Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Nixon Napitupulu bakal menambah jumlah pembiayaan Kredit Perumahan yang dipersiapkan bagi pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) hingga ojek online.

Dia menyebut bahwa pekerjaan seperti pengendara buruh tani, pedagang kaki lima, ojek online, tukang cukur, dan lainnya yang selama ini memiliki Fasilitas Likudiitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan meningkatkan jumlahnya dari 10% dari porsi total kredit FLPP yang diberikan menjadi 20%.

"Setidaknya kita pingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan dari sektor informal," katanya kepda wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Meski begitu, dia mengaku bahwa tantangan yang perlu diselesaikan saat ini adalah menyelesaikan verifikasi dokumen. Mengingat, pekerja sektor informal tak memiliki slip gaji seperti karyawan yang punya pembuktian dokumen penghasilan secara teratur.

"Kalau bank lihat dokumen, sedangkan sektor informal dokumennya rada kacau. Memang kami lagi buat skemanya. Misalnya dia nabung 3–6 bulan itu saja dokumennya, kalau track record-nya bagus ya kita kasih," imbuhnya.

Menurutnya peluang untuk menyelesaikan skema tersebut bisa dilakukan. Apalagi, kata Nixon, pekerja seperti supir ojek online saat ini sudah bekerja sama dengan aplikator untuk menyalurkan kredit.

"Kaya supir ojek online, gue sebut merek depannya G, kita ada kerja sama dia potong harian, nah itu ada dokumenkan, jadi bisa juga [mengajukan kredit]," ucapnya.

Tak hanya pengemudi ojek online, dia melanjutkan bahwa pihaknya juga sudah bekerja sama dengan paguyuban tukang cukur asal garut (Asgar) guba memberikan kredit pada tuang pangkas.

"Itu paguyuban bantu [verifikasi] kalau ada kaya gitu mudah. Kalau asosiasi kita sudah nemu, tapi kalau yang lepasan ini kita cari cara terus deh mungkin nabung caranya," pungkas Nixon.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan kementerian/lembaga terkait agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran.

"Kami berdiskusi dengan Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, lintas kementerian/lembaga guna capaiannya benar-benar tepat sasaran," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut Jasra Putra, sejumlah hal yang harus diperhatikan, mulai dari kandungan gizi, sanitasi dapur, pengawasan bibit menjadi sumber pangan, tahap distribusi, hingga hidangan makanan sampai ke tangan anak.

KPAI juga meminta program ini berdampak secara ekonomi kepada setiap keluarga.

"Program ini diharapkan memanfaatkan SDM yang dekat, kearifan lokal, dan padat karya. Sehingga keinginan Presiden Prabowo dalam Program MBG yang berdampak luas bisa terjadi, ekonomi sirkular bisa terwujud, dan pengetahuan, keterampilan keluarga dalam melindungi anak meningkat," kata Jasra Putra.

Program MBG telah mulai dijalankan pada Senin (6/1) di sejumlah sekolah. Anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan sebesar Rp71 triliun.

Prioritas pertama pemberian MBG di Jakarta 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi.

Pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, Ahli Gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Pertagi) Dr. Rita Ramayulis mengatakan bahwa buah dan sayur sangat penting disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena sebagian siswa di Indonesia rentan kekurangan sel darah merah atau anemia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2024, sebanyak 32 persen remaja usia 15-24 tahun di Indonesia mengalami anemia.

"Kalau untuk anak sekolah yang rentan terhadap kejadian anemia, maka kehadiran asam folat yang ada pada buah dan sayur bisa mencegah anak-anak terkena anemia. Asam folat ada pada susu dan buah yang merupakan bahan baku untuk pembentukan hemoglobin (protein dalam sel darah merah), jadi untuk mencegah anemia, itu penting sekali," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Rita menjelaskan kehadiran buah dan sayur penting karena mengandung berbagai zat gizi yang bisa mengoptimalkan proses mengubah protein menjadi asam amino, karena asam amino bisa digunakan oleh tubuh dengan baik.

"Tubuh membutuhkan kehadiran berbagai macam vitamin dan mineral yang terkandung pada buah dan sayur, maka dua itu perlu. Berikutnya, kehadiran buah dan sayur itu ada vitamin C-nya yang dapat meningkatkan imunitas, ketahanan fisik, dan daya tahan anak jadi berisiko rendah untuk sakit," ujar dia.

