JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan untuk siswa di berbagai sekolah di Indonesia, termasuk Jakarta pada Senin (6/1/2025), dianggap masih membutuhkan perbaikan.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai, program ini memiliki tujuan mulia, tetapi pelaksanaannya membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama dalam tata kelola dan penjadwalannya.

“Harus ada evaluasi tentang tata kelolaannya. Jadi mulai dievaluasi tentang penjadwalannya, harus cari solusinya,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Trubus menyarankan agar pelaksanaan MBG melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan makanan.

Ia menilai bahwa penggunaan jasa katering dalam program ini dapat mengurangi penerimaan anak terhadap menu yang disediakan.

“Kalau perlu, yang masak itu adalah orang-orang sekitar sekolah itu, biar tahu seleranya,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperhatikan aspek selera, penampilan, dan kualitas makanan dalam program yang disajikan untuk anak-anak pelajar tersebut.

“Kan makanan itu ada selera, penampilan, ada kualitas. Kalau anak-anak enggak selera karena makanannya kualitasnya buruk atau bau, itu kan harus ada solusinya,” ucap Trubus.

Trubus mengusulkan agar pihak sekolah, seperti pengelola kantin, ibu-ibu PKK, atau posyandu, dilibatkan dalam penyediaan makanan.

Menurut Trubus, keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya meningkatkan kualitas makanan, tetapi juga menciptakan partisipasi aktif.

“Jadi ada kantin-kantin di sekolah, ibu-ibu PKK, ibu posyandu supaya ada partisipasi baru. Tinggal nanti kepala MBG tinggal mengawasi dan mengecek kepastian gizinya,” ucap Trubus.

Pernilaian Trubus mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis itu tak lepas dari penyataan Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani (49) yang menilai jam MBG sangat berdekatan dengan waktu sarapan anak-anak.

"Pelaksanaannya terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak. Mereka masuk pukul 07.00 WIB dan memulai kegiatan belajar. Sekitar pukul 08.00 WIB sudah ada program MBG, sedangkan waktu istirahat kelas kecil pukul 09.00 WIB," jelas Yuliani, Selasa (7/1/2025).

Ia mencatat, beberapa siswa, terutama kelas kecil, sulit menghabiskan makanannya karena mereka sudah sarapan atau minum susu di rumah.

"Kami tetap mengimbau orang tua untuk membawakan bekal, supaya anak-anak punya cadangan makanan jika menu MBG tidak sesuai dengan selera mereka," kata Yuliani.

JAKARTA, investor.id - Menurut World Health Organization External, ada 13 juta kematian disetiap tahunnya dan hampir seperempat dari semua penyakit disebabkan oleh lingkungan.

Selain itu 33% penyakit tersebut terjadi pada anak dibawah usia lima tahun. Masalah kesehatan yang ditimbulkan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), penyakit kardiovaskular serta stroke kondisinya dapat diperburuk oleh lingkungan yang tidak sehat.

Untuk itu, konsep green living sangat penting bagi keberlangsungan hidup, tidak hanya untuk manusia namun juga bagi alam. Manfaat konsep ini bagi alam, dapat menjaga kelestarian serta keseimbangan yang tentunya juga dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia.

Konsep perumahan green living mendukung keberlanjutan lingkungan, dengan fokus pada efisiensi energi, penggunaan bahan berkelanjutan, hingga dilengkapi fasilitas ramah lingkungan.

Untuk mendukung konsep hunian green living, Perumnas melalui pengembangan kawasan perumahan terjangkau yang mengusung konsep green living  guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya. Konsep itu dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung.

Pengembangan perumahan ini juga merupakan bentuk komitmen mendukung program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek, Minggu (29/12/24).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas.

Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Program ini akan meningkatkan akses pembiayaan perumahan dan mengurangi backlog kepemilikan rumah.

“Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum atau PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi  dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini,” ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP. 

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

"Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat," pungkasnya 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wa Ode Herlina, meminta pemerintah untuk melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Keterlibatan UMKM dapat mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis, sekaligus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.

