YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, mengingatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang potensi korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Rabu (8/1/2025), Kamba menyatakan bahwa untuk mendukung program MBG, Pemda DIY menganggarkan dana sebesar Rp 42 miliar melalui APBD 2025.

Nominal tersebut merupakan alokasi 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY yang mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.

Di tingkat Kabupaten/Kota di DIY, jumlah anggaran yang disiapkan bervariasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya, menyiapkan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk program MBG bagi pelajar tingkat TK hingga SMP.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan Rp 30 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 14,4 miliar untuk tahap pertama dari total Rp 29,5 miliar yang dibutuhkan.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengalokasikan Rp 12,23 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025.

"Dana yang fantastis untuk program MBG ini harus 'mengorbankan' beberapa program fisik yang juga perlu diperhatikan, selain memangkas anggaran pada setiap OPD di pemerintahan daerah," kata Kamba.

Pentingnya transparansi dan pengawasan

Dia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam implementasi MBG, terutama terkait distribusi dan penyediaan makanan serta pengelolaan anggaran.

Kamba mengingatkan bahwa akan ada dana triliunan rupiah yang mengalir ke daerah, di luar dana dari APBD masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh tanah air.

"Untuk mencegah adanya bancakan korupsi dalam program makan bergizi gratis ini, perlu disiapkan seluruh regulasi seperti petunjuk pelaksanaan, teknis, aturan kerja sama, serta pengawasan dan sanksinya," ungkapnya.

JCW berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan efektif dan efisien, serta tidak ada penyelewengan (korupsi) dalam proses maupun pelaksanaannya.

"Aparat Penegakan Hukum (APH) di DIY, termasuk KPK, perlu melakukan pengawasan atas pelaksanaan program MBG ini," pungkas Kamba.

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) dan PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) kolaborasi melalui kemitraan strategis Dana Ventura BTN Fund.

Inisiatif ini dirancang untuk menjadi mendorong pertumbuhan bisnis utama BTN dengan melalui investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan solusi berbasis teknologi.

Sektor bisnis yang menjadi sasaran antara lain sektor perumahan, konstruksi, layanan keuangan dan perbankan, Software, dan Environmental, Social, and Governance (ESG).

Direktur Utama MCIRonald S. Simorangkirmenuturkan kerja sama dengan BTN ini selaras dengan strategi MCI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis yang juga menjadi prioritas program pemerintah di antaranya Perumahan, Penguatan UMKM, Ekonomi Digital, dan ESG.

"Dengan kolaborasi kekuatan BTN dan MCI, kami optimistis dapat mendorong terciptanya inovasi dan integrasi ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," ujarnya di Jakarta Rabu (8/1/2025).

Kemitraan strategis antara BTN dan MCI dalam bentuk BTN Fund ini membuka peluang investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan nilai tambah pada ekosistem bisnis BTN yang mendukung proses transformasi dan digitalisasi BTN.

Dalam melaksanakan proses investasi, BTN Fund mengedepankan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dengan memperhatikan fundamental bisnis dan kinerja keuangan perusahaan rintisan sebelum melakukan investasi.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menuturkan,BTN berharap, pembentukan BTN Fund dapat membantu BTN memiliki mitra-mitra strategis berupa Fintech, Proptech, atau Startup di bidang AI dan operasional yang dapat mendukung pengembangan ekosistem perumahan dan keuangan.

"Hal ini sejalan dengan visi-misi BTN, yakni Menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia, di mana BTN akan menjadi bank besar yang melayani kebutuhan keuangan keluarga Indonesia secara menyeluruh dan beyond mortgage," tuturnya.


(kunthi fahmar sandy)

Telur, daging ikan, daging sapi, susu, itu protein hewani yang salah satunya harus tersedia untuk menjadi indikator MBG yang sehat dalam mendukung generasi emas

Jakarta (ANTARA) - Ahli Gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Pertagi) Dr. Rita Ramayulis menekankan program Makan Bergizi Gratis mesti mampu mengubah pola makan anak, dari yang sebelumnya terbiasa sekadar memenuhi kebutuhan karbohidrat saja, menjadi makanan yang bergizi seimbang dan kaya protein.

