REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktu yang tepat untuk mempunyai rumah. Menurut Maruarar, pemerintah telah melakukan beragam kemudahan agar masyarakat kecil bisa beli rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun. Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat. Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan para pemangku kepentingan terkait pada Selasa (11/2) membahas persoalan perumahan.

Ara, panggilan akrabnya, menyampaikan rencana pertemuan itu dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ia juga mengundang Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Pandu Sjahrir dari Danantara, untuk diskusi bersama Gubernur BI dan kalangan perbankan untuk bagaimana menjawab soal pembiayaan perumahan.

Ia menyampaikan bahwa isu pokok di sektor perumahan terkait dengan soal pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data, atau dalam rangka memverifikasi pekerjaan dari BPS.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menekan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025. Salah satu tujuannya untuk menambah pos anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran.

Kebijakan Presiden Prabowo itu menuai kritik dari Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Menurut dia, efisiensi anggaran sebaiknya tidak sampai mengorbankan sektor lain yang juga penting.

“Kalau memang efisiensi ini dilakukan untuk MBG, harus dipikirkan kembali. Sebab, janji kampanye tidak wajib dilaksanakan jika ternyata anggaran tidak memungkinkan,” kata Agus saat dihubungi, pada Minggu (9/2/2025).

Agus menilai, tidak semua program kampanye harus langsung direalisasikan, terutama jika harus mengorbankan sektor lain. Ia menyarankan agar program MBG dijalankan dengan pendekatan bertahap dan mempertimbangkan daerah prioritas.

“Menurut saya, makan bergizi gratis ini tidak perlu dilakukan setiap hari. Mungkin cukup satu hari dalam seminggu, misalnya Sabtu. Prioritas utama harus diberikan kepada daerah dengan angka stunting tinggi, seperti Ambon, NTT, dan Aceh,” jelas Agus.

Selain itu, Agus menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kebijakan efisiensi ini. Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang merasa terbebani akibat adanya pengurangan anggaran di sektor lain demi mendanai MBG.

“Kesetaraan dan keseimbangan harus dijaga. Jangan sampai efisiensi anggaran ini justru merugikan sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan,” tambah dia.

Adapun efisiensi anggaran pemerintah akan menghasilkan Rp 306 triliun pada 2025. Selanjutnya, pos anggaran makan bergizi gratis rencananya akan ditambah Rp 100 triliun, dari anggaran sebelumnya Rp 71 triliun. Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan berbagai respons dari kalangan akademisi, ekonom, hingga masyarakat umum.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya sudah mengundang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Direktur Utama Himbara sampai Menteri BUMN untuk membahas program proyek 3 juta rumah.

Adapun posisi Pandu Sjahrir di dalam BPI Danantara tersebut memang belum ada informasi resmi dari pemerintah. Namun, sosok Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia tersebut menjadi nama yang sering di-endorse Ara sebagai Bos BPI Danantara. Saat ini, Kepala BPI Danantara dijabat oleh eks Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad.

"Kita hari Selasa akan diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, saya undang Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR RI] dan ajak Pak Erick Thohir, Pak Pandu dari Danantara, dan kita bicara dengan Pak Perry, bersama dengan kawan-kawan perbankan untuk bagaimana menjawab soal pembiayaan yang disampaikan Pak Nixon [Dirut BTN]. Karena isu yang pokok adalah pendanaan, lahan, perizinan dan bagaimana hal itu tepat sasaran dan kualitas rumahnya juga," kata Ara saat menghadiri peluncuran super aps Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025).

Ara melanjutkan, pertemuan di hari Selasa pekan depan tersebut merupakan lanjutan dari lawatannya keliling menemui setiap pihak tersebut yang dilakukan empat mata dalam empat hari terakhir. Di sini, dia juga kembali menegaskan kompetensi Pandu Sjahrir sebagai pengusaha dalam posisinya di BPI Danantara nanti.

"Saya tidak ragu-ragu untuk bagaimana waktu saya, pikiran saya dulu bagaimana memajukan usaha kami, kalau sesudah jadi menteri, bagaimana pemikiran saya terobosan [inovasi] dengan sahabat-sahabat kami, Pak Misbakhun, Pak Perry, Pak Pandu dan semuanya, dari kalangan dunia usaha, kita gerakkan untuk rakyat. Ini waktunya saya bekerja untuk rakyat," kata Ara.

Selain Dirut-Dirut Himbara, pada pertemuan hari Selasa nanti Ara juga akan mengundang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

Sementara itu, Nixon menjabarkan saat ini tantangan perbankan dalam memberikan pendanaan sektor perumahan bukan pada sisi suplai dan demand, tapi lebih kepada faktor likuiditas yang ketat.

