Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan pemerintah akan terus membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pembenahan dilakukan buntut temuan ayam goreng yang masih terlihat bagian dalamnya kemerahan dan dianggap masih mentah di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menjelaskan temuan itu terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru berdiri.

Ia mengatakan daerah itu pun baru pertama kali menjalankan program MBG. Dadan lantas meminta bagi SPPG baru untuk secara bertahap menaikkan jumlah masakan yang dikeluarkan.

"Jadi kalau kami targetkan 3.000 itu tidak boleh langsung di hari pertama. Jadi harus mulai dari 150, naik 500, naik seribu, naik 1.500. Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," ujar dia.

Ia pun memastikan setiap makanan sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah akan diuji terlebih dulu oleh ahli gizi di SPPG.

"Kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku bakal mengevaluasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum imbas ditemukannya ayam mentah dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dadan mengingatkan bahwa kualitas menu MBG harus dijaga agar tidak ada lagi keluhan dari para penerima.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Menurut Dadan, temuan ayam mentah itu terjadi lantaran sejumlah pekerja di SPPG belum terbiasa memasak untuk porsi besar.

Pasalnya seseorang yang terbiasa masak untuk 1-10 orang di rumah belum tentu ahli dalam memasak makanan dalam porsi besar.

Dadan juga menemukan pola, insiden itu banyak terjadi di dapur umum baru, sehingga Kepala SPPG pun baru bertugas.

"Jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian. Maka untuk yang baru-baru, kita minta agar mereka mulai dari (memasak dengan) jumlah kecil," ucap Dadan.

"Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," kata dia.

Dadan pun menargetkan petugas bisa mulai memasak dengan 150 porsi, kemudian naik secara bertahap.

Artinya, petugas-petugas tersebut tidak langsung memasak untuk 3.000 porsi.

Adapun porsi yang berjumlah besar akan dimasak oleh petugas yang lebih berpengalaman.

"Jadi harus mulai dari 150, naik 500, naik 1.000, naik 1.500. Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Jadi kami sudah instruksikan agar yang baru-baru, memulai dari hal yang sedikit, yang kecil," ungkap Dadan.

Seiring dengan itu, BGN meminta porsi makanan yang telah dimasak untuk dites terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke sekolah.

Itulah sebabnya, ia menempatkan ahli gizi di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan, satu ahli gizi. Karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas. Sudah, (dokter) juga sudah ada," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, dikutip dari Kompas.id, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumba Timur, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, bermasalah.

Daging ayam yang dibagikan kepada siswa terlihat mentah karena masih berdarah.

Ada juga helaian rambut yang ditemukan dalam kotak makanan.

Temuan pada Rabu (19/2/2025) itu menambah temuan lain sejak sekolah itu menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ada juga menu yang menurut pihak sekolah tidak bergizi.

”Pada hari pertama, siswa dikasih nasi dan mi. Nasi belum matang. Kami pihak sekolah sempat pertanyakan gizi makanan itu. Nasi dan mi, di mana gizinya? Tetapi, ahli gizi (dari pihak vendor) bilang, makanan itu bergizi. Kami ikut saja,” tutur Kepala SD Inpres 3 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Hamuli Ngguna Manggil.

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons soal penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh kalangan siswa di Papua. Dia menyebut MBG merupakan hak setiap anak di Indonesia.

"Kami kan sedang mengerjakan tugas membangun SDM berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan berkualitas," ujar Dadan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dia memaklumi masih ada pihak yang menolak MBG. Pihaknya akan persuasif menyampaikan manfaat MBG bersama pemerintah daerah.

"Nanti yang berhaknya menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," kata Dadan.

Meski begitu, dia tidak memaksa adanya pihak-pihak yang masih tetap menolak MBG.

"Sementara kalau yang tidak ingin ya kita tidak penuhi dulu karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ungkapnya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah cukup untuk dibiayai dari APBN. Menurutnya, sumbangan dari APBD tak diwajibkan oleh pemerintah.

Dia menyatakan Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menekankan MBG adalah program pemerintah pusat dan sumber modalnya akan berasal dari APBN. Tahun ini sendiri ada Rp 71 triliun anggaran yang disiapkan.