“Tapi kalau bisa harapannya, kan ada rumah kayak ngurusin masakannya, seperti mengolah bahan baku. Sama yang mengerjainya itu, kalau bisa memang melibatkan UMKM yang ada di sekitar sekolah,” kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2024).

Dinas terkait perlu menjembatani kolaborasi antara pemerintah dan UMKM Dalam program makan bergizi gratis di Jakarta.

“Dinas terkait bisa ikut di situ, menjembatani supaya yang UMKM terdata, siapa-siapa saja agar digabung di situ, kolaborasinya baik,” kata dia.

Wa Ode juga menilai pelaksanaan makan bergizi gratis yang dimulai, Senin (6/1/2025) sudah berjalan cukup baik. Namun, membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya.

“Sudah cukup baik. Saya minta supaya konsisten aja, terus tepat waktu, terus dijaga betul rasa, jangan sampai ada yang basi atau apa, karena kan dikerjainnya, kesian tuh yang ngerjainnya jam 02-00- 03.00 WIB sudah mulai cateringnya, jadi memang mereka juga harus dijaga betul soal kebersihan,” ungkap dia.

Ke depannya, Wa Ode juga meminta menu yang disajikan lebih bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.

“Mungkin sama menunya lebih variatif aja. Menunya lebih variatif, pokoknya disesuaikan sama anak-anak lah,” kata Wa Ode.

Diketahui, program makan bergizi gratis resmi dimulai, Senin (6/1/2025), di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program makan bergizi gratis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Untuk mendistribusikkan makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPBG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi saat meninjau pelaksanaan MBG di SMP 61 Jakarta, Senin.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah kini menawarkan peluang bagi pelaku usaha catering untuk bergabung sebagai mitra.

Salah satu persyaratan utama adalah memiliki sertifikasi keamanan pangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tashya Megananda Yukki, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), menegaskan bahwa pelaku usaha catering yang terlibat dalam program ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Saat ini, mitra catering yang dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis adalah mereka yang telah lolos seleksi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan, yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah," kata Tashya saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (7/1/2025).

Meski program ini baru dimulai, Tashya menambahkan bahwa tidak semua pelaku usaha catering di Indonesia telah terlibat.

Ia berharap akan ada kolaborasi lebih luas dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperluas partisipasi pelaku usaha catering dalam program ini.

"Kami sangat terbuka untuk melibatkan lebih banyak pelaku usaha catering, terutama anggota APJI yang memenuhi kriteria yang ada," ujarnya.

Ia juga berharap kolaborasi yang lebih luas akan meningkatkan keberlanjutan program dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Kolaborasi yang lebih luas diharapkan juga dapat membantu memberdayakan pelaku usaha catering untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Tashya mengakui bahwa pada hari pertama pelaksanaan program, semuanya berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan yang masih wajar mengingat program ini baru dimulai.

"Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan di hari-hari berikutnya berjalan lebih lancar dan optimal," tambahnya.

Program ini melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendistribusikan makanan bergizi gratis, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Oleh karena itu, pelaku usaha catering yang berminat menjadi mitra program ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan produksi pangan dalam negeri.

Syarat Utama Menjadi Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Untuk dapat bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon mitra catering, antara lain:

Usaha di Bidang Penyediaan Makanan Bergizi

Calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, yang bisa berupa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Penggunaan Bahan Pangan Lokal

Calon mitra wajib menggunakan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan. Ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan petani lokal serta meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Dokumen Resmi

• Calon mitra harus memiliki dokumen resmi yang mencakup:
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Nomor Induk Berusaha (NIB)

Selain itu, pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra catering untuk menyuplai makanan bergizi setiap hari.

"Ini adalah program besar yang membutuhkan 30.000 mitra. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 13.000 mitra yang terlibat dalam distribusi makanan bergizi ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dalam rapat dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Syarat Lain untuk Menjadi Mitra

Selain tiga syarat utama di atas, calon mitra juga harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

Status Hukum yang Sah
Usaha harus memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga yang terpercaya.

Komitmen terhadap Kontribusi Berkelanjutan
Usaha harus berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis.

Visi dan Misi yang Sejalan dengan BGN
Calon mitra harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu menciptakan masyarakat yang sehat melalui pemenuhan gizi yang optimal.

