JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi standar mutu dan keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Puan menyusul terjadinya insiden keracunan yang dialami puluhan siswa di Cianjur setelah menyantap makanan dari program MBG.

“Perlu dilakukan evaluasi mana-mana saja yang masih kurang. Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Kamis (24/4/2025).

“Evaluasi mendalam mulai dari sisi standar mutu, keamanan pangan, dan kehigienisan dalam proses penyajian menu MBG,” kata dia.

Puan menekankan bahwa evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program MBG harus terus dilakuka, terlebih MBG adalah salah satu program andalan pemerintah.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan bahwa DPR RI akan mengawal implementasi program tersebut agar benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan. Jadi mari kita beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program ini, karena MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik,” kata Puan.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 78 siswa mengalami keracunan setelah menyantap hidangan MBG di Cianjur.

Dari jumlah itu, 55 siswa berasal dari MAN 1 Cianjur, sedangkan 23 lainnya dari SMP PGRI 1 Cianjur.

“Sebagian besar siswa yang mengalami gejala sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan sudah pulang. Namun, masih ada beberapa siswa yang masih dirawat,” ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas MAN 1 Cianjur, Rahman Jaenudi, Selasa (22/4) kemarin.

Pihak sekolah juga mendata siswa yang dirawat di puskesmas dan terus berkoordinasi dengan orang tua.

Kini otoritas setempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kejadian ini bukan yang pertama kali.

Insiden serupa tercatat setidaknya telah terjadi tiga kali di wilayah yang berbeda.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa SDN Dukuh 03 pernah keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi dari MBG.

Kasus keracunan dari MBG juga terjadi di Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, dialami oleh siswa-siswi di SDN 03 Nunukan dan SMAN 2 Nunukan Selatan.

Kasus keracunan juga pernah terjadi di Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, ketika 60 siswa TK hingga SMP dilarikan ke puskesmas setelah menyantap menu MBG yang diduga basi.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menambah standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) usai adanya insiden keracunan massal yang menimpa siswa-siswi di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menerangkan, SOP yang akan diterapkan yakni sisa dari makanan tersebut akan dibersihkan di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

?Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG,? kata Dadan dalam keterangannya dikutip Kamis (24/4/2025).

Selain itu, Dadan juga menerangkan pihaknyga juga akan memberikan pelatihan tambahan dalam rangka penguatan SDM di lapangan.



?Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan,? jelas dia.

Siswa Keracunan Massal

Sebagai informasi, puluhan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan massal seusai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (21/4/2025). Para pelajar tersebut dirawat di dua rumah sakit yakni 28 siswa dirawat di RSUD Sayang Cianjur dan 10 pelajar dirawat di RS Bhayangkara Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya mengatakan, puluhan pelajar yang dirawat tersebut rata-rata mengeluhkan gejala meyerupai keracunan, seperti pusing, mual, muntah, hingga diare.

"Para pelajar tersebut mengeluhkan keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Namun berbeda-beda ada yang mengalami gejalanya disekolah dan ada juga yang merasakan sakit setelah di rumah. Jadi kemungkinan ada yang masih dirawat di rumah atau di Puskesmas," terang Frida.

Dia mengimbau kepada Puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban.

Cianjur -

Kondisi puluhan siswa di Cianjur yang mengalami keracunan massal membaik. Bahkan total 79 siswa dari dua sekolahan di Cianjur itu sudah dipulangkan dari rumah sakit.

79 siswa itu berasal dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur. Mereka dilarikan ke rumah sakit usai keracunan menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama dua hari, mereka mendapatkan perawatan di RSUD Sayang dan RS Bhayangkara, Cianjur. Puluhan siswa ini sudah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya mengatakan, sebanyak 79 siswa sempat dirawat di rumah sakit.

"Siswa yang mengalami keracunan usai menyantap MBG terus bertambah, bahkan sampai kemarin (Selasa, 22/4) sore ada yang baru masuk dan dirawat di rumah sakit. Jadi total 79 siswa, siswa MAN 1 sebanyak 60 orang dan SMP PGRI 1 sebanyak 19 orang," kata Frida, Rabu (23/4).

Frida mengungkapkan, berdasarkan laporan dari pihak rumah sakit, seluruh korban keracunan sudah membaik dan sudah diizinkan pulang.

