JAKARTa, Investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah dinilai menjadi stimulus bagi ekonomi lokal. Artinya, ada efek positif dari anggaran MBG terhadap ekonomi. 

"Penggandaan fiskal dari program MBG tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi memberikan efek kepada kegiatan ekonomi lokal, menstimulus rantai pasokan makanan, dan mengurangi tekanan keuangan rumah tangga," kata Chief Economy Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, dikutip Kamis (24/4/2025).

Dia mengaku, MBG masih sering ditanggapi secara skeptis. Padahal, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Gizi selama masa pertumbuhan secara langsung memengaruhi kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, dan produktivitas tenaga kerja di masa depan," lanjut dia.

Terlebih, menurut dia, program ini mampu menopang rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki kecenderungan kecil untuk daya konsumsi tinggi.

Fulvian juga menampik kritik terhadap makan bergizi gratis yang dinilai menghabiskan anggaran besar-besaran. Sebab, faktanya, program tersebut merupakan keutungan produktivitas jangka panjang melalui investasi sumber daya manusia yang mumpuni sejak dini.

"Pola pikir ini mengabaikan keuntungan produktivitas jangka panjang dari investasi sumber daya manusia, terutama melalui input dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan usia dini. MBG sekadar pengeluaran biaya, tetapi modal untuk generasi pekerja yang lebih kuat dan lebih cakap," tegas dia.   

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons siswa Sekolah Dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga keracunan usai menyantap menu dari program makan bergizi gratis (MBG).

Namun Dadan mengklaim siswa tersebut belum sempat menyantap MBG. Ia mengaku siswa baru mencium bau menu hingga kemudian muntah-muntah.

"Belum (disantap), baru mencium bau, makanya makanan segera ditarik. Atas koordinasi antara petugas dan guru, makanan tidak jadi dibagikan," kata Dadan saat dihubungi, Kamis (24/4).

Ia pun memastikan makanan yang dikeluhkan di SD itu akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN. Di sisi lain, Dadan mengatakan usai peristiwa itu, pada pengiriman makanan ke sekolah lain di Bombana berjalan lancar dan aman.

Dinas Kesehatan Bombana sebelumnya menduga kejadian muntah-muntah itu karena kualitas ayam dalam menu MBG tak bagus. Pihak dinas pun sudah mengambil sampel makanan tersebut untuk diperiksa.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwis mengatakan program MBG di Kabupaten Bombana telah berjalan selama tiga hari di tiga sekolah dasar dengan jumlah makanan untuk 1.043 orang.

"Ini hari ketiga, anak-anak ada yang muntah karena busuk itu ayamnya, maka kami ambil sampelnya, besok saya kirim ke BPOM," kata Darwis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin berharap, menu makannan bergizi gratis (MBG) di pondok pesantren tidak hanya bergizi, tetapi harus aman dari keracunan.

Hal ini disampaikan Ma'ruf merespons banyaknya temuan kasus keracunan usai menyantap MBG, terakhir terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

"Kami harapkan selain bergizi, itu juga aman dari kemungkinan adanya keracunan," ucap Ma'ruf di UPT Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Ma'ruf mengingatkan, jangan sampai program yang seharusnya memberikan makan bergizi justru membahayakan untuk anak-anak.

"Jadi bagaimana dia bergizi, kedua adalah aman, jangan sampai ada keracunan," kata mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini.

Ma'ruf juga menyarankan agar hidangan MBG harus sesuai selera anak-anak agar mereka lahap menyantapnya.

"Kemudian selera juga menjadi perhatian. Kalau bergizi, aman, sehat, tetapi tidak memenuhi selera, nanti tidak dimakan," ucapnya.

Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam beberapa pekan ini terdapat tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG di banyak daerah.

Kasus terakhir ditemukan di Cianjur di mana terdapat 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare pada Senin (21/4/2025).

Dinas Kesehatan Cianjur juga menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk menangani kasus ini secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Dengan terus bertambahnya jumlah kasus, desakan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menjadi penting menggema dari para anggota DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menuturkan, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, kasus-kasus keracunan ini akan menjadi evaluasi

"Kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem (pelaksanaan MBG) ke depan," kata Dadan dalam keterangan persnya, Rabu (23/4/2025).