Informasi Operasional dan Penerima Manfaat
Calon mitra juga diminta untuk memberikan informasi rinci terkait area operasional dan komunitas yang akan menerima manfaat program, seperti sekolah, panti sosial, atau tempat lain yang membutuhkan pasokan makanan bergizi.

Cara Daftar Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Pendaftaran sebagai mitra catering program Makan Bergizi Gratis bisa dilakukan secara online melalui laman resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran yang perlu dilakukan:
Akses Laman Resmi Kunjungi laman resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id.

• Buat Akun Baru Masukkan data seperti nama mitra, alamat email, nomor telepon, tipe instansi, dan kata sandi untuk membuat akun baru.
• Login dengan Akun Terdaftar Setelah membuat akun, login dengan menggunakan informasi yang telah didaftarkan.
• Isi Formulir Pendaftaran Lengkapi formulir pendaftaran sesuai dengan bidang kerjasama yang diinginkan.
• Unggah Dokumen Pendukung Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama.
• Kirim Pendaftaran Klik tombol Kirim untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

Setelah pendaftaran diajukan, tim program Makan Bergizi Gratis akan memproses pengajuan dan mitra akan menerima pemberitahuan melalui email apabila pendaftaran berhasil.

Pengajuan Titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Setelah diterima sebagai mitra, Anda dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi untuk mendukung distribusi program.

Berikut adalah langkah-langkah pengajuan titik:

• Login ke Akun Mitra Masuk ke akun mitra melalui laman https://mitra.bgn.go.id.
• Masuk ke Menu Pengajuan Titik Pilih menu "Pengajuan Titik" dan klik tombol "Buat" untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Tandai Lokasi pada Peta Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta yang tersedia, lalu klik "Simpan dan Lanjutkan".
• Lengkapi Data Informasi Bangunan Isi semua informasi terkait lokasi bangunan yang digunakan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Ceklis Kesiapan Pastikan semua ketentuan yang diperlukan sudah terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan.
• Unggah Dokumen yang Diperlukan Unggah dokumen yang diminta, seperti izin lokasi atau foto bangunan.
• Klik "Ajukan" Setelah semua data terisi dan dokumen terunggah, klik tombol "Ajukan" untuk mengirimkan pengajuan.

Tim program Makan Bergizi Gratis akan memverifikasi pengajuan Anda dan menghubungi mitra apabila proses pengajuan sudah selesai.

Pendaftaran sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya apapun, jadi peluang ini terbuka untuk siapa saja yang memenuhi kriteria dan siap berkontribusi dalam menyukseskan program ini.

Sumber: Kompas.com (Wahyu Adityo Prodjo, Mela Arnan)

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah kini menawarkan peluang bagi pelaku usaha catering untuk bergabung sebagai mitra.

Salah satu persyaratan utama adalah memiliki sertifikasi keamanan pangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tashya Megananda Yukki, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), menegaskan bahwa pelaku usaha catering yang terlibat dalam program ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Saat ini, mitra catering yang dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis adalah mereka yang telah lolos seleksi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan, yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah," kata Tashya saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (7/1/2025).

Meski program ini baru dimulai, Tashya menambahkan bahwa tidak semua pelaku usaha catering di Indonesia telah terlibat.

Ia berharap akan ada kolaborasi lebih luas dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperluas partisipasi pelaku usaha catering dalam program ini.

"Kami sangat terbuka untuk melibatkan lebih banyak pelaku usaha catering, terutama anggota APJI yang memenuhi kriteria yang ada," ujarnya.

Ia juga berharap kolaborasi yang lebih luas akan meningkatkan keberlanjutan program dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Kolaborasi yang lebih luas diharapkan juga dapat membantu memberdayakan pelaku usaha catering untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Tashya mengakui bahwa pada hari pertama pelaksanaan program, semuanya berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan yang masih wajar mengingat program ini baru dimulai.

"Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan di hari-hari berikutnya berjalan lebih lancar dan optimal," tambahnya.

Program ini melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendistribusikan makanan bergizi gratis, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Oleh karena itu, pelaku usaha catering yang berminat menjadi mitra program ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan produksi pangan dalam negeri.

