IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut program 3 juta rumah difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau di bawah Rp8 juta.

Ara mencontohkan, kategori MBR yang bakal mendapat hunian dari program 3 juta rumah dua di antaranya adalah pedagang bakso dan sayur.

“Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah,” ujarnya saat ditemui wartawan usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Pemerintah pun bakal membuat skema khusus terkait pembiayaan bagi MBR agar mereka bisa mendapat akses tempat tinggal.

“Kemudian juga mengenai pembiayaan, kita bersyukur karena kita sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya slip gaji, tapi punya penghasilan,” kata dia.

Menurutnya, para pedagang kecil tidak memiliki slip gaji layaknya karyawan sebuah perusahaan. Namun, mereka punya kegiatan usaha yang bisa mendatangkan penghasilan.

Sehingga, diperlukan langkah atau rancangan teknis agar masyarakat mendapat pendampingan.

“Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya slip gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi,” kata dia.

“Ya dengan cara-cara menyupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” katanya

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diselesaikan dalam waktu empat jam saja. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut, proses pembuatan IMB dengan waktu singkat ini mulai berlaku pekan depan. Namun, baru diterapkan di satu kota, yakni Tangerang. Setelah itu akan diikuti oleh daerah lainnya.

“Kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat, yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari,” ujarnya saat ditemui wartawan di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, ditulis Rabu (8/1/2025).

“Dan rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bappenas, itu sudah bisa menjadi empat jam. Ya, tapi ini baru terjadi di satu kota, kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain mengikuti,” kata dia.

Sebelumnya, Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

SKB berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), retribusi PBG bagi MBR, dan mempercepat penerbitan PBG.

“Ya, sorry secara umum sepuluh hari, dari 45 hari jadi sepuluh hari, tetapi ada satu kota yang luar biasa yang bisa empat jam. Nah mudah-mudahan ini bisa hal yang positif, bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain,” ujar dia.

“Supaya Bupati, Wali Kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM, supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya,” kata dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru diluncurkan di sekolah-sekolah di Jakarta membawa harapan besar akan peningkatan gizi anak-anak.

Namun, di balik upaya mulia ini, berbagai cerita muncul dari beberapa siswa hingga kepala sekolah.

Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis untuk para pelajar, termasuk di Jabodetabek ini masih membutuhkan sejumlah evaluasi agar dapat berjalan optimal.

Anak-anak dan menu MBG: antara nikmat dan keluhan

Fariz (11), siswa kelas 5 di SDN Susukan 01, Ciracas, mengaku memiliki kesan yang beragam terhadap menu MBG pada Senin (6/1/2025).

Pada hari pertama, ia merasa kecewa dengan rasa menu yang disajikan.

"Sayur bayam seperti sudah basi, agak asam rasanya, terus semangkanya juga sudah agak asam," kata Fariz.

Ia pun akhirnya meninggalkan makanannya dan memilih untuk membeli jajanan di kantin.

Namun, cerita berbeda datang dari hari kedua. Menu yang terdiri dari sayur wortel dan buncis, telur orak-arik, tempe goreng, serta buah jeruk membuat Fariz lahap menyantap makanannya.

"Tadi habis, enakan sekarang. Karena ada telur, ada buahnya, terus ada sayur bergizi," ujar Faiz.

Sementara itu, Baihaqi (10), teman sekelas Fariz, juga merasakan perbedaan kualitas menu antara hari pertama dan kedua.

"Habis dong enak rasanya. Iya enak sekarang, yang kemarin enggak bisa dimakan sayurnya," ujar Baihaqi.

Meskipun begitu, kebiasaan jajan di kantin tetap ia lakukan, khususnya untuk membeli minuman.

Adi (11) juga mengaku menikmati menu MBG hari kedua, tetapi tetap memilih untuk membeli jajanan tambahan.

"Sekarang juga mau jajan es sama martabak sih," ujar Adi.

Kendala waktu dan kesukaan anak-anak

Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani (49), menilai waktu pelaksanaan MBG menjadi salah satu tantangan utama. Sebab, pelaksanaan MBG sangat dekat dengan waktu sarapan anak-anak.