Sekitar 53 paket makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga basi. Dugaan penyebabnya karena pengelola salah menyimpan bahan makanan.

"Dari keterangan yang diambil, salah penyimpanan bahan, seharusnya ayam disimpan di freezer tapi ini mereka simpan di chiller pendingin yang tidak bisa beku, mungkin dari situ bahannya basi," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Wisnu mengatakan program MBG baru pertama kali dilaksanakan di Bombana. Pengelola program ini juga dinilai belum berpengalaman.

"MBG ini pada dasarnya merupakan yayasan perdana untuk menyediakan makanan ke penerima manfaat," bebernya.

Ia menuturkan jenis makanan yang diduga basi adalah ayam krispi dalam lauk paket MBG tersebut. Pengelola menyediakan sebanyak 1.026 paket untuk tiga sekolah.

"Dari total 1.026 paket MBG yang dibagikan, sekitar 53 paket yang diduga basi itu lauknya berupa ayam krispi," bebernya.

Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan penyelidikan jika di kemudian hari terdapat tindak pidana. Namun saat ini polisi belum menemukannya.

"Kalau dugaan pidana kita masih dalami dan kita belum menemukan, terus kita selidiki (pidana)," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Polisi mengungkap hasil penyelidikan terkait dugaan sejumlah siswa SD di Bombana mengalami muntah-muntah usai menyantap menu program MBG. Ditemukan sebanyak 10 siswa SD yang mengalami itu.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah," kata Wisnu kepada detikcom, Kamis (24/4).

Video: Kata Ahli Gizi soal Makan Gratis yang Isinya Mentah dan Basi

Video: Kata Ahli Gizi soal Makan Gratis yang Isinya Mentah dan Basi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dapur di pondok pesantren akan dijadikan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan bergizi gratis (MBG) bagi para santri.

"Ya betul, dapur pesantren seperti di Lamongan, di Persis, di Cirebon, di Kudu, itu dapur yang kami upgrade kualitasnya, kemudian dijadikan SPPG," kata Dadan saat ditemui awak media di UPT Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Namun, tidak semua dapur di setiap pesantren dijadikan SPPG.

Dapur di ponok pesantren besar akan menopang pendistribusian MBG ke pesantren kecil.

"Nanti ada dapur yang sentral, nanti pesantren yang sedikit (kecil) disupport dari yang sentralnya itu," ucap Dadan.

Dadan menyebutkan, MBG bagi para santri juga hanya akan dibagikan sekali sehari, yakni pada siang hari, meski santri mendapatkan tiga kali makan di pondok pesantren.

"Jadi kalau mereka makan tiga kali, maka yang siang di-handle oleh Badan Gizi Nasional, yang mengelola tetap BGN," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin berpesan agar menu MBG di pesantren tidak membuat santri keracunan.

"Kami harapkan selain bergizi, itu juga aman dari kemungkinan adanya keracunan. Kemudian selera juga menjadi perhatian," ucap Ma'ruf Amin.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini juga mengingatkan, hidangan MBG harus sesuai selera anak-anak agar mereka juga lahap ketika menyantapnya.

"Kalau bergizi, aman, sehat, tetapi tidak memenuhi selera, nanti tidak dimakan," kata Ma'ruf.

Polisi mengungkap hasil penyelidikan terkait 10 siswa Sekolah Dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang mengalami muntah-muntah usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga ada 53 paket MBG yang dalam kondisi basi.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Hadi mengatakan sebanyak 1.026 paket MBG yang dibagikan ke tiga sekolah yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Sedangkan lokasi MBG diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

"Waktu hari kejadian kemarin itu ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan ke SD 08, 33 Kasipute, dan SD 27 Doule. Yang diduga basi itu di SD 33," paparnya.