Syarat Utama Menjadi Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Untuk dapat bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon mitra catering, antara lain:

Usaha di Bidang Penyediaan Makanan Bergizi

Calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, yang bisa berupa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat empat daerah di Jawa Barat yang belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Banjar.

Meski demikian, Bey memastikan bahwa program yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Jawa Barat.

"MBG itu sebanyak 23 kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan dan terdapat 54 SPPG. Ini masih berjalan, jadi memang masih penyesuaian," ungkap Bey dalam keterangan resminya pada Rabu (8/1/2025).

Bey juga menyatakan optimisme bahwa kendala dalam pelaksanaan program MBG bersifat sementara, dan berharap seluruh daerah di Jawa Barat dapat mengimplementasikannya di masa mendatang.

Terkait pendanaan, hingga saat ini, sumber dana program ini berasal dari Badan Gizi Nasional.

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program ini.

"Anggaran masih dari Badan Gizi Nasional. Ini masalah karena bertahap saja, tapi pasti juga akan sampai," tuturnya.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jawa Barat menargetkan untuk memiliki 727 Satuan Pangan Pemberdayaan Gizi (SPPG) hingga tahun 2025.

Program MBG menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam memantau dan mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil.

"Khususnya dalam memantau dan mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil," pungkas Bey.

Banyak orang mempertanyakan menu dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak Senin (6/1) lalu. Padahal, sejatinya tak cuma menu yang diperhatikan, tapi juga menyoal kebersihan dan sanitasi tempat makanan dibuat yang tak kalah penting.

Banyak orang luput memperlihatkan aspek lain dalam pelaksanaan program MBG. Menu makanan jadi satu-satunya yang selalu jadi sorotan.

Dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata mengatakan, menu bergizi yang dirancang dengan baik memang penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Namun, makanan hanya akan memberi manfaat optimal jika disiapkan dalam kondisi yang bersih dan higienis.

Menurutnya, kebersihan dan kesegaran makanan harus menjadi prioritas utama dalam program ini.Apalagi, kasus keracunan massal sering terjadi di Indonesia.

"Masalah yang sangat penting sebenarnya adalah kebersihan dan kesegaran makanan. Jangan sampai ada kasus keracunan makanan massal gara-gara MBG," kata Johanes saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Jika aspek kebersihan diabaikan, risiko seperti keracunan massal bisa muncul dan berbahaya untuk para penerima manfaat.

Keracunan, kata Johannes, dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari pengolahan makanan yang kurang higienis, penggunaan bahan makanan yang kurang segar, hingga pengemasan dan distribusi yang tidak sesuai standar.

Menurut Johanes, diperlukan beberapa langkah untuk memastikan kebersihan dan keamanan makanan dalam program MBG.

Semua makanan harus disiapkan dalam dapur yang memenuhi standar sanitasi. Peralatan dapur harus dibersihkan secara berkala. Petugas pengolah makanan juga perlu menggunakan perlengkapan yang higienis, seperti sarung tangan, masker, dan celemek bersih.

Bahan makanan yang digunakan, mulai dari sayur, daging, hingga buah, harus segar dan bebas dari kontaminasi. Pemeriksaan bahan makanan sebelum dimasak dapat mengurangi risiko makanan tercemar.

Makanan yang sudah dimasak harus disimpan dalam suhu yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan bakteri.

Selama proses distribusi, makanan harus dikemas dengan rapi dan bersih untuk menjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan penerima.

Semua petugas yang terlibat dalam program MBG harus mendapatkan pelatihan mengenai pentingnya kebersihan dan cara menjaga sanitasi makanan. Dengan edukasi yang memadai, potensi risiko keracunan makanan dapat dieliminasi.

"Ketika aspek kebersihan dan sanitasi diprioritaskan, makanan yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima, tetapi juga melindungi mereka dari risiko terpapar penyakit," kata dia.

Bisnis.com. JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menuturkan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan program prioritas yang banyak dilakukan di negara maju.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menilai program MBG juga dapat membuka partisipasi masyarakat, di samping untuk menurunkan angka stunting di Tanah Air. Maka dari itu, program MBG harus menjadi program semua pihak.

