Pemerintah berencana membangun rumah-rumah di sekitar jalur kereta api untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau orang miskin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut pembangunan ini dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah punya akses dekat transportasi umum.

"Bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," ujar Maruarar dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1).

Menteri yang akrab disebut Ara ini menuturkan perumahan ini nantinya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Ara menyebut rencana ini sedang dimatangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Maruarar belum membeberkan lokasi perumahan tersebut. Namun, ia berkata bakal ada 30-50 lokasi pembangunan perumahan jenis ini.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan 3 juta rumah. Program ini menjadi bagian dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

Menteri Maruarar membuat sejumlah pendekatan mengadakan rumah untuk rakyat. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencana menggunakan lahan-lahan sitaan kasus korupsi untuk program 3 juta rumah.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kebumen mengungkapkan kemunduran dalam pelaksanaan program tersebut akibat belum adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator Pengelola dari mitra Yayasan Saka Tunggal Bersinar Kebumen, Panggih Prasetyo, menjelaskan bahwa Kebumen sebenarnya telah dijadwalkan untuk mengikuti program MBG pada 6 Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa pihak yayasan telah memulai pembangunan dapur umum yang berlokasi di Gombong.

"Akan tetapi pelaksanaan itu harus ada utusan dari BGN yang namanya SPPG atau kepala dapur. Nah, Kebumen itu saat kita maju ke BGN itu belum ada SPPG-nya. SPPG yang tugasnya akan mensosialisasikan ke Dinas Pendidikan. Kemunduran bukan dari kita selaku pengelola dapur, melainkan karena belum ada SPPG," kata Panggih dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Proses meminta penunjukan SPPG kepada BGN

KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Dengan 190 dapur yang siap beroperasi, program ini melibatkan UMKM, petani, dan nelayan sebagai rantai pasok, serta menargetkan 20 juta penerima manfaat hingga 2025.

Saat ini, pihaknya sedang dalam proses meminta penunjukan SPPG kepada BGN.

Panggih berharap bahwa pada 13 Januari mendatang, Kebumen sudah dapat melaksanakan Program MBG.

"Kalau SPPG bisa ditunjuk dalam minggu ini, maka bisa langsung berkoordinasi dengan dapur umum, sekolah mana yang akan disuplai. Misalnya SMA 1, maka SPPG datang ke SMA 1 dan melakukan pendataan, nanti ada formulirnya by name siswa," tambahnya.

Panggih menjelaskan bahwa dapur umum yang dikelolanya akan mendistribusikan sekitar 3.000 hingga 3.500 makan siang.

Jumlah tersebut diperuntukkan bagi siswa mulai dari MI, TK, SD, SMA, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.

"Kebumen akan lambat pelaksananya kalau tidak ada inisiatif dari pihak-pihak yang menjadi stakeholder pelaksana program tersebut. Ini seperti Kodim, mitra kedinasan yaitu Disdikpora, dan lainnya," paparnya.

Ia menegaskan bahwa hingga kini BGN belum menunjuk SPPG, bahkan permintaan justru datang dari pihak Mitra Mandiri.

"Kami dari mitra mandiri menyiapkan tempat, alat bahan, dan pengolahan sampai pengiriman, yang kebutuhan modalnya mencapai lebih kurang Rp 3 M. Jikapun kami sudah siap semuanya ya tetap menunggu sampai ada SPPG yang ditunjuk dari BGN itu," tutupnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengklaim telah membangun 40 ribu unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Puluhan ribu rumah tersebut merupakan bagian dari program pembangunan tiga juta unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ada 40 ribu rumah untuk MBR yang dibangun. Laporan tersebut disampaikannya saat rapat terbatas dengan Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Pria yang kerap disapa Ara itu mengatakan, jumlah rumah yang dibangun akan terus bertambah di 2025. Hal ini untuk mewujudkan target Kepala Negara terkait pembangunan tiga juta rumah setiap tahun atau 15 juta unit rumah hingga 2029.

“Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober ya, dan itu juga akan terus bertambah,” ujar Ara.