"Selama ini, pola makan anak-anak yang gizinya kurang itu berhubungan dengan banyaknya makanan yang diperoleh dari sumber karbohidrat saja, tepung-tepungan, atau seringnya berasal dari tumbuh-tumbuhan saja dan pemenuhan protein hewani relatif kurang. Untuk itu, pola konsumsi protein hewani benar-benar harus sesuai porsi kelompok usia," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa protein hewani tidak boleh digantikan dengan protein nabati apabila memang tujuan program untuk mendukung terwujudnya generasi emas.

"Telur, daging ikan, daging sapi, susu, itu protein hewani yang salah satunya harus tersedia untuk menjadi indikator MBG yang sehat dalam mendukung generasi emas," ujar dia.

Menurutnya, MBG juga semestinya mampu menyajikan menu dengan protein yang nyata atau tanpa campuran apapun untuk memenuhi gizi anak.

"Jadi selayaknya pola makan dalam makanan bergizi itu ada protein yang nyata, artinya terlihat sebagai protein yang utuh, tidak berupa campuran, dengan besaran yang sesuai porsinya, dan sangat komplit. Yang kita harapkan ada perwakilan hewani dan nabati. Kalau ada penyelenggaraannya yang ditemukan hanya protein nabati dua-duanya, tentu ini tidak kita harapkan," paparnya.

Ia juga menekankan bahwa program MBG adalah program jangka panjang karena tujuannya generasi emas, sehingga tidak bisa sekadar diperoleh melalui perbaikan gizi jangka pendek.

"MBG ini jangka panjang, enggak bisa diperoleh hanya dengan perbaikan gizi untuk waktu pendek, tetapi perbaikan gizinya harus konsisten, waktu panjang, dan terus-menerus, baru bisa mencapai generasi emas. Kemudian, dalam MBG itu konsepnya bukan ada atau tidak bahannya, melainkan seberapa besar porsi dari setiap kelompok sasaran," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta agar peran pengasuhan orang tua dalam memberikan makanan sehat dan bergizi ditingkatkan seiring dengan implementasi program MBG.

"Tentu penting peran pengasuhan orang tua agar makan makanan sehat bergizi juga dilakukan di rumah masing-masing," kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu.

Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan Program MBG sangat baik untuk memastikan pemenuhan gizi yang diperlukan anak dalam masa tumbuh kembang mereka.

"Program ini sangat baik karena memastikan perbaikan gizi seimbang pada anak," ujar dia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Unggahan video menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa adanya susu, viral di media sosial.

Video tersebut diunggah oleh akun X (sebelumnya Twitter) @widarto63285*** pada Senin (6/1/2025).

Dalam video, tampak satu set menu MBG yang dibagikan kepada murid-murid SD. Terlihat bahwa satu set menu tersebut tanpa dilengkapi susu.

Sementara satu set menu MBG seharga Rp 10.000 tersebut terdiri dari nasi putih, satu buah pisang, sayuran buncis, dan lauk goreng.

Dikarenakan tidak mendapatkan susu, murid tersebut terlihat membawa minumannya sendiri. Unggahan ini memantik protes dari banyak warganet.

Lantas, bagaimana tanggapan ahli gizi mengenai menu MBG tanpa susu?

Tanggapan ahli gizi soal menu MBG tanpa susu

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo mengungkapkan, kebutuhan gizi anak pada menu MBG tanpa susu tetap terpenuhi.

Pasalnya, satu set menu MBG yang disediakan pemerintah sudah mengandung berbagai nutrisi penting untuk tubuh, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin.

“Karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari telur dan penggantinya, lemak dari minyak dan sebagainya, lalu dari sayur dan buah,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Toto menyebutkan, bahwa susu hanya memiliki kandungan utama berupa protein dan mineral.

Sementara protein tidak hanya bersumber dari susu, namun juga dari telur, ikan, tempe, dan tahu. Sedangkan mineral bisa didapatkan dari telur, ikan, buah, dan sayur.

“Proteinnya (sumber pangan selain susu) akan memberikan sumbangan yang cukup untuk kebutuhan anak per hari,” terang Toto.

