Kita tidak ragu-ragu akan membuat 'blacklist'. Karena kita mau melindungi daripada rakyat

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Peletakan batu pertama dilakukan di Karawang, Jawa Barat.

Peletakan batu pertama rumah subsidi ini dilakukan di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Acara ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (dok. Istimewa)

Acara dibuka dengan dialog interaktif Kapolri Jenderal Sigit dengan perwakilan personel Polri pengajuan KPR terbanyak pada 2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Menteri Maruarar.

Setelah itu, penyerahan simbolis kunci perumahan Griya Alika oleh Kapolri ke Karo SDM Polda Papua. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," kata Jenderal Sigit.

(whn/dhn)

Jakarta -

Tinggal di tengah kemewahan merupakan impian banyak orang. Permukiman mewah memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari gaya arsitektur dan orang yang tinggal di dalamnya.

Seperti halnya di Amerika Serikat ada sejumlah permukiman mewah yang menarik untuk dibahas. Siapa sangka, permukiman paling mewah di AS ada di dua negara bagian, yakni Florida dan California.

Lantas, di mana saja permukiman termewah di AS? Simak daftarnya berikut ini, dilansir dari House Beautiful.

10 Permukiman Paling Mewah di AS

Inilah deretan permukiman paling mewah di Amerika Serikat.

1. Gables Estate

Gables Estate Foto: via David Siddons Group

Permukiman termahal di Amerika Serikat adalah Gables Estate di kota Coral Gables, Florida. Harga rumah di sini berkisar US$ 20,8 juta atau setara Rp 342,7 miliar (kurs Rp 16.480).

Komunitas eksklusif itu dikelilingi pagar dan berisi kurang lebih 170 rumah. Desain rumahnya bervariasi mulai dari Mediterania Spanyol, Art Deco, hingga modern.

Nggak sembarang orang bisa membeli rumah di sini. Sebab, selain membayar harga rumah yang mahal, ada sejumlah regulasi yang perlu dipenuhi pembeli. Beberapa di antaranya adalah melakukan background check dan menyerahkan beberapa surat rekomendasi.

2. Port Royal

Port Royal Foto: via Gulf Coast International Properties

Port Royal merupakan permukiman termahal kedua di Amerika Serikat, tepatnya di Naples, Florida. Nilai rumah di sini sekitar US$ 15,3 juta atau setara Rp 252,1 miliar. Ini merupakan hunian bagi orang-orang yang memprioritaskan privasi dan kemewahan.

Port Royal didirikan oleh pengembang John Glenn Sample pada 1959. Ia membeli tanah yang sekarang menjadi komunitas mewah. Setiap properti memiliki pemandangan lautan.

3. Old Cutler Bay

Old Cutler Bay Foto: via Dennis Carvajal Group

Permukiman Old Culter Bay di Coral Gables, Florida dikelilingi 150 hektare penghijauan tropis. Kawasan tersebut terpencil dan dikelilingi pagar. Harga rumah di permukiman tersebut berkisar US$ 11,1 juta atau sekitar Rp 182,9 miliar.

Isinya ada 134 rumah, dengan 127 unit di antaranya berada di atas air. Desain rumahnya pun sangat mewah menggunakan arsitektur Miami minimalist, Mediterranean Revival, dan sleek contemporary.

4. Beverly Hills Gateway

Selanjutnya, Beverly Hills Gateway adalah permukiman di bagian utara kota Beverly Hills. Banyak elite Los Angeles tinggal di kawasan ini.

Permukiman ini berisi bangunan rumah yang menakjubkan. Harga rumah di sini mencapai US$ 10,1 juta atau sekitar Rp 166,4 miliar.

Faktor lain yang membuat permukiman ini menarik bagi penduduk kelas atas adalah jaraknya dekat tempat terkenal, seperti Rodeo Drive dan pegunungan Santa Monica.

5. Bear's Club

Bear's Club Foto: via Modern Living Group

Bear's Club adalah permukiman termewah kelima di Amerika Serikat. Lokasinya ada di kota Jupiter, Florida.

Permukiman ini terkenal akan lapangan golf yang digandrungi pemain golf profesional. Tak heran, pendirinya merupakan pemain golf yang telah pensiun bernama Jack Nicklaus.

