KOMPAS.com - Program makan siang gratis untuk anak sekolah serentak dilakukan di Indonesia, mulai Senin (6/1/2025).

Namun tidak semua Satu Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap melakukan serentak, beberapa di antaranya Jember dan Bondowoso.

Padahal Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan pelaksanaan program prioritas ini pada Senin di seluruh sekolah se-Indonesia.

Lantas kenapa dapur sehat di Jember belum siap beroperasi.

SPPG di Markas Koramil 0824/01 Patrang, Jember tidak terlihat ada aktivitas pendistribusian makanan apapun untuk anak sekolah.

Hanya ada beberapa prajurit terlihat mondar-mandir di dapur sehat seluas 20x20 meter persegi.

Mereka terlihat mengotak atik beberapa kelengkapan material dapur. Komandan Kodim atau Dandim 0824 jember, Letkol Arm Indra Andriansyah menjelaskan mengenai dapur yang belum siap.

Dilansir Tribun Jatim.com, berdasarkan keterangan kepala dapur sehat, sejumlah fasilitas pengunjung program makan bergizi gratis bagi siswa belum siap dioperasionalkan.

“Permintaan BGN (Badan Gizi Nasional) tidak perlu dipaksakan, kalau memang belum siap,” terangnya.

“Karena terdapat beberapa hal teknik yang tidak bisa kami sampaikan,” ujarnya.

Menurutnya, Dapur Sehat untuk melaksanakan program nasional Prabowo Subianto masih satu titik di Jember.

Hal tersebut menjadi percontohan pelaksanaan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

“Baru satu Dapur Sehat, kami tinggal mengoperasionalkan. Insyaallah tanggal 13 Januari sudah mulai beroperasi,” terangnya.

Indra menjelaskan, satu Dapur Sehat tersebut memiliki kapasitas yang hanya mampu menampung sebanyak 3.000 porsi makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

Sementar berdasarkan kajian, perlu ada 150 Dapur Sehat untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis untuk seluruh siswa sekolah.

‘Dan itu bervariasi jumlahnya di setiap kecamatan, disesuaikan dengan jumlah siswa di masing-masing kecamatan,” jelas Indra.

Lebih lanjut Indra mengatakan, setiap Dapur Sehat terdapat 50 personel, mulai kepala dapur hingga tenaga angkut untuk menghitung belanja makanan.

“Setiap tenaga penyiapan bahan makanan, tenaga masak, tenaga pemorsian, pengemasan, pendistribusian hingga tenaga pencuci alat makan,” terangnya.

Sesuai petunjuk BGN, harga makanan bergizi gratis per porsi senilai Rp 10.000. “Dengan lauk komplit dan ada ahli gizi yang menakar untuk setiap siswa,” tambahnya.

Bondowoso

Hal serupa terjadi di Bondowoso, pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG untuk sekolah-sekolah di Bondowoso belum dapat dilaksanakan per Senin, 6 Januari 2025.

Penyebabnya adalah masih ada beberapa peralatan dapur di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPB) yang belum datang.

Termasuk dengan, kendaraan khusus dari BGN yang dikhususkan untuk mengangkut makanan ke sekolah-sekolah.

Hal ini disampaikan oleh Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Arh Achmad Yani. “Termasuk ada beberapa peralatan dapur yang belum komplit,” terangnya.

Menurut Achmad Yani, ada empat peralatan yang belum terpenuhi dari 98 total alat dapur, antara lain kompor dua tungku, meja, kitchen sink, Cgezt feezer yang 200 liter, maupun meja palet. Peralatan dapur tersebut sangat signifikan untuk kegiatan masak.

Achmad berharap kekurangan peralatan dapur dapat segera terpenuhi.

“Secepatnya running. Selama dapur SPPG siap. Harapannya dalam satu minggu ini kelengkapan bisa terpenuhi semua,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan untuk satu dapur pihaknya akan mendistribusikan pada 2.782 penerima manfaat MBG.

Mereka merupakan siswa dari PAUD hingga SMA, yang total berada di 13 sekolah, Kecamatan Bondowoso. Para penerima ditambah balita sebanyak 171 orang dan ibu hamil 34 orang.
“Itu di kawasan kecamatan semua,” ujarnya.

Untuk bahan makan, nantinya ada yayasan yang akan mengkondisikan supplier dan suppliyernya berasal dari Bondowoso.