Untuk mempercepat program ini, dia diperintahkan Prabowo untuk menggunakan lahan sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas berbagai kasus untuk membangun proyek hunian bagi masyarakat. Misalnya, lahan sitaan korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Aset tersebut bakal diinventarisasi terlebih dahulu lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebelum dipindahkan ke Bank Tanah. Setelah itu, Kementerian PKP bisa memanfaatkan lahan yang dimaksud untuk membangun proyek perumahan.

“Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang,” katanya.

Ara memastikan seluruh proses ini akan dijalankan secara legal sehingga memiliki kepastian hukum, terutama bagi pemilik nantinya. Selain itu, pemanfaatan lahan-lahan ini juga penting supaya lebih produktif ketimbang ditelantarkan bertahun-tahun.

(Rahmat Fiansyah)

PDIP DKI Jakarta menyoroti soal pemberian susu pada makan bergizi gratis (MBG) yang diberikan hanya dua kali dalam sepekan. Menurutnya, susu adalah hal penting dalam program MBG dengan membagi-bagikan susu.

"Masalah penyediaan susu setiap dua minggu sekali ini juga agak membingungkan karenakan wacana pertamanya makan bergizi ini akan disempurnakan juga dengan susu. Agak disayangkan mengingat susu juga merupakan komponen penting dalam pemenuhan gizi anak," ucap Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, Selasa (7/1/2024).

Dia pun menyinggung kampanye program makan siang gratis oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dalam kampanyenya, Gibran membagi-bagikan susu kepada anak siswa.

"Apalagi Wakil Presiden Gibran juga sempat berkampanye dengan membagi-bagikan susu gratis sebagai simbol dari program kampanye makan gratis yang sekarang berubah menjadi program makan bergizi gratis. Harusnya nyambung dengan program yang direalisasikan saat ini," katanya.

Rio berharap, makanan yang dibagikan benar-benar bersandar dengan gizi yang dibutuhkan siswa. Makanan tersebut pun bukan hanya bergizi tapi bisa dinikmati dan layak disantap.

"Supaya tidak terjadi kasus keracunan seperti yang terjadi pada uji coba makan gratis di beberapa daerah di Indonesia. Karena kita tidak menginginkan timbul kasus baru dalam kebijakan yang diambil," ujarnya.

PDIP berjanji untuk mengawal program tersebut. Dia ingin setiap anggaran yang dikeluarkan bisa dimanfaatkan.

"Kami akan kawal terus program ini. Karena setiap sen yang dikeluarkan oleh rakyat itu sangat berharga," katanya.

Susu 2 Kali sepekan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), tak menyediakan susu di menu makan bergizi. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan pemberian susu dilakukan dua kali dalam sepekan.

"Akan disampaikan kurang lebih seminggu adalah 2 kali susu itu. Dan memang tidak harus susu, nanti ada variasi lainnya," kata Teguh kepada wartawan di SMPN 61, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025).

Selain itu, beberapa daerah juga akan menyesuaikan makanan yang akan diberikan kepada siswa. Seperti contohnya di Papua, tak memakai nasi melainkan sagu.

Meski begitu, Teguh tetap berharap kualitas dan gizi dari makanan tersebut tetap terjaga untuk siswa.

"Variasi menu ini akan selalu berganti dan nanti kami harapkan dari sisi pengawasan kualitasnya juga akan tetap terjaga dan dari pemprov kita mendukung dari aspek sosialisasi, edukasi dan juga dari penunjukan lokasi sekolah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal melepaskan banyak insentif untuk pengurusan properti masyarakat, salah satunya pemerintah akan membuat pajak untuk pembelian rumah menjadi 0%.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan dengan menetapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bakal menjadi 0% untuk mendorong pembelian properti oleh masyarakat. Mengingat, BPHTB dibayarkan sebesar 5% dari nilai objek pajak.