Rita melanjutkan manfaat lain buah dan sayur yakni untuk kesehatan pencernaan dan mengontrol metabolik, mulai dari tekanan darah, kandungan glukosa darah, hingga hal-hal lain terkait dengan metabolik. Sedangkan terkait penambahan susu, menurutnya, hal tersebut tidak wajib apabila sudah tersedia kelompok protein dalam sajian Makan Bergizi Gratis.

"Sebenarnya di gizi seimbang, susu itu masuk dalam kelompok protein, yaitu tepatnya protein hewani. Jadi, sebenarnya, kehadiran susu bukanlah hal yang wajib, lebih wajib itu protein hewani. Nah, jenisnya boleh ayam, ikan, daging, atau telur, boleh juga susu. Kalau misalnya sudah dikasih susu, maka mungkin lauknya nabati saja, enggak apa-apa, tetapi seandainya susu enggak ada, mestinya protein harus ada dari hewani," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan seluruh makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis mengandung gizi yang tinggi dan berkualitas.

Semua makanan tersebut sudah melalui penilaian Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga dipastikan layak dikonsumsi guna perbaikan gizi anak.

"Program ini mendukung peningkatan kualitas anak-anak Indonesia. Dengan asupan gizi yang memadai, siswa dapat lebih fokus belajar, meningkatkan prestasi akademik, dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal," kata pria yang akrab disapa BG itu dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Kamis.

Proses peracikan satu porsi makanan bergizi itu, kata BG, melibatkan banyak pihak dari mulai pihak penyedia sayur, daging, pelaku UMKM hingga ahli gizi.

Dengan demikian, kata Menko Polkam, program makan bergizi gratis secara langsung memberikan dampak perputaran perekonomian kepada para pelaku UMKM dan seluruh pedagang.

"Program ini menggerakkan ekonomi rakyat, menjadikan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam rantai penyediaan bahan pangan seperti telur ayam, daging, buah-buahan, dan sayuran dari petani Indonesia," ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut dia, program makan bergizi gratis ini juga membangun budaya dan karakter bangsa yakni gotong royong, kedisiplinan dan kebersamaan terhadap para penyedia makanan hingga murid yang menyantap.

Dengan banyaknya dampak positif yang terlihat dari makan bergizi gratis, BG berharap seluruh pihak mau mendukung program ini demi terciptanya kemajuan bangsa.

"Harapan kita, program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dengan kualitas yang baik, memberikan manfaat yang lebih luas, dan menjadi bagian penting dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia di masa depan," ujar dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmennya untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 67,13 miliar dari APBD 2025.

Dana tersebut dialokasikan untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat Jawa Tengah melalui program makan bergizi gratis yang digagas Badan Gizi Nasional.

“Kami dari provinsi dan kabupaten akan terus mendukung sepenuhnya program Pak Presiden dan Wakil Presiden ini,” ujar Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, saat meninjau pelaksanaan program MBG di SMA Negeri 4 Semarang, Rabu (8/1/2025).

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah

Program makan bergizi gratis telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah sejak tiga hari lalu.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertugas menyediakan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara merata.

Saat kunjungan ke SMA Negeri 4 Semarang, Nana Sudjana didampingi Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Deddy Suryadi, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng.

Ia menyampaikan bahwa program ini mendapatkan respons positif dari para siswa.

“Para siswa merasa senang dan menganggap makanan ini sudah cukup bagi mereka,” katanya.

Dukungan untuk Peningkatan Gizi Generasi Muda

Setelah meninjau sekolah, Nana juga mengecek salah satu dapur SPPG yang berlokasi di kawasan Banyumanik, Kota Semarang.

Dapur tersebut dikelola oleh Idea Catering dan dinilai memenuhi standar kebersihan dengan perlengkapan memasak yang memadai.

"Kami berharap anak-anak kita sehat dan cerdas, karena Indonesia membutuhkan generasi yang mampu memajukan bangsa. Mereka akan menjadi penerus ketika Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045," tandas Nana.

Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Diharapkan, dengan adanya makanan bergizi gratis, kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat terpenuhi, sehingga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Langkah Pemprov Jawa Tengah ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan mandiri.

Dengan anggaran yang telah disiapkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Jateng diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri memastikan, cetak biru tersebut akan menjadi dokumen publik sebagaimana menjadi bagian dari kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawanya pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri memastikan, cetak biru tersebut akan menjadi dokumen publik sebagaimana menjadi bagian dari kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawanya pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten perunggasan seperti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) bergerak lesu saat Program Makan Bergizi Gratis bergulir pada pekan ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham JPFA turun 2,13% pada perdagangan hari ini, Rabu (8/1/2025) ke level Rp1.835 per lembar. Harga saham JPFA pun melemah 5,17% dalam sepekan.