"Barusan dicek lagi ke rumah sakit, baik di RSUD Sayang dan RS Bhayangkara, semua siswa yang mengalami keracunan sudah dipulangkan. Kondisinya membaik setelah penanganan, tidak ada yang sampai dirawat inap," ungkapnya.

Menurut Frida, siswa yang sempat dirawat tersebut akan tetap dipantau kondisinya oleh tim dari Dinas Kesehatan dan puskesmas.

"Tetap akan kami pantau perkembangannya. Khawatir ada yang bergejala lagi setelah pulang. Setiap puskesmas sudah diberikan data korban, sehingga nanti memantau siswa yang domisilinya dekat dengan masing-masing puskesmas," paparnya.

Menunggu Hasil Uji Lab

Frida menyebut, Dinkes juga masih menunggu hasil uji laboratorium dari sampel makanan dan muntahan untuk memastikan penyebab keracunan.

"Kita dibantu oleh tim dari provinsi. Jadi kemungkinan bisa lebih cepat. Informasinya dari tiga hari ke depan sudah bisa keluar hasilnya. Kalau normalnya kan bisa sampai 10 hari, baru keluar hasil," terangnya.

Sementara itu, Kepsek MAN Cianjur Erma, mengatakan pascakejadian keracunan massal, aktivitas di sekolah tetap berjalan dan tetap dilakukan kegiatan belajar mengajar.

Untuk siswa yang sempat dirawat usai alami keracunan diizinkan untuk tidak bersekolah selama beberapa hari ke depan dan diminta untuk beristirahat di rumah hingga benar-benar sehat.

"Sekolah tidak diliburkan, tetap ada aktivitas belajar. Tapi khusus yang sempat dirawat atau mengalami gejala diizinkan untuk tidak masuk dulu. Kami minta siswanya untuk beristirahat saja sampai benar-benar pulih, baru bersekolah lagi," pungkasnya.

(wip/dir)

Jakarta -

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi puluhan siswa di Cianjur keracunan setelah diduga santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cak Imin minta Kemenkes untuk mengecek sumber masalah.

"Nah itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Cak Imin meminta diinvestigasi apakah keracunan tersebut lantaran proses pembuatan atau pendistribusian. Ketum PKB ini mendesak pemerintah untuk cepat menanggapi hal itu.

"Apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain-lain. Nanti kita tunggu aja investigasinya," ujar Cak Imin.

"Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang," tambahnya.

Diketahui, keracunan massal menimpa siswa MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Sebanyak 78 pelajar termasuk beberapa guru mengeluhkan gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Senin (21/4/2025).

(dwr/isa)

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengaku prihatin setelah 78 siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami keracunan setelah santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nurhadi meminta agar vendor penyedia MBG diaudit secara menyeluruh.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Nurhadi menyebutkan peristiwa keracunan massal lantaran MBG menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ia berharap ada evaluasi setelah kejadian ini.

"Tentu ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi yang terlibat. Apalagi kejadian ini juga bukan yang pertama, dan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan," ujar Nurhadi.

Komisi IX DPR disebut akan meminta penjelasan resmi dari BGN yang merupakan mitra kerja pihaknya. Nurhadi ingin penyebab keracunan makanan itu diusut tuntas.

"Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan," ungkapnya.

DPR RI mendorong pemerintah daerah dan dinas kesehatan untuk aktif dalam melakukan pengawasan berkala serta pelatihan bagi para penyedia makanan di sekolah-sekolah. Nurhadi berharap program MBG ke depan bisa berjalan dengan lancar.

"Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab," katanya.

Diketahui, keracunan massal menimpa siswa MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Sebanyak 78 pelajar, termasuk beberapa guru, mengeluhkan gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Senin (21/4).

Simak juga Video: Cak Imin Minta Kemenkes Usut Penyebab Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG

(dwr/isa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan peristiwa keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur akan dijadikannya sebagai pelajaran berharga bagi perbaikan pelaksanaan program pemerintah ini.

"Kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem (pelaksanaan MBG) ke depan," kata Dadan dalam keterangan persnya, Rabu (23/4/2025).

Doktor ilmu serangga (entomologi) Universitas Hannover ini menyampaikan evaluasi akan tetap dilakukan meskipun pengolahan makanan di dapur penyedia MBG telah mengikuti standar yang ditetapkan.

"Evaluasi menyeluruh akan tetap dilakukan, mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran ke sekolah," imbuhnya.