Ada 55 rumah di kawasan itu, masing-masing punya tanah setidaknya seluas 1 hektare. Harga rumahnya pun berkisar US$ 9,8 juta atau Rp 161,5 miliar.

6. San Marino Island

San Mario Island adalah salah komunitas paling bergengsi dan mewah di Miami Beach. Pulau ini rumah bagi banyak selebriti papan atas.

Tempat ini menjadi surga tropis yang mewah di Teluk Biscayne. Banyak rumah memiliki akses langsung ke tepi laut. Biasanya harga rumah di sini berkisar US$ 9,3 juta atau Rp 153,2 miliar.

7. Rivo Alto Island

Rivo Alto Island Foto: via trulia

Kemudian, ada Rivo Alto Island di Miami Beach Florida. Pulau buatan ini mempunyai komunitas pribadi yang menawarkan ketenangan dan pemandangan lautan.

Beragam arsitektur mahal berkumpul di permukiman ini, mulai dari mediterania hingga kontemporer. Rumah di sini bernilai sekitar US$ 9,2 juta atau Rp 151,6 miliar.

8. The Flats

The Flats di Beverly Hills juga masuk deretan permukiman mewah di Amerika Serikat. Permukimannya sangat luas, ada sekitar 2.200 rumah mewah dengan lahan yang lebar.

Ribuan rumah memiliki desain yang variatif, seperti Art Deco, French Chateau, dan ultra modern. Adapun nilai rumah berkisar US$ 8,9 juta atau Rp 146,6 miliar.

Kawasan tersebut terkenal memiliki kode pos ikonik 90210 dan dihuni oleh selebriti. Beberapa di antaranya Diana Ross, Frank Sinatra, dan Kirk Douglas.

9. Palm Island

Palm Island Miami Beach Foto: via Adrian Burke

Permukiman termewah kesembilan Amerika Serikat adalah Palm Island di Miami Beach, Florida. Harga rumah di sini berkisar US$ 8,6 juta atau setara Rp 141,7 miliar.

Palm Island merupakan pulau buatan yang memiliki rumah-rumah mewah dan eksklusif serta pemandangan perairan Miami. Perumahan ini dapat ditemukan dalam berbagai gaya arsitektur, mulai dari Art Deco hingga Mediterania hingga kontemporer.

Menariknya, permukiman itu terkenal pernah menjadi tempat tinggal gangster Al Capone.

10. Shady Canyon

Permukiman termewah terakhir adalah Shady Canyon di Irvine, California. Terletak di dalam lanskap pesisir yang dilindungi menjadi pesonanya. Harga rumahnya sekitar US$ 8,6 juta atau setara Rp 141,7 miliar.

Lingkungan mahal ini memiliki sekitar 400 rumah yang dirancang khusus yang memiliki beragam gaya arsitektur, mulai dari Mediterania, Tuscan, Moor, hingga Provençal Prancis.

Permukiman itu dekat dengan dua lapangan golf dan dilengkapi banyak fasilitas, seperti lapangan tenis, spa, dan banyak jalur yang memungkinkan penghuninya menikmati lanskap yang indah.

Itulah deretan permukiman mewah di Amerika Serikat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meletakkan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk anggota dan pegawai negeri sipil (PNS) Polri.

Perumahan bernama Ayyasa Presisi Residence itu terletak di Karawang, Jawa Barat. Perumahan ini bagian dari program 100 ribu rumah bersubsidi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran karena kalau sudah (membangun) sekitar 15 ribu (unit rumah subsidi tahun 2025) itu artinya 0,5 persen daripada total target pembangunan 3 juta rumah, 0,5 persen itu sudah dibantu oleh kepolisian," ujar Maruarar pada peresmian rumah subsidi untuk PNS Polri di Karawang, Selasa (4/3).

Sigit mengatakan akan ada 300 unit rumah yang dibangun di daerah dekat Gerbang Tol Karawang Timur itu. Rumah-rumah tipe 36/60 itu dijual dengan harga Rp166 juta.

Pembangunan Ayyasa Presisi Residence akan dilakukan pengembang PT Taruma Negara Property. Pembiayaan perumahan subsidi ini dilakukan PT Bank Tabungan Negara (BTN).

Pembangunan ditargetkan beres dalam waktu enam bulan. Sigit mengatakan langkah ini untuk mendukung program perumahan pemerintah.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," ujar Sigit.

