Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata Ara.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai dipercaya oleh masyarakat internasional.

"Saya hanya mau sampaikan pesan bahwa Danantara mulai dipercaya oleh masyarakat internasional," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut terlihat dalam komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar kepada Danantara.

"Qatar itu bukan negara yang main-main, negara yang sangat maju, negara yang sangat kuat ekonominya, pusat salah satu pusat keuangan dunia. Saya melihat sendiri, menurut saya suatu peristiwa yang membuat kita harus bangga bahwa visi-visi Presiden RI Prabowo Subianto sekarang sudah mulai disambut dengan positif oleh pasar," kata Ara.

Sebagai informasi, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, infrastruktur digital, kesehatan, hingga pariwisata.

Indonesia bersama Qatar telah menyepakati​​​​​ komitmen investasi bersama sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), yang mana sebesar 2 miliar dolar AS dari Qatar dan 2 miliar dolar AS dari Indonesia.

Pandu memastikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Qatar telah menghasilkan komitmen bersama antara Qatar dan Indonesia untuk membentuk investment fund bersama senilai 4 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan komitmen investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Qatar, sebagai dana bersama Indonesia-Qatar yang difokuskan untuk mendukung pembangunan dan proyek strategis.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai menghadiri Pertemuan CEO Forum di Doha, Qatar pada Minggu (13/4), yang diinisiasi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Presiden Prabowo menekankan komitmen itu merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia, serta sinyal positif dari Qatar atas kerja sama yang semakin erat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengaku Ooredoo Group tertarik berinvestasi program 3 Juta Rumah karena telah mengetahui proses bisnis di Indonesia.

"Kenapa dengan Ooredoo? Karena Ooredoo sudah pernah investasi di sini. Jadi, dia udah ngerti bagaimana proses bisnis di sini," kata dia usai bertemu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ara pun berharap Ooredoo Group segera datang ke Indonesia untuk melaksanakan survei tanah.

"Karena kemarin, sebenarnya malam itu dia undang makan malam, tapi saya enggak bisa, saya udah janji dengan malamnya di Kedutaan (Indonesia di Qatar). Sebenarnya, malam itu dia mau undang kami makan malam, karena mereka sangat tertarik," tambah Ara.

Adapun sebelumnya, Ara menawarkan sejumlah lahan di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan investor asal Qatar tersebut untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari siaran pers, Senin (14/4/2025).

Ini disampaikan Ara saat mengadakan one on one meeting bersama Chief Legal, Regulatory, and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar, Minggu (13/4/2025), waktu setempat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Ini terutama saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang masuknya investasi dari Qatar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Ara menghadiri Peluncuran Program Bebenah Kampung di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (15/4).

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," katanya.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap yakni Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah. Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Elnusa Petrofin menata ulang area lahan kosong milik perusahaan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga di RW 09, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.

"Pembersihan dan pemindahan ini, kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujar Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan dalam proses tersebut, sejumlah kontainer dan kemasan operasional yang tersimpan di area tersebut telah dipindahkan menggunakan alat berat khusus.

Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap aspirasi warga terkait aroma yang sempat tercium di sekitar lokasi.

Sebelumnya, perseroan juga telah mengadakan audiensi dengan warga guna menyerap langsung aspirasi yang berkembang.

Selain penanganan area kosong, perusahaan juga memperbaiki dan tengah melakukan peninggian pagar yang berada di sisi lahan berbatasan dengan permukiman.

Ia menjelaskan proyek perbaikan ini dimulai pada pertengahan April dan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan tahun ini.

Kemudian pagar akan dibangun setinggi sekitar 2,7 meter sebagai langkah pengamanan tambahan.

“Pagar ini akan dilengkapi lampu penerangan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat serta perangkat warga setempat turut dilibatkan dalam proses itu sebagai bentuk kolaborasi positif.

"Kami berharap adanya sinergi dengan warga dalam menjaga aset perusahaan,” katanya.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan.

Perseroan juga menyalurkan sebanyak 190 paket sembako dan multivitamin kepada warga yang tinggal di sekitar area operasional, khususnya di lima RT di RW 09.

Kegiatan ini berlangsung di area perusahaan dan dihadiri oleh Lurah Rawabadak Selatan serta perwakilan RW dan RT setempat.

“Kami berkomitmen untuk menjaga silaturahmi dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami juga tengah menyiapkan program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga,” kata Putiarsa.

Warga menyambut baik langkah-langkah itu.

