TABALONG, KOMPAS.com – PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (Grup Adaro) memulai pembangunan 500 rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sekitar wilayah operasionalnya. Perumahan ini menggunakan batako dari olahan limbah batu bara, yaitu fly ash dan bottom ash (FABA), yang diklaim memiliki kualitas lebih baik sesuai Standar Nasional Indonesia.

Peletakan batu pertama proyek ini dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Kamis (20/3/2025).

Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, serta Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi.

Priyadi menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

"Kami percaya bahwa tempat tinggal yang layak adalah kebutuhan dasar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus kualitas hidup mereka," ujarnya, melalui keterangan pers, dikutip Minggu (23/3/2025).

Proyek ini juga sejalan dengan Program Strategis Nasional (PSN) pemerintah yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Setiap unit rumah dalam kawasan perumahan ini akan dibangun di lahan seluas 60 m² dengan luas bangunan 36 m², terdiri dari dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras. Kawasan perumahan juga akan dilengkapi fasilitas umum seperti gedung serbaguna, area parkir, serta ruang terbuka.

Adaro menargetkan rumah-rumah ini mulai diserahterimakan secara bertahap pada akhir 2025. Selain seremoni groundbreaking, Adaro juga menggelar acara buka puasa bersama 225 anak yatim dan pesantren di sekitar Tabalong sebagai bagian dari kegiatan sosial perusahaan.

JAKARTA, investor.id – Tiga BUMN Karya yang terdiri dari PT PP Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Hutama Karya (Persero) alias HK mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun dapur MBG.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, ketiga BUMN Karya tersebut sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program MBG. “Ada HK, PTPP, dan Adhi Karya yang sudah berkenan menghibahkan sedikit dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung program MBG,” ujar Dody dalam konferensi pers di Kementerian PU, Sabtu (22/3/2024).

Sementara dari sisi Kementerian PU, Dody mengatakan, akan menyiapkan lahan beserta perizinannya dan BUMN Karya menyiapkan bangunan beserta peralatan perlengkapan dapurnya. Proses pembangunan kurang lebih akan memakan waktu 3-4 bulan. “Nanti, PTPP membangun (dapur MBG) di Kota Banjar, Jawa Barat, ADHI di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan HK membangun di Kota Jambi, Provinsi Jambi,” tutur Dody.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menambahkan, sebagai salah satu BUMN Karya, PTPP memiliki tanggung jawab untuk membangun dapur MBG lengkap beserta isinya melalui dana CSR. “Sesuai dengan kontrak, kami bangun di Banjar, Jawa Barat,” ujar dia.

Pembangunan dapur MBG menggunakan dana CSR BUMN Karya hanya diperuntukkan bagi tiga lokasi di tahap pertama. Selebihnya, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, diperlukan sekitar 1.500-an yang akan dibangun melalui proses tender. “Tadi sudah disampaikan, lainnya dibangun melalui dana APBN dan proyek dapur MBG akan menjadi salah satu sumber kontrak baru PTPP ke depan,” ucap Novel.

Biaya Dapur MBG

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar-Lembaga Triono Junoasmono menambahkan, Kementerian PU merencanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan ±900m2, yang akan mencakup bangunan dapur seluas ±300m2 dan lahan parkir kendaraan,” papar Triono.

Kementerian PU melalui Balai PU sudah melakukan survey, hasilnya kata Triono, terpilih 9 dari total 51 lahan Kementerian PU yang dijadikan sekolah Yayasan Pendidikan Putra di seluruh Indonesia. Kesembilan lokasi tersebut yaitu di Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

“Dari 9 lokasi tersebut, kami memilih 3 lokasi yang akan dibangun dapur SPPG dalam waktu dekat ini yaitu Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kota Banjar, Jawa Barat, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG,” jelas Triono.

Seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai melalui skema CSR oleh Adhi Karya, Hutama Karya, dan PTPP. Di mana, pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan kurang lebih Rp 4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan sinergi antara BGN dan Kementerian PU dalam upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Program MBG. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG agar dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 dapur SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 dapur SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyentil pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengomentari kekalahan timnas lantaran asupan gizinya tidak bagus. Lalu mengingatkan Dadan jangan mengeluarkan pernyataan yang berlebihan.