"Likuiditas ini jadi game changer memuluskan program 3 juta rumah. Pemerintah kerja keras cari berbagai sumber, Misal Pak Presiden kunjungan ke Qatar. Lalu juga Kebijakan di Kementerian PKP sudah banyak dilakukan," kata Nixon.

Setali tiga uang, Misbakhun mengatakan likuiditas ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam kemampuannya memberikan pendanaan dalam proyek 3 juta rumah Prabowo.

Dalam hal dukungan DPR, Misbakhun menjelaskan Komisi XI nantinya akan menjadi mitra bagi BPI danantara. Selain itu, mitra pemerintah di Komisi XI ini juga punya peran strategis dalam kebijakan fiskal, yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

"Saya di Komisi XI akan lihat mana aturan selama ini yang kurang mendukung, baik itu aturan perbankan, aturan penyediaan lahan, aturan di bank pusat, itu kita berusaha sinkronisasi untuk kepentingan pembangunan sektor perumahan, sehingga memudahkan bagaimana likuiditas itu tersedia di pasar dan tersalurkan dengan baik. Sehingga keinginan Pak Presiden bangun 3 juta rumah bisa terwujud," kata Misbakhun.

Masih ada banyak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban kepada pembeli rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun mengatakan sudah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan perbankan agar tidak menyalurkan pendanaan kepada para pengembang nakal.

Ara mengatakan dirinya pernah melihat pengembang yang bagus membangun perumahan dengan kondisi jalan, penghijauan, hingga kualitas rumah yang baik. Berbeda halnya dengan developer tidak bertanggung jawab membangun perumahan dengan kondisi jalannya buruk, banjir, serta lahan hijaunya tidak terawat.

"Jangan kita pernah temukan (rumah) sebelah-sebelahan yang sebelahnya bagus yang sebelahnya nggak bagus. Kenapa? Karena developernya berbeda. Nggak usah ragu-ragu ini buat kepentingan publik," ujar Ara dalam acara Grand Launching Super Apps by BTN di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Di samping itu, Ara berupaya menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Pihaknya mencari cara menghemat pembangunan rumah agar harga jual dapat turun bagi masyarakat.

Ia mengaku telah meminta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu untuk lebih rinci mencari biaya yang bisa dipangkas. Langkah penghematan itu bisa dari segi administrasi hingga operasional seperti pemasangan listrik. Begitu juga dengan cara belanja material bangunan, ia sarankan menggunakan sistem central purchasing.

Kemudian, Ara menjelaskan adanya efisiensi anggaran Kementerian PKP menurunkan jumlah rumah yang dapat dibangun. Namun, kebanyakan rumah biasanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia memberikan kemudahan mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB).

"Rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa IMB sekarang PBG, coba cek teman2 yang dari desa, rata2 di desa itu ada yang membangun ada nggak PBG-nya? Rata2 tidak. Sekarang kita minta ada. Kenapa? Karena gratis karena cepat, dulu bayar dan lama jadi tidak ada alasan lagi untuk rakyat tidak punya IMB (atau) PBG," katanya.

Ia pun berencana untuk berdiskusi dan menerima terobosan-terobosan dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya yakni Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Tapera, hingga Semen Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan ada pemilik rumah subsidi yang hingga kini belum diberikan sertifikat rumah oleh pengembang. Ia pun meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mem-blacklist pengembang nakal yang tidak memenuhi kewajibannya.

Ia juga berharap seluruh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mem-blacklist pengembang nakal. Hal ini sebagai langkah untuk melindungi masyarakat, sehingga memastikan mereka mendapatkan sertifikat rumah setelah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR).

"Ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita blacklist. Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun tiba-tiba setelah lunas, sertifikatnya tidak ada, bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi," kata Erick dalam press conference di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengungkapkan ada 120 ribu rumah subsidi bermasalah sejak 2019. Sebanyak 80 ribu sertifikat rumah dari angka tersebut sudah diselesaikan, sehingga tersisa 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4 ribu proyek rumah.

"Ada yang developer yang raib, ada yang masih ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer," ujar Nixon.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KOMPAS.com - Sejumlah keluarga di Cluster Setia Mekar Residance 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terpaksa merelakan rumah mereka digusur.

Kelima rumah korban penggusuran tersebut milik Asmawati, Mursiti, Siti Muhijah, Yeldi dan korporasi Bank Perumahan Rakyat (BPR).

Penggusuran ini dilakukan bersama dengan 27 bidang tanah lainnya di Cluster Mekar Residence 2.