“Dalam satu SPPG ini, nanti akan ada satu yayasan. Yayasan ini yang nantinya ditunjuk BGN yang sifatnya, kerja sama,” terangnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Belum Siap Sediakan Makan Siang Gratis Rp 10 Ribu, Dapur Sehat di Jember: Tidak Perlu Dipaksakan, https://jatim.tribunnews.com

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sifatnya harus menjadi sukarela dan bukan kewajiban.

Kebijakan Tapera sendiri membuat gaji para pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%. Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela.

Kini, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan agar iuran Tapera bisa menjadi sukarela. Dia juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera tidak lagi jadi tarikan wajib kepada masyarakat.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Tapera Mau Direvisi?

Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera.

Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung.

Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sejarah baru kebijakan membentuk generasi unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

"Melalui pelaksanaan MBG Presiden Prabowo membuktikan komitmen program unggulannya dalam kampanye, sekaligus membuka jalan lebar-lebar munculnya pemuda-pemudi generasi emas jelang tahun 2045," kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025)

Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini menjelaskan, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul harus diawali dengan memberikan makanan bernutrisi secara dini dan teratur bagi anak-anak Indonesia.

"Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG. Sebuah terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan," lanjutnya.

Eddy menyampaikan, sebagai Pimpinan MPR RI ia mendukung penuh pelaksanaan MBG dan akan turun langsung untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program ini.

"Saya tentu mendukung penuh dan memastikan agar Program MBG yang diluncurkan berhasil dan kelak menjangkau seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya.

Sebagai Pimpinan MPR RI, Eddy juga menghimbau agar jangan ada yang berani 'cawe-cawe' dengan mengurangi hak ataupun mutu MBG demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.

"MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekwen," ungkapnya.

"Sebagai Anggota DPR RI, saya juga akan memastikan kelancaran program MBG di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur) untuk memastikan siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," tutup Eddy.

Lihat juga Video 'Mendikdasmen soal Makan Bergizi Gratis: Bagian dari Pendidikan Karakter':

[Gambas:Video 20detik]

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan dua hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar.

Ada pula siswa yang belum lapar lantaran sudah sarapan di rumah. Alhasil, tak jarang siswa membungkus makanan yang diberikan untuk dimakan di rumah lantaran tidak habis.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Pada tahap awal, program ini rencananya menyasar 3 juta anak. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Program ini telah tersebar di 190 titik di 26 provinsi di fase awal.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat pelbagai keluhan dari para siswa penerima MBG ini karena tata kelola program MBG yang belum jelas.

Ia melihat program ini seperti belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis (Juknis) yang rigid. Sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

"Masalahnya kan itu masalah tata kelola ini, di lihat dari tata kelola ini memang persoalannya kan seperti belum ada payung hukumnya secara jelas gitu loh, peraturan teknisnya seperti apa, standar operasi prosedurnya apa, juklaknya," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Trubus juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti 'uji coba kebijakan yang diperluas'. Sebab, ia melihat perencanaan yang belum matang sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur masih terbatas.

Ia mencontohkan masih banyaknya keluhan pengantaran makanan ke sekolah yang mepet dengan jam pulang sekolah menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur pendukung program ini.

Kemudian ia menyoroti masih banyak anak-anak yang tak doyan dengan makanan yang diberikan menandakan adanya penyeragaman dalam program ini.

"Banyak makanan datangnya sudah telat ini, kan harus ada perencanaan sejak awal sebenarnya. Kemudian selera anak tak sesuai. Nah yang memasak harusnya bukan pakai catering. Harusnya yang memasak itu orang tua dari anak-anak yang ada di situ, jadi misalnya PKK gitu lah yang di sekolah itu, jadi dia memahami selera anak sekolah di situ," kata dia.

Di sisi lain, Trubus menjelaskan implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perencanaan awal sudah berjalan baik.

Ia melihat program MBG sebetulnya sebagai program yang bagus, namun belum ditemukan skema baku yang jelas. Sehingga, pelaksanaan MBG di fase awal ini pemerintah seperti berprinsip 'programnya berjalan dulu nanti diperbaiki'.

Trubus juga menyarankan prioritas awal dari program MBG di fase awal sebaiknya dijalankan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T. Bagi Trubus, Anak-anak di kawasan ini lebih membutuhkan makan bergizi gratis ketimbang di daerah perkotaan mewah.