"Syukurlah sekarang tidak ada lagi bau. Kami mengapresiasi langkah cepat ini dalam merespons aspirasi warga,” ujar Ketua RW 09 Rawabadak Selatan, Abdus Syakur.

Sebelumnya empat Rukun Tetangga (RT) di Rukun Warga (RW) 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terdampak bau menyengat akibat limbah kimia dari perusahaan itu.

"Paling berdampak bau adalah warga di RW 09, terutama RT1, RT2, RT3 dan RT 5 yang berdekatan langsung dengan lapangan sebagai tempat penyimpanan limbah tersebut," kata Sekretaris RT 02, RW 09, Wijaya Sudrajat.

Ia mengatakan, limbah pabrik yang berisi cairan tersebut disimpan di dalam sebuah drum berwarna biru dan diletakkan di lapangan milik perusahaan.

Sedangkan posisi lapangan tersebut berhadapan langsung dengan perumahan warga. Limbah pabrik tersebut mengeluarkan aroma menyengat jika terkena angin.

Selain itu, bau limbah itu pun masuk ke rumah-rumah warga dan membuat kenyamanan terganggu.

"Jika ada angin berhembus kencang, bau dari limbah yang ditaruh dalam drum berwarna biru yang diletakkan di tengah lapangan milik perusahaan banyak dikeluhkan warga," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan sekitar 16.000 unit rumah subsidi pada 2025, sebagai bagian dari kontribusi terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah.

Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, dengan pendapatan bulanan maksimal Rp 8 juta, dan akan dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng dan Forum Komunikasi (Forkom) Pengembang Jawa Tengah.

Kepala Disperakim Jateng, Arief Djatmiko, menyampaikan bahwa program rumah subsidi tidak hanya akan mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga akan melibatkan kegiatan rehabilitasi melalui Bantuan Stimulan Swadaya (BSPS).

“Tahun kemarin di Jawa Tengah itu pengembang melakukan pembangunan sampai dengan 14.000 lebih sedikit, dari kuota 200.000. Nah, tahun ini secara nasional kuotanya kemungkinan besar memang akan meningkat, dari informasi yang kami terima ada sekitar 350.000. Kesiapan kita di Jawa Tengah kami sudah konsolidasi dengan Forkom Pengembang Jawa Tengah,” ujar Arief, Senin (14/4/2025).

Arief menyebutkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan 1.600 pengembang di Jateng untuk mempercepat realisasi target.

Pihaknya optimistis jumlah rumah subsidi yang dibangun di Jateng bisa mencapai hingga 20.000 unit.

“Kita komunikasi dengan Forkom. Mereka siap untuk melakukan dukungan pembangunan rumah subsidi 15.000 – 16.000. Kami di Pemprov memang masih mendorong terus agar kemampuan membangunnya paling tidak di angka 20.000,” imbuhnya.

Skema pembangunan rumah subsidi

Pembangunan rumah subsidi ini akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan bunga lima persen dan harga maksimal Rp 166 juta.

Arief menambahkan bahwa skema ini menyasar masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 7 juta untuk lajang, dan Rp 8 juta untuk pasangan keluarga.

Selain itu, Pemprov Jateng juga menyiapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di 32 kabupaten/kota sebagai bentuk insentif untuk pengembang.

Tak hanya fokus pada kuantitas, Pemprov juga mendorong aspek keberlanjutan melalui penggunaan material ramah lingkungan.

Arief memaparkan bahwa pembangunan akan menggunakan material Fly Ash Bottom Ash (FABA)—produk olahan limbah batubara dari PLTU yang ada di Jateng.

“Walaupun belum luas, kita terus sosialisasikan dan kita juga ingin sampai dengan UMKM-UMKM itu bisa memproduksi material bangunan yang green dari pabrik. Kira-kira itu dukungan kepada pemerintah pusat," kata dia.

"Dalam bentuk yang lain kami juga ada pembangunan baru untuk backlog, untuk bencana, dan untuk relokasi karena program pemerintah,” imbuhnya

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dikutip Antara, Selasa, 15 April 2025.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Cara: CEO Forum RI-Qatar Dorong Investasi Perumahan bagi MBR

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata dia.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujar dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai dipercaya oleh masyarakat internasional.

"Saya hanya mau sampaikan pesan bahwa Danantara mulai dipercaya oleh masyarakat internasional," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut terlihat dalam komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar kepada Danantara.