"Kepala BGN jangan terlalu lebay menyangkutpautkan PSSI dengan makanan bergizi apalagi menyampaikan statement bahwa pemain Indonesia kurang makan bergizi. Kurang pas statement tersebut," kata Lalu kepada wartawan, Minggu (23/3/2025).

Lalu meminta Dadan fokus menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai program itu masih ada yang perlu diperbaiki.

"Sebaiknya kepala BGN fokus saja menyukseskan program MBG. Jangan buat gimmick statement. Program MBG masih ditemukan kekurangan dan keluhan dalam pelaksanaannya, sebaiknya fokus urus itu saja, laksanakan sesuai arahan Presiden," kata politikus PKB itu.

Dadan sebelumnya sempat menyinggung timnas yang dikelola PSSI kesulitan menang. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran para pemain gizinya tidak bagus dan berasal dari kampung.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi serimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3).

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyayangkan pernyataan Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana yang menyebutkan kekalahan Timnas Sepakbola Indonesia disebabkan oleh gizi para pemainnya yang tidak bagus.

Menurut Lalu, komentar Dadan terhadap Timnas Indonesia terlalu berlebihan karena Dadan tidak seharusnya mengaitkan persoalan makan bergizi yang dijalankannya dengan persoalan Timnas Indonesia.

"Kepala BGN jangan terlalu lebay menyangkutpautkan PSSI dengan makanan bergizi. Apalagi menyampaikan statement bahwa pemain Indonesia kurang makan bergizi,” ujar Lalu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2025).

Lalu menilai, Kepala BGN seharusnya fokus menjalani tugasnya dalam menyukseskan Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan malah mengurusi persoalan lain.

Politikus PKB itu pun mengingatkan bahwa masih banyak kekurangan dan keluhan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, yang ditujukan bagi siswa.

"Kurang pas statement tersebut. Sebaiknya Kepala BGN fokus saja mensukseskan program MBG, jangan buat gimmick statement," kata Lalu.

"Apalagi program MBG masih ditemukan banyak kekurangan dan keluhan dalam pelaksanaannya. Jadi fokus urus pelaksanaan Makan Bergizi Gratis saja. Laksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai ada keterkaitan antara kualitas gizi pemain sepak bola Indonesia dengan performa permainan.

“Jangan heran kalau PSSI sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujarnya, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (23/3/2025).

Kini, kualitas pemain Indonesia dianggap sudah agak baik, karena sekitar 17 orang merupakan produk naturalisasi yang telah memperoleh gizi baik di negara asal mereka seperti Belanda.

Dadan menilai, olahraga bukan hanya soal latihan semata, tetapi juga perihal kecerdasan dalam bermain dan membaca permainan lawan.

Karena itu, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihaknya mengharapkan bayi yang masih di dalam kandungan, balita, serta anak SD hingga SMA dapat diintervensi agar mereka memiliki gizi baik dan dapat menjadi tenaga kerja produktif berkualitas dalam 20 tahun mendatang.

Saat ini, Indonesia disebut menghadapi situasi pertambahan penduduk yang sangat tinggi dengan rata-rata kelahiran 6 orang per menit atau 3 juta per tahun, hingga total jumlah warga tanah air mencapai 280 juta jiwa.

Pada tahun 2045, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, diperkirakan total penduduk akan mencapai 324 juta.

Salah satu faktor sumber pertumbuhan penduduk berasal dari angka rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan data, apabila ada 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga memiliki anak tiga dan 12 keluarga memiliki anak dua.

Jika 100 keluarga miskin dan rentan miskin digabungkan, maka 50 keluarga mempunyai 3 anak dan 50 keluarga sisanya memiliki dua anak.

“Di situ sumber pertumbuhan penduduk Indonesia dari dulu, sampai sekarang, dan yang akan datang. Jadi Pak Presiden gelisah, kalau kita tidak intervensi (dengan program Makan Bergizi Gratis), kelompok ini 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," ungkap Dadan.

"Kalau makan itu ada nasi, ada bala-bala, ada mi atau bihun, kerupuk, kecap, ada semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting asal bisa hidup, dan 60 persen dari anak kelompok ini tidak pernah minum susu bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak mampu minum susu,” ujarnya lagi.

Adapun pertumbuhan penduduk dari angka rumah tangga kalangan atas dan menengah dinilai tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertambahan penduduk.

