Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," ujar Ara dikutip dari Antara, Kamis, 17 April 2025.

Hal tersebut dilakukan untuk penyesuaian inflasi selama beberapa tahun terakhir dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi.

Menurut Ara, tentunya itu memerlukan tata kelola yang baik dan tentunya memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesempatan agar bisa memiliki hunian layak dan terjangkau serta berkualitas.

Dirinya juga mengapresiasi dukungan Menteri Hukum yang telah menerima dan merespons dengan sangat hangat serta cepat.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar di dukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," kata dia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kementeriannya siap mendukung harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR di Indonesia.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan syarat batas maksimal penghasilan MBR yang bisa menjadi penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek sampai dengan Rp14 juta.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Sosok konglomerat sekaligus pemilik raksasa properti nasional Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma atau Aguan kerap turun gunung menggarap proyek dukungan program 3 juta rumah.

Terbaru, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia miliknya berkomitmen mendukung pendanaan renovasi sebanyak 2.000 rumah.

“Dalam bentuk komitmen CSR 500 (unit) merenovasi di Jawa Barat, 500 (unit) di Jawa Tengah, 500 (unit) di Banten dan Jakarta 500 (unit) yaitu digarap Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi, dan itu renovasi ya jadi 2.000 totalnya,” kata Maruarar di Wisma Mandiri II, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Membenarkan hal itu, Aguan mengaku menyiapkan anggaran di sekitar Rp30 juta hingga Rp50 juta untu proses renovasi 2.000 rumah tersebut.

Apabila diakumulasi, maka total anggaran yang diguyurkan Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi mencapai Rp60 miliar hingga Rp100 miliar.

“Kan saya kan sudah bilangin, budget kita kan Rp30 juta sampai Rp50 juta. Lihat keadaan rumahnya itu aja, coba dihitung aja 2.000 rumah dikali berapa, gitu aja,” tegasnya.

Selain itu, Aguan juga berkomitmen membangun sebanyak 750 unit rumah rakyat lewat Agung Sedayu Group. Di mana, pada tahap pertama dirinya telah merealisasikan pembangunan sebanyak 250 unit rumah di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang.

Aguan menjelaskan, proyek yang telah dilakukan groundbreaking pada akhir tahun lalu itu kini telah rampung tahap penyiapan lahan dan siap mulai dilakukan pembangunan.

“Sudah pengurukan tanah, itu sudah selesai. Sekarang lagi pembangunan,” kata Aguan di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain itu, dia juga berencana melanjutkan pembangunan sebanyak 500 unit rumah rakyat di wilayah Kalimantan Selatan. Dia menegaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu rumah antara Rp100 juta hingga 150 juta.

“Sekitar Rp100 juta sampai Rp150 juta ya [per unit], kira-kira segitu,” tuturnya.

Dengan demikian, bila dikalkulasikan total anggaran yang bakal diguyurkan Aguan mendukung pembangunan 750 unit rumah di Tangerang dan Kalimantan Selatan mencapai Rp75 miliar hingga Rp112,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah melaporkan kisruh pengembangan hunian vertikal Meikarta kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menegaskan, dirinya bakal mengawal kisruh Meikarta hingga para konsumen mendapat hunian yang telah dibelinya.

“Dan saya sudah laporkan kepada Presiden Prabowo, Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan dan kita memang banyak sekali pengaduan [terkait Meikarta],” kata Ara saat ditemui di sela-sela agenda Halalbihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/5/2025).

Pasalnya, tambah Ara dirinya mengaku telah mengantongi seluruh aduan yang masuk terkait Meikarta. Aduan itu didapatnya lewat kanal pengaduan Kementerian PKP serta dukungan data aduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pada saat yang sama, Ara menyebut Presiden Prabowo memberikan respons positif mengenai aduannya tersebut.

“Presiden [Prabowo] mendukung, berkomitmen menegakkan hukum,” pungkasnya.

Adapun, Ara dijadwalkan bakal bertemu dengan petinggi Lippo Group selaku pengembang Meikarta pada 23 April 2025.