Ia mengungkapkan, susu dianggap sebagai sumber pangan komplementer atau pelengkap dalam gizi seimbang.

Menurutnya, susu bukan sumber pangan yang sempurna, karena tidak mempunyai kandungan vitamin penting untuk tubuh.

“Jadi tidak usah khawatir kalau tanpa susu. Jadi tidak pakai susu pun, tidak masalah,” ucap Toto.

Bahkan, selain itu, susu juga memiliki kekurangan lain. Kekurangan tersebut adalah mengandung laktosa.

Sedangkan beberapa orang secara sadar atau tidak sadar mempunyai kondisi intoleransi laktosa, atau ketika tubuh tidak bisa mencerna laktosa dengan baik.

“Lactose intolerance, bisa sebabkan diare, mual, kembung, dan nyeri perut,” jelas Toto.

Tak hanya itu, susu juga tidak bisa bertahan lama ketika bungkus atau segelnya sudah terbuka di suhu ruangan.

Setidaknya, susu hanya akan bertahan lama sekitar dua jam, dan setelah itu akan basi hingga memicu efek samping pada pencernaan jika diminum.

“Justru (nantinya) menyebabkan gangguan pencernaan, mengganggu konsentrasi saat belajar, kehilangan banyak cairan karena buang air besar,” ujar Toto.

Tinggalkan anggapan susu sebagai menu wajib

Terpisah, dokter sekaligus ahli gizi, Tak Shot Yen meminta untuk meninggalkan anggapan mengenai "susu sebagai menu wajib".

“Jargon lawas itu masih berdengung (susu sebagai menu wajib), ibarat orde lama yang tak usai propagandanya. Yuk, move on,” tutur Tan kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Pandangannya itu, menurut Tan, sejalan dengan perubahan paradigma gizi Indonesia sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014.

Dalam peraturan tersebut, konsep “4 Sehat 5 Sempurna” resmi ditinggalkan dan digantikan dengan pedoman gizi seimbang.

Ia mengingatkan, program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak hanya memperhatikan ketersediaan pangan, namun juga kecocokan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Tan berharap agar semua pihak terkait untuk lebih bijak dalam memahami dan mengimplementasikan konsep gizi seimbang.

“Mari beranjak dari pola pikir lama dan memanfaatkan kekayaan sumber pangan lokal kita. Anak Indonesia tidak hanya membutuhkan makanan bergizi, tetapi juga pendidikan yang benar tentang gizi,” pungkasnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Katolik St Yoseph Noelbaki, Kabupaten Kupang, Rabu (8/1/2025). Peninjauan ini bertujuan memantau pelaksanaan program, khususnya terkait menu yang disiapkan untuk memenuhi standar gizi seimbang bagi siswa.

"Jadi kami ingin memantau pelaksanaan program makan gratis ini dan juga beberapa hal penting terkait dengan menu yang disiapkan beragam dan diberikan sesuai dengan standar gizi memenuhi kaidah makan bergizi seimbang," ujar Andriko.

Andriko menjelaskan, program MBG menyediakan berbagai nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Menu yang disiapkan meliputi nasi, telur ayam, pisang, serta pilihan tambahan seperti sorgum atau jagung. Sayuran dan buah-buahan juga menjadi bagian penting dari menu untuk melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral.

"Tadi yang disiapkan seperti nasi, telur ayam, dan pisang. Juga nanti bisa disediakan sorgum atau jagung. Proteinnya dari telur dan tahu, sedangkan vitamin dan mineralnya dari sayur dan buah seperti pisang. Jadi komponen makanan bergizi itu semuanya ada di situ," jelas Andriko.

Ia juga mengimbau para guru untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya gizi seimbang, terutama bagi anak-anak yang kurang menyukai sayur.

"Tadi kita menyaksikan bersama banyak anak antusias dan mengonsumsi habis makanan yang diberikan. Memang masih ada beberapa anak yang tidak suka makan sayur, dan itu perlu peran para guru untuk memberikan edukasi bahwa kelengkapan karbohidrat, vitamin, dan protein penting bagi pertumbuhan mereka," tambahnya.