BGN akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

Akibat peristiwa ini, BGN menambah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG.

"Sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG," tegasnya. BGN akan mengadakan pelatihan tambahan untuk memperkuat sumber daya manusia di lapangan.

Sebanyak 78 siwa mengalami keracunan setelah menyantap hidangan MBG di Cianjur, Senin (21/4) lalu. Dari jumlah itu, 55 siswa berasal dari MAN 1 Cianjur, sedangkan 23 lainnya dari SMP PGRI 1 Cianjur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin, beberapa waktu lalu.

Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ada 1.083 dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN, jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Anggoro mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN. BPJS pun, siap untuk memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja. “Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,” ujar Anggoro dalam keterangan resminya, Rabu (23/4/2025).

Menurut Anggoro, upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. “Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.

Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, kata Anggoro, kedepan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut. "Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Anggoro.

Anggoro optimistis, sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Karena, saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan. "Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja indonesia yang sejahtera," papar Anggoro.

Sementara menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN, jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja. “Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka," katanya.

Sehingga, kata dia, semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. "Tadi Pak Dirut mengatakan 'Kerja Keras Bebas Cemas'. Jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,” kata Dadan

Ditempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, Kunto Wibowo mengatakan pihaknya siap mengimplementasikan kerja sama strategis ini secara optimal. "Dengan potensi besar tenaga kerja di wilayah kami yang terlibat dalam program MBG, kami memastikan seluruh pekerja terkait, akan mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh,” kata Kunto.

Kunto optimistis, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja, tetapi juga mempercepat terwujudnya generasi emas Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas cemas. "Wilayah Jawa Barat siap mendukung untuk menyukseskan misi besar ini,” kata Kunto.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Kementerian Kesehatan untuk menyelidiki kasus puluhan siswa keracunan usai mengonsumsi program makan bergizi gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat.

"Nah itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4).

"Apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain-lain," imbuhnya.

Cak Imin mengatakan pihaknya akan menunggu hasil investigasi pihak terkait dalam kasus tersebut. Dia juga meminta agar Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) agar turut terlibat.

"Nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang," katanya.

Puluhan siswa dari dua sekolah keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pekan ini.

Usai kejadian tersebut, Pemkab Cianjur pun memberlakukan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memastikan siswa mengalami keracunan masal mendapat pelayanan kesehatan dan pengawasan maksimal dari tenaga kesehatan.

Tak hanya di Cianjur, kasus serupa juga terjadi di Bombana Sulawesi Tenggara. Puluhan siswa muntah-muntah untuk mengonsumsi MBG. Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi.

Polisi telah turun tangan menyelidiki dua kasus tersebut.

"Iya masih dalam penyelidikan, anggota sudah turun ke lokasi," ujar Kasatreskrim Polres Bombana Iptu Yudha Febry Widanarko, Rabu (23/4) seperti dikutip dari detikSulsel.

Badan Gizi Nasional (BGN) menambahkan satu Prosedur Operasional Standar (SOP) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah insiden keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut, BGN mewajibkan agar sisa makanan tak lagi dibersihkan di sekolah, melainkan dikembalikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk diproses.

Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah potensi kontaminasi yang mungkin terjadi dalam proses pembersihan makanan.

"Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi, Rabu (23/4).

Dadan mengunjungi langsung para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan MBG. Ia berkata kunjungan itu menjadi bentuk empati dan tanggung jawab langsung dari BGN terhadap siswa yang terdampak.

"Saya sangat prihatin dan ikut merasakan kekhawatiran para orang tua. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan kesehatan mereka adalah prioritas utama kami," kata Dadan saat berdialog dengan siswa dan orang tua di fasilitas kesehatan tempat mereka dirawat.

SPPG Cianjur, yang memproduksi antara 2.071 hingga 3.470 porsi makanan setiap hari untuk sembilan sekolah, telah beroperasi sejak 15 Januari 2024.

Insiden keracunan ini adalah kejadian pertama sejak program MBG dilaksanakan di wilayah tersebut. Sebanyak 52 dari 788 siswa MAN 1 dan 20 dari 167 siswa SMP PGRI 1 dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan. Seluruh siswa telah ditangani oleh tenaga medis.

Dadan mengatakan BGN saat ini masih menunggu hasil analisis laboratorium atas sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat. Hasilnya dijadwalkan keluar dalam waktu tujuh hingga 10 hari.

