BLORA, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum siap untuk melaksanakan pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Sejumlah persiapan tengah dilakukan untuk mengawal program unggulan dari Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Kepala SPPG Blora, Artika Diannita, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah oknum yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak percaya dengan tindakan oknum tersebut.

"Ya imbauannya kepada masyarakat, apabila ada yang mengaku dari BGN atau mana, tolong dikroscek kembali ke Kodim setempat, karena mengingat sekarang banyak sekali pihak-pihak atau oknum-oknum yang mengatasnamakan BGN. Tentunya hal ini akan merugikan masyarakat," ungkapnya saat ditemui wartawan di Markas Kodim 0721/Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (7/1/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letnan Kolonel (Letkol) Czi Yuli Hartanto, telah menginstruksikan jajarannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai program MBG.

"Apabila di masyarakat ada oknum yang menyampaikan 'saya perintah dari pusat', tolong itu jangan dipercaya, langsung kroscek ke saya," jelasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai bagian dari program pendistribusian MBG.

"Jangan sampai sekali-kali masyarakat mengeluarkan sejumlah uang, seribu rupiah pun jangan ada," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim, program makan bergizi gratis yang dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin mendapat respons positif dari masyarakat.

Namun, Dasco menekankan bahwa DPR belum bisa menilai keberhasilan program yang baru berjalan satu hari itu.

"Ya, dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Politikus Partai Gerindra ini tidak memmungkiri bahwa ada distribusi paket makanan bergizi gratis masih perlu disempurnakan.

Menurut dia, DPR bakal terus mendampingi pemerintah agar program ini berjalan semakin baik.

Dasco mengatakan, komisi teknis di DPR juga akan terus rapat dengan pemerintah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.

"Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas itu, tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus," ujar Dasco.

Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) kemairin.

Pemerintah mulai memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawa lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.

Ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) siap menyalurkan 7.000 unit rumah awal bulan ini dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Total unit rumah tersebut berdasarkan saldo awal yang dimiliki oleh BP Tapera.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menuturkan bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Desember 2024 lalu, perihal persetujuan penggunaan saldo awal FLPP 2025 untuk percepatan realisasi bulan Januari 2025, BP Tapera dapat melaksanakan pencairan dana FLPP tahun 2025 sebatas ketersediaan dana yang dikelola BP Tapera awal bulan Januari 2025. Sementara untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan DIPA tahun anggaran 2025.

"Awal Januari sudah tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana FLPP sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp 28,2 Triliun pada 2025. Untuk mempercepat penyaluran dana FLPP, BP Tapera mengimbau kepada 39 bank penyalur dana FLPP yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada tanggal 23 Desember 2024 lalu untuk segera dapat merealisasikan penyaluran KPR Sejahtera FLPP mulai Januari 2025.

Heru mengatakan, berdasarkan PKS yang sudah disepakati bersama dinyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sudah bisa dilakukan sejak awal Januari 2025 oleh seluruh Bank Penyalur.

"Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP," jelasnya.

Per Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) yang diproyeksikan sebesar Rp 1,37 T atau sekitar Rp 450 Miliar lebih per tahun. Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp 25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp 26,32
triliun. Lalu tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun.

Sejak tahun 2010 hingga 2024, dana FLPP telah tersalurkan kepada 1.598.879 unit rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 151,22 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah membutuhkan sekitar 30 ribu mitra dalam memenuhi pasokan menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sejauh ini, sudah ada kurang lebih 13 ribu mitra yang tergabung dalam agenda menyuplai pasokan propgram MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana bilang, karena MBG adalah program yang besar, maka kesempatan bermitra terbuka untuk semua pihak dengan persyaratan yang ditentukan oleh BGN.

"(Mitra) 13 ribu yang sudah ada. Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13 ribu itu sesuai dengan persyaratannya, apakah sesuai dengan yang disampaikan atau tidak," papar Dadan seusai rapat koordinasi terbatas dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Lebih lanjut Dadan merinci, proses verifikasi ini dilakukan pihaknya hingga pengecekan ke lokasi mitra. "Karena kami cek sampai ke lokasi, ada verifikasinya," tambahnya.