Andriko berharap program MBG, yang mencakup 749 titik di NTT, dapat segera diimplementasikan sepenuhnya untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut.

"Kami ingin NTT diprioritaskan karena NTT memiliki jumlah stunting tertinggi kedua di Indonesia. Dengan program ini, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kita ingin percepatan implementasi di seluruh wilayah NTT," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

"Kami ingin bahan makanan yang dimanfaatkan itu berasal dari masyarakat kita sendiri. Sayuran dari petani, telur dan daging ayam dari peternak lokal, serta ikan dari nelayan setempat. Jadi selain memenuhi gizi dan menurunkan angka stunting, program ini juga mendukung ekonomi masyarakat lokal," ujar Andriko.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi persoalan stunting dan mewujudkan generasi unggul pada tahun 2045.

"Dengan program ini, kami ingin masyarakat hidup sehat, aktif, dan produktif demi generasi emas 2045," kata Andriko.

Dalam kunjungan tersebut, Andriko didampingi oleh Pj Bupati Kupang, Alexon Lumba, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, drg. Ien Adriany. Peninjauan ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mengawal program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kecukupan gizi anak-anak dan percepatan penurunan stunting.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan mulai Selasa (6/1/12025) memberikan dampak signifikan pada pedagang kantin, terutama di SMP Negeri 2 Kepanjen, Kabupaten Malang.

Pedagang mengeluhkan penurunan omzet hingga 75 persen.

Hari kedua penerapan MBG di SMP Negeri 2 Kepanjen, tepatnya pada Selasa (7/1/2024) kondisi kantin tampak sepi menjelang jam istirahat sekitar pukul 11.00 WIB.

Dari enam lapak yang biasa berjualan, empat di antaranya sudah pulang. Hanya tersisa pedagang bakso dan nasi, salah satunya Ria Mulyani, yang masih bertahan.

Ria mengungkapkan, penjualannya menurun drastis sejak penerapan MBG.

"Sebelumnya, saya bisa menjual 50 hingga 70 porsi bakso dan pangsit, tapi kemarin hanya laku 25 porsi. Hari ini baru 15 porsi," keluh Ria.

Ria kemudian menanyakan kepada siswa mengapa mereka tidak membeli di kantin. Salah seorang siswa menjawab, "Ngapain bayar kalau ada yang gratisan?" ungkap Ria, menirukan perkataan siswa.

Sebagai akibat sepinya pembeli, Ria pun terpaksa mengurangi jumlah porsi yang ia jual. Jika sebelumnya ia membawa 5 kilogram mie pangsit, kini hanya 3 kilogram yang dibawa.

Sebelum program MBG diterapkan, sekolah sempat mengumpulkan seluruh pedagang kantin dan memberitahukan bahwa program ini dapat mempengaruhi pendapatan mereka.

Ria, bersama pedagang lainnya, mempertanyakan kebijakan yang akan diambil oleh pihak sekolah terkait sepinya pembeli.

"Saya tanya kebijakan sekolah gimana kalau seandainya kita sepi. Mereka juga belum bisa jawab. Padahal kami bayar sewa sebesar Rp 3 juta per tahun," ujar Ria, yang turut menyampaikan keluhan pedagang lain yang menjual makanan berat, seperti nasi dan ayam geprek.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, Purwantiningsih, menyatakan bahwa pihak sekolah tidak membiarkan para pedagang yang terdampak.

Namun, ia menjelaskan bahwa saat ini pihak sekolah masih menunggu hasil evaluasi terkait pelaksanaan program MBG.

"Kami masih menunggu hasil evaluasi karena petunjuk teknis baru saja diterima kemarin. Setelah evaluasi, barulah kebijakan baru bisa diambil," katanya.

Purwantiningsih menyadari bahwa program MBG berdampak pada penurunan omzet pedagang kantin. Namun, ia belum bisa memastikan apakah kebijakan yang diambil.

Kondisi di SDN Lowokwaru 3 Malang

Di SDN Lowokwaru 3 Malang, situasi serupa juga terjadi. Pada Selasa (7/1/2025), kantin terlihat sepi setelah jam istirahat pertama.