Ara menekankan telah bersurat kepada James Riady maupun John Riady untuk dapat menghadiri langsung pertemuan tersebut tanpa mengirim perwakilan.

“Kita terbuka ya, hari Rabu [23 April 2025] datang jam 4 sore ke sini [kantor PKP] ya. Saya sudah ngomong sama Bapak James untuk datang kesini tanpa diwakili dan Pak John,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ara memang telah menegaskan bakal melakukan penyelesaian aduan konsumen Meikarta yang meminta ganti rugi dapat rampung dalam kurun waktu 4 bulan.

Adapun, tuntutan tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," katanya, Kamis (10/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berkonsultasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ara meminta masukan terkait aturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/4/2025), seperti dilansir Antara.

Penyesuaian ini dianggap perlu karena inflasi beberapa tahun terakhir. Ara ingin memberi ruang lebih luas bagi masyarakat agar bisa memiliki rumah bersubsidi.

Menurut dia, kebijakan ini membutuhkan tata kelola yang baik dan dukungan dari Kementerian Hukum. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Ara juga mengapresiasi sambutan Menkum yang dinilai cepat dan profesional.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar didukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan siap mendukung harmonisasi aturan tersebut.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri (kepmen) tentang kriteria dan batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi pada 21 April 2025. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan aturan ini.

Ara juga melonggarkan batas penghasilan maksimal MBR untuk pasangan suami istri di kawasan Jabodetabek. Mereka yang berpenghasilan hingga Rp14 juta tetap bisa menerima rumah subsidi.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berkonsultasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ara meminta masukan terkait aturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/4/2025), seperti dilansir Antara.

Penyesuaian ini dianggap perlu karena inflasi beberapa tahun terakhir. Ara ingin memberi ruang lebih luas bagi masyarakat agar bisa memiliki rumah bersubsidi.

Menurut dia, kebijakan ini membutuhkan tata kelola yang baik dan dukungan dari Kementerian Hukum. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Ara juga mengapresiasi sambutan Menkum yang dinilai cepat dan profesional.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar didukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan siap mendukung harmonisasi aturan tersebut.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri (kepmen) tentang kriteria dan batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi pada 21 April 2025. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan aturan ini.

Ara juga melonggarkan batas penghasilan maksimal MBR untuk pasangan suami istri di kawasan Jabodetabek. Mereka yang berpenghasilan hingga Rp14 juta tetap bisa menerima rumah subsidi.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menyosialisasikan bantuan pembiayaan rumah subsidi kepada para tenaga migran di Hong Kong dan Malaysia.

"Saya sudah minta nanti staf saya datang ke Hong Kong dan Malaysia untuk mensosialisasikan itu," ujar Ara dikutip Antara, Kamis, 17 April 2025.

Selain untuk menyosialisasikan bantuan pembiayaan rumah subsidi, sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk mengedukasi tenaga migran untuk berinvestasi guna memiliki hunian pertama.

"Supaya apa? Nanti tenaga migran kita seperti buruh, petani juga diedukasi untuk menggunakan uangnya buat investasi, jangan untuk hal yang konsumtif, karena harga tanah dan bangunan akan terus naik," kata Ara.

Saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan di sektor perumahan melalui penerapan kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0 persen, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dihapus, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah subsidi ditanggung pemerintah hingga Juni 2025.



"Jadi inilah momentumnya untuk membeli rumah dan memiliki rumah," ungkap Ara.

BP Tapera juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan pada tahun 2025 di mana salah satunya untuk alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Untuk 2025, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kalau semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada. PNS, Non PNS dan Non Fixed Income bisa mendapatkan fasilitas.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Hingga saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengumumkan 13 profesi yang bisa mendapatkan kuota rumah subsidi.

Pemetaan alokasi berdasarkan profesi ini dinilai dapat membantu penyalurannya lebih tepat sasaran dan memudahkan pemerintah untuk mengawasi.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan ke depannya ia akan menambah lebih banyak profesi yang bisa mendapat kuota rumah subsidi. Ia bersedia menerima masukan dan saran dari masyarakat.