Maruarar menambahkan pemerintah sedang menggencarkan program rumah subsidi. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 220 ribu unit rumah subsidi.

Untuk mencapai target itu, pemerintah juga mempermudah syarat pembelian rumah. Salah satunya meminta perbankan melayani pembelian rumah oleh pekerja nonformal.

"Contoh, di Serang saya sudah menyerahkan kepada tukang bakso, tukang sayur, yang tidak punya gaji, tetapi dia punya penghasilan.Ini juga adalah satu terobosan bahwa kita rakyat kita juga harus punya kesempatan yang sama," ucap Maruarar.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, beberapa masalah yang muncul berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi, terutama dalam hal skala produksi makanan.

"Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil. Meskipun ibu-ibu sudah biasa memasak untuk lima sampai 10 orang, tapi untuk bisa memasak lebih dari 1.000 itu butuh pembiasaan," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Oleh karena itu, ia menekankan agar SPPG yang baru memulai program cukup memasak untuk 100-150 orang terlebih dahulu. Jika sudah terbiasa, jumlahnya bertahap ditingkatkan ke 500, 700, hingga akhirnya mampu melayani 3.000 penerima manfaat.

Menanggapi laporan makanan basi yang sempat mencuat di publik, Dadan mengklarifikasi beberapa informasi yang beredar tidak sepenuhnya akurat.

"Misalnya ada berita yang menyebut makanan basi sampai tiga hari, ternyata tidak, hanya sehari. Kami evaluasi, besoknya sudah terjadi perbaikan," katanya.

Ia juga menegaskan pihaknya rutin melakukan evaluasi setiap hari setelah makanan didistribusikan. Evaluasi tersebut mencakup verifikasi berita di media, laporan masyarakat, serta tindak lanjut kepada SPPG yang mengalami kendala.

Saat ini, program MBG telah melibatkan 726 SPPG yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

BGN juga sedang memverifikasi tambahan 300 SPPG baru, yang ditargetkan dalam dua minggu ke depan dapat memperluas jangkauan layanan hingga lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Dari segi anggaran, Dadan menjelaskan untuk melayani 3 juta penerima manfaat, BGN mengalokasikan sekitar Rp1 triliun per bulan.

Namun, jika program ini dipercepat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, maka kebutuhan anggarannya akan meningkat menjadi Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember 2025.

"Kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025, dan tambahan Rp25 triliun per bulan akan dialokasikan sesuai dengan perkembangan program," paparnya.

Secara keseluruhan, Dadan menilai program ini berjalan lancar, terutama bagi SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu.

Sebagai upaya transparansi dan pengawasan bersama, ia meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari ke media sosial seperti Instagram dan Facebook.

"Agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," ujarnya.

Terkait efektivitas pengawasan melalui media sosial, Dadan menegaskan laporan dari penerima manfaat tetap menjadi sumber utama dalam menilai kualitas makanan.

"Kalau rasa, mereka yang menerima. Biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, itu pasti," katanya.

Ia juga memastikan bahan baku dan makanan yang disajikan diperiksa secara berkala setiap bulan untuk menjaga kualitasnya.

Mengenai insiden ayam mentah yang sempat terjadi, Dadan menyebut hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya kecepatan dalam proses memasak.

"Kami sudah evaluasi. Itu karena pembiasaan saja, masaknya terlalu lambat, kurang cepat," jelasnya.

Ia menegaskan kejadian serupa tidak akan terulang karena perbaikan sudah dilakukan di lapangan.

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Peletakan batu pertama dilakukan di Karawang, Jawa Barat.

Peletakan batu pertama rumah subsidi ini dilakukan di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Acara ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (dok. Istimewa)

Acara dibuka dengan dialog interaktif Kapolri Jenderal Sigit dengan perwakilan personel Polri pengajuan KPR terbanyak pada 2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Menteri Maruarar.

Setelah itu, penyerahan simbolis kunci perumahan Griya Alika oleh Kapolri ke Karo SDM Polda Papua. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," kata Jenderal Sigit.

(whn/dhn)

Kita tidak ragu-ragu akan membuat 'blacklist'. Karena kita mau melindungi daripada rakyat

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri di Karawang, Jawa Barat. Jenderal Sigit mengatakan hal ini merupakan bagian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," kata Jenderal Sigit di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit menyambut baik program pembangunan 3 juta rumah. Dia menyebutkan memiliki rumah sejatinya menjadi impian juga bagi personel Polri.