Kurnia, seorang pedagang kantin yang sudah lebih dari 10 tahun berjualan, mengungkapkan bahwa omzetnya menurun hingga 50 persen sejak adanya program Makan Bergizi Gratis.

"Nasi biasanya habis, sekarang sering sisa. Gorengan juga sering sisa," keluh Kurnia, yang menjual tahu, ayam, tempe, serta makanan berat lainnya.

Karena tidak semua bahan habis terjual, Kurnia pun mulai mengurangi pasokan bahan untuk menghindari kerugian lebih besar.

Meskipun menyadari manfaat program ini untuk siswa, Kurnia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan nasib pedagang kantin.

"Mungkin bisa dipertimbangkan agar ibu-ibu yang jualan di kantin juga diberdayakan, misalnya saya yang menyiapkan sayuran, yang lain menyiapkan nasi atau telur," usulnya.

Penjual lain, Jujuk Nuryani, juga mengaku mengalami penurunan omzet. Ia biasanya membawa 10 roti untuk dijual, namun kini hanya membawa 5 roti saja.

Meskipun mengalami penurunan pendapatan, Jujuk tetap tenang dan meyakini bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. "Rezeki tidak ke mana, sudah ada yang mengatur," ujarnya.

Kepala SDN Lowokwaru 3 Malang, Anis Yuniati, menjelaskan bahwa pihak sekolah telah memberitahukan kepada para pedagang bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif dari pemerintah pusat.

"Kami sudah sampaikan bahwa ini adalah program dari pemerintah pusat. Kami juga paham bahwa penjual di kantin terdampak," ungkap Anis.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri diimplementasikan untuk sebanyak 789 siswa di SMP Negeri 2 Kepanjen. Menu yang disediakan antara lain nasi, sayur capcay, telur dadar, tempe goreng, dan buah salak.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Jerit Pedagang di Kantin Sekolah, Bayar Sewa Mahal Dagangan Sepi Imbas Program Makan Bergizi Gratis

Pemkot Bukittinggi menyediakan dana pendamping sebesar Rp11 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025

Bukittinggi,- (ANTARA) - Pemerintah Kota Bukittinggi Sumatera Barat akan menjalankan program makanan bergizi gratis dengan ujicoba pada enam sekolah di daerah itu pada Senin (13/1).

"Bukittinggi akan memulai uji coba makanan bergizi gratis di enam sekolah dimulai Senin 13 Januari. Program ini telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional -BGN- dengan tujuan memberikan makanan bergizi kepada siswa di Kota Bukittinggi," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi Herriman di Bukittinggi, Rabu.

Ia menjelaskan, keenam sekolah yang terlibat dalam uji coba ini adalah SMP 1 Bukittinggi, SMP 2 Bukittinggi, SMP 6 Bukittinggi, SMP 8 Bukittinggi, serta SD 05 Tarok Dipo dan SD 08 Tarok Dipo.

Sebanyak 3.276 porsi makanan akan disediakan untuk siswa di enam sekolah tersebut.

Program strategis nasional ini dilakukan bersama badan gizi nasional yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi.

"Untuk anggaran, Pemkot Bukittinggi menyediakan dana pendamping sebesar Rp11 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025," katanya.

Menurutnya, meski badan gizi nasional mengatur menu makanan yang disajikan, pelaksanaan distribusi makanan akan dilakukan oleh lima dapur umum yang tersebar pada beberapa titik di Bukittinggi.

"Saat ini ada satu dapur umum di Kecamatan Guguk Panjang, setiap dapur umum hanya diperbolehkan menyediakan antara 3.000 hingga 5.000 porsi per hari sesuai dengan standardisasi yang telah diatur oleh badan gizi nasional, " katanya.

Menurutnya, peluncuran program makan bergizi gratis itu akan berdampak positif bagi siswa, karena tidak hanya baik bagi kesehatan siswa tetapi juga dapat menumbuhkan geliat ekonomi lokal khususnya UMKM yang akan terlibat dalam penyediaan bahan makanan.