Dadan mengatakan BGN membutuhkan sekitar 30 ribu mitra setiap harinya untuk mencukupi pasokan gizi gratis ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi di Tanah Air. Ia menilai banyak yang ingin bergabung.

"Ini kan program besar setiap hari butuhnya 30.000 (mitra) nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh, dan semua pihak welcome," tandasnya.

Menurut catatan detikcom, bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, mempunyai status legal yang jelas.

Dadan menyebut mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya. Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Dadan menerangkan pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id. Program tersebut terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

Bisnis.com, MAJALENGKA- Program makan bergizi gratis di Kabupaten Majalengka dijadwalkan akan dimulai pada Senin (13/1/2025).

Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak di wilayah tersebut akan dilakukan selama 16 pekan ke depan.

Berdasarkan informasi, program makan bergizi gratis ini akan dilakukan secara bertahap di empat wilayah kecamatan. Pertama, Kecamatan Majalengka, Cigasong, Panyingkiran, dan Kadipaten.

Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi mengatakan jumlah anak yang menjadi sasaran dalam program tersebut sebanyak 7.000 orang.

“Kami telah menugaskan dinas terkait untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam memastikan distribusi makanan bergizi kepada siswa berjalan lancar. Dengan kerja sama yang baik, kami yakin program ini dapat memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita,” kata Dedi, Selasa (7/1/2025).

Tahun ini, Pemkab Majalengka menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar untuk makan bergizi gratis pelajar sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP)

Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengatakan, anggaran Rp5 miliar untu menjangkau sebanyak 192.247 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Program ini pun dirancang bukan hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

“Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,” kata Dedi.

Dalam pelaksanaan program ini, Pemkab Majalengka berencana menggandeng pengusaha katering lokal melalui mekanisme e-katalog.

Langkah ini dinilai akan memberikan efek positif ganda, yakni pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis untuk siswa sekaligus mendongkrak perekonomian lokal di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan pemanfaatan e-katalog, pemerintah dapat menjalin kerja sama yang transparan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang penyediaan makanan.

Pemkab menekankan bahwa program ini bukan sekadar pengadaan makan siang gratis, tetapi juga salah satu strategi untuk melibatkan pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemkab Majalengka juga melibatkan kelompok pemberdayaan perempuan yang berada di bawah naungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kelompok ini telah mendapatkan pelatihan khusus agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa.

“Dengan dilibatkannya kelompok pemberdayaan perempuan, harapannya mereka dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Dedi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia.

Program ini dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak melalui menu makanan bergizi, seperti sayuran, tempe, tahu, protein hewani dari ayam, dan telur.

Namun, bagaimana dengan anak yang memiliki alergi kandungan makanan tertentu?

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyatakan bahwa menu MBG telah melalui konsultasi dengan ahli gizi.

“Kami sudah berkonsultasi dengan ahli gizi soal alergi di Indonesia, khususnya kalau bicara alergi kacang-kacangan itu sangat minim,” ujar Adita saat ditemui di SD Negeri Susukan 01, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).

Ia menjelaskan, menu MBG mengandung protein hewani dan nabati dari kacang-kacangan yang dianggap aman bagi anak-anak.

Namun, perhatian lebih diberikan pada susu, mengingat beberapa anak Indonesia memiliki intoleransi laktosa, yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan.

Adita mengimbau agar pihak sekolah dan orangtua berkoordinasi untuk memastikan makanan yang diberikan tidak mengandung bahan alergen tertentu.

“Kami nanti butuh masukan dari sekolah juga, seperti apa respons dari siswa didik dan juga apakah ada reaksi-reaksi yang harus kita perhatikan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, berharap program MBG dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA.

Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar mereka melalui asupan makanan yang sehat dan bergizi.

“Mudah-mudahan program ini bisa mengurangi atau meminimalisir gizi buruk yang ada di Indonesia. Sasaran dari makan bergizi gratis ini adalah anak usia sekolah dari sejak PAUD sampai SMA, kemudian anak balita, ibu menyusui, dan ibu hamil,” jelas Arifah.