“Karena banyak negara maju yang sebenarnya menempatkan program makan bergizi ini menjadi program prioritas negara-negara tersebut,” kata Ferry dalam acara Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Selain untuk menurunkan angka stunting atau malnutrisi, sambungnya, pemberian program makan bergizi atau makan siang gratis ini diharapkan juga bisa membuka partisipasi ekonomi rakyat seluas-luasnya termasuk koperasi.

Ferry mengatakan bahwa koperasi bisa ikut berpartisipasi dalam program MBG, baik sebagai penyalur bahan baku, penyalur bahan-bahan olahan, serta menjadi dapur atau unit pelayanan.

“Harapannya program makan bergizi ini menjadi program unggulan yang bukan hanya ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menurut pendapat kami ini harusnya menjadi gerakan kita semuanya,” tuturnya.

Kendati demikian, Ferry mengakui program MBG yang baru ini juga bisa mengalami trial and error. Meski begitu, dia berharap implementasi program MBG secara berlanjut akan semakin sempurna.

“Dan insyaallah harapannya Presiden [Prabowo Subianto], anak-anak Indonesia kemudian hari akan menjadi anak-anak yang nutrisinya cukup dan mereka akan menjadi tidak stunting lagi,” tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wamenkop Ferry juga menekankan bahwa bahan baku untuk menyajikan program MBG berasal dari dalam negeri alias lokal, mulai dari koperasi sayur, peternakan ayam, ayam petelur, maupun peternakan ayam potong.

Berdasarkan catatan Kemenkop, koperasi yang paling siap memasok bahan baku program MBG adalah koperasi pondok pesantren. “Karena mereka memang biasa melayani kebutuhan makanan untuk ribuan siswa atau santri,” jelasnya.

Namun, Ferry menyampaikan bahwa sebanyak 1.331 koperasi ikut memasok bahan-bahan untuk penyelenggaraan program MBG. Di samping itu, juga ada koperasi yang kini sudah mulai mempersiapkan dapur MBG.

KOMPAS.com - Puluhan orang merasa telah menjadi korban dugaan penipuan perumahan subsidi di kawasan Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebab, mereka tak kunjung mendapat kepastian kepemilikan rumah di proyek perumahan berinisial GRA. Bahkan, terdapat unit hunian yang dijanjikan tak kunjung dibangun oleh developer.

Para korban melalui Penasihat Hukumnya, Sultan Akbar Pahlevi mengatakan, sudah banyak warga yang menjadi korban penipuan yang dilakukan pihak developer melalui pria berinisial CN.

"Saat ini, sudah ada 38 korban yang datang melaporkan kasus ini, dan kami masih membuka posko untuk siapa saja yang merasa menjadi korban," ujar Sultan Akbar kepada TribunKaltim di pusat kuliner Grand City Balikpapan, Senin (6/1/2025).

Kronologi dan permasalahan

Ia menjelaskan, mulanya sejumlah korban sedang mencari rumah subsidi. Kemudian diperkenalkan pada proyek perumahan GRA.

Dalam prosesnya, pihak developer melalui CN, yang bekerja sama dengan perusahaan berinisial PT PIE, menawarkan pembelian rumah melalui program KPR subsidi.

Meskipun korban memiliki penghasilan yang melebihi batas sebagai penerima rumah subsidi, pihak developer tetap memberikan tawaran tersebut, dengan jaminan bahwa rumah bisa dibeli dengan maksimal KPR sebesar Rp 12 juta.

Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan.

"Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ucap Sultan Akbar.

Bahkan, beberapa korban yang sudah melakukan akad kredit dan membayar cicilan merasa sangat dirugikan karena rumah yang dibeli tidak dapat dihuni.

Fasilitas umum di perumahan tersebut juga tidak memadai, dan beberapa rumah terendam banjir saat hujan.

Selain itu, terdapat pula korban yang telah membayar UTJ, enam bulan kemudian menyadari bahwa rumah yang dibeli tidak kunjung dibangun. Padahal mereka dijanjikan oleh developer bahwa pembangunan rumah dalam waktu enam bulan.