"Nggak diwajibkan, kalau (Pemerintah Daerah) nggak mampu nggak usah. Ini program pusat dan presiden menyatakan biaya Makan Bergizi cukup," tegas Dadan ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Namun, Dadan bilang memang beberapa daerah sendiri sudah secara sukarela menyiapkan anggaran untuk sumbangan program Makan Gratis. Namun, anggaran itu akan diarahkan untuk penyiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Untuk penyediaan menu Makan Bergizi Gratis ditegaskan Dadan hanya akan dibiayai menggunakan anggaran APBN yang ada di BGN.

"Iya ada yang menyiapkan. Mereka sudah ada juga yang menyiapkan misalnya Jawa Timur menyiapkan Rp 700 miliar, Bojonegoro Rp 300 miliar, tapi kami arahkan tidak untuk makanan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur dan pembinaan rantai pasok dan juga pendampingan," papar Dadan.

Di awal realisasi Makan Gratis awal Januari lalu, pemerintah mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Bahkan sudah ada total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kala itu Tito mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi anggaran baru akan dimulai usai September 2025. Kemungkinan akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) yang lalu.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa bagi masyarakat yang berpuasa, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibawa pulang selama Ramadhan untuk dinikmati saat berbuka puasa.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan ini akan dievaluasi.

“Kita akan evaluasi selama satu minggu, kalau ternyata seluruhnya tidak puasa, layanan akan kembali normal,” ujarnya.

Mengenai menu khusus Ramadhan, Dadan menyampaikan bahwa pihaknya akan menyertakan kurma dalam paket makanan untuk wilayah mayoritas Muslim.

“Untuk menu Ramadhan yang dibawa pulang itu pasti akan ada kurma. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak puasa mungkin tidak usah ada kurma, menu biasa saja,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, orang-orang yang menolak makan bergizi gratis di Papua kemungkinan belum tahu manfaat dari program tersebut.

Meski begitu, Dadan memaklumi mereka yang belum tahu manfaat dari program makan bergizi gratis.

"Nanti yang berhaknya menolak, ya sementara kami maklumi. Dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujar Dadan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya akan memenuhi permintaan mereka yang tidak mau diberikan makan gratis.

Dia menyebut, jika memang mereka menolak, maka Badan Gizi Nasional tidak akan memaksa.

"Tapi kami akan persuasi karena pentingnya untuk generasi mendatang," ucapnya.

"Kami kan sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," sambung Dadan.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain.

Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

Dari beberapa video yang beredar dan diterima Kompas.com, pihak aparat keamanan sempat membubarkan massa yang melakukan aksi demonstrasi tolak MBG, sehingga sempat menyebabkan bentrok antara aparat keamanan dan pihak kepolisian di lapangan.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons viral adanya menu makan bergizi gratis (MBG) yang belum matang diterima siswa sekolah. Dadan menegaskan akan melakukan evaluasi terkait itu.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan menjelaskan alasan hal itu bisa terjadi. Dia mengatakan, di daerah adanya MBG yang belum matang itu, SPPG-nya masih baru dibuka.

"Saya jelaskan, ini kan baru pertama dilakukan di daerah tersebut, SPPG tersebut. Kami dulu waktu uji coba butuh 3 bulan sampai semua ibu-ibu itu bisa masak untuk 3.000 orang dengan rasa yang sama dengan kualitas kematangan. Jadi sekarang menjadi SOP kami, semua SPPG minta yang baru melakukan harus mulai dari jumlah kecil," katanya.

Viral MBG Mentah

Sebelumnya diberitakan, disebutkan menu daging pada MBG di SD Inpres 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih mentah dan berdarah segar. Temuan ini viral di media sosial.

Pengelola Dapur MBG Sumba Timur, Jesica Sodakain, mengatakan dirinya menyediakan menu dan makanan yang baik bagi para siswa. Namun untuk kasus daging mentah penuh darah, ia menyebut siswa bersangkutan membeli makanan tersebut dari kantin sekolah.

"Kami menyediakan yang baik dan benar. Foto menu makanan yang beredar itu sudah terkontaminasi dengan nasi kuning, yang anak itu beli di kantin," ujar Jesica, Sabtu (22/2).

Jesica menegaskan hal tersebut sudah dilakukan klarifikasi bersama pihak SD Inpres Waingapu 3, yang memvideokan lalu memviralkan di media sosial. Setelah diklarifikasi, menu tersebut bukan dari MBG, melainkan terkontaminasi dengan makanan yang dibeli dari kantin.

