG, Budi Setia Baskara, kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Budi mengatakan menu dalam pelaksanaan program MBG yang baru dilaksanakan di sekolahnya tersebut masih aman. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam, sayur dan buah jeruk, plus susu kotak yang sudah dianalisa Badan Gizi Nasional.

Sementara itu, salah seorang siswi yang memiliki riwayat alergi, Salwa Azizah (16), mengaku sebelum menerima makanan dari program MBG tersebut sudah ditanya oleh pihak sekolah dan mengisi data jenis makanan yang dapat menimbulkan alergi.

"Saya alergi makanan laut kayak udang, cumi, kepiting. Kecuali kalau ikan mas, masih bisa. Bisa gatal-gatal dan panas juga. Kalau mau sembuh itu bisa 2-3 hari. Sudah mengisi di google form soal makanan yang bikin alergi,” ujar Salwa.

(Febrina Ratna)

Pemerintah Jepang menawarkan paket kerja sama untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dikatakan Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bogor, Sabtu (11/1/2025) kemarin.

Dalam paket kerja sama itu akan disediakan pelatihan penyediaan makan bergizi, pengiriman tenaga ahli, dan peningkatan sektor perikanan serta pertanian.

"Kami negara Jepang akan menyelenggarakan paket kerja sama, termasuk pelatihan penyediaan makan siang sekolah, pengiriman tenaga ahli, serta bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman negara Jepang," kata dia di Istana Kepresidenan, Bogor.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengatakan bahwa Jepang telah mengajukan diri membantu Indonesia menyelenggarakan MBG. Apalagi menurutnya, Jepang telah 80 tahun mengadakan program serupa.

"Mereka berminat membantu di bidang makan bergizi karena mereka punya pengalaman di bidang itu, sudah 80 tahun. Dan mereka menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya," terang Prabowo.

Saat pertemuan bilateral, Prabowo juga menawarkan kerja sama dengan Jepang di bidang hilirisasi. Program itu merupakan salah satu yang menjadi prioritas di bawah kepemimpinannya.

"Dalam program hilirisasi kami, kami sangat terbuka untuk industri Jepang ikut dalam program hilirisasi kami di semua bidang sumber daya alam kita," kata Prabowo.

Program prioritas lainnya juga disampaikan satu per satu oleh Prabowo. Pertama swasembada pangan, kedua swasembada energi, ketiga hilirisasi dan industrialisasi dari Sumber Daya Alam (SDA). Keempat, menghilangkan kelaparan bagi rakyat Indonesia, karena menurutnya masih ada rakyat Indonesia kurang gizi. Kelima, Indonesia bercita-cita membangun kemampuan di bidang pertahanan.

"Karena itu kami membuka diri seandainya pihak Jepang ingin ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan," terang Prabowo

Tidak hanya kerja sama untuk MBG, Jepang dan Indonesia sepakat kerja sama untuk peralatan pertahanan, transfer teknologi. Lalu, Jepang juga sepakat memberikan kapal patrol berkecepatan tinggi melalui program Perbantuan Keamanan Resmi (OSA) Jepang.

Pada bidang ekonomi kedua negara juga telah sepakat peningkatan kerja sama pasokan energi yakni di bidang dekarbonisasi energi dan bidang pertambangan mineral, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Muara Laboh, di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC).

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Kota Pahlawan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan generasi muda melalui program inovatif Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin, 13 Januari 2025, di lima sekolah yang tersebar di Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh, menjelaskan bahwa tahap awal program MBG ini dilakukan atas kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Sebanyak 3.151 siswa dari berbagai jenjang pendidikan akan merasakan manfaat dari program ini, dengan sekolah-sekolah yang terpilih meliputi PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1 Surabaya.

“Pemilihan sekolah dilakukan langsung oleh BGN. Program ini dirancang bertahap agar semakin banyak sekolah yang bisa mendapatkan manfaatnya,” ujar Yusuf. 

Program MBG ini mengusung manajemen terpadu. Seluruh proses mulai dari pemilihan menu hingga distribusi makanan dikelola oleh BGN, sementara Dispendik Surabaya berfokus pada penyediaan fasilitas sekolah dan pendampingan siswa.

“Kami hanya memastikan kesiapan sekolah sebagai penerima manfaat. Semua detail teknis, termasuk pemilihan menu makanan, merupakan tanggung jawab BGN,” jelas Yusuf.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Dispendik juga menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan pengalaman dari uji coba program sebelumnya. 

Selain mendapatkan makanan bergizi, para siswa akan diberikan edukasi kesehatan, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan setelah makan.

Agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal masing-masing jenjang. PAUD akan menerima makanan di pagi hari, SD pada pukul 09.00 WIB, sementara SMP dan SMA dijadwalkan pada siang hari.