"Kebijakan ini bagus itu untuk nilai-nilai yang mungkin di 3T dulu. Atau kalau di Jakarta bisa di kampung-kampung di bantaran sungai, di bawah kolong tol itu. Kalau yang tinggal di Menteng, pondok indah itu enggak usah sekolah-sekolah yang mewah-mewah itu tidak usah," kata dia.

Peneliti Global Health Security di Pusat Lingkungan Hidup dan Kesehatan Penduduk Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman turut menyoroti pelaksanaan distribusi makanan dalam program MBG yang tidak selaras dengan kebutuhan waktu makan anak.

Baginya, waktu distribusi makanan kepada anak-anak sekolah menjadi penting karena untuk memastikan program ini optimal. Ia kemudian menyarankan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat TK atau SD dilakukan pada sebelum memulai pelajaran.

"Jadi kalau bicara saran penjadwalan dan logistik saya menyarankan prioritaskan pengantaran makanan ke sekolah TK lebih awal misalnya jam 07.30-08.00 waktu setempat. Sehingga dapat diberikan sebelum pulang," kata Dicky.

Dicky menjelaskan dalam kurun waktu tersebut agar anak-anak pada usia TK dan SD membutuhkan asupan energi untuk menjaga konsentrasi di pertengahan kegiatan belajar.

Di sisi lain, ia memberikan masukan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat SMP dan SMA idealnya diberikan saat istirahat tengah hari atau sekitar pukul 11.00-12.00.

"Ini juga untuk mendukung aktivitas belajar mereka selanjutnya. Pemberian makanan di pertengahan pelajaran ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar," kata dia.

Di sisi lain, Dicky menyarankan diterapkannya sistem kluster distribusi makanan berdasarkan jarak dan waktu operasional dari dapur. Sistem ini penting supaya pengantaran lebih efisien.

"Dan ini juga penting melibatkan pihak sekolah untuk menentukan waktu makan yang ideal supaya sesuai dengan jadwal mereka. Dan perlu juga dipastikan sekolah ini punya fasilitas yang cukup untuk menyimpan makanan," kata dia.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa meningkat ke angka Rp 420 triliun.

Zulhas menerangkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun saat ini hanya cukup untuk pengadaan sampai Juni 2025. Sebagai informasi, program MBG telah dimulai pada 6 Januari 2025.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," terang Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Melonjaknya anggaran MBG itu disebabkan karena sebagian komoditas pangan masih diimpor. Untuk itu, produksi dalam negeri perlu digenjot agar Indonesia mencapai swasembada pangan. Dengan begitu pengeluaran anggaran dapat ditekan terutama untuk impor.

"Kalau sekarang kita nggak kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, impor kita berapa tahu nggak? Malu kita ini, sudah ketinggalan jauh dari Thailand, Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Soeharto, pertanian kita dibangun, tetapi tidak prioritas," ungkap dia.

Untuk mencapai swasembada pangan, ada berbagai kebijakan yang tengah digodok pemerintah. Pertama terkait percepatan pembangunan irigasi, kedua kebijakan penyuluh daerah, ketiga pengadaan pupuk dan bibit.

"Ini pada akhrinya (untuk kebutuhan) Makan Bergizi Gratis. Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat," terangnya.

Sebagai informasi, program MBG telah resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin. Program tersebut bertahap dimulai di 26 Provinsi.

Target program ini pada tahap awal terhadap 3 juta orang pada periode Januari-Maret 2025. Adapun sasaran penerima mulai dari balita, santi, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil dan menyusui.

Simak Video: Komisi X soal Ada Laporan Foto Menu MBG Tak Boleh Disebar di Medsos

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai pemanfaatan lahan-lahan negara untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

Ia menjelaskan, lahan sitaan hasil korupsi di Kejaksaan Agung, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hak Guna Usaha (HGU) yang tak diperpanjang (tanah telantar), dan jenis lainnya, nantinya akan dimasukkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan kemudian ke Badan Bank Tanah.

Setelah itu, baru diproses lebih lanjut pemanfaatannya untuk penyediaan rumah bagi MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

"Yang pasti tadi beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap dimiliki negara tetapi bangunannya itu bisa dimiliki oleh rakyat," jelas Ara dikutip dari tayangan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Untuk itu, arahan dari Prabowo akan menjadi landasan Kementerian PKP untuk menindaklanjuti bersama Kementerian ATR/BPN terkait aspek legalitas kepemilikan lahan dalam pelaksanannya.