"Kami tidak ingin berspekulasi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan perawatan terbaik dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem ke depan," ujar Dadan.

Sebagai langkah lanjutan, selain menambah SOP terkait pengelolaan sisa makanan, BGN juga akan mengadakan pelatihan tambahan untuk memperkuat kapasitas SDM yang menangani dapur dan distribusi makanan.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap seluruh proses, mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran makanan ke sekolah.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh SPPG. Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

Dadan menyebut perbaikan gizi melalui program MBG adalah investasi penting dalam mendukung kualitas sumber daya manusia. Ia menilai gizi yang baik berdampak langsung terhadap kesehatan, perkembangan otak, dan kecerdasan anak-anak di usia sekolah.

BGN juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, pihak sekolah, serta pengelola dapur penyedia MBG untuk memperbaiki dan mengawasi setiap rantai pelayanan pangan. BGN mengimbau masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi yang akan disampaikan melalui kanal resmi.

"Kami hadir, kami mendengar, dan kami bergerak. Anak-anak Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kami tidak akan berhenti sampai mutu makanan bergizi di sekolah benar-benar terjamin. Karena dari gizi yang baik, tumbuh anak-anak yang cerdas, sehat, dan siap memimpin masa depan bangsa," ujar dia lebih lanjut.

Palembang -

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. MBG juga ada kaitannya dengan program dana desa yang diberikan Rp 1 miliar per desa per tahun.

"Dana desa kita kembalikan lagi per desa Rp 1 miliar 1 tahun. Dengan adanya program MBG, uang desa bertambah di kisaran Rp 5 miliar-Rp 8 miliar. Bayangkan, naik Rp 5 miliar saja sudah 500% dalam 1 tahun. Yang tadinya hanya beredar Rp 1 miliar, kini bisa Rp 6 miliar 1 desa," ujar Prabowo saat peluncuran Gerakan Menanam Indonesia (Gerina), Rabu (23/4/2025).

Dia mengungkap alasan pertumbuhan ekonomi di desa itu karena pembelian berbagai bahan untuk MBG berasal dari wilayah tersebut. Hal itu membuat perputaran ekonomi bakal membaik.

"Setiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, ayam, ikan, sayuran dan sebagainya. Ekonomi desa, ekonomi kecamatan menjadi hidup," terangnya.

Prabowo juga menyebut, masyarakat yang kekurangan gizi di Indonesia cukup banyak, jumlahnya mencapai 25% penduduk. Program makan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu upaya menekan angka tersebut.

"Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia kelaparan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh karena kurang gizi. Jumlahnya cukup banyak, 25%. Dari 4 anak Indonesia 1 kurang gizi, yang 3 mungkin pas-pasan," katanya.

Prabowo membandingkan kondisi itu dengan negara lain. Dia menyebut kondisi anak-anak negara lain cukup baik, tinggi, dan besar berbeda dengan Indonesia.

"Saya lihat di Timur Tengah, gurun pasir tidak bisa ditanam tapi rakyatnya, anaknya, tinggi besar," katanya.

Dalam program MBG, penanganan gizi di Indonesia pada era Prabowo ditangani tak hanya dari sejak siswa sekolah, tapi juga menyasar para ibu hamil. Dia juga ingin membantah nyinyiran pihak lain yang menilai negatif program MBG.

"Ada yang mengatakan (pemberian gizi) oh yang penting ibu hamil dikasih makan, jadi pakar-pakar ini tidak belajar, tidak membaca, program MBG itu mulai dari ibu hamil. Dan mungkin satu-satunya negara di dunia, di mana ada program ibu hamil, setiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba dilihat, di negara mana ada sekarang," katanya.

(dai/dai)

Cianjur -

Puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat (Jabar) dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Dilansir detikJabar, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) usai kejadian tersebut. Para korban tersebut alami keracunan usai santap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Yusman Faisal, mengatakan berdasarkan data terakhir total korban keracunan usai menyantap makanan program MBG mencapai 78 siswa yang terdiri dari 23 siswa SMP PGRI 1 dan 55 siswa MAN 1 Cianjur.

"Kalau keracunan itu pasti langsung ditetapkan KLB," kata dia.

Yusman mengatakan, selama masa KLB, Dinkes akan memaksimalkan penanganan terhadap korban yang sudah terdata, baik yang masuk ke rumah sakit ataupun dirawat di rumah.