Emiten unggas lainnya PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN) mencatatkan harga saham yang stagnan pada perdagangan hari ini di level Rp765 per lembar. Adapun, harga saham MAIN turun 1,92%.

Akan tetapi, harga saham CPIN menunjukan penguatan. Pada perdagangan hari ini, harga saham CPIN naik 0,21% ke level Rp4.830 per lembar. Harga saham CPIN juga naik 1,26% dalam sepekan.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan sejak pekan lalu, pergerakan harga saham JPFA dan MAIN berada dalam tren pelemahan atau bearish.

"Secara teknikal [harga saham JPFA dan MAIN] sudah ter-priced in sejak tahun lalu seiring dengan persiapan program makan bergizi gratis," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (9/1/2025).

Alhasil, ketika program makan bergizi telah bergulir, terjadi konsolidasi pada saham JPFA dan MAIN.

Program makan bergizi gratis dari pemerintah memang telah bergulir pada awal pekan ini. Pada Januari 2025, pemerintah mulai menjalankan program secara masif di 923 titik. Kemudian, cakupan program berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025 dan menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

Menurut Nafan, program makan bergizi gratis akan memberikan sentimen positif terhadap emiten unggas, sebab permintaan akan produk pangan meningkat. Ke depan, saham emiten unggas seperti JPFA dan MAIN juga masih potensial seiring dengan berjalannya program andalan Presiden RI Prabowo Subianto itu.

"Diharapkan dengan bergulirnya program makan bergizi gratis, kinerja fundamental [emiten unggas] juga akan lebih optimum," ujar Nafan.

Selain itu, pergerakan harga saham emiten unggas ke depan menurutnya akan dipengaruhi harga ayam hidup dan penguasaan bibit ayam atau day old chicken (DOC). Nafan merekomendasikan beli untuk JPFA dengan target harga Rp2.370 per lembar. Lalu, MAIN direkomendasikan beli dengan target harga Rp895 per lembar.

Dalam kesempatan terpisah, Tim Riset Samuel Sekuritas menjelaskan kenaikan harga jagung dengan curah hujan yang tinggi di seluruh Indonesia, yang menghambat kegiatan panen memengaruhi bisnis emiten perunggasan.

Namun, Samuel Sekuritas memproyeksikan emiten perunggasan akan meraup margin positif untuk kinerja keuangan 2024 di semua segmen, didorong oleh pemangkasan pasokan serta harga bahan baku yang lebih rendah.

"Kemudian, didukung oleh kebijakan pemerintah yang menguntungkan, termasuk program makan bergizi gratis dan pengurangan kuota impor," tulis Tim Riset Samuel Sekuritas.

Samuel Sekuritas merekomendasikan beli untuk CPIN dengan target harga Rp5.900. Lalu, JPFA direkomendasikan beli dengan target harga Rp2.400. Kemudian, MAIN direkomendasikan beli dengan target harga Rp1.700.

Berdasarkan data Bloomberg, konsensus analis menunjukan bahwa sebanyak 22 sekuritas menyematkan rekomendasi beli untuk JPFA. Target harga saham JPFA berada di level Rp2.332 per lembar dalam 12 bulan ke depan.

Lalu, konsensus analis menunjukan bahwa sebanyak 17 sekuritas menyematkan rekomendasi beli untuk CPIN. Sebanyak tiga sekuritas merekomendasikan hold dan satu sekuritas merekomendasikan sell. Target harga saham CPIN berada di level Rp6.138 per lembar dalam 12 bulan ke depan.

Selain itu, konsensus analis menunjukan bahwa sebanyak satu sekuritas menyematkan rekomendasi beli untuk MAIN. Sebanyak dua sekuritas merekomendasikan tahan. Target harga saham MAIN berada di level Rp1.200 per lembar dalam 12 bulan ke depan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kerja sama dengan BTN ini selaras dengan strategi MCI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor-sektor strategis

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) bekerja sama melalui kemitraan strategis Dana Ventura BTN Fund untuk mendorong pertumbuhan ekosistem perumahan.

"Kerja sama dengan BTN ini selaras dengan strategi MCI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis yang juga menjadi prioritas program pemerintah di antaranya Perumahan, Penguatan UMKM, Ekonomi Digital, dan ESG," kata Direktur Utama MCI Ronald S Simorangkir di Jakarta, Rabu.