"Sementara itu yang kami akan jadikan pegangan. Jadi sudah ada arahan yang jelas dari beliau, kami akan menindaklanjuti dengan Menteri ATR/Kepala BPN," pungkas Menteri PKP itu.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis diimbangi dengan peningkatan pemahaman orang tua. Hal ini penting agar pemenuhan asupan gizi yang berimbang bagi setiap anggota keluarga berdampak luas bagi masyarakat.

"Selain untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman pentingnya asupan gizi yang baik bagi anggota keluarga," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Rabu (8/1/2024).

Menurut Lestari, program ini tidak semata tentang peningkatan asupan gizi bagi para peserta didik di sekolah, tetapi juga harus mampu memberi pemahaman yang lebih luas terkait asupan gizi berimbang dan sumber pangan lokal bergizi yang dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah berpendapat, edukasi kepada masyarakat terkait peningkatan asupan gizi berimbang bagi keluarga merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.

"Perbaikan gizi masyarakat dapat diwujudkan dengan upaya berkesinambungan, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, berbagai langkah mendukung sejumlah program untuk meningkatkan gizi masyarakat itu harus konsisten, sehingga perlu pemahaman yang sama dari masyarakat terkait pentingnya asupan gizi berimbang bagi setiap anak bangsa.

Rerie sangat berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi merealisasikan berbagai program untuk memperbaiki gizi masyarakat, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimulai hari ini, Senin (6/1), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Badan Gizi Nasional (BGN) menginformasikan bahwa 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG juga siap beroperasi pada Senin (6/1).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi antara lain mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Simak Video 'Komisi X soal Ada Laporan Foto Menu MBG Tak Boleh Disebar di Medsos':

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersifat sukarela. Artinya, tidak wajib bagi pekerja.

Hal ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Selain sudah menyampaikan kepada Presiden perihal usulan ini, pria yang akrab disapa Ara itu juga mengaku telah mengundang Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membahas beberapa hal.

“Ya, memang saya sudah undang BP Tapera dan saya sudah laporkan juga tadi, memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela, kan begitu,” ujarnya ditulis Rabu (8/1/2025).

“Jadi saya dorong Tapera itu harus bisa dipercaya, harus bisa bermanfaat ya, karena itu yang paling penting. Tunjukkan bahwa bisa dipercaya, kredibel, tidak ada korupsi, dan bermanfaat,” kata dia.

Sebelumnya, Ara mengaku belum ada pembahasan soal perluasan kepesertaan Tapera. Saat itu, pihaknya bakal membicarakan lebih lanjut terkait skema pembiayaan rumah bagi masyarakat tersebut.

"Belum sampai ke situ (bahas Tapera). Tapi kami sudah sampaikan apa konsep (pembiayaan) kami. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicarakan lebih lanjut," kata Ara.

Dia mencatat, penyerapan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak perlu dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan punya dampak positif, terutama memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, dari akademisi, para pengamat, pelaku, tentunya calon konsumen. Kita harus mendengarkan secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif membangun rumah ke depan," ujar dia.

Tapera merupakan uang simpanan yang disetorkan peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dana simpanan ini nantinya hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai rumah.

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional (UMR) wajib ikut program Tapera.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyatakan, inovasi bata interlock presisi mempercepat pembangunan perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Proses pembangunan dengan bata interlock presisi Semen Indonesia sangat cepat dan hasilnya sangat bagus. Selain efisien dalam pengecatan dan pengacian, produk ini halus, sehingga bisa langsung ditempati. Teknologi ini patut disebarluaskan ke seluruh pengembang," ujar Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi tidak hanya cocok untuk rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga untuk rumah komersial.

"Presisinya bagus, kualitasnya juga baik. Bata interlock presisi sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaan juga cepat, 21 hari sudah selesai. Jika tukangnya lebih cepat, bisa selesai dalam dua pekan," kata Ari Tri Priyono.

Perwakilan pengembang sekaligus CEO Asatu Corporation, Joko Santosa, menambahkan, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien dan hasil konstruksi kokoh dengan tampilan estetis.

Selain itu, udara dalam ruangan tetap sejuk siang dan malam.