Selain itu, lanjut dia, Dinkes juga meminta agar seluruh siswa yang memakan MBG untuk didata.

"Untuk siswa dari SMP PGRI 1 dan MAN 1 Cianjur didata seluruhnya. Yang tidak muncul gejala pun perlu didata untuk dipantau kondisi kesehatannya. Memastikan tidak ada lagi tambahan korban dan semuanya sehat kembali," ucap dia.

"Kita juga terjunkan tim dari setiap puskesmas yang nantinya akan mendatangi setiap korban untuk memantau perkembangan kondisi kesehatannya," kata dia.

Usai kejadian tersebut, dapur di Kecamatan Cianjur menghentikan produksi MBG. Dia menyebut, pihaknya akan melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi oleh para siswa yang mengalami keracunan.

"Sampai masalah ini selesai kita tidak akan dulu produksi (MBG, red)," ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kecamatan Cianjur Fakhri Lubis, Selasa (22/4/2025).

"Kita uji laboratorium sampel makannya. Sehingga nanti hasilnya objektif, apakah keracunan ini disebabkan oleh makanan dari MBG atau bukan," lanjutnya.

Fakhri mengklaim, jika proses penyiapan MBG di SPPG dapur Kecamatan Cianjur sudah sesuai standar, dimulai dari bahan baku hingga pengemasan. Bahkan penggunaan kotak nasi dari bahan plastik pun disebutnya merupakan kotak nasi foodgrade.

"Untuk MAN memang kita pakai kotak dari plastik, tapi itu sudah standar dan foodgrade. Proses penyiapan bahan baku, pemasakan, dan pengemasan juga sesuai standar. Tapi untuk pastinya nanti dilihat dari hasil uji laboratorium," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana turun langsung ke Cianjur, Jawa Barat, untuk menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang diduga keracunan massal setelah menyantap makanan dari program MBG. Dadan juga mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur.

"Pagi ini Rabu, 23 April 2025, saya berangkat ke Cianjur, Jawa Barat, untuk mengecek SPPG Cianjur dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," ujar Dadan dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (23/4/2025).

Dadan mengatakan SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026. Dia mengatakan akan mencari tahu penyebab keracunan massal ini. Menurutnya, ini pertama kali terjadi di Cianjur.

"Musibah keracunan ini adalah kejadian pertama, berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti," katanya.

Dia menyebut setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak di sembilan sekolah. Dia mengatakan siswa yang mengalami keracunan ini sudah ditangani.

"Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1, dan 20 dari 167 Siswa SMP PGRI 1. Semuanya telah ditangani dengan baik," katanya.

Akibat peristiwa ini, Dadan mengatakan pihaknya menambah satu standar operasional prosedur (SOP) MBG. Dadan meminta agar sisa makanan dibersihkan di SPPG.

"Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan," katanya.

Dadan mengatakan pihaknya akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan seluruh SPPG. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

(dai/dai)

Bombana -

Sejumlah siswa SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), muntah-muntah seusai memakan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polisi pun menyelidiki peristiwa itu dengan terjun ke dapur umum tempat MBG diproduksi.

Dikutip detikSulsel Rabu (23/4/2025)dalam video beredar, tampak sejumlah siswa keluar dari kelas dan mengalami muntah-muntah. Mereka baru saja menyantap makanan yang dibagikan di kelas.

"Simpan saja kembali di tempatnya, jangan dimakan ayamnya. Biar juga di kelas ku, muntah-muntah anak-anak," ujar salah satu guru yang merekam video tersebut.

Kasat Reskrim Polres Bombana Iptu Yudha mengatakan peristiwa itu terjadi pagi tadi. Yudha pun sudah menerjunkan tim ke lokasi untuk mengecek kejadian tersebut.

"Iya masih dalam penyelidikan, anggota sudah turun ke lokasi," katanya ketika dikonfirmasi.

Untuk menyelidiki peristiwa ini, Iptu Yudha berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Kita sedang koordinasi dengan pihak terkait," katanya.

Yudha menambahkan pihaknya juga mengecek dapur umum tempat pembuatan menu MBG tersebut. Polisi juga akan memeriksa bahan baku yang disediakan untuk program itu.

"Kita lakukan pengecekan dapur umum, pihak ketiga sebagai penyedia MBG dan asal bahan baku," bebernya.

(astj/astj)