Ia menambahkan, terkait peluncuran pertama akan dilakukan di SMPN 2 Bukittinggi dengan menyasar target total 27.000 siswa yang tersebar di 81 sekolah di Bukittinggi.

"Program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak di daerah tersebut, serta menjangkau lebih banyak sekolah lain di masa yang akan datang," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap akan ada banyak investor pembangunan perumahan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit antara Maruarar dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

"Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada bapak presiden yang tinggi, dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan banyak dukungan," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa rumah yang dibangun tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Targetnya juga untuk masyarakat bawah dan menengah. Kita mau kerjakan dengan cepat soal itu," kata dia.

Maruarar menyebut bahwa pembangunan rumah tersebut akan diutamakan di daerah Jakarta dan sekitarnya.

"Iya tadi rencananya begitu. Diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kita akan bicarakan, ini bukan satu satunya nanti ada lagi," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

Sejak Senin (6/1) kemarin, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto telah dimulai implementasinya. Program ini dinilai dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

Di Boyolali, Jawa Tengah misalnya, 150 orang yang berhasil dipekerjakan di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini diceritakan oleh Sugiri pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara, yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group.

Yayasannya itu mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program MBG. Pihaknya, bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah.

Mereka mengelola dua SPPG Gagaksipat dengan mengerahkan warga yang berasal dari warga sekitar SPPG yang telah menjalani pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita memperkerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini. Ini tentunya juga di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, kita juga memperkerjakan masyarakat sekitar sini, pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program makan bergizi," papar Sugiri dalam keterangan pers Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (8/1/2025).

Hal yang sama juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Warga yang mendapat tugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semarang Amelia Widya Putri mengungkapkan sejak program makan bergizi gratis diluncurkan oleh pemerintah, banyak masyarakat lokal termasuk dirinya yang mendapat kesempatan lapangan pekerjaan baru.

"Ini membuka lapangan pekerjaan, karena merekrut tetangga-tetangga di sekitar yang ada dekat unit pelayanan, untuk dipekerjakan di sini," ungkap Amelia.

Menurutnya, program MBG mempunyai manfaat yang besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga menjadi sumber pendapatan bagi tenaga-tenaga di unit pelayanan.

"Nilai manfaatnya sangat besar, mereka yang awalnya tidak bekerja, jadi tiba-tiba bekerja karena ada program ini mereka semua bisa bekerja, menghasilkan uang yang cukup untuk keluarga," ujar Amelia.

Dia juga menuturkan kerja sama yang dilakukan unit pelayanan untuk pasokan bahan baku makanan bergizi gratis, juga memberikan manfaat langsung kepada para pelaku UMKM di Semarang hingga petani dan peternak lokal.

"Kami bekerja sama dengan UMKM sekitar, petani dan peternak. Jadi, dari hasil yang mereka hasilkan itu juga bakalan punya feedback buat kami, bisa kami pakai, karena kami langsung mengambil dari mereka harganya, jauh lebih murah," jelas Amelia.

Lihat video: Ini Standar Dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan akan mengawasi program makan bergizi gratis. Hal ini lantaran masuk ke dalam sektor ketahanan pangan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan dalam beberapa waktu ke depan pihaknya akan memanggil Kementerian dan Lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional untuk memastikan pengadaan bahan makanan dan distribusinya berjalan dengan lancar.

"Baik itu logistiknya, bagaimana distribusinya, dan melibatkan UMKM sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat dalam mekanisme lelang, tender, harga, pada saat mulai di supply chainnya sampai nanti di distribusinya," kata dia di kantor KPPU, Rabu (8/1/2025).

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bima Yudhistira menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang baru saja dimulai pada Senin (6/1) lalu yang masih terdapat berbagai persoalan terkait dengan adanya keterlambatan pengiriman makanannya.

"Yang masih menjadi satu isu itu adalah logistik dan cara distribusimya. Jadi kemarin waktu pertama kali ada salah satu sekolah telah datang makan bergizi gratisnya. Masalah di Jabodetabek aja masih menjadi isu," kata Bima dalam acara Seminar Outlook Persaingan Usaha 2025, di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Bima mengatakan permasalahan tersebut harus segera diatasi. Kemudian ia juga mewanti-wanti agar proses pengadaan bahan makanan MBG didapatkan dari UMKM ataupun koperasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan adanya partisipasi masyarakat untuk dapat menikmati dari adanya program MBG tersebut.