Maruarar menekankan bahwa saat ini telah ada surat keputusan bersama (SKB) antara 3 Menteri yang dibuat untuk melandasi kebijakan tersebut, yakni bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Kami sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami (Menteri PKP), itu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5% dan itu sangat membantu rakyat," tuturnya

Tak hanya itu, kata Maruarar pemerintah juga memberikan insentif untuk pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah dengan maksimal harga Rp2 miliar sehingga pajak yang diterapkan menjadi 0%.

Belum lagi, kata Maruarar insentif untuk pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Nantinya, dia melanjutkan bahwa untuk PBG, kepengurusannya akan dipercepat menjadi hanya 10 hari dari awalnya 45 hari. Bahkan, khusus untuk Kota Tangerang pengurusan bisa dilakukan hanya 4 jam.

"PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga 0%. Dulu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," pungkas Maruarar.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan bahwa telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto agar skema iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus dibayarkan oleh masyarakat secara sukarela.

Menurutnya, kebijakan Tapera tak boleh membuat gaji pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3% atau dengan unsur paksaan.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi [ke Presiden Prabowo]. Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa selain melaporkan, pemerintah juga bakal mengupayakan perubahan aturan sembari menunggu hasil gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi soal aturan Tapera.

Menurutnya, pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," tandas Maruarar.

Untuk diketahui, terdapat dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung. Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Sementara itu, Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2016 yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan ada sejumlah Satgas PDI Perjuangan (PDIP) yang berjaga di rumah pribadi tersangka Hasto Kristiyanto saat penyidik melakukan penggeledahan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menyebut Satgas PDIP tersebut melakukan penjagaan agar tidak terjadi kerusuhan pada saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman pribadi tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Jadi mereka ini pihak yang taat hukum dan membantu proses penggeledahan agar tidak terjadi rusuh. Jadi mereka tidak ada aktivitas yang mengganggu penggeledahan ya," tutur Tessa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (7/1/2024).

Kendati demikian, Tessa mengingatkan agar semua Satgas PDIP yang berjaga di rumah pribadi tersangka Hasto Kristiyanto tidak mengganggu proses penggeledahan tim penyidik KPK.

Pasalnya, menurut Tessa, jika menggangu proses penggeledahan, maka KPK tidak akan segan mengenakan Pasal 21 kepada Satgas PDIP tersebut.

"Jadi siapa pun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang bisa berpotensi menghalang-halangi proses penggeledahan karena bila ada upaya menghalangi, bisa kita kenakan Pasal 21," katanya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, program 3 juta rumah yang digagas Prabowo Subianto diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema pembiayaan program ini sudah berjalan, bahkan menyasar masyarakat yang tidak punya gaji tetap.

Menurut Ara, panggilan akrab Maruarar, pemerintah telah memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan seperti penjual bakso, penjual sayur, dan sebagainya. 

Pemerintah telah menyiapkan skema agar kelompok masyarakat tersebut dapat memiliki rumah.

"Itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," paparnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Menurut Ara, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap hal ini. Artinya, keadilan harus dijalankan bukan hanya kepada masyarakat yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, melainkan juga bergerak di sektor informal.

"Saya sudah hadir dan memberikan langsung kepada tukang sayur, kepada tukang bakso, yang tidak punya gaji karena bukan pegawai. Bukan pegawai negeri dan pegawai swasta, tapi bisa sudah mulai diberikan," tegasnya. 

Presiden Prabowo, lanjut Ara, meminta agar program 3 juta rumah dapat semakin menyasar masyarakat yang bergerak di sektor informal atau tidak punya gaji tetap. Ara pun menegaskan pihaknya siap menjalankan arahan kepala negara itu.

Disamping itu, program ini diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yakni sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Untuk mewujudkam program 3 juta rumah, Ara ini mengatakan, akan memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara dengan cara yang legal.

Lahan-lahan yang disita negara tersebut di antaranya berasal dari lahan hasil tindak pidana korupsi yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga lahan yang disita dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kami akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tutur Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan skema pembangunan perumahan rakyat melalui tanah sitaan hasil korupsi.