"Pelaksanaannya terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak. Mereka masuk pukul 07.00 WIB dan memulai kegiatan belajar. Sekitar pukul 08.00 WIB sudah ada program MBG, sedangkan waktu istirahat kelas kecil pukul 09.00 WIB," jelas Yuliani.

Ia mencatat, beberapa siswa, terutama kelas kecil, sulit menghabiskan makanannya karena mereka sudah sarapan atau minum susu di rumah.

"Kami tetap mengimbau orang tua untuk membawakan bekal, supaya anak-anak punya cadangan makanan jika menu MBG tidak sesuai dengan selera mereka," kata Yuliani.

Protein tanpa susu, alternatif menu dari pemerintah

Selain itu, tidak ada susu dari sejumlah menu MBG yang diberikan kepada anak-anak siswa di sekolah Jakarta baik pada hari pertama dan kedua.

Namun, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menjelaskan. susu tidak selalu menjadi bagian dari menu MBG.

Menurutnya, kebutuhan protein anak-anak dapat dipenuhi dengan bahan makanan lain.

"Jika susu tidak tersedia, bisa digantikan oleh tempe atau tahu. Kandungan protein dan nutrisinya tetap tercukupi," ujar Adita.

Ia menekankan, variasi menu disesuaikan dengan kondisi wilayah dan keterjangkauan bahan makanan.

"Di beberapa daerah yang jauh dari sentra susu, protein dari bahan lain menjadi solusi yang relevan. Yang penting, standar gizi tetap terpenuhi," katanya.

Perlu ada evaluasi

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam hal tata kelola dan pelaksanaannya.

Ia mengusulkan agar penyediaan makanan tidak lagi dilakukan oleh katering, tetapi melibatkan komunitas lokal, seperti ibu-ibu PKK atau pengelola kantin sekolah.

"Tapi kalau misalnya yang masa itu orang sekitar sekolah itu atau di daerah itu sendiri saya rasa ini kan sudah bisa terukur sesuai yang penting standar gizinya memenuhi. Jadi tidak pakai katering lagi," jelas Trubus.

Dengan melibatkan orang-orang sekitar sekolah, menurutnya, menu dapat lebih menyesuaikan dengan selera anak-anak.

"Partisipasi ibu-ibu lokal juga bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan kualitas menu. Tinggal kepala program MBG yang mengawasi standar gizinya," tambahnya.

"Jadi evaluasi harus mencari solusi, bukan membatalkan program. Ini adalah upaya bertahap yang membutuhkan perbaikan terus-menerus untuk mencapai sasaran tepat," tegasnya.

Meski masih ada tantangan, program MBG membawa harapan besar bagi peningkatan gizi anak-anak di sekolah.

Cerita dari siswa seperti Fariz dan Baihaqi menunjukkan bahwa dengan perbaikan pada rasa, kualitas, dan penyajian makanan, program ini dapat lebih diterima.

Dengan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari orang tua, sekolah, hingga komunitas lokal, program ini diharapkan tak hanya mengenyangkan, tetapi juga memperkuat kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa masuk program dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Jadi kami sudah mengusulkan (perumahan MBR) tadi di dalam rapat. Kami sudah laporkan (ke Prabowo), 'Silakan dipersiapkan' (jawaban Prabowo). Kami akan siapkan drafnya," ujarnya usai mengikuti Ratas dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Sejalan dengan arahan Prabowo itu, Kementerian PKP akan mempersiapkannya dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Nanti pada waktunya kami akan sampaikan," imbuh Ara.

Ia menjelaskan, usulan PSN perumahan MBR itu akan tersebar di 30-50 kabupaten/kota di Indonesia. Tujuannya agar terjadi pemerataan kepemilikan rumah, serta pemanfaatan lahan-lahan milik negara yang ada.

"Supaya juga ini ada pemerataan di banyak kota, banyak kabupaten, di Indonesia, tentu sedapat mungkin yang ada tanah-tanah yang bisa kami manfaatkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ara memastikan bahwa sekitar 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) sedang didata oleh Kementerian ATR/BPN.