Salah satu segmen pekerja yang hendak ia sasar adalah profesi di sektor informal yang tak memiliki slip gaji atau bukti penghasilan. Sektor ini memang cukup sulit untuk mengajukan KPR ke bank karena tidak ada bukti penghasilan per bulan. Ara saat ini tengah menggodok gambaran bantuan yang dapat mempermudah pekerja di sektor informal tersebut.

"Nanti akan tambah lagi, saya akan pikirkan tambahan-tambahan (profesi) lain, untuk wong cilik. Ya tapi saya lagi matangkan, intinya Informal karena mereka harus diberikan keadilan. Tukang bakso, ayam, tukang ayam, tukang sayur, mereka adalah rakyat kita. Mereka juga harus diberikan akses kepada perbankan, walaupun lebih sulit karena tidak punya gaji (slip gaji)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Ara menegaskan tidak ada pembatasan pada profesi lain yang belum disebutkan dalam Program 3 Juta Rumah untuk memiliki rumah subsidi. Sebab, rumah subsidi tetap diperuntukkan untuk MBR. Adanya pembagian berdasarkan profesi hanya untuk mempermudah pengawasan dalam penyalurannya dan memastikan dimanfaatkan oleh orang yang tepat.

"Kayak program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tadi itu anggaran negara 38 ribu (rumah), yang minta mungkin berjutaan sekarang. Permintaan dan kemampuan negara pasti nggak sama, nggak sebanding. Makanya skala prioritas menjadi penting, kriteria menjadi penting, makanya MBR ada kriterianya," jelas Ara.

Terpisah, Komisaris BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan kuota rumah subsidi yang disiapkan untuk 13 profesi yang telah diumumkan pemerintah hanya 164 ribu dan masih ada sisa kuota yang bisa disalurkan untuk MBR lainnya.

"Kan saat ini kalau yang 13 profesi cuma 164 ribu. (Sisa kuota) siapa aja. Masing-masing kementerian yang sudah MoU kita jaga komitmennya, bantu kami, bank penyalur, untuk me-drive demand di masing-masing segmen tadi sampai 1 Juli," jelasnya.

Pemerintah akan melihat penyalurannya hingga 1 Juli 2025, apabila kuota untuk masing-masing profesi ada yang lebih, kuota tersebut akan diberikan kepada profesi lain yang permintaannya tinggi atau untuk MBR lain yang tidak dalam golongan profesi tersebut.

"Kalau 1 Juli tidak tercapai (kuota) misalkan tenaga kesehatan ada 30 ribu yang tidak tercapai, guru 20 ribu yang tidak tercapai, nanti kita tawarkan ke segmen lain. Tidak ada batasan masyarakat dalam realisasinya," lanjutnya.

Ia menegaskan pemetaan penyaluran kuota ini tidak kaku. Pembagian seperti ini untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.

"Kita terbuka lah yang penting tadi kriteria MBR-nya masuk, karena memang itu program untuk MBR. Pembagian per segmen itu adalah untuk memastikan dari sisi demand-ya lebih tepat sasaran, itu aja sebenarnya. Itu nggak ada lagi kanibalisme seperti yang terjadi dari sebelumnya," tegasnya.

(aqi/zlf)

Jakarta -

Qatar dikabarkan akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah dengan membangun 1 juta rumah. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bulan lalu mengungkapkan pembangunannya akan dilaksanakan pada April 2025.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025) lalu.

Terpisah, menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan lokasi pertama pembangunan 1 juta rumah oleh Qatar akan berada di Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah rumah yang dibangun rencananya 20.000 unit.

Lantas, apakah saat ini program tersebut telah berjalan sesuai target?

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar.

Melihat catatan detikcom, Ara beserta tim sempat mengadakan one-on-one meeting bersama Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar pada Minggu (13/4) lalu. Ara menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Selain itu, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi. Kerja sama tersebut melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui public private partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," katanya.