Inisiatif kemitraan itu dirancang untuk mendorong pertumbuhan bisnis utama BTN dengan melalui investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan solusi berbasis teknologi. Sektor bisnis yang menjadi sasaran antara lain sektor perumahan, konstruksi, layanan keuangan dan perbankan, Software, dan Environmental, Social, and Governance (ESG).

"Dengan kolaborasi kekuatan BTN dan MCI, kami optimistis dapat mendorong terciptanya inovasi dan integrasi ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.

Sementara Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menuturkan BTN berharap pembentukan BTN Fund dapat membantu BTN memiliki mitra-mitra strategis berupa Fintech, Proptech, atau Startup di bidang kecerdasan artifisial dan operasional yang dapat mendukung pengembangan ekosistem perumahan dan keuangan.

Kemitraan strategis antara BTN dan MCI dalam bentuk BTN Fund akan membuka peluang investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan nilai tambah pada ekosistem bisnis BTN yang mendukung proses transformasi dan digitalisasi BTN.

Dalam melaksanakan proses investasi, BTN Fund mengedepankan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dengan memperhatikan fundamental bisnis dan kinerja keuangan perusahaan rintisan sebelum melakukan investasi.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pemprov Jakarta tengah menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Pelaksanaan MBG itu masih menunggu skema pengantaran makanan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada penerima.

Hal itu disampaikan Kabiro Kerja Sama Daerah, Marulina Dewi, di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025). Marulina mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih mematangkan rencana tersebut dengan Kepala SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Untuk ibu hamil dan ibu menyusui, saat ini Pemprov DKI bersama Kepala SPPG dan BGN, menyusun skema terbaik untuk implementasi dan pengantaran dari dapur ke lokasi penerima," kata Marulina.

Dia juga menjelaskan pelaksanaan program MBG dengan sasaran pelajar di Jakarta. Menurutnya, pada hari pertama pelaksanaan MBG sudah ada puluhan sekolah dan ribuan siswa yang menjadi target dari program MBG.

"Pak Gubernur dan Pak Sekda sudah bersama para Menteri dan Wamen meninjau sebanyak 4 SPPG yang ada di Kota Jakarta, sejak 6 Januari melayani 41 sekolah dengan jumlah 12.054 siswa," jelasnya.

Lihat juga video: Siasat Pengusaha Katering Siapkan Menu MBG dengan Budget Rp 10 Ribu

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Budi Gunawan mengatakan, dampak ekonomi tersebut bisa timbul karena pelaksanaan program prioritas pemerintah itu melibatkan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Budi Gunawan usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di MTS Negeri 14 Halim Perdana Kusuma dan SMP Negeri 174 Jakarta.

“Alokasi anggaran untuk program ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Program ini menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengatakan, program makan bergizi gratis memang dirancang untuk menciptakan multiplier effect atau efek pengganda dalam ekonomi.

Kucuran dana dari pemerintah untuk program ini, menurut Budi, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak pihak. Hal ini terjadi mulai dari tahap memasak di dapur, pengiriman logistik, hingga ahli gizi.

“Menjadikan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam rantai penyediaan bahan pangan seperti telur ayam, daging, buah-buahan, dan sayuran dari petani Indonesia,” tutur Budi.

Selain nilai ekonomi, program makan bergizi gratis juga berdampak pada nilai-nilai budaya seperti, gotong royong, kebersamaan, dan kedisiplinan.

Budi Gunawan mengatakan, melalui program ini, bukan saja fisik siswa yang akan terbangun. Karakter generasi muda yang mencintai tanah air juga akan terbangun.

"Harapan kita, program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dengan kualitas yang baik,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara tersebut.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo resmi dimulai pada 6 Januari 2025, di 26 provinsi.

Tidak hanya pelajar, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, hingga ibu menyusui juga masuk daftar penerima program makan bergizi gratis. Mereka tersebar di 190 titik di 26 provinsi.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Minggu, 5 Januari 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat modal manusia.

Dalam akun Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Rabu, Sri Mulyani menjelaskan program MBG bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui penguatan gizi anak sekolah.

Dia mengutip studi Bank Dunia (2024) yang menunjukkan pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi/stunting.

Selain itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (2021), pemberian makan bergizi di negara maju dapat mengendalikan pola makan dan mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah.

“Dampak program MBG diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah/desa terutama UMKM, menciptakan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Menkeu.

Program MBG telah mulai dijalankan pada Senin (6/1) di sejumlah sekolah. Anggaran program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan sebesar Rp71 triliun.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan prioritas pertama pemberian MBG di Jakarta 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025