(fca/whn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku bakal mengevaluasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum imbas ditemukannya ayam mentah dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dadan mengingatkan bahwa kualitas menu MBG harus dijaga agar tidak ada lagi keluhan dari para penerima.

"Ya evaluasi, evaluasi agar itu tidak terulang kembali. Harus menjaga kualitas sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Menurut Dadan, temuan ayam mentah itu terjadi lantaran sejumlah pekerja di SPPG belum terbiasa memasak untuk porsi besar.

Pasalnya seseorang yang terbiasa masak untuk 1-10 orang di rumah belum tentu ahli dalam memasak makanan dalam porsi besar.

Dadan juga menemukan pola, insiden itu banyak terjadi di dapur umum baru, sehingga Kepala SPPG pun baru bertugas.

"Jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian. Maka untuk yang baru-baru, kita minta agar mereka mulai dari (memasak dengan) jumlah kecil," ucap Dadan.

"Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," kata dia.

Dadan pun menargetkan petugas bisa mulai memasak dengan 150 porsi, kemudian naik secara bertahap.

Artinya, petugas-petugas tersebut tidak langsung memasak untuk 3.000 porsi.

Adapun porsi yang berjumlah besar akan dimasak oleh petugas yang lebih berpengalaman.

"Jadi harus mulai dari 150, naik 500, naik 1.000, naik 1.500. Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Jadi kami sudah instruksikan agar yang baru-baru, memulai dari hal yang sedikit, yang kecil," ungkap Dadan.

Seiring dengan itu, BGN meminta porsi makanan yang telah dimasak untuk dites terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke sekolah.

Itulah sebabnya, ia menempatkan ahli gizi di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan, satu ahli gizi. Karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas. Sudah, (dokter) juga sudah ada," tandasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tengah melakukan uji coba ketahanan makanan untuk persiapan program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan puasa.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menuturkan skema pemberian MBG akan dimodifikasi selama bulan ramadan.

Biasanya, pemberian MBG selama ini terdiri dari makanan segar yang dikirim ke sekolah. Sementara itu, sepanjang bulan puasa MBG bakal menyiapkan makanan tahan lama untuk disantap kala berbuka.

"Contohnya telur, susu, kemudian buah. Ringan modifikasi dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," kata Dadan di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

"Dan kami sedang melakukan uji coba ketahanannya. Apakah bisa tahan selama 8 jam. Nanti kalau sudah tahan dan sudah sukses kami sampaikan," sambungnya.

Dadan mengatakan anak-anak akan dibekali kantong untuk membawa makanan ke rumah. Kantong itu harus dibawa keesokan harinya untuk diisi makanan kembali. Menurutnya, metode ini melatih anak-anak agar disiplin dan taat.

"Satu anak akan mendapatkan dua kantong, besoknya yang kosong dibawa dan yang isi dibawa pulang. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah baru," ungkapnya.

Sementara bagi murid yang tak berpuasa selama Bulan Ramadan tetap bisa menikmati program MBG. Mereka bisa secara sembunyi-sembunyi makan di sekolah atau dibawa pulang ke rumah masing-masing.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mewajibkan penyedia makan bergizi gratis untuk mengupload makanan yang mereka akan sajikan di media sosial.

Upload dilakukan terkait beberapa masalah yang terjadi dalam penyediaan makan untuk program makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan agar kewajiban bisa dijalankan, ia memerintahkan kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera membuat akun media sosial sendiri.

Akun itu difungsikan untuk menjadi kanal masyarakat melakukan pengawasan.

"Mereka wajib upload apa yang dimasak hari ini supaya menjadi bagian kontrol bersama. Jadi, semua orang bisa mengontrol, semua orang bisa melihat, semua orang bisa membandingkan. Itu adalah mekanisme, pertanggungjawaban kami," ucap Dadan Kamis (27/2).

Makan bergizi gratis diwarnai sejumlah masalah. Salah satunya, temuan soal menu makanan yang tidak layak baik karena mentah, basi ataupun meracuni penerimanya.

Masalah terbaru berkaitan dengan kasus ayam mentah pada MBG di SDI Waingapu 3, Sumba Timur, Rabu (19/2).

MBG di sekolah itu disajikan oleh SPPG Waingapu pada hari ketiga pelaksanaan MBG di Sumba Timur yakni pada Rabu (19/2).

Para siswa di sekolah itu tak mau makan MBG karena melihat ayam yang masih merah. Mereka merasa mual. Pihak sekolah mengetahui hal itu setelah menerima laporan dari siswa.