"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sementara Nusron menambahkan, pelaksana dari PSN perumahan MBR yang diinisiasi Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.

Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Pemerintah berencana membangun rumah-rumah di sekitar jalur kereta api untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau orang miskin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut pembangunan ini dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah punya akses dekat transportasi umum.

"Bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," ujar Maruarar dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1).

Menteri yang akrab disebut Ara ini menuturkan perumahan ini nantinya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Ara menyebut rencana ini sedang dimatangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Maruarar belum membeberkan lokasi perumahan tersebut. Namun, ia berkata bakal ada 30-50 lokasi pembangunan perumahan jenis ini.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan 3 juta rumah. Program ini menjadi bagian dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

Menteri Maruarar membuat sejumlah pendekatan mengadakan rumah untuk rakyat. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencana menggunakan lahan-lahan sitaan kasus korupsi untuk program 3 juta rumah.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kebumen mengungkapkan kemunduran dalam pelaksanaan program tersebut akibat belum adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator Pengelola dari mitra Yayasan Saka Tunggal Bersinar Kebumen, Panggih Prasetyo, menjelaskan bahwa Kebumen sebenarnya telah dijadwalkan untuk mengikuti program MBG pada 6 Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa pihak yayasan telah memulai pembangunan dapur umum yang berlokasi di Gombong.

"Akan tetapi pelaksanaan itu harus ada utusan dari BGN yang namanya SPPG atau kepala dapur. Nah, Kebumen itu saat kita maju ke BGN itu belum ada SPPG-nya. SPPG yang tugasnya akan mensosialisasikan ke Dinas Pendidikan. Kemunduran bukan dari kita selaku pengelola dapur, melainkan karena belum ada SPPG," kata Panggih dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Proses meminta penunjukan SPPG kepada BGN

KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Dengan 190 dapur yang siap beroperasi, program ini melibatkan UMKM, petani, dan nelayan sebagai rantai pasok, serta menargetkan 20 juta penerima manfaat hingga 2025.

Saat ini, pihaknya sedang dalam proses meminta penunjukan SPPG kepada BGN.

Panggih berharap bahwa pada 13 Januari mendatang, Kebumen sudah dapat melaksanakan Program MBG.

"Kalau SPPG bisa ditunjuk dalam minggu ini, maka bisa langsung berkoordinasi dengan dapur umum, sekolah mana yang akan disuplai. Misalnya SMA 1, maka SPPG datang ke SMA 1 dan melakukan pendataan, nanti ada formulirnya by name siswa," tambahnya.

Panggih menjelaskan bahwa dapur umum yang dikelolanya akan mendistribusikan sekitar 3.000 hingga 3.500 makan siang.

Jumlah tersebut diperuntukkan bagi siswa mulai dari MI, TK, SD, SMA, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.

"Kebumen akan lambat pelaksananya kalau tidak ada inisiatif dari pihak-pihak yang menjadi stakeholder pelaksana program tersebut. Ini seperti Kodim, mitra kedinasan yaitu Disdikpora, dan lainnya," paparnya.

Ia menegaskan bahwa hingga kini BGN belum menunjuk SPPG, bahkan permintaan justru datang dari pihak Mitra Mandiri.

"Kami dari mitra mandiri menyiapkan tempat, alat bahan, dan pengolahan sampai pengiriman, yang kebutuhan modalnya mencapai lebih kurang Rp 3 M. Jikapun kami sudah siap semuanya ya tetap menunggu sampai ada SPPG yang ditunjuk dari BGN itu," tutupnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengklaim telah membangun 40 ribu unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Puluhan ribu rumah tersebut merupakan bagian dari program pembangunan tiga juta unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ada 40 ribu rumah untuk MBR yang dibangun. Laporan tersebut disampaikannya saat rapat terbatas dengan Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Pria yang kerap disapa Ara itu mengatakan, jumlah rumah yang dibangun akan terus bertambah di 2025. Hal ini untuk mewujudkan target Kepala Negara terkait pembangunan tiga juta rumah setiap tahun atau 15 juta unit rumah hingga 2029.

“Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober ya, dan itu juga akan terus bertambah,” ujar Ara.

Untuk mempercepat program ini, dia diperintahkan Prabowo untuk menggunakan lahan sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas berbagai kasus untuk membangun proyek hunian bagi masyarakat. Misalnya, lahan sitaan korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Aset tersebut bakal diinventarisasi terlebih dahulu lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebelum dipindahkan ke Bank Tanah. Setelah itu, Kementerian PKP bisa memanfaatkan lahan yang dimaksud untuk membangun proyek perumahan.

“Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang,” katanya.

Ara memastikan seluruh proses ini akan dijalankan secara legal sehingga memiliki kepastian hukum, terutama bagi pemilik nantinya. Selain itu, pemanfaatan lahan-lahan ini juga penting supaya lebih produktif ketimbang ditelantarkan bertahun-tahun.

(Rahmat Fiansyah)

PDIP DKI Jakarta menyoroti soal pemberian susu pada makan bergizi gratis (MBG) yang diberikan hanya dua kali dalam sepekan. Menurutnya, susu adalah hal penting dalam program MBG dengan membagi-bagikan susu.

"Masalah penyediaan susu setiap dua minggu sekali ini juga agak membingungkan karenakan wacana pertamanya makan bergizi ini akan disempurnakan juga dengan susu. Agak disayangkan mengingat susu juga merupakan komponen penting dalam pemenuhan gizi anak," ucap Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, Selasa (7/1/2024).

Dia pun menyinggung kampanye program makan siang gratis oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dalam kampanyenya, Gibran membagi-bagikan susu kepada anak siswa.

"Apalagi Wakil Presiden Gibran juga sempat berkampanye dengan membagi-bagikan susu gratis sebagai simbol dari program kampanye makan gratis yang sekarang berubah menjadi program makan bergizi gratis. Harusnya nyambung dengan program yang direalisasikan saat ini," katanya.

Rio berharap, makanan yang dibagikan benar-benar bersandar dengan gizi yang dibutuhkan siswa. Makanan tersebut pun bukan hanya bergizi tapi bisa dinikmati dan layak disantap.

"Supaya tidak terjadi kasus keracunan seperti yang terjadi pada uji coba makan gratis di beberapa daerah di Indonesia. Karena kita tidak menginginkan timbul kasus baru dalam kebijakan yang diambil," ujarnya.

PDIP berjanji untuk mengawal program tersebut. Dia ingin setiap anggaran yang dikeluarkan bisa dimanfaatkan.

"Kami akan kawal terus program ini. Karena setiap sen yang dikeluarkan oleh rakyat itu sangat berharga," katanya.

Susu 2 Kali sepekan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), tak menyediakan susu di menu makan bergizi. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan pemberian susu dilakukan dua kali dalam sepekan.

"Akan disampaikan kurang lebih seminggu adalah 2 kali susu itu. Dan memang tidak harus susu, nanti ada variasi lainnya," kata Teguh kepada wartawan di SMPN 61, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025).

Selain itu, beberapa daerah juga akan menyesuaikan makanan yang akan diberikan kepada siswa. Seperti contohnya di Papua, tak memakai nasi melainkan sagu.

Meski begitu, Teguh tetap berharap kualitas dan gizi dari makanan tersebut tetap terjaga untuk siswa.

"Variasi menu ini akan selalu berganti dan nanti kami harapkan dari sisi pengawasan kualitasnya juga akan tetap terjaga dan dari pemprov kita mendukung dari aspek sosialisasi, edukasi dan juga dari penunjukan lokasi sekolah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal melepaskan banyak insentif untuk pengurusan properti masyarakat, salah satunya pemerintah akan membuat pajak untuk pembelian rumah menjadi 0%.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan dengan menetapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bakal menjadi 0% untuk mendorong pembelian properti oleh masyarakat. Mengingat, BPHTB dibayarkan sebesar 5% dari nilai objek pajak.