“Jadi, kalau ada 100 orang keluarga kelas atas, itu 84 keluarga anaknya satu, 16 keluarga tidak punya anak. (Lalu) kalau ada 100 orang kelas menengah, 12 keluarga anaknya dua, 88 anaknya satu,” kata Kepala BGN itu lagi.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun pada bulan September untuk optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penambahan dana ini dilakukan tidak lama setelah anggarannya terkena efisiensi sebesar Rp 200 miliar.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ada tiga kunci dalam pelaksanaan program MBG, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Terkait anggaran, menurutnya BGN tidak menemui kendala apapun.

"Karena berapapun yang diminta oleh BGN pasti akan diberi oleh Pak Presiden (Prabowo). Jadi kalau yang lain, dia kasihan," kata Dadan, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025) kemarin.

"BGN kena efisiensi sedikit, ditambahnya lebih besar daripada dia kena efisiensi. Jadi, kita kena efisiensi Rp 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp 100 triliun. Jadi (efisiensi) Rp 200 miliar nggak ada apa-apanya," ujarnya.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dana ini beserta dukungan lainnya dari kementerian dan lembaga (KL) akan dimaksimalkan untuk operasional program MBG. Ditargetkan pada akhir tahun ini bisa tercapai target penyaluran MBG hingga ke 82,9 juta penerima.

"Mudah-mudahan keinginan Presiden agar 82.9 juta ini bisa dipenuhi di akhir tahun bisa tercapai," ujarnya.

Lebih lanjut Dadan melaporkan, saat ini total sudah ada 1.050 Dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dapur ini dibangun dengan skema kemitraan, tanpa adanya penggunaan uang negara.

Ke depannya, BGN membangun 1.542 dapur SPPG dari APBN. Ia meminta bantuan agar pembangunan 1.542 dapur ini bisa dibangun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 1 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

"Yang 1.542 akan dibangun oleh Badan Gizi dan kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas Rp 200,2 miliar dari total pagu anggaran semula Rp 71 triliun pada 2025.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Simak juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono (Yongki) menyebut untuk tahap awal terdapat 3 lokasi yang bakal fokus dibangun SPPG. Di antaranya berlokasi di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dan Kota Jambi.

“Di mana untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan kurang lebih Rp4,5 miliar” jelasnya dalam agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PU dan BGN, Sabtu (22/3/2025).

Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk membangun 3 SPPG tersebut mencapai Rp13,5 miliar. Pembangunan itu dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) 3 perusahaan BUMN Karya.

Perinciannya, SPPG yang berlokasi di Kebumen bakal dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), kemudian SPPG di wilayah Kota Banjar bakal digarap oleh PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan SPPG di wilayah Jambi bakal digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk. (HK).

Adapun, lingkup pembangunan SPPG itu meliputi pembangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi hingga instalasi pengolah air limbah (IPAL).

“Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG,” tambahnya.

Nantinya, dapur SPPG itu akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan 900 meter persegi (m2), yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Windayana menjelaskan kerja sama tersebut penting dilakukan seiring dengan mandat yang disampaikan Presiden Prabowo untuk mempercepat realisasi program MBG.

“Bapak Presiden melihat sangat miris karena banyak anak yang sudah dapat, tapi lebih banyak lagi yang belum dapat. Sehingga ada laporan kenapa saya belum dikasih makan oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo gelisah dalam perhatian itu dan minta percepatan,” tegas Dadan.

Adapun dalam waktu dekat BGN sendiri menargetkan bakal membangun 1.542 SPPG yang bakal tersebar di sejumlah lokasi. Sedangkan nantinya pada tahun 2026 BGN menargetkan penerima manfaat dapat tembus hingga 82,9 juta.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

"Kami tawarkan lahan kepada investor untuk pembangunan perumahan MBR pada site expose," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melalui keterangan pers tertulis diterima Antara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu.

Pada site expose tersebut ditawarkan empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut, jelas dia, secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

"Site expose itu komitmen Badan Bank Tanah dukung Astacita dalam penyediaan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk tiga juta rumah," tambah Parman Nataatmadja.