"Di satu sisi, rumah tentunya adalah kebutuhan mendasar yang tentunya juga menjadi salah satu harapan dari personel-personel Polri sehingga tentunya program ini kita sambut baik," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menerangkan program perumahan subsidi di Karawang ini merupakan kali pertama yang dilakukan Polri. Dia menyebutkan rencananya ada 100 ribu rumah yang akan dibangun sepanjang 2025 ini.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Alhamdulillah ini merupakan program pertama yang hari ini kita bersama-sama laksanakan. Hari ini ada kurang lebih 14 ribu rumah dan rencana sampai dengan tahun 2025 nanti kurang lebih 100 ribu rumah," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menyebutkan tidak tertutup kemungkinan pembangunan rumah bagi anggota Polri akan melebihi target tahun ini, yakni 100 ribu rumah. Dia berharap pembangunan rumah ini bisa bermanfaat.

"Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Dan ini tentunya betul-betul bisa bermanfaat bagi anggota Polri," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit meyakini pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Dia menyebutkan sektor properti dapat memberi efek pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah.

"Di sisi lain, apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden khususnya bagaimana beliau mendorong pembangunan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, ini betul-betul terlaksanakan. Tentunya kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, apalagi sebesar 3 juta rumah, di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplayer efek bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah," ungkap Jenderal Sigit.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap program pembangunan 3 juta rumah ini akan berjalan dengan baik. Dia juga berharap program ini bisa memenuhi kebutuhan anggota Polri untuk memiliki rumah.

"Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih Bapak Menteri, Bapak Gubernur. Dan tentunya harapan kita program ini bisa terus berjalan dengan baik dan betul-betul juga bisa memenuhi kebutuhan mendasar bagi anggota-anggota kami yaitu salah satunya bisa memiliki rumah, apalagi mendapatkan dukungan dan insentif yang luar biasa dari pemerintah," kata Jenderal Sigit.

Peletakan batu pertama rumah subsidi ini dilakukan di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat. Acara ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus.

(whn/dhn)

Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Pemerintah akan memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis di Maret 2025 sebagai agregator penyerapan hasil panen petani. Terlebih jika penerima manfaat telah mencapai angka 82,9 juta, maka ada 4 juta ton beras yang akan diserap.

"Tadi Bapak Menko Pangan menyebutkan MBG mulai Maret ini akan diupayakan lari dengan kencang," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (3/3/2024).

Untuk diketahui, potensi produksi beras dalam negeri subround I (Januari-April 2025) sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Januari-April 2019.

Pada empat bulan pertama di 2025 ini, BPS memproyeksikan total produksi beras dapat menyentuh angka 13,95 juta ton. Sebagai komparasi, Januari-April 2024 berada di 11,07 juta ton.

Lalu Januari-April 2023 di 12,98 juta ton. Selanjutnya Januari-April 2022 di 13,71 juta ton. Sementara di Januari-April 2021 di 13,58 juta ton dan di Januari-April 2020 di 11,52 juta ton. Terakhir, Januari-April 2019 berada di angka 13,63 juta ton.

Untuk perkiraan kebutuhan konsumsi beras bulanan, berdasarkan proyeksi neraca beras yang disusun Bapanas, pada Ramadan atau Maret ini akan meningkat sekitar 15,47 persen atau menjadi 2,738 juta ton. Di Februari 2025, kebutuhan konsumsi beras berkisar di 2,371 juta ton.

"Kalau nanti produksi beras kita semakin besar April ini, artinya kita harus siap-siap. Musim hujan seperti sekarang, kelebihannya produksi akan banyak. Jadi challenge-nya adalah kecepatan kita mengeringkan gabah dari kadar air yang mungkin sampai dengan 30 persen, kita harus turunkan gabahnya ke sampai dengan 14 persen," kata Arief.

(NIA DEVIYANA)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai lebih dari 3 juta orang dalam dua minggu ke depan.

Hingga saat ini, kata dia, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat, dengan persiapan verifikasi tambahan 300 SPPG untuk memperluas cakupan layanan.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG yang melayani lebih dari 2 juta, 2,50 juta tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 (SPPG). Sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Dadan menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan 3 juta penerima manfaat, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun per bulan.