“Kami ingin memastikan program ini berjalan lancar tanpa mengorbankan waktu belajar siswa. Pengaturan jadwal sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan,” tambah Yusuf.

Makanan yang tidak habis oleh siswa pun akan tetap dikelola dengan baik. “Tim BGN akan menangani sisa makanan yang dikembalikan, sehingga tidak ada pemborosan,” jelasnya.

Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi siswa, tetapi juga membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya pola makan sehat dan bertanggung jawab.

“Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga soal mendidik generasi penerus kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri,” tutup Yusuf.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, program ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Editor : Arif Ardliyanto

REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula dijadwalkan untuk dimulai di Kota Bukittinggi pada 13 Januari 2025 terpaksa ditunda. Ada sejumlah alasan yang membuat program ini terpaksa ditunda.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi Heriman di Bukittinggi, Sabtu (11/1/2025), mengatakan pihak Badan Gizi Nasional Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam menyampaikan beberapa alasan dan kendala hingga terjadi penundaan.

"Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain belum tersedia wadah atau ompreng makanan yang dibutuhkan untuk distribusi, serta kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum dapat beroperasi dengan sempurna," kata Heriman.

Menurutnya ada beberapa hal yang belum memenuhi standar dapur dari Badan Gizi Nasional, yang membuat SPPG belum dapat berfungsi dengan optimal.

Dia juga mengimbau kepada pihak sekolah untuk menyampaikan informasi penundaan ini kepada para siswa dan orang tua.

"Kami berharap pihak sekolah dapat menginformasikan kepada siswa bahwa program ini ditunda sampai waktu yang akan kami tentukan selanjutnya," katanya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu informasi lanjutan dari Badan Gizi Nasional terkait kapan program ini dapat dimulai.

"Kami akan segera memberikan informasi lebih lanjut kepada pihak sekolah jika ada perkembangan terbaru," ujarnya.

"Dengan penundaan ini, diharapkan segala persiapan dapat diselesaikan dengan baik agar program MBG dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa di kota Bukittinggi," ujarnya

Enam sekolah yang sebelumnya dijadwalkan mengikuti uji coba MBG pada Senin (13/1) adalah SDN 05 Tarok Dipo, SDN 08 Tarok Dipo, SMPN 1 Bukittinggi, SMPN 2 Bukittinggi, SMPN 8 Bukittinggi, dan SMPN 6 Bukittinggi.

Program ini dimaksudkan untuk memberikan makanan bergizi secara gratis kepada siswa di sekolah-sekolah tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak di kota Bukittinggi.

Alhamdulillah yang menjadi vendor katering ini sudah profesional jadi sudah dijamin higienis serta sanitasinya

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung Jawa Barat menambah lima fasilitas dapur penyedia baru untuk mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kembang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Tantan Surya di Bandung Sabtu mengatakan, penambahan dapur penyedia ini menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di wilayah Kota Bandung.

"Semua dapur telah diverifikasi langsung oleh pusat. Kebersihan, izin operasional, dan sanitasi adalah hal utama yang diperhatikan. Hal ini untuk memastikan makanan yang diberikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman," kata Tantan.

Tantan menjelaskan, dengan penambahan ini, total dapur penyedia menjadi tujuh dapur yang dapat melayani sebanyak 21.000 siswa.

"Peningkatan jumlah siswa ini dilakukan secara bertahap. Targetnya adalah menjangkau hingga 30 persen siswa dari total 310.000 siswa di Kota Bandung pada tahun 2025," katanya.

Dia mengatakan, program ini didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang memastikan keamanan dan kualitas makanan.

“Setiap dapur penyedia makanan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dan diawasi secara ketat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian memastikan katering untuk makan bergizi gratis telah terverifikasi dengan memenuhi standar gizi, higienis, dan sanitasi.

“Alhamdulillah yang menjadi vendor katering ini sudah profesional jadi sudah dijamin higienis serta sanitasinya,” kata Anhar.

Anhar menyampaikan bahwa pengawasan terhadap makanan dilakukan secara ketat untuk memastikan keamanan dan manfaat program ini bagi siswa.

“Kami sudah mendapatkan arahan dari Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan program ini. Prinsip utamanya adalah memastikan gizi yang seimbang, serta higienitas dan sanitasi makanan yang diberikan kepada siswa,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Persoalan perbaikan gizi masyarakat tengah digalakkan pemerintah. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) jadi ujung tombaknya. Bagaimana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berperan dalam langkah besar tersebut? Republika mewawancarai Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji terkait hal tersebut di kantornya pekan lalu. Berikut petikannya.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Indonesia Emas, Pak?