MAGETAN, KOMPAS.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, masih belum menjangkau semua sekolah. Dari 68.000 siswa SD dan SMP di Magetan, baru 2.913 siswa yang mendapat jatah makan bergizi gratis.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Magetan Suwata mengatakan, program makan bergizi gratis saat ini menjangkau 2.913 siswa di 19 sekolah yang berada di Kecamatan Magetan.

"Data kita jumlah siswa SD dan SMP se-Kabupaten Magetan ada 68.000 siswa. Ini belum termasuk siswa yang berada di bawah naungan Kemenag maupun sekolah di bawah kewenangan provinsi," ujarnya saat ditemui di SDN Tambran, Selasa (7/2024).

Pj Bupati Magetan Nizhamul yang memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis mengatakan, pemerintah daerah telah mempersiapkan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut.

Dia mengaku masih menunggu regulasi terkait peran pemerintah daerah dalam program itu.

"Kalau Magetan sudah ready kita anggarkan, tapi kita masih menunggu masih kita cadangkan," katanya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0804 Kabupaten Magetan Letkol Inf Hasan Dasuki mengatakan, program makan bergizi gratis saat ini baru menjangkau sekolah yang berjarak 2 kilometer dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini untuk menjaga kualitas menu yang disajikan serta menyesuaikan waktu distribusi ke sekolah.

"Ke depannya kita masih menunggu arahan dari pusat terkait untuk penambahan dapur SPPG karena saat ini SPPG juga masih melakukan evaluasi," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum bisa mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan. Namun, menurutnya, keseluruhan program tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat.

"Ya dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program Makan Bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

"Dan kita akan terus mendampingi pemerintah untuk supaya program makan bergizi ini akan lebih baik ke depannya," tambahnya.

Terkait ada catatan soal distribusi dan lainnya, Dasco mengatakan catatan itu akan disempurnakan. Perihal itu akan dirapatkan oleh komisi di DPR kepada lembaga atau badan pemerintah yang berwenang.

"Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas, itu tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus," ucapnya.

Diketahui, Makan Bergizi Gratis perdana digelar pada Senin (6/1) di 26 provinsi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebutkan saat ini sudah ada seribuan kepala SPPG yang telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan) untuk memimpin tiap dapur Makan Bergizi Gratis.

"SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG, yang ready, yang sudah dididik di Unhan itu. Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur, ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditaruh di sana. Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN (Badan Gizi Nasional) merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan memastikan menu dalam program Makan Bergizi Gratis akan ganti setiap hari. Menurutnya, setiap SPPG sudah menentukan jadwal menu setiap minggu.

"Setiap hari (ganti), di dapur yang tadi saya kunjungi hari ini telur, besok ikan dori, besoknya lagi ayam," kata Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengimbau supaya tidak ada pihak yang mengurangi hak ataupun mutu Makan Bergizi Gratis (MBG) demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.

MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberi makan anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu menyusui.

“MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekwen,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Eddy berpandangan, pelaksanaan program MBG merupakan kebijakan bersejarah membentuk generasi unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

Sekjen Partai Amanat Nasional itu mengatakan, pelaksanaan MBG membuktikan komitmen Presiden Prabowo atas program unggulannya dalam kampanye.

Eddy menambahkan, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul harus diawali dengan memberikan makanan bernutrisi secara dini dan teratur bagi anak-anak Indonesia.

Ia pun menilai, Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, MBG merupakan terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan.

“Sebagai Anggota DPR RI, saya juga akan memastikan kelancaran program MBG di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur) untuk memastikan siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional,” kata Eddy.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Dalam peluncurannya, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 Provinsi telah hadir untuk menyasar sasaran penerima manfaat dengan target mencapai 3 juta orang dari Januari—April 2025 dan menyediakan 3.000—3.500 porsi per harinya.​

Ragam menu pun disajikan, Misalnya di SPPG Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan sajian nasi, ayam semur, kacang panjang dan pisang. Kemudian berlanjut di SPPG Lanud Husein Sastranegara Bandung yang menyediakan nasi, ayam goreng, sawi, pisang, susu. Lalu, SPPG Sidoarjo Jawa Timur denga menu nasi, ayam tepung tanpa tulang, tumis sawi tahu, semangka, dan susu.

