pkp

BGN gandeng lembaga independen untuk akreditasi pelaksanaan MBG

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Bos Badan Gizi Buka-bukaan soal Masalah dalam Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, beberapa masalah yang muncul berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi, terutama dalam hal skala produksi makanan.

"Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil. Meskipun ibu-ibu sudah biasa memasak untuk lima sampai 10 orang, tapi untuk bisa memasak lebih dari 1.000 itu butuh pembiasaan," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Oleh karena itu, ia menekankan agar SPPG yang baru memulai program cukup memasak untuk 100-150 orang terlebih dahulu. Jika sudah terbiasa, jumlahnya bertahap ditingkatkan ke 500, 700, hingga akhirnya mampu melayani 3.000 penerima manfaat.

Menanggapi laporan makanan basi yang sempat mencuat di publik, Dadan mengklarifikasi beberapa informasi yang beredar tidak sepenuhnya akurat.

"Misalnya ada berita yang menyebut makanan basi sampai tiga hari, ternyata tidak, hanya sehari. Kami evaluasi, besoknya sudah terjadi perbaikan," katanya.

Ia juga menegaskan pihaknya rutin melakukan evaluasi setiap hari setelah makanan didistribusikan. Evaluasi tersebut mencakup verifikasi berita di media, laporan masyarakat, serta tindak lanjut kepada SPPG yang mengalami kendala.

Saat ini, program MBG telah melibatkan 726 SPPG yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

BGN juga sedang memverifikasi tambahan 300 SPPG baru, yang ditargetkan dalam dua minggu ke depan dapat memperluas jangkauan layanan hingga lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Dari segi anggaran, Dadan menjelaskan untuk melayani 3 juta penerima manfaat, BGN mengalokasikan sekitar Rp1 triliun per bulan.

Namun, jika program ini dipercepat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, maka kebutuhan anggarannya akan meningkat menjadi Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember 2025.

"Kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025, dan tambahan Rp25 triliun per bulan akan dialokasikan sesuai dengan perkembangan program," paparnya.

Secara keseluruhan, Dadan menilai program ini berjalan lancar, terutama bagi SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu.

Sebagai upaya transparansi dan pengawasan bersama, ia meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari ke media sosial seperti Instagram dan Facebook.

"Agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," ujarnya.

Terkait efektivitas pengawasan melalui media sosial, Dadan menegaskan laporan dari penerima manfaat tetap menjadi sumber utama dalam menilai kualitas makanan.

"Kalau rasa, mereka yang menerima. Biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, itu pasti," katanya.

Ia juga memastikan bahan baku dan makanan yang disajikan diperiksa secara berkala setiap bulan untuk menjaga kualitasnya.

Mengenai insiden ayam mentah yang sempat terjadi, Dadan menyebut hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya kecepatan dalam proses memasak.

"Kami sudah evaluasi. Itu karena pembiasaan saja, masaknya terlalu lambat, kurang cepat," jelasnya.

Ia menegaskan kejadian serupa tidak akan terulang karena perbaikan sudah dilakukan di lapangan.

Meragukan Relasi Positif Makan Bergizi Gratis dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.

Efek sustainable yang sama juga berlaku pada pembangunan infrastruktur untuk memudahkan investasi baru dan lainya.

Sementara belanja rutin dan operasional, katakanlah belanja perjalanan dinas, imbas produktifnya akan terasa di saat pos anggaran tetap ada setiap tahun.

Perusahaan tour and travel, hotel dan restoran, rental kendaraan, UMKM suvenir akan menjadi penikmat rutin setiap tahun, bersama dengan semua SDM yang bergantung kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, saat anggaran perjalanan dinas dipangkas, efeknya juga terpangkas seketika. Karen itulah dikatakan tidak sustainable.

Lantas, bagaimana jika anggaran hasil penghematan digunakan untuk membiayai makan siang gratis? Apakah efeknya akan lebih baik atau justru malah lebih buruk?

Untuk makan siang gratis, efeknya bisa sustainable jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, karena memang digunakan untuk perbaikan nutrisi SDM masa depan bangsa.

Sebagaimana diketahui, pembangunan SDM memang membutuhkan waktu panjang, tidak bisa sekali “libas”.

Jadi secara temporal, pertama, efeknya sebenarnya sama dengan belanja rutin. Jika dalam dua tahun ternyata program makan siang gratis terhenti, maka efeknya tidak akan terlalu terasa.

Secara teknis efek produktifnya sepanjang rantai pasok program makan siang gratis juga terhenti saat programnya terhenti, persis sama dengan belanja perjalanan dinas.

Efek penambahan gizi kepada anak sekolah SD hanya selama dua tahun, misalnya, tentu hanya akan menyelamatkan anak-anak dua angkatan dari ancaman stunting.