Kita merdeka pada 1945. 2045 berarti kita merdeka 100 tahun. Tentu capaiannya ada indikator yang harapannya bisa perkuat dan lanjutkan dan tumbuh untuk isi kemerdekaan selama 100 tahun. Dibilang pemerintah emas kalau bersih, demokratis, berwibawa. Sumber daya alam kalau Indonesia emas harus sustainable dan berkelanjutan. Indikator itu jadi variabel penting Indonesia Emas 2045. 15 tahun lagi harus dipastikan untuk itu. Ketahanan pangan terintegrasi, sumber daya alam yang penting untuk sustainable. Maka Pak Prabowo ada Asta Cita yang fokus untuk ketahanan energi, pangan, hilirisasi dan gizi semua dalam rangka Indonesia emas 2045.

Yang hangat ini soal Makan Bergizi Gratis (MBG)? Perannya Kemendukbangga dalam hal ini bagaimana Pak?

Pertama, sebelum bicara soal MBG, ini kementerian baru. Bahwa Kemendukbangga ini kementerian negara maju karena kerja sudah nggak urus infrastruktur tapi SDM. Maka saya istilahkan kementerian negara maju.

MBG dulu namanya BKKBN yang salah satu programnya stunting dan KB, KB kan istilah dalam tanda kutip alat kontrasepsi, itu ada indikator dan prasyaratnya. Termasuk asupan gizi ibu hamil dan balita.

Positioning kita bagaimana? Ada BGN (Badan Gizi Nasional), di sana yang tangani. Tapi apa yang diperintahkan Presiden kita sinergi antar kementerian lembaga. Kita akan MoU MBG khusus bumil dan balita. Rencananya Januari ini.

Kita tugasnya mencegah dan menggerakan, gizi itu intervensi. Kementerian Lembaga kita punya pasukan tapi belum punya kemampuan. Yang punya kemampuan BGN, kita perlu kolaborasi. Duit dari BGN, pasukan dari kita Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas dalam program kita. Leading sector tetap BGN, kita supporting.

Ibu hamil, ibu menyusui dan balita kelompok mana yang akan dapat MBG? Apakah semuanya atau dipilih lagi?

Semangat Presiden memerintahkan BGN untuk melaksanakan MBG untuk semuanya. Kalau untuk anak sekolah semuanya maka yang lain juga semuanya. Tapi ada caranya. Kalau sekolah ada forumnya mereka di satuan pendidikan.

Ibu hamil nggak tiap hari berkelompok dia masa datang jauh naik ojek. Kita lagi rumuskan cara distribusinya. Kalau mau kerjasama di Posyandu sekalian nimbang , cek berat badan, sekalian kasih (MBG) ke ibu hamil, balita, batita. Ini secara umum peresmiannya dikerjakan antara kami dan BGN.

Soal data bagaimana Pak supaya tepat sasaran?

Saya alirannya optimisme. Negara itu dibangun dan berkelanjutan kalau kita optimis. Saya nggak mau dicekoki negatif. Ini inspirasi untuk kita bekerja untuk masyarakat Indonesia dengan menjalankan program. Sulit nggak? Pasti ada tantangan. Tiap program ada monitoring dan evaluasi biar nggak gagal.

Maka kekuatannya data karena ini yang selama ini peristiwa sifatnya insentif kalau nggak hati-hati bisa masalah. Persoalan ada kekurangan bisa ditambah. Insya Allah kita bantu. Kita punya data siapa punya ibu hamil dan balita. Bisa juga inisiatif dengan pemda yang ada puskesmas. Prinsipnya pasti ada masalah tapi bisa ada solusinya. Kita bangun negara dengan optimisme.

Kita akan baik-baik saja dan berdaya saing. Kita harap Indonesia punya SDM berkualitas dimana ini berkaitan dengan tugas Kemendukbangga.

Dengan adanya kegiatan ini jadi momen saling peduli antar warga? Kita jadi makin rukun lagi?

Karena kita ada TPK, penyuluh KB yang tiap hari bersama warga. Secara kerja tugasnya mereka beri laporan ke kita. Paling penting apa yang akan kita kerjakan manfaat untuk mereka. Kalau suka duka pasti ada. Yang penting adalah kalau dibilang guyub, rukun, Indonesia akan baik-baik saja.

Indonesia negara nomor satu yang paling dermawan di dunia. Dan 62 persen suka membantu. Itu survei resmi bisa dicek. Kalau dibilang peduli itu karakter Indonesia. I love my country dengan segala dinamikanya. Nanti kalau ada masalah, masalahnya apa diperbaiki apa? administrasi, orangnya, masakannya?.