Model sinergi adalah model yang terbaik dalam kerangka percepatan program makan bergizi dan ini akan menjadi contoh bagi model-model lain untuk kita melakukan percepatan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan model sinergi percepat perluasan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Model sinergi adalah model yang terbaik dalam kerangka percepatan program makan bergizi dan ini akan menjadi contoh bagi model-model lain untuk kita melakukan percepatan,” kata Rachmat, di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Sabtu.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama untuk memberikan dukungan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dan fasilitas pendukung program MBG.

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Peralatan Dapur Umum beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

Selain itu, juga PKS antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Pembangunan Dapur beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

PKS disepakati untuk penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU berupa tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi.

Pembangunan SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 meter kubik yang akan mencakup bangunan dapur seluas sekitar 300 meter kubik dan lahan parkir kendaraan. Ukuran dan desain dapur akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh BGN.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapur SPPG dilakukan dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Secara total, biaya untuk membangun satu unit dapur SPPG sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan untuk distribusi.

Setelah penandatanganan kesepakatan maupun kerja sama antara instansi terkait dan proses perizinan selesai, konstruksi pembangunan infrastruktur akan dimulai. Kementerian PU memperkirakan pembangunan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh BGN pada tahun ini.

“Jadi, ini adalah kolaborasi yang menarik. Bapak Presiden menginginkan bahwa tercapai pelayanan pada penerima manfaat (makanan bergizi) mencapai 82,9 juta dan ini membutuhkan kecepatan yang luar biasa. Untuk melakukan kecepatan, kita perlu bersinergi,” ujar Menteri PPN.

Rachmat Pambudy menilai, dapat yang dikembangkan oleh Kementerian PU paling lengkap. Mulai dari proses pembangunan dapur, pengelolaan limbah, hingga tempat parkir.

“Apalagi, ini adalah program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yang ada hubungannya dengan Kementerian PU. Jadi, barangkali ini akan jadi model dapur yang terbaik pada periode sampai hari ini. kita berharap yang paling baik. Kalau ini bisa dijadikan model, maka dengan model seperti ini akan terjadi percepatan yang luar biasa. Jadi, sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah dan swasta, akan membuat percepatan ini akan bisa dilakukan,” kata Kepala Bappenas itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara tentang permasalahan gizi anak di Indonesia, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin. Dalam kesempatan itu, ia sempat menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam beberapa kali pertandingan.

Dadan mengatakan, penduduk Indonesia terus bertumbuh, kelas masyarakat miskin dan rentan miskin cenderung memiliki rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi serimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu,

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang," kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

"Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

"Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045," ujar Dadan.

Pengembang mengeluhkan Program 3 Juta Rumah belum menunjukkan progres. Hal ini menimbulkan keraguan terkait kemungkinan target program tersebut dapat tercapai.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku optimistis Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat bisa diwujudkan. Pihaknya pun sedang berupaya untuk mendapatkan dana tambahan dan bekerja sama dengan berbagai pihak buat program ini.

"Kita berdoa, berusaha, berkolaborasi. Seperti hari ini dukungannya luar biasa. Kita kan berusaha bekerja. FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) juga tahun ini mudah-mudahan paling banyak dengan dukungan dari semua pihak," ujar Ara usai melihat Site Expose dari Badan Bank Tanah di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Kita nggak bisa berpikir pesimis, kita harus optimis. Dan bisa dilihat hari ini dapat lahannya. Dalam satu minggu ini kita sudah alokasikan berapa? 70 ribu dalam satu minggu," tuturnya

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyediakan 73 hektare lahan untuk Kementerian PKP membangun perumahan. Lahan tersebut tersebar di empat daerah, yakni Tanjung Pinang, Batu Bara, Purwakarta, dan Bandung Barat.

Lalu, 70 ribu kuota FLPP sudah dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk guru sebanyak 20 ribu unit rumah. Ara menyebutkan dirinya akan mulai menyalurkan rumah untuk guru dengan melakukan serah terima kunci pada Selasa (25/3) mendatang.

Di samping itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho kuota FLPP mengungkapkan tahun ini sudah ada 39.147 unit rumah FLPP yang tersalurkan. Penyaluran akan terus berjalan dengan proporsi pembiayaan 75 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"Kita enggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini udah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto telah mengutarakan bahwa para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian PKP dan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menilai program tersebut saat ini belum ada perkembangan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyinggung kemampuan Timnas Indonesia dalam memenangkan setiap pertandingan yang mereka lakoni.