“Keunggulannya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan pengerjaan. Kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada menggunakan material konvensional. Efisiensi biaya mencapai 35 persen, baik material maupun tukang. Biasanya, kami membutuhkan waktu delapan minggu untuk satu rumah, namun dengan bata interlock presisi, hanya dua minggu sudah selesai,” tutup Joko.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyatakan, inovasi bata interlock presisi mempercepat pembangunan perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Proses pembangunan dengan bata interlock presisi Semen Indonesia sangat cepat dan hasilnya sangat bagus. Selain efisien dalam pengecatan dan pengacian, produk ini halus, sehingga bisa langsung ditempati. Teknologi ini patut disebarluaskan ke seluruh pengembang," ujar Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi tidak hanya cocok untuk rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga untuk rumah komersial.

"Presisinya bagus, kualitasnya juga baik. Bata interlock presisi sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaan juga cepat, 21 hari sudah selesai. Jika tukangnya lebih cepat, bisa selesai dalam dua pekan," kata Ari Tri Priyono.

Perwakilan pengembang sekaligus CEO Asatu Corporation, Joko Santosa, menambahkan, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien dan hasil konstruksi kokoh dengan tampilan estetis.

Selain itu, udara dalam ruangan tetap sejuk siang dan malam.

“Keunggulannya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan pengerjaan. Kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada menggunakan material konvensional. Efisiensi biaya mencapai 35 persen, baik material maupun tukang. Biasanya, kami membutuhkan waktu delapan minggu untuk satu rumah, namun dengan bata interlock presisi, hanya dua minggu sudah selesai,” tutup Joko.

Program makan bergizi gratis (MBG) di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran telah diluncurkan pada Senin (6/1). Program prioritas ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Hingga hari kedua atau Selasa (7/1) tercatat, program ini belum dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebelumnya menargetkan program ini dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat mulai dari balita, pelajar hingga ibu menyusui.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

Di Jakarta, baru ada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan empat SPPG itu menyuplai makanan ke 41 sekolah. Teguh menargetkan penambahan 13 SPPG untuk beroperasi sehingga total akan 17 SPPG di Januari.

"Diharapkan pada Januari 2025 ini nanti akan ada tambahan 13 SPPG lagi. Sehingga nanti sudah bisa beroperasi 17 SPPG, dari rencana tahun 2025 sebanyak 153 SPPG," kata Teguh.

Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak ikut serta dalam peluncuran program tersebut pada Senin lantaran belum siap. DIY sebelumnya diumumkan masuk ke dalam daftar 26 provinsi pelaksana program MBG yang dimulai secara serentak hari ini di total 190 titik. 

Namun, Komandan Kodim 0732/Sleman Letkol Inf Mohammad Zainollah mengatakan MBG di Yogyakarta baru akan dilaksanakan 13 Januari mendatang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan menunsusu tak diwajibkan setiap harinya dalam program tersebut.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan mengaku sempat berbincang dengan kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di lokasi yang dikunjunginya terkait penyediaan susu. Kepala SPPG ini, lanjutnya, akan menyediakan menu susu selama sepekan sekali. Baginya, terpenting saat ini porsi makanan yang diterima dari program ini mencukupi kebutuhan gizinya.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," kata dia.

Menu dalam paket makanan berganti setiap harinya. Sebagai contoh, di SDN Slipi 15 Jakarta Barat, hari pertama paket makanan berisi nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, buncis dan jeruk.

Sementara pada hari kedua, menu yang diterima siswa adalah nasi, telur orak-arik, kacang panjang dan wortel, susu uht 115 ml serta pisang.

Kepala Chef SPPG 'Dapur Sehat Anak Bangsa' di Halim Perdanakusuma Jonie Kusuma Hadi bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program tersebut menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000" ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Dari pantauan di beberapa sekolah di Jakarta, tidak sedikit siswa-siswi yang tidak menghabiskan makanannya. Di SDN Slipi 15 misalnya, tidak sedikit makanan yang tersisa di kotak-kotak makanan, terutama adalah sayur.

Sama halnya dengan di SMP 1 Barunawati Jakarta, ada siswa yang lahap makan sayur, ada juga yang tidak karena merasa sayur yang ada di menu hambar.

"Kalau menurut aku bayamnya harus dikasih garam lagi, agak hambar," kata seorang Siswi SMP 1 Barunawati.

Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang siswa berharap ada menu ayam goreng yang disajikan di paket makanan.