Tentu berbagai aspek dari kegiatan tersebut mulai terlihat jelas. Mulai dari menu yang disajikan, operasional dapur yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi di beberapa daerah yang tidak bisa menyajikan susu sebagai bagian dari menu utama.

Kendati demikian, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah melalui asupan gizi yang lebih baik, mendapat perhatian besar, meskipun tidak tanpa hambatan.

Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

Tak Ada Susu di Menu MBG

Dari varian menu yang dihadirkan, susu memang bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari. Bahkan, memang tak ada standar menu dalam pelaksanaan MBG saat ini.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Dede Prayudi menekankan memang tidak ada standar menu, tetapi standar gizi. Mengingat setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda untuk varian menu yang dikonsumsi setiap harinya.Misalnya, di Papua, kata Dede, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Sementara di daerah lain ada yang dengan singkong.

“Misalnya, ada pemenuhan protein. Bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu. Yang ada adalah standar gizi,” katanya seusai ikut meninjau pelaksanaan MBG di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (6/1/2024).

Senada, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu MBG memang masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu.

Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu. Salah satunya yang berlokasi di Pangalengan.

“Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu. Tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Memang, dengan harga menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 cukup menjadi tantangan. Hal ini pun diamini oleh Juru masak atau Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdana Kusuma.

Chef Profesional dari Unit Pelayanan Mitra Lanud Halim Perdana Kusuma Jonny Kusuma Hadi menjelaskan pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian sejumlah menu untuk disesuaikan dengan bujet yang ada.

“Tantangannya mempunyai tugas berat untuk mengatur menu untuk supaya harganya tak lebih dari Rp10.000,” jelasnya saat ditemui di SD Angkasa 5 Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Akan tetapi, Jonny menyebut hal itu tak menjadi kendala berarti yang membuat proses produksi makan bergizi gratis tertunda.

“Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kemarin, budget Rp10.000 kan kami masih menyesuaikan menu yang di tetapkan oleh BGN,” tambahnya.

Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi pun mengamini bahwa menu susu bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa setiap siswa atau penerima manfaat akan mendapatkan menu susu sekali untuk setiap minggunya.

“Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Senin (6/1/2025).

Misalnya, dia melanjutkan bahwa untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SD Negeri Kedung Badak 1 Kota Bogor yang dikunjunginya mendapatkan jatah susu setiap Jumat. Sedangkan, sekolah di Cimahi mendapatkan susu setiap Senin.

“Jadi paling sedikit itu seminggu sekali, tetapi tidak wajib. Susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” ucapnya.

Kendati demikian, dia pun mengamini untuk daerah yang dekat dengan lokasi peternakan sapi bisa berpeluang untuk mendapatkan dua hingga tiga kali seminggu untuk menu susu.

Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengutamakan kelayakan porsi makanan, mulai dari kecukupan kalori, karbohidrat dan protein. Contohnya, dia menyebut bahwa secara kalori, untuk takaran bagi penerima manfaat di level SMP—SMA akan diberikan porsi hingga 600 kalori.

“Jadi nasinya itu mungkin 75 atau 80 gram lah kalau nasinya. Kalau karbonya itu 75—80 gram lah. Kalori mereka 600. Kalau anak PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin sekitar 300 kalori saja mereka,” imbuhnya.

Perbesar

Pelaksanaan MBG di Kendari Pakai Duit Prabowo

Hasan pun mengungkapkan dalam peluncuran perdananya, Presiden Prabowo Subianto memang tak langsung meninjau program andalannya tersebut. Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memang belum dijadwalkan untuk meninjau program vitalnya itu.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa Prabowo akan melakukan sidak secara mendadak di titik-titik yang diinginkan.

“Jadwalnya belum, titik mana dan jadwalnya belum, tetapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan, jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” ucapnya

Meski begitu, Hasan memastikan bahwa Prabowo tak ada sedikit pun acuh terhadap program tersebut. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah pengadaan MBG masih menggunakan kocek dari kantung pribadi Prabowo.

Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana yang dianggarkan pemerintah atau berasal dari APBN, yang mencapai Rp71 triliun itu, terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)

"[Pelaksaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," katanya.