Lebih lanjut, Hadi menuturkan para siswa korban muntah-muntah itu tidak dirawat di rumah sakit ataupun puskesmas di Kecamatan Rumbia. Para siswa dengan cepat pulih usai mengalami gejala tersebut.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah. Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah siswa SD di Bombana, mengalami muntah-muntah usai menyantap menu program MBG. Polisi pun turun tangan melakukan penyelidikan.

"Iya masih dalam penyelidikan, anggota sudah turun ke lokasi," ujar Kasatreskrim Polres Bombana Iptu Yudha Febry Widanarko kepada detikcom, Rabu (23/4).

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi. Yudha mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Video: Kata Ahli Gizi soal Makan Gratis yang Isinya Mentah dan Basi

Video: Kata Ahli Gizi soal Makan Gratis yang Isinya Mentah dan Basi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap, penyebab puluhan siswa keracunan usai makan bergizi gratis di Cianjur sulit dideteksi.

Menurutnya, sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu telah dibersihkan oleh pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu, sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Usai pengecekan langsung di Cianjur, Dadan juga memberikan dua saran kepada pengelola termasuk kepala SPPG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuhnya.

Ia menyebut, tempat makan plastik yang digunakan itu diduga menjadi penyebab keracunan.

"Kedua kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Adapun dari catatan Kompas.com, setidaknya terdapat tujuh kasus dugaan keracunan makanan karena MBG sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025 lalu.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Jogja berhenti berjalan. Kabar ini juga dibenarkan oleh pihak sekolah.

Kepala Disdikpora DIY Suhirman menjelaskan program MBG yang mandek hanya di sekolah yang masuk dalam naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kotagede.

"SMK Kasihan Bantul masih, SMK 4 Jogja masih, kami kan kewenangannya SMA-SMK. Kayaknya ya cuma Kotagede itu," jelasnya saat dihubungi wartawan, Kamis (24/4/2025).

Suhirman mengaku tak mengetahui secara detail alasan berhentinya program ini. Namun ia menduga, masalah administrasi menjadi penyebabnya.

"Kemungkinan administrasi, yang lebih tahu SPPG-nya. Ya sekolah cuma menginformasikan sementara berhenti dulu, tapi secara detail ya intern mereka ya, saya kok anu (tidak tahu)," urainya.

Sebagai informasi, SPPG Kotagede menaungi 12 sekolah untuk program MBG, salah satunya yakni SMP Negeri 9 Jogja. Dimintai konfirmasi mengenai kabar ini, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Negeri 9 Jogja Wahidi mengatakan pihaknya terakhir menerima MBG sebelum lebaran.

"Tempat kami setelah lebaran itu sudah berhenti, terakhir difasilitasi MBG 20 Maret sebelum lebaran," jelas Wahidi saat ditemui wartawan di SMPN 9 Jogja, hari ini.

Sejak saat itu, lanjut Wahidi, tak ada lagi pengiriman MBG dan informasi lanjutan terkait kelanjutan program ini. Hingga pada Rabu (23/4) informasi muncul melalui grup WhatsApp koordinasi SPPG Kotagede.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, kegiatan operasional SPPG Kecamatan Kotagede dinyatakan dihentikan sepenuhnya terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan ini," bunyi pemberitahuan yang dibacakan Wahidi.

Dalam pemberitahuan itu dijelaskan penghentian dilakukan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku di BGN RI. Selain itu juga adanya permasalahan administrasi yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut.

Dengan alasan itu, disebutkan bahwa seluruh kegiatan pelayanan gizi yang sebelumnya dilaksanakan melalui SPPG Kotagede untuk sementara tidak dilanjutkan hingga adanya kebijakan terbaru.

"Saat ini BGN RI sedang dalam proses pencarian titik layanan SPPG terbaru yang akan ditugaskan untuk membackup wilayah Kotagede dan sekitarnya," lanjut Wahidi membaca pemberitahuan itu.

"Informasi itu dishare di grup sejak Rabu kemarin (24/4), saya bacanya sekitar siang hari," ungkap Wahidi.

Lebih lanjut Wahidi menilai pelaksanaan MBG sebelum dihentikan sudah relatif baik. Ia pun berharap program MBG ini bisa berjalan kembali.