Maruarar menekankan bahwa saat ini telah ada surat keputusan bersama (SKB) antara 3 Menteri yang dibuat untuk melandasi kebijakan tersebut, yakni bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Kami sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami (Menteri PKP), itu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5% dan itu sangat membantu rakyat," tuturnya

Tak hanya itu, kata Maruarar pemerintah juga memberikan insentif untuk pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah dengan maksimal harga Rp2 miliar sehingga pajak yang diterapkan menjadi 0%.

Belum lagi, kata Maruarar insentif untuk pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Nantinya, dia melanjutkan bahwa untuk PBG, kepengurusannya akan dipercepat menjadi hanya 10 hari dari awalnya 45 hari. Bahkan, khusus untuk Kota Tangerang pengurusan bisa dilakukan hanya 4 jam.

"PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga 0%. Dulu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," pungkas Maruarar.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan bahwa telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto agar skema iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus dibayarkan oleh masyarakat secara sukarela.

Menurutnya, kebijakan Tapera tak boleh membuat gaji pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3% atau dengan unsur paksaan.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi [ke Presiden Prabowo]. Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa selain melaporkan, pemerintah juga bakal mengupayakan perubahan aturan sembari menunggu hasil gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi soal aturan Tapera.

Menurutnya, pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," tandas Maruarar.

Untuk diketahui, terdapat dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung. Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Sementara itu, Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2016 yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan ada sejumlah Satgas PDI Perjuangan (PDIP) yang berjaga di rumah pribadi tersangka Hasto Kristiyanto saat penyidik melakukan penggeledahan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menyebut Satgas PDIP tersebut melakukan penjagaan agar tidak terjadi kerusuhan pada saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman pribadi tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Jadi mereka ini pihak yang taat hukum dan membantu proses penggeledahan agar tidak terjadi rusuh. Jadi mereka tidak ada aktivitas yang mengganggu penggeledahan ya," tutur Tessa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (7/1/2024).

Kendati demikian, Tessa mengingatkan agar semua Satgas PDIP yang berjaga di rumah pribadi tersangka Hasto Kristiyanto tidak mengganggu proses penggeledahan tim penyidik KPK.

Pasalnya, menurut Tessa, jika menggangu proses penggeledahan, maka KPK tidak akan segan mengenakan Pasal 21 kepada Satgas PDIP tersebut.

"Jadi siapa pun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang bisa berpotensi menghalang-halangi proses penggeledahan karena bila ada upaya menghalangi, bisa kita kenakan Pasal 21," katanya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, program 3 juta rumah yang digagas Prabowo Subianto diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema pembiayaan program ini sudah berjalan, bahkan menyasar masyarakat yang tidak punya gaji tetap.

Menurut Ara, panggilan akrab Maruarar, pemerintah telah memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan seperti penjual bakso, penjual sayur, dan sebagainya. 

Pemerintah telah menyiapkan skema agar kelompok masyarakat tersebut dapat memiliki rumah.

"Itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," paparnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Menurut Ara, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap hal ini. Artinya, keadilan harus dijalankan bukan hanya kepada masyarakat yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, melainkan juga bergerak di sektor informal.

"Saya sudah hadir dan memberikan langsung kepada tukang sayur, kepada tukang bakso, yang tidak punya gaji karena bukan pegawai. Bukan pegawai negeri dan pegawai swasta, tapi bisa sudah mulai diberikan," tegasnya. 

Presiden Prabowo, lanjut Ara, meminta agar program 3 juta rumah dapat semakin menyasar masyarakat yang bergerak di sektor informal atau tidak punya gaji tetap. Ara pun menegaskan pihaknya siap menjalankan arahan kepala negara itu.

Disamping itu, program ini diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yakni sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Untuk mewujudkam program 3 juta rumah, Ara ini mengatakan, akan memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara dengan cara yang legal.

Lahan-lahan yang disita negara tersebut di antaranya berasal dari lahan hasil tindak pidana korupsi yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga lahan yang disita dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kami akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tutur Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News