"Qatar itu bukan negara yang main-main, negara yang sangat maju, negara yang sangat kuat ekonominya, pusat salah satu pusat keuangan dunia. Saya melihat sendiri, menurut saya suatu peristiwa yang membuat kita harus bangga bahwa visi-visi Presiden RI Prabowo Subianto sekarang sudah mulai disambut dengan positif oleh pasar," kata Ara.

Sebagai informasi, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, infrastruktur digital, kesehatan, hingga pariwisata.

Indonesia bersama Qatar telah menyepakati​​​​​ komitmen investasi bersama sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), yang mana sebesar 2 miliar dolar AS dari Qatar dan 2 miliar dolar AS dari Indonesia.

Pandu memastikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Qatar telah menghasilkan komitmen bersama antara Qatar dan Indonesia untuk membentuk investment fund bersama senilai 4 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan komitmen investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Qatar, sebagai dana bersama Indonesia-Qatar yang difokuskan untuk mendukung pembangunan dan proyek strategis.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai menghadiri Pertemuan CEO Forum di Doha, Qatar pada Minggu (13/4), yang diinisiasi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Presiden Prabowo menekankan komitmen itu merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia, serta sinyal positif dari Qatar atas kerja sama yang semakin erat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Danantara mulai dipercaya oleh masyarakat internasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata Ara.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP meyakini Ooredoo Qatar tertarik pada Program 3 juta Rumah

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan dugaan kecurangan dalam pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur) di Kabupaten Kupang, NTT. Sebanyak 2.100 unit rumah dibangun tidak sesuai rencana kerja dan syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan menemukan sejumlah dugaan bahwa ada kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi Eks Pejuang Tim Tim di Kupang, NTT," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Ara menegaskan rumah bagi eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero). Ia telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya.

Ara meminta agar BUMN yang membangun perumahan tersebut bisa melakukan perbaikan. Kemudian, BUMN tersebut juga perlu menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur, di mana Presiden Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa tim dari Inspektorat Jenderal sudah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana. Hasil tinjauan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, aspek fondasinya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari shop drawing-nya, seharusnya kedalaman fondasi 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Namun, kenyataannya melalui video dan foto yang diterima, kedalaman fondasi hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter dari beton.

Kedua, ia menyebutkan pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya tidak maksimal. Hal ini menyebabkan bangunan mudah begitu turun. Ketiga, banyak rumah mengalami keretakan pada bagian dinding.

Keempat, terdapat banyak genangan air ketika hujan turun lantaran airnya tidak mengalir dengan baik. Hal itu dikarenakan elevasi yang seharusnya 30 centimeter justru rata dengan tanah.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks pejuang Tim-tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP dan akan memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya, dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks Pejuang Tim-tim," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil bos Lippo Group John Riady. Pemanggilan itu terkait dengan permasalahan konsumen Meikarta yang hingga kini belum mendapatkan unitnya.

Ara juga mengaku sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait polemic Meikarta dan rencana pemanggilan John Riady tersebut. Menurutnya Prabowo mendukung agar hak masyarakat harus dipenuhi.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden, Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," tegasnya di Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ara melanjutkan, terkait masalah Meikarta dai mengakui sudah banyak aduan yang dia terima. Aduan tersebut dia terima dari berbagai lembaga seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Kementerian PKP sendiri sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan konsumen Meikarta dan Meikarta itu sendiri. Ara berniat untuk bertemu langsung dengan John Riady Minggu lalu, namun pertemuan ibatalkan karena John masih berada di luar negeri.

"Ya, kita sudah sampaikan, karena kemarin kan Pak John Riady, WA saya, dia lagi di luar negeri. Oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda datang," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jendral Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady. Seharusnya, mereka bertemu lagi pada Rabu (26/3) lalu, tetapi John Riady berhalangan hadir.

Pada 26 Maret lalu Ara juga sudah bertemu dengan para konsumen Meikarta yang hingga kini belum mendapatkan unit. Seperti misalnya Yosafat (30), dia mengaku belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

(das/das)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku, telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Hingga kini, proyek yang dirancang sejak satu dekade lalu belum kunjung kelar.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Timtim) di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kecurangan yang dimaksud adlaah temuan pembangunan rumah tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," ujarnya.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan. "Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Karena itu, Ara akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady terkait penyelesaian korban Meikarta pada pekan depan. Ara akan memanggil direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Doha, Qatar usai mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan ke negara Timur Tengah.

Pertemuan itu, kata Ara, akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan. Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.