Meski sang pemilik rumah masing-masing mengantongi sertifikat hak milik (SHM), mereka tetap harus terusir dari rumah tersebut.

Sertifikat ini juga masih sah karena tidak ada putusan pengadilan yang membatalkannya.

Jual beli tanah yang bermasalah terjadi pada 1973

Dilansir dari Kompas.com, pada Jumat (7/2/2025), penggusuran rumah dengan SHM ini membuat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid turun tangan.

Kasus ini bermula dari konflik antara Djuju dan Hamid. Djuju yang memiliki tanah 3,6 hektar sejak 1973 menjual kepada Abdul Hamid dengan membuat Akta Jual Beli (AJB) pada 1976.

Setelah proses jual beli, Hamid yang tidak segera melakukan prosedur balik nama, dimanfaatkan oleh Djuju untuk menjual kembali tanah tersebut kepada Kayat.

Sementara, Kayat yang merasa sudah memiliki AJB langsung membalik nama tanah tersebut.

"Akibat balik nama, kemudian muncul sertifikat atas nama Kayat dengan nomor sertifikat 705, 706, 704, 707," jelas Nusron.

Dalam hal ini, korban penggusuran yang hadir yakni Asmawati, Yaldi, dan Mursiti menduduki lahan yang sudan dilengkapi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 706 dari Kayat, yang notabene merupakan sertifikat induk dan terbit pada tahun 1982.

Sementara itu, Mimi Jamilah yang merupakan ahli waris Abdul Hamid melayangkan gugatan terhadap Kayat. Dalam gugatannya, ia menganggap AJB tahun 1982 batal.

”Dari gugatan ini, terungkap bahwa transaksi jual beli lahan antara Djuju dan Abdul Hamid bermasalah," imbuh Nusron.

Djuju membatalkan sepihak jual beli lahan tersebut setelah Abdul Hamid gagal membayar keseluruhan nilai lahan.

Gugatan yang diajukan Mimi didasarkan pada AJB antara Djuju dan Abdul Hamid.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktu yang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat volume transaksi melalui Bale by BTN sebanyak Rp 6,6 triliun per bulan. Adapun aplikasi Bale by BTN merupakan mobile banking yang resmi diluncurkan melalui grand launching yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, hari ini, Minggu (9/2/2025).

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mencatat, ada sebanyak 2,3 juta pengguna yang terdaftar sebagai nasabah SuperApps tersebut. Setiap bulannya, ia mencatat ada sebanyak 100 ribu pengguna baru Bale by BTN.

"Hari ini volume transaksinya sudah Rp6,6 triliun per bulan dan kita setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 100 ribuan customer atau user baru dari SuperApps ini," kata Nixon dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2).

Sejalan dengan launching SuperApps, Nixon juga memperkenalkan BTN Digital Store. Melalui layanan ini, calon nasabah hanya membutuhkan waktu pembukaan rekening sekitar 3 menit.

"Di masa lalu buka rekening itu bisa lebih dari 45 menit. Tahun lalu coba kita turunkan jadi 25 menit, buka nasabah maupun buka rekening. Tapi hari ini di BTN Digital Store itu bisa buka rekening di bawah 3 menit. Jadi mereka dibantu dengan aplikasi robot AI, cukup colok KTP, maka nomor CIM, nomor rekeningnya bentuk-bentuk sendiri," jelasnya.

Nixon menambahkan, BTN juga berkomitmen untuk mendorong pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini, program itu memiliki multiplier efek yang dapat mendorong kinerja perseroan.

"Mari kita jadikan momen BTN Festisary 2025 sebagai momen untuk meningkatkan komitmen kita, meningkatkan kontribusi pembangunan Indonesia melalui penyaluran pembangunan dan pembiayaan perumahan dan beyond mortgage," ujar dia.

Bidik Penyaluran Kredit

PT Bank Tabungan Negara (BTN) bidik 9% pertumbuhan penyaluran kredit properti melalui aplikasi Bale by BTN di tahun 2025, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sementara penyaluran kredit yang telah dibukukan melalui Bale by BTN saat ini telah mencapai Rp 3 triliun.

"Itu adalah challenge yang memang kita akan capai bersama supaya proses untuk kreditnya ini lebih seamless. Angkanya saat ini sekitar Rp 3 triliun yang sudah dibukukan lewat superApps Bale by BTN. Jadi ini angka yang cukup besar juga dan kita optimis bahwa di tahun-tahun mendatang kita akan lebih banyak lagi orang yang akan mengajukan kredit lewat Bale by BTN," kata Thomas dalam konferensi persnya di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Selain untuk memacu pertumbuhan kredit properti, Bale by BTN juga memiliki layanan pinjam yang dapat diakses nasabah. Sementara saat ini, BTN menargetkan jumlah user Bale by BTN mencapai 3,6 juta, dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan.