"Kalau kami harapannya MBG bisa dilanjutkan lagi, karena pelaksanaan kemarin sudah baik. Lha anak-anak pas nggak ada MBG malah menanyakannya pada kami," pungkasnya.

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana menemukan adanya tempat makanan atau food tray MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menggunakan bahan dasar plastik.

Hal ini ditemukan Dadan dalam pengecekannya ke Cianjur usai adanya 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuh Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Dadan menduga, tempat makan plastik itu yang menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan.

"Dua sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," ucapnya.

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Sampai saat ini, Dadan belum mengetahui penyebab keracunan di Cianjur.

Soalnya, sisa makanan telah dibersihkan pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan.

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di SPPG.

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Dari catatan Kompas.com beberapa pekan terakhir sejak MBG ini diterapkan, setidaknya tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan program ini mencuat ke publik.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengatakan, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya.

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Jogja berhenti berjalan. Pihak sekolah juga mengonfirmasi kabar tersebut.

Program MBG yang mandek hanya di sekolah yang masuk dalam naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kotagede. Diketahui, SPPG Kotagede menaungi 12 sekolah untuk program MBG, salah satunya yakni SMP Negeri 9 Jogja.

Dimintai konfirmasi mengenai kabar ini, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Negeri 9 Jogja Wahidi mengatakan pihaknya terakhir menerima MBG sebelum lebaran.

"Tempat kami setelah lebaran itu sudah berhenti, terakhir difasilitasi MBG 20 Maret sebelum lebaran," jelas Wahidi saat ditemui wartawan di SMPN 9 Jogja, Kamis (24/4/2025).

Sejak saat itu, lanjut Wahidi, tak ada lagi pengiriman MBG dan informasi lanjutan terkait kelanjutan program ini. Hingga pada Rabu (23/4) informasi muncul melalui grup WhatsApp koordinasi SPPG Kotagede.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, kegiatan operasional SPPG Kecamatan Kotagede dinyatakan dihentikan sepenuhnya terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan ini," bunyi pemberitahuan yang dibacakan Wahidi.

Dalam pemberitahuan itu dijelaskan penghentian dilakukan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku di BGN RI. Selain itu juga adanya permasalahan administrasi yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut.

Dengan alasan itu, disebutkan bahwa seluruh kegiatan pelayanan gizi yang sebelumnya dilaksanakan melalui SPPG Kotagede untuk sementara tidak dilanjutkan hingga adanya kebijakan terbaru.

"Saat ini BGN RI sedang dalam proses pencarian titik layanan SPPG terbaru yang akan ditugaskan untuk membackup wilayah Kotagede dan sekitarnya," lanjut Wahidi membaca pemberitahuan itu.

"Informasi itu dishare di grup sejak Rabu kemarin (24/4), saya bacanya sekitar siang hari," ungkap Wahidi.

Lebih lanjut Wahidi menilai pelaksanaan MBG sebelum dihentikan sudah relatif baik. Ia pun berharap program MBG ini bisa berjalan kembali.

"Kalau kami harapannya MBG bisa dilanjutkan lagi, karena pelaksanaan kemarin sudah baik. Lha anak-anak pas nggak ada MBG malah menanyakannya pada kami," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Disdikpora DIY Suhirman menjelaskan program MBG yang mandek hanya di sekolah yang masuk dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

"SMK Kasihan Bantul masih, SMK 4 Jogja masih, kami kan kewenangannya SMA-SMK. Kayaknya ya cuma Kotagede itu," jelasnya saat dihubungi wartawan, Kamis (24/4).

Suhirman mengaku tak mengetahui secara detail alasan berhentinya program ini. Namun ia menduga, masalah administrasi menjadi penyebabnya.

"Kemungkinan administrasi, yang lebih tahu SPPG-nya. Ya sekolah cuma menginformasikan sementara berhenti dulu, tapi secara detail ya intern mereka ya, saya kok anu (tidak tahu)," imbuhnya.

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mendukung secara penuh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Komisi IX akan terus mendukung penuh program MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Alifudin seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran program itu, seperti anak-anak sekolah dan remaja.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis bernilai strategis untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut telah disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Minggu (20/4) dan Senin di dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dia menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis.