Jika program ini terus berkembang, pada 2025 jumlah penerima diperkirakan akan meningkat drastis hingga 82,9 juta orang. Ini berarti kebutuhan anggaran pun melonjak signifikan.

"Untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan. Tapi nanti itu mulai di bulan September, Oktober, November, Desember. Karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan," jelasnya.

Secara umum, Dadan menilai program MBG berjalan lancar. Ia menyebut SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu mulai menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh SPPG untuk lebih transparan dengan mengunggah aktivitas harian mereka di media sosial sebagai bentuk pengawasan bersama.

"Alhamdulillah, secara umum berjalan lancar. Mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi," ujar Dadan.

"Dan kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media Instagram, Facebook agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," imbuhnya.

Menanggapi potensi dampak dari kenaikan harga bahan pokok terhadap program MBG, Dadan mengakui hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah akan menjaga rantai pasok agar program tetap berjalan sesuai rencana.

"Harga? Ya, tentu saja, karena nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Oleh sebab itu rantai pasok harus dijamin," tegasnya.

Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan makanan, pemerintah telah melakukan perencanaan yang matang. Hingga Agustus 2025, target penerima MBG ditetapkan sebanyak 6 juta orang, sebelum akhirnya melonjak drastis menjelang akhir tahun.

"Apalagi di Desember kebutuhannya akan besar. Seperti saya contohkan tadi, kalau 82,9 juta sudah tercapai di November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton. Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," paparnya.

Dadan juga memastikan distribusi makanan tetap dilakukan setiap hari bagi anak sekolah. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, makanan dikirim ke rumah masing-masing setiap dua hari sekali.

"Enggak, setiap hari, selama anak sekolah, setiap hari dikasih. Nah, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dilakukan setiap dua hari ke rumah masing-masing," katanya.

Ia menjelaskan mekanisme distribusi makanan untuk ibu hamil dan balita dilakukan secara bertahap. Setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan harian penerima manfaat.

"Kalau posyandu mungkin sebulan sekali, tapi kami harus men-deliver makanan itu dua hari sekali. Hari Senin men-deliver sambil membawa untuk hari Selasa, hari Rabu kita deliver lagi ke rumahnya untuk membawa makanan untuk hari Kamis, nanti hari Jumat balik lagi untuk makanan sekaligus untuk hari Sabtu," jelasnya.

JAKARTA - Pemerintah mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kebijakan ini ditetapkan melalui keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada November 2024.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah . Sebagai bentuk tindak lanjut, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 808 Tahun 2024 yang mengatur pengecualian BPHTB bagi MBR di wilayah DKI Jakarta.

Regulasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian yang layak serta memperluas kesempatan mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau.

Melansir dari keterangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 808 Tahun 2024, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk dapat menikmati pembebasan BPHTB, di antaranya:

1. Kepemilikan Rumah Pertama

Masyarakat yang ingin mendapatkan insentif BPHTB harus membeli rumah pertama yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal permanen, bukan sebagai investasi atau kepentingan komersial. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa insentif diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal.

2. Luas Bangunan Maksimal 36 Meter Persegi

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002, rumah sederhana yang sehat harus memiliki luas minimal 9 m� per orang dengan tinggi langit-langit rata-rata 2,8 meter. Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka luas rumah yang dibutuhkan adalah 36 m�.

3. Batas Maksimal Nilai Perolehan Rp650 Juta

Agar dapat menikmati pengecualian BPHTB, rumah yang dibeli tidak boleh memiliki nilai lebih dari Rp650 juta. Batas ini ditetapkan untuk memastikan bahwa rumah yang dibebaskan dari BPHTB benar-benar tergolong sebagai hunian yang terjangkau bagi MBR

4. Jenis Hunian yang Termasuk dalam Pengecualian

Rumah yang masuk dalam program pembebasan BPHTB harus berupa rumah umum atau satuan rumah susun yang diperoleh melalui program pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, hunian ini harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

5. Pelaporan Perolehan Hak Secara Online

Masyarakat yang memenuhi kriteria pengecualian BPHTB wajib melaporkan perolehan hak atas tanah dan bangunan mereka kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Pelaporan ini dilakukan melalui sistem pajak online untuk mempermudah administrasi dan mempercepat proses verifikasi.