Berapa anak yang akan dibantu Kemendukbangga dalam program ini? Dan mereka dapat apa?

Hampir sebulan lebih sedikit launching di Karawang gerakan orang tua asuh stunting libatkan masyarakat tanpa ganggu APBN. Kenapa? Karena saya yakin kedermawanan. Saya buat langkah tak ganggu APBN tapi jangan jadi masalah baru di kemendukbangga. Saya siapkan empat langkah pertemukan orang tua asuh dan keluarga risiko stunting (KRS) dengan indikator MCK nggak ada, alamat dimana foto ada rumahnya tidak layak.

Jadi pertama nanti tolong dibantu nutrisi ibu hamil atau seribu hari pertama hidup asupan gizi kepada sasaran penerima manfaat. Kira-kira sehari 15 ribu (nilai makanannya) ke satu orang itu. Tanpa sumbangan itu lewat kementerian jadi langsung ya antara pemberi dan penerima. Jangan sampai kita gratifikasi. Kita hanya fasilitasi saja.

Kedua. Bantuan Air bersih. Salah satu sebab stunting karena nggak ada akses air bersih. Itu boleh oleh korporasi.

Ketiga. Rumah layak huni dan MCK karena salah satu sebab stunting rumah masih tanah belum keramik, tidak punya MCK. Keempat. Edukasi. Kalau kampus mau beri sumbangsih tapi tidak punya dana.

Nanti monitoring dan evaluasi. Kita buat juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan)-nya. Tentu sesuaikan dengan local wisdom karena beda-beda.

Targetnya berapa anak Pak? Dan kapan terealisasi Pak?

Targetnya satu juta. Lebih cepat lebih baik. Tapi jangan terpengaruh dengan target jumlah. Kita ini lahir nggak bisa milih. Tiba-tiba ada yang KRS (Keluarga Rawan Stunting). Menolong satu manusia lebih penting. Ini kita selamatkan satu generasi. Siapa tahu ada yang jadi Presiden, kita kerja dengan hati selamatkan generasi Indonesia apapun daerah, asal, sukunya. Kita libatkan pengusaha yang sudah keruk hasil bumi indonesia. Walau mereka bilang sudah bayar pajak tapi nggak salah dong kalian punya CSR bantu warga. Kalau perlu alamat dan datanya kami ada.

Masyarakat biasa kalau mau sumbang silakan. Jangan cuma tiga bulan. Minimal dua tahun. Ada syarat yang memang target. Bisa juga 30 orang selamatkan satu orang. Kalau kurang mencukupi satu orang bantu satu orang.

Pak, bagaimana pesan Anda untuk anak muda?

Negara kita negara besar dengan penduduk 288 juta artinya umur 100 tahun merdeka dengan penduduk 288 juta yang tahun 2045 bisa jadi 300 jutaan mesti disiapkan matang. Jangan pesimis, kita ini negara hebat. 100 tahun akan baik-baik saja. Kita pernah diuji 1908,1928,1945,1965,1998. Yang penting kita guyub dan rukun

Dan SDM penting penting. Itu kekuatan di negara manapun. Jadi perlu disiapkan dan direncanakan. Presiden Prabowo bentuk kementerian ini bukan tanpa sebab. Beliau serius tangani masalah kependudukan dan pembangunan keluarga. Ini akan menata masa depan dengan penduduk terkendali.

Negara ini akan baik-baik saja dengan ketahanan keluarga. Keluarga yang baik-baik saja yang terencana. Bukan berarti alat kontrasepsi saja tapi direncanakan dari calon pengantin umur cukup, jangan nikah dini, pastikan reproduksi sehat.

Jangan salahkan anak ngobrol sama medsos, AI karena orang tua sibuk cari duit. Ini harus disiapkan dengan baik. Para remaja ini jadi generasi emas kita. Salah satunya ngobrol sama anak, suami, ibunya. Cari duit nggak ada habisnya, luangkan waktu untuk keluarga. Ini sederhana tapi dasar karena cikal bakal masalahnya di sini.

Ada AI diselesaikan (masalah) dengan AI. Sehingga jangan sampai algoritma pikiran kita dipengaruhi scroll. Saya tidak anti medsos tapi diiringi dengan hal mengarah solusi karena ini tantangan dan keharusan setuju nggak setuju harus dihadapi.

Kami juga ada sekolah lansia healing. Mereka senam, yang penting bahagia. Kebahagian jadi bagian indikator pembangunan keluarga.

Untuk balita ada program daycare supaya jangan childfree. Untuk balita daycare ada lima kementerian lembaga membantu, lansia ada program lansia berdaya, insya Allah dalam kerangka saya pembantu Presiden dengan quick wins ini.