Ia juga sempat menyebutkan akan bertemu dengan CEO Standard Chartered, investor asal Qatar sesampainya di Doha pada saat itu. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).

Selain menemui investor, Ara menyampaikan dalam kunjungan itu ia turut membahas mengenai perumahan untuk tenaga migran dengan kedutaan besar di sana.

"Mensosialisasikan perumahan bagi tenaga migran karena kita alokasikan buat tenaga migran 20 ribu (rumah)," ujarnya.

Kemudian, Ara akan mengirimkan pihaknya ke Hong Kong dan Malaysia untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini agar tenaga kerja migran bisa memiliki rumah.

"Saya ada minta, nanti staff saya datang ke Hong Kong, ke Malaysia untuk mensosialisasikan itu. Supaya apa? Nanti tenaga migran kita seperti guru, petani, menggunakan uangnya itu diedukasi buat investasi, jangan untuk hal yang konsumtif," ungkapnya.

(aqi/zlf)

Jakarta -

Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan akan ikut membangun 3 juta rumah, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program 3 Juta Rumah ini telah digaungkan oleh Prabowo sejak masa kampanye. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian sendiri dengan harga terjangkau dan mengentaskan kemiskinan. Dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah akan membangun dan merenovasi rumah tak layak huni.

Aguan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam dua program tersebut. Pertama, program renovasi rumah tak layak huni dan kedua adalah program pembangunan rumah untuk MBR yang tidak dikenakan biaya alias rumah gratis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengatakan untuk program renovasi rumah tak layak huni, pemerintah dan Aguan menargetkan dapat membantu 2.000 unit rumah. Lokasinya berada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Program ini tidak ada yang memakai anggaran negara baik APBN dan APBD, semuanya dibiayai oleh Aguan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk renovasi ini sekitar Rp 30-50 juta per unit. Namun, Aguan enggan menyebutkan total anggaran yang ia siapkan untuk 2.000 unit rumah tersebut.

"Saya kan udah bilang, budget kita kan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta. Liat keadaan rumahnya. Coba dihitung aja tuh 2.000 rumah dikali berapa itu," tutur Aguan saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

detikcom mencoba menghitung total modal yang disiapkan Aguan untuk merenovasi 2.000 unit rumah. Dengan anggaran Rp 30-50 juta per unit, maka total anggarannya sekitar Rp 60-100 miliar.

Tidak hanya itu, Aguan juga ikut menggarap proyek pembangunan rumah subsidi untuk MBR yang semuanya akan diberikan secara gratis. Total ada 750 unit rumah yang akan mereka bangun bersama Kementerian PKP. Sebanyak 250 unit berada di Kabupaten Tangerang di atas lahan milik Ara dan 500 unit akan dibangun di Kalimantan Selatan.

"Kemudian yang membangun rumah 250 di Kabupaten Tangerang dan 500 di Kalimantan Selatan. Yang sedang berjalan sekarang pembangunan di Kota Tangerang," sebut Ara di tempat yang sama.

Rumah gratis di Kabupaten Tangerang sudah mulai dibangun sejak awal November 2024 lalu. Ini merupakan salah satu program pertama yang dijalankan Ara setelah Kabinet Merah Putih terbentuk. Ara menyampaikan pembangunannya akan selesai pada 28 Oktober 2025.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," ucap Aguan.

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis, jauh lebih besar dari modal renovasi rumah yakni lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Apabila dihitung, dengan modal Rp 100 juta per rumah dikalikan dengan 750 rumah yang akan dibangun, Aguan sedikitnya harus menyiapkan Rp 75 miliar.

Aguan menyampaikan keputusannya ikut dalam menggarap Program 3 Juta Rumah ini dikarenakan hal seperti ini sudah dilakukannya sejak lama. Selain itu, setiap pelaku usaha, terutama perusahaan besar memiliki kewajiban untuk melakukan CSR.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

(aqi/aqi)