"Setelah tiga tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pembangunan rumah sama sekali," tandasnya.

Terdapat pula permasalahan lain, di mana salah satu korban mengetahui bahwa blok rumah yang telah dipilih untuk akad kredit ternyata sudah diakadkan kepada orang lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mulanya pihak developer memberikan janji untuk memindahkan korban ke blok lain, namun pada akhirnya blok yang dijanjikan tersebut juga dijual lagi kepada orang lain tanpa konfirmasi lebih lanjut.

Keinginan refund tak terealisasi

Para korban yang merasa dirugikan mencoba meminta pengembalian uang (refund), namun pihak developer tidak memberikan respons.

Korban yang ingin mengajukan refund juga tidak mendapatkan solusi. Meskipun sudah berkali-kali mendatangi kantor developer, mereka hanya diberikan janji-janji.

Istri dari CN yang turut terlibat dalam kasus ini juga menjanjikan pengembalian uang korban setelah akad kredit yang dilakukan pada November. Namun sampai saat ini, uang tersebut tak kunjung dikembalikan.

Pelaku diduga mantan caleg

Sultan Akbar menduga, modus utama dari oknum developer tersebut adalah untuk meraup keuntungan dari segala biaya yang dibayarkan oleh para korban.

Skema penipuan ini, kemungkinan besar juga berhubungan dengan penggelapan dana.

Apalagi setelah CN, yang diduga sebagai pelaku utama, mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) dari salah satu partai dengan identitas warna biru muda dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2023.

Untuk itu, Sultan Akbar berencana membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana ke aparat yang berwenang.

"Kami juga akan membawa kasus ini ke ranah perdata atau kepailitan untuk memulihkan hak-hak para korban," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul "Mantan Caleg Diduga jadi Dalang Penipuan Perumahan Subsidi di Balikpapan, Puluhan Warga jadi Korban"

Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Budi Susilo

Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Anggaran menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Kota Palembang TK-SD sebesar Rp 6.000 dan SMP Rp 10.000. Penyedia program MBG dari Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, M Dicky Alghaffar, mengaku harga tersebut sudah mencukupi untuk makanannya saja.

"Rp 6 ribu dan Rp 10 ribu sudah mencukupi untuk kebutuhan lauk-pauk dan sayur-mayurnya. Sementara untuk biaya operasionalnya Rp 5.000," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya untuk menu TK, SD, dan SMP di 5 sekolah di kawasan Ilir Barat (IB) I Palembang sama semua. Yang membedakan hanya gramasinya. Untuk angka kecukupan gizi harus mengikuti aturan pusat yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

"Angka kecukupan gizinya sesuai pedoman dari pusat. Untuk menu dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masing - masing," katanya.

Menu ditentukan SPPG atau penyedia katering. Kemudian SPPG akan mengajukan menu-menu tersebut ke BGN. Anggaran menu yang akan disediakan yakni TK-SD Rp 6.000 dan SMP Rp 10.000. Angka ini hanya untuk makanannya saja, belum termasuk biaya operasional atau campuran lainnya.

"Daftar menu untuk satu minggu ke depan sudah ada dan setiap hari menunya berbeda. Saat ini di IB I masih 5 sekolah tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Adrianus Amri mengatakan harga porsi Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk Kota Palembang yakni Rp 6.000 per porsi untuk TK-SD dan Rp 10.000 per porsi untuk SMP.

Menurut Amri, para siswa akan mendapatkan porsi menu sesuai pembagian dan ketentuan yang sudah ditetapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui sistem catering di kawasan Way Hitam, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.

"Untuk dapur umum penyedianya langsung dari Badan Gizi Nasional yang menentukan dapur. Untuk dapur umum saat ini ada di Way Hitam, Kecamatan IB I. Untuk pekan depan dapur umumnya Sukarami dan Kalidoni," ujarnya.

Amri menegaskan, mulai dari anggaran hingga penyedia katering ditentukan BGN. Pemda tingkat kabupaten/kota tidak menentukannya langsung.

"Untuk dananya sendiri murni APBN, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dari APBD atau BOS (bantuan operasional sekolah)," tuturnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!