"Karena masyarakat yang disurvei itu inginya 85% pengadaan makan bergizi gratis produk lokal, dan UMKM atau korporasi, khusunya sektor produksi. Jika ini dilibatkan efek berantainya kesana sesuai keinginan Pak Prabowo," katanya.

Akan tetapi jika pelaksanaan kedepan proses pengadaan bahan makanan dan distribusinya tidak melibatkan UMKM ataupun koperasi, Bima meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk terlibat mengawasi program tersebut.

"Tapi kalo sudah mulai impor susu formula, sapi impor dan kemudian dikoordinasikan oleh konglomerat- konglomerat yang punya kepentingan pribadi dengan kekuasaan keliatannya langsung kartu kuning aja dari KPPU," katanya.

Lihat juga video: Siasat Pengusaha Katering Siapkan Menu MBG dengan Budget Rp 10 Ribu

[Gambas:Video 20detik]

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp 67,13 miliar dari APBD 2025 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Badan Gizi Nasional.

"Kami dari provinsi dan kabupaten akan terus mendukung sepenuhnya program Pak Presiden dan Wakil Presiden ini," ujar Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana saat meninjau pelaksanaan MBG di SMA Negeri 4 Semarang, Rabu (8/1/2025).

Nana didampingi Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Deddy Suryadi, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.

"Ini sudah memasuki hari ketiga pelaksanaan MBG. Para siswa merasa senang dan menganggap makanan ini sudah cukup bagi mereka," kata Nana.

Program MBG, yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

SPPG bertugas menyediakan dan mendistribusikan makanan untuk siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.

Setelah meninjau pelaksanaan MBG di sekolah, Nana juga mengecek dapur SPPG di kawasan Banyumanik, Kota Semarang.

Dapur yang dikelola oleh Idea Catering dinilai bersih dan memadai dengan petugas yang menggunakan perlengkapan memasak lengkap.

"Kami berharap anak-anak kita sehat dan cerdas, karena Indonesia membutuhkan generasi yang mampu memajukan bangsa. Mereka akan menjadi penerus ketika Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045," tandas Nana.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengawasi tender program makan bergizi gratis (MBG) guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan terdapat tiga sektor utama yang mendapat pengawasan dari KKPU, yakni pasar digital, ketahanan energi dan ketahanan pangan.

Menurutnya, program MBG masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih lantaran melibatkan banyak bidang usaha.

"Untuk memastikan apakah misalnya menggunakan UMKM, bagaimana logistiknya, bagaimana distribusinya dan melibatkan UMKM, sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat, dalam mekanisme lelang, tender, harga, saat mulai supply chain-nya, sampai didistribusi," ujar Fanshurullah di Jakarta, Rabu.

Fanshurullah menyampaikan pihaknya juga akan mengundang kementerian dan lembaga terkait hingga distributor-distributor yang terlibat dalam penyediaan logistiknya untuk saling berdiskusi.

Dalam lima tahun ke depan, KPPU akan fokus pada pengawasan pasar digital, ketahanan energi dan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada KPPU pada awal Januari 2025.

Pada pasar digital, KPPU akan melakukan pengawasan terhadap platform digital yang diduga melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha di Indonesia, seperti Shopee, Google hingga Starlink.

Di sektor ketahanan energi, KPPU telah berbicara dengan beberapa pihak, terkait masalah penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan devisa negara sebesar Rp830 triliun melalui penggunaan jaringan gas (jargas).

Sementara di sisi ketahanan pangan, Fanshurullah telah merekomendasikan penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada beberapa komoditas agar lebih mudah diatur.

"Kita sudah ngomong rekomendasi bagaimana masalah gula itu mesti dikawal harganya, kemudian HET bawang putih juga diatur. Jadi kita dalam konteks, itu sudah kita sepakati fokus di tiga tadi," katanya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025