“Saya sangat mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program ini. Ini adalah bentuk perhatian yang besar kepada masyarakat Kalbar," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Makan Bergizi Gratis berhasil meningkatkan berat hingga tinggi badan balita, yang menjadi indikator penurunan stunting.

Ia mengemukakan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, memang memiliki tujuan utama menurunkan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun, dimana pada usia tersebut asupan gizi sangat berpengaruh.

"Jadi, untuk stunting, saya yakin akan berpengaruh terhadap penurunan stunting, karena salah satu sebabnya adalah asupan gizi, dan Presiden menekankan salah satunya fokus untuk asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, di 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Mendukbangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis masih menunjukan sejumlah catatan dalam pelaksanaanya selama hampir 4 bulan sejak diluncurkan awal tahun.

Beberapa permasalahan mulai muncul ketika kurangnya antisipasi dari pemerintah mulai dari sejumlah mitra dapur makan bergizi gratis yang tidak dibayar hingga kejadian keracunan massal para siswa.

Peristiwa keracunan massal para siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis sebetulnya sudah pernah terjadi pada Januari 2025, tidak lama setelah program tersebut diluncurkan.

Sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis yang disajikan.

Namun, kejadian keracunan massal siswa kembali terulang. Kali ini peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis menimpa puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur Frida Laila Yahya mengatakan total korban keracunan dari dua sekolah, yakni MAN I Cianjur dan SMP PGRI I Cianjur , mndapat perawatan di RSUD Sayang dan Bhayangkara Cianjur sebanyak 79 orang.

"Total 79 siswa terdiri atas siswa MAN I sebanyak 60 orang dan SMP PGRI I sebanyak 19 orang. Saat ini, seluruhnya sudah pulang ke rumah masing-masing dan tetap mendapat pengawasan dari tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat," katanya dilansir dari Antara, Rabu (23/4/2025).

Kondisi puluhan siswa tersebut terus membaik sehingga diperbolehkan pulang. Namun, selama pemulihan mereka tetap mendapat pengawasan dan kunjungan dari tenaga kesehatan guna memastikan kondisi kesehatannya kembali normal dan dapat beraktivitas seperti semula.

Pihak Dinas Kesehatan, tutur dia, sudah memberikan data ke masing-masing puskesmas terkait siswa yang mengalami keracunan, sehingga petugas dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan setiap harinya guna mengantisipasi gejala lain setelah mendapat perawatan.

"Saat ini kami masih menunggu hasil uji laboratorium dari sampel makanan dan muntahan untuk memastikan penyebab keracunan dibantu tim dari dinkes provinsi. Harapan kami dalam beberapa pekan ke depan dapat keluar hasilnya," kata dia.

Mitra Dapur Gulung Tikar

Salah satu mitra dapur MBG yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan tutup. Dapur tersebut tutup dan berhenti beroperasi akibat pembayaran yang tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis.

Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan MBG.

Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

"Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya," jelasnya.

Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti hingga kliennya mendapatkan hak-nya.

Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," ujarnya.

Respons BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti dugaan kelalaian dalam proses pengolahan bahan makanan sebagai penyebab utama insiden keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan akan terus meninjau situasi di lapangan. Sementara saat ini dugaan kelalaian menjadi faktor utama

"Dugaan sementara kelalaian dalam processing [makanan]," katanya kepada Bisnis melalui pesan teks, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengolahan bahan makanan dilakukan terlalu awal sebelum waktu konsumsi, sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi.

"Terlalu awal mengolah," ujar Dadan ketika ditanya soal titik kritis dari proses pengolahan makanan yang diduga menjadi penyebab.

Saat ini, pihak BGN belum menetapkan sanksi tegas, melainkan lebih mengedepankan langkah preventif. Dadan menyebut pihaknya akan segera menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas pengolahan makanan di wilayah terdampak.

"Kami akan selenggarakan pelatihan peningkatan kualitas kemampuan," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan dapur yang tutup, Dadan mengatakan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kami juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” pungkas Dadan.