Menurutnya, lahan-lahan sitaan dari berbagai kasus hukum termasuk lahan sitaan Kejaksaan Agung itu bakal menyasar untuk masyarakat yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau dengan gaji di bawah Rp8 juta per bulan.

"Arahannya [Presiden Prabowo] sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa lahan sitaan ini nantinya akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, setelah melalui pencatatan aset tetap tersebut akan dipindahkan ke Bank Tanah, sehingga instansinya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa Kementeriannya saat ini sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

"Lahan-lahan itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah. Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tuturnya

Maruarar memastikan bahwa lahan sitaan itu diharapkan oleh Prabowo agar bisa tetap dimiliki negara. Namun, peruntukannya bisa digunakan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap berada di lingkungan negara. Namun, nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat. Kami akan menidaklanjuti dengan Menteri ATR," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kementeriannya juga akan menyiapkan skema khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan namun tak tetap.

"Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah dan juga untuk masyarakat yang tak bergaji tapi punya penghasilan," pungkas Maruarar.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sudah membangun 40.000 rumah sejak Oktober 2024. Hal tersebut ia disampaikan usai mengikuti Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Hadir pula dalam rapat terbatas tersebut, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober (2024),” ujar Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Selasa (7/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu memastikan unit rumah yang dibangun untuk rakyat jumlahnya akan terus bertambah. Sebab, ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo.

Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara secara legal. Lahan-lahan yang dimaksud misalnya berasal dari lahan hasil tindak pidana korupsi yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga lahan yang disita dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kami akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tutur Ara.

Menteri Ara menambahkan, pembangunan rumah dari lahan sitaan negara tersebut diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni dengan pendapatan sampai dengan Rp 8 juta.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan skema atau supervisi mengenai pembiayaan agar masyarakat yang tak punya gaji tetap seperti tukang bakso dan penjual sayur—pekerja informal—dapat memiliki rumah.

“Itu menjadi perhatian bapak presiden, artinya keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau,” papar Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersifat sukarela.

Usulan ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Memang saya sudah undang (pihak) Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi, memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar Maruarar usai pertemuan.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menekankan pentingnya Tapera untuk membangun kepercayaan publik.

Ia meminta agar Tapera dapat menunjukkan kredibilitas dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

"Saya melihat dalam 2 bulan perkembangan ini, objektif, karena saya terus terang keras sekali untuk mengecek ini, saya melihat sudah ada usaha-usaha bagaimana mereka bermanfaat bagi anggotanya yang membayar iuran itu," ujar dia.

Sebagai contoh, Ara menyebut sekitar 30.000 hingga 35.000 orang telah merasakan manfaat dari tabungan tersebut.

"Artinya manfaatnya sudah dilihat. Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menerbitkan aturan terkait iuran Tapera untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja, di mana 0,5 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja.

Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri, besaran iuran yang harus dibayarkan disesuaikan dengan penghasilan yang dilaporkan, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 5a PP Nomor 21 Tahun 2024.

Ketentuan mengenai besaran potongan Tapera bagi peserta pekerja sebenarnya sudah diatur dan tidak berubah dari PP Nomor 25 Tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar lahan-lahan yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan-lahan tersebut mencakup lahan sitaan terkait kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, serta lahan yang disita dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain itu, lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang juga akan dimanfaatkan.

Prabowo menekankan bahwa pemanfaatan lahan-lahan tersebut harus melalui proses legal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Kemudian juga dari (lahan) yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ungkap Maruarar.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan bahwa rumah yang dibangun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu mereka yang berpenghasilan sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Pihaknya juga akan memberikan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan tetapi memiliki kegiatan usaha, seperti penjual bakso dan penjual sayur.

"Kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," ujar dia.

Ara menambahkan bahwa permasalahan ini menjadi salah satu perhatian utama Prabowo.

Kepala Negara menginginkan agar keadilan dapat dijalankan tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan bulanan, tetapi juga bagi mereka yang tidak memiliki gaji tetap dan yang bergerak di sektor informal.

"Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," tutup Ara.