"Karena dilihat oleh siswa lainnya (Melihat ayam yang masih mentah), sehingga anak-anak langsung merasa mual," Kepala SDI Waingapu 3, Hamuli Ngguna Manggil yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (25/2).

Dadan mengatakan berkaitan dengan temuan ayam mentah di makan bergizi gratis, itu dipicu minimnya pengalaman SPPG.

Dadan berkata tidak memaklumi kesalahan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Namun, dia menilai butuh keahlian dan pengalaman memproduksi ribuan porsi makanan dalam waktu singkat.

"Kami melihat kegiatan dan masalah muncul utamanya dari SPPG yang baru," kata Dadan, Kamis (27/2).

Dadan mengatakan mungkin orang yang dipekerjakan di SPPG terbiasa menyiapkan satu hingga 10 porsi makanan. Sementara itu, SPPG bisa memproduksi 1.000 hingga 3.000 porsi dalam sehari.

Dia menyebut butuh pembiasan. Menurut uji coba BGN di Sukabumi, SPPG baru terbiasa memproduksi ribuan porsi dalam waktu tiga bulan.

"Maka akan disarankan mulai dari 100 sampai 150 (porsi). Kemudian, dua hari kemudian kalau sudah bisa, naik ke 500. Setelah bisa naik ke 1.000. Setelah bisa 1.000 naik ke 1.500 sebelum akhirnya 3.000," ujarnya.

Dia berkata BGN mengevaluasi pelaksanaan MBG di setiap SPPG setiap hari. Perbaikan pun dilakukan saat ditemukan hal-hal yang kurang baik. Untuk kasus di Sumba Timur, NTT, Dadan memastikan perbaikan telah dilakukan.

"Kami evaluasi apa yang terjadi di NTT, di sana mengakui ada kesalahan error di masak. Dan hari ini harusnya tidak terjadi lagi," kata Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) dibayar oleh badannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi," kata Dadan dalam keterangan yang diterbitkan Kemendagri saat mengisi retreat atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2) kemarin.

Dadan menjelaskan program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal.

Ia mengatakan kepala daerah dapat berkontribusi dengan program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan.

Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

"Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi," kata dia.

Dadan menjelaskan BGN tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

"Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian," kata dia.

Saat ini, anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun tetapi harus dipangkas 0,2845 persen alias Rp200,2 miliar imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) telah terlaksana di seluruh provinsi se-Indonesia dan dinikmati oleh lebih dari 2 juta orang.

Dadan mengatakan, provinsi terakhir yang melaksanakan MBG adalah Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Ilaga.

"Alhamdulillah, sampai hari ini, itu sudah ada di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi. Provinsi terakhir yang minggu ini operasional adalah di Papua Tengah, di Kabupaten Ilaga, dan sudah melayani 2.021.000 orang di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut Dadan, capaian program MBG ini termasuk cepat, mengingat program tersebut baru dimulai pada 6 Januari 2025.

"Ini kecepatannya luar biasa," kata dia.

Selain itu, Dadan menyebut program MBG akan tetap dilaksanakan meskipun saat bulan puasa.

Program MBG akan disiapkan untuk makanan yang tahan lama sehingga makanan bisa disantap saat berbuka puasa.

"Dan hari ini mungkin hari terakhir sekolah, dan minggu depan sudah puasa. Badan Gizi tetap melaksanakan pengiriman antara jemput tersebut dengan mekanisme yang berbeda dari biasanya. Jadi, kalau biasanya akan dikirimkan makanan segar ke sekolah masing-masing, nanti kami akan siapkan makanan yang tahan lama," kata Dadan.

"Untuk yang berpuasa, dimakan saat buka; untuk yang tidak puasa, dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. (Disiapkan) makanan yang tahan lama, contohnya telur, susu, kemudian buah, ringan korsifikasi, dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," ujar dia.

Anak-anak sekolah nantinya akan diberikan dua kantong berisi makanan yang dibawa ke rumah masing-masing.

Kantong pertama harus dibawa ke sekolah untuk ditukarkan dengan kantong kedua yang berisi makanan bergizi gratis.

"Jadi, satu anak akan dijatahkan dua kantong, satu kantong isi, besoknya yang kosong dibawa, dan yang isi dibawa ke rumah. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah, karena kita gunakan yang recycle," kata Dadan.