Komentar ia berikan khususnya terhadap kekalahan yang dialami Timnas. Menurutnya, Timas  susah menang kala bertanding akibat asupan gizi yang kurang bagus.

"Jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat Kenapa? Karena gizinya tidak bagus. Dan banyak pemain bola lahir dari kampung," ujar Dadan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (22/3).

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di negeri Belanda," imbuhnya.

Sayangnya, kata Dadan, Timnas saat ini masih belum bisa mengalahkan Australia dan Jepang. Ia lantas memuji Jepang yang telah menjalankan program makan bergizi selama 100 tahun.

"Apalagi Jepang yang makan bergizi sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi dunia Jepang karena makan bergizinya sudah 100 tahun," tuturnya.

Menurut Dadan, olahraga tak hanya membutuhkan latihan fisik, tetapi juga membutuhkan kecerdasan. Dalam permainan sepak bola, kecerdasan ini dibutuhkan mulai dari mengoper bola secara cermat hingga membaca permainan lawan.

Lebih lanjut, Dadan awalnya membahas soal pertumbuhan penduduk Indonesia hingga 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka. Pada waktu tersebut, Indonesia yang saat ini memiliki 280 juta penduduk akan mengalami lonjakan hingga mencapai 324 juta penduduk.

Ia mengatakan kelompok yang akan menyumbang besar pada pertumbuhan jumlah penduduk adalah dari kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Dari mana super pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih akan tumbuh 324 juta, yaitu dari keluarga miskin dan rentan miskin yang anggota rumah tangganya kelas miskin itu 4,78. Jadi kalau ada 100 keluarga miskin, 78 keluarga anaknya 3, 22 keluarga anaknya 2," tuturnya.

Dadan menyebut hal ini membuat Presiden Prabowo Subianto gelisah atas masa depan generasi muda. Maka dari itu, pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi untuk memastikan asupan gizi mereka.

"Anak yang sekarang masih dalam kandungan, kemudian anak balita, anak TK, anak SD, SMP, SMA, 20 tahun kemudian ini akan menjadi tenaga kerja produktif. Kalau kita tidak intervensi kita khawatir tenaga kerja produktif ini akan berkualitas rendah," pungkasnya.

Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama untuk memberikan dukungan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dan fasilitas pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Peralatan Dapur Umum beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

Selain itu juga PKS antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Pembangunan Dapur beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

“Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/QuickWins) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” kata Menteri PU Dody Hanggodo di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Sabtu.

Pihaknya mengaku sadar bahwa dukungan infrastruktur yang andal menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program MBG.

Karena itu, PKS disepakati untuk penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU berupa tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi.

“Besar harapan kami bahwa inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi ini, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis. Tidak hanya anak-anak, tapi juga ekonomi di pedesaan juga akan semakin menggeliat dan berkembang pesat seiring dengan arahan Presiden bahwa kemajuan ekonomi nasional kita harus di-support oleh perkembangan dari desa. Untuk itu, sinergi dan dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang dapat segera dirasakan manfaatnya tidak hanya kepada anak-anak, tapi juga bagi masyarakat sekitar,” ungkap dia.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa kunci keberhasilan program MBG itu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

"Kami akan membangun 1.542 SPPG (tahun ini yang akan difokuskan di daerah-daerah (3T); tertinggal, terdepan, dan terluar,” ucap Dadan.

Pembangunan SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 meter kubik yang akan mencakup bangunan dapur seluas sekitar 300 meter kubik dan lahan parkir kendaraan. Ukuran dan desain dapur akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh BGN.

Saat ini, tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU di seluruh Indonesia yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra.

Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG, mulai dari Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Selatan.

Mengacu 9 lokasi tersebut, Kementerian PU memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu di Kebumen, Kota Banjar, dan Kota Jambi.

Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama, dan banyak sekolah yang berada di radius 6 kilometer (km) dari dapur SPPG.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapur SPPG dilakukan dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT. Adhi Karya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero). Secara total, biaya untuk membangun satu unit dapur SPPG sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan untuk distribusi.

Setelah penandatanganan kesepakatan maupun kerja sama antara instansi terkait dan proses perizinan selesai, konstruksi pembangunan infrastruktur akan dimulai. Kementerian PU memperkirakan pembangunan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh BGN pada tahun ini.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025