Setelah itu, jika kondisi orangtua mereka tak juga membaik, otomatis budaya makan anak-anak tersebut akan kembali ke pola semula.

Kedua, jika ternyata makan siang gratis untuk anak-anak SD hanya menggantikan makan siang yang telah mereka bawa selama ini dari rumah, maka makan siang gratis pemerintah otomatis akan menghentikan rantai pasok makan siang mandiri dari orangtua anak-anak SD tersebut yang didapat dari pasar di mana mereka tinggal.

Artinya, ada rantai pasok makan siang yang terhenti di pasaran, lalu digantikan oleh rantai pasok baru versi pemerintah.

Belum tentu secara total program makan siang gratis menciptakan efek produktif yang dibawa oleh keseluruhan rantai pasok makan siang gratis tersebut, sebagaimana yang dielu-elukan pemerintah.

Tetap ada potensi destruktifnya kepada perekonomian, dengan berhentinya rantai pasok makan siang anak-anak SD yang bergantung kepada pasar konvensional selama ini.

Akan ada pengurangan permintaan lauk pauk, beras, sayur, dan sejenisnya, di pasar-pasar konvensional di mana orangtua anak-anak SD tersebut berbelanja selama ini.

Nahasnya, misalnya untuk program makan siang gratis anak-anak SD, jika ternyata hampir 100 persen anak-anak SD selama ini memang membawa makan siang dari rumah, katakan saja demikian, maka otomatis imbas produktif dari program makan siang gratis sebenarnya menjadi tidak ada atau cateri paribus (konstan).

Pasalnya, kehadiran rantai pasok makan siang gratis untuk anak-anak SD tadi hanya menggantikan rantai pasok dari pasar konvensional yang ada.

Sehingga yang terjadi kemudian adalah pergeseran pelaku/pelaksana semata, dari yang awalnya benar-benar dilakukan berdasarkan mekanisme pasar, digantikan rantai pasok yang di-engineering oleh pemerintah.

Secara ekonomi politik, kondisi ini tentu menjadi tidak lebih baik. Rantai pasok makan siang gratis dari pasar konvensional yang dilakukan secara mandiri oleh orangtua murid, masih berpotensi mendistribusikan kekayaan ekonomi (memberi imbas positif kepada ekonomi) secara merata, tergantung kepada model penguasaan sumber daya sepanjang rantai pasok makan siang tersebut.

Dan saya mengasumsikan proses makan siang mandiri dari orangtua murid jauh lebih terdistribusi secara merata efek ekonominya, mengingat masih kuatnya logika pasar di baliknya.

Harga masih bergantung kepada permintaan dan penawaran, bukan berdasarkan “baseline” versi pemerintah.

Nah, jika kondisi tersebut menjadi latar yang mengiringi lahirnya program makan siang gratis, maka tidak saja efeknya menjadi “konstan”, tapi juga lebih destruktif karena akan menciptakan struktur ekonomi yang lebih “government endorsed” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis.

Artinya, keberadaan “winner dan loser” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis akan sangat terasa.

Yang mendapatkan proyek makan siang gratis, beserta dengan rantai pasok yang ada di belakangnya, akan menjadi pemenang.

Sementara pelaku di pasar konvensional yang menjadi rantai pasok makan siang mandiri selama ini akan menjadi loser.

Di sini saya ingin mengatakan bahwa efek produktif jangka pendek dan menengah dari makan siang gratis tidak serta merta terjadi.

Boleh jadi hanya berupa perubahan pelaku/pelaksana/operator di rantai pasok makan siang gratis semata, jika ternyata hanya menggantikan budaya makan siang gratis “bawa dari rumah” yang sudah ada sebelumnya dengan makan siang gratis besutan pemerintah.

Di pasaran yang terjadi adalah zero sum game antara rantai pasok baru versi pemerintah dan rantai pasok lama versi makan siang gratis.

Efek produktifnya hanya akan terjadi jika makan siang gratis berangkat dari asumsi bahwa memang anak-anak SD tadi sebelumnya tidak makan siang gratis dan tidak pula membeli makan siang gratis di luaran.

Sehingga dengan hadirnya makan siang gratis, akan tercipta rantai pasok baru yang akan menggerakan perekonomian di sepanjang rantai pasok tersebut.

Arti lainya, imbas produktif dari hilangnya setengah anggaran rutin, lalu sebagian besar dialihkan untuk makan siang gratis, boleh jadi berujung negatif.

Pasalnya, terjadi pergeseran anggaran dari pos yang produktif, tapi tidak sustainable kepada pos produktif, tapi kurang sustainable sekaligus berpotensi negatif ke pasaran.

Sehingga, meyakini bahwa program makan siang gratis bisa menjadi salah satu triger untuk mendatangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya kira, belum memiliki dasar yang terlalu kuat untuk diyakini.