Hasan menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu

Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional]," tandas Hasan.

Setali tiga uang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan absennya Kepala Negara dalam meninjau peluncuran perdana program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tengah menjalani agenda penting lainnya.

“Beliau ada agenda penting lainnya. Program MBG program yang panjang. Sidak bisa setiap saat dan tidak harus hari ini,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (6/1/2025).

Meskipun tak dihadiri Prabowo selaku pemilik inisiasi program secara langsung, tetapi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turun gunung meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama MBG serentak digelar di berbagai daerah Indonesia itu.

Tumbuhkan Perekonomian Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.

Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro.

“Jadi nanti Insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (6/1/2025).

Selain itu, Bima mengatakan Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG.

Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menekankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak sekadar upaya perbaikan gizi anak Indonesia, namun juga merupakan pendidikan karakter bagi mereka.

"Kepada para guru di sekolah-sekolah, kami tekankan bahwa Makan Bergizi Gratis ini bukan sekadar makannya, tetapi harus menjadi bagian dari pendidikan karakter," kata Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa.

Abdul Mu'ti menjelaskan pendidikan karakter yang bisa diterapkan dalam kegiatan ini dimulai dengan adab sebelum makan, seperti berdoa, juga adab ketika dan sesudah makan seperti tata krama dan table manner dalam makan.

Selain itu, sambungnya, Program Makan Bergizi Gratis juga melatih para anak untuk memakan makanan yang seperlunya, tidak berlebihan dan menyia-nyiakan makanan.

"Kemudian, melatih tanggung jawab, melatih toleransi, dan juga kemandirian, dan berbagai karakter utama yang lainnya," ujarnya.

"Sehingga sekali lagi, pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah itu, selain untuk meningkatkan kekuatan fisik, juga kekuatan intelektual, dan juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan karakter dan keperibadian utama," tambah Abdul Mu'ti.

Mendikdasmen juga mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat program Usaha Kesehatan Sekolah atau Sekolah Sehat.

Sehingga ke depannya, ungkap dia, bisa juga akan dilaksanakan kegiatan pengukuran kesehatan siswa-siswi Indonesia, seperti melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kesehatan fisik anak-anak, dalam menciptakan talenta berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1).

Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali.

Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, dan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, BGN (Badan Gizi Nasional) memastikan bahwa standar kebersihan dan kualitas makanan dipertahankan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat. Makanan dikemas dalam bahan baja nirkarat yang aman dan higienis atau stainless steel food grade.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Kota Manado menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar sebagai dana pendamping untuk mendukung program makan bergizi gratis di Indonesia.

"Sesuai peraturan menteri nomor 15 kami menyiapkan dana pendamping untuk mendukung program makan bergizi gratis," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Manado Bart Assa di Manado, Senin (6/1/2025).

Assa menjelaskan bahwa anggaran masih terhitung kecil, sebab pihaknya masih menunggu juknis pelaksanaan program tersebut, yang penting sudah menyiapkan mata anggaran khusus untuk program unggulan presiden dan wakil presiden RI tersebut.

"Kami menyiapkan dulu mata anggarannya, supaya jika sudah ada Juknis pelaksanaan maka anggaran tinggal diplot saja, tetapi tidak bisa menunggu sampai pada perubahan APBD 2025, karena terlalu jauh," katanya.

Sebab itu, Assa mengatakan, badan pengelola keuangan dan aset daerah sudah menyiapkan skema khusus untuk itu, dengan siap melakukan refocusing anggaran, supaya bisa digunakan sewaktu-waktu diperlukan, tidak perlu membuat mata anggaran baru di APBD 2025, sebab telah ditetapkan.

Namun mengenai instansi pelaksana program tersebut, dia mengatakan, hal tersebut menjadi tanggung jawab dinas pendidikan kota Manado.

Mengenai mitra dari badan gizi, di Manado yang akan menjadi pendamping kegiatan adalah dinas pangan bersama dengan dinas pangan provinsi, dan hal tersebut diakui oleh Kadis Pangan Manado Meisje Wollah.

"Saat ini kami masih menunggu dinas pangan provinsi untuk pendampingan kegiatan," katanya.