Dslam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, target pertumbuhan satu digit menjadi realistis mengingat perseroan juga masih berupaya mendongkrak market BTN.

Melalui peluncuran Bale by BTN, Nixon mengatakan, pertumbuhan dibidik secara bertahap. Ia meyakini, proses pencairan kredit melalui Bale by BTN akan semakin memudahkan para nasabah.

"Jadi mengurangi juga proses waktu yang bolak balik, bolak balik. Jadi reducing time, jadi diisi, asal lengkap, benar, nanti datanya di-upload gitu. Kita harapkan juga untuk mempercepat proses, pencairan kredit-kredit, agar bisa melalui aplikasi," jelasnya.

Untuk diketahui, hingga akhir Desember 2024, BTN mencatat peningkatan hampir 43% year-on-year (yoy) di saldo tabungan menjadi Rp16,76 triliun dari sebelumnya Rp11,66 triliun. Sementara itu, saldo eDepo melonjak 103,84% yoy menjadi Rp5,3 triliun dari sebelumnya Rp2,6 triliun. Sedangkan saldo merchant naik 58,6% yoy menjadi Rp2,49 triliun dari sebelumnya Rp1,57 triliun.

Adapun konsep Bale by BTN sebelumnya telah dimunculkan pada Soft Launching pada 15 Desember 2024 saat ulang tahun KPR BTN ke-48, yang turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam peluncurannya, Nixon mengatakan saat ini Bale by BTN mencatat transaksi sebanyak Rp 6,6 triliun per bulan. Ia mengatakan, ada sebanyak 2,3 juta pengguna yang terdaftar sebagai nasabah superApps tersebut. Setiap bulannya, ia mencatat ada sebanyak 100 ribu pengguna baru Bale by BTN.

"Hari ini volume transaksinya sudah Rp6,6 triliun per bulan dan kita setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 100 ribuan customer atau user baru dari super apps ini," kata Nixon dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun dan Komisaris Utama BTN Chandra M Hamzah memegang bola sebagai tanda peresmian dan grand launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Bale by BTN merupakan inisiatif strategis perseroan untuk bisa lebih kompetitif lagi dalam menjadikan BTN sebagai bank transaksional.

Diharapkan dengan hadirnya Bale by BTN dapat menarik lebih banyak dana murah ritel secara berkelanjutan dan juga mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhannya secara digital.

Realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi di awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni periode 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat telah mencapai 93.484 unit.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menguraikan bahwa dari total angka tersebut, 54.145 unit masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit, sedangkan 39.399 unit sudah tersalurkan melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan akad Tapera.

"Ini penting saya sampaikan, bagaimana realisasi KPR subsidi dari 20 Oktober sampai 5 Februari itu yang pembangunannya berjalan 10.232 unit, yang ready stock 11.783 unit, persetujuan kredit 23.419 unit, akad kredit 8.717 unit, total 54.145 unit," ujar Maruarar dalam acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).

"Realisasi penyaluran KPR subsidi FLPP 37.955 unit, akad Tapera khusus PNS 1.384 unit, jumlah 39.399 unit. Artinya, dari 20 Oktober pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari, jumlah totalnya 93.484 unit," imbuhnya.

Berdasarkan data yang ia terima, Bank Tabungan Negara (BTN) dan BTN Syariah telah menyalurkan 28.842 unit, yang mencakup 75,98 persen dari total penyaluran KPR subsidi.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan menggratiskan sejumlah bea dan retribusi yang sebelumnya menjadi beban pembeli.Hal ini guna mendorong program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

"Di tengah begitu banyaknya judi online atau belanja-belanja yang tidak produktif. Tolong sampaikan kepada masyarakat, ini saatnya buat rumah. Ini saatnya punya rumah," tegas pria yang akrab disapa Ara itu.

Salah satu kebijakan unggulan yang diberlakukan adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen.

Selain itu, retribusi pembersihan bangunan gedung yang sebelumnya berbayar kini juga gratis, termasuk dalam kebijakan Bangunan Gedung dan Perizinan Infrastruktur (BPPI) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"BPHTB yang biasanya bayar 5 persen, sekarang sudah 0 persen. Retribusi bangunan gedung dari pemerintah daerah yang biasanya bayar, dulu namanya IMB, sekarang BPPI, dulu bayar, sekarang sudah gratis," kata Ara.