Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku bakal melakukan pertemuan dengan Pandu Sjahrir di Kantor Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara pada malam ini, Selasa (11/2/2025).

Ara menjelaskan, pertemuan itu bakal dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB. Usai dari Danantara, keduanya disebut bakal mulai melakukan rapat bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

“Kita doakan kan boleh, namanya doa boleh lah namanya doa masa tidak boleh, ini baru mau dibicarakan [Pandu Sjahrir jadi Bos Danantara],” kata Maruarar saat ditemui di sela-sela agenda Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sebelumnya, Ara memang sempat menyebut bahwa Pandu Sjahrir selaku Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) bakal menjadi Bos Danantara.

Nama Pandu yang masuk bursa calon petinggi Danantara itu mencuat usai Ara mengunggah gambar dirinya bersama Pandu di akun instagram miliknya. Salah satunya yakni foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan.

Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara/BUMN Kartika Wirjoatmodjo justru enggan berkomentar soal isu Pandu Sjahrir sebagai ‘Bos’ BP Danantara.

Tiko, sapaannya, hanya menegaskan bahwa pemerintah masih merancang fokus BPI Danantara, termasuk rincian lembaga yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Adapun rencananya, setelah mengelami penundaan berkali-kali sejak November 2024, BPI Danantara akan meluncur bulan depan, atau Maret 2025.

“No comment, no comment,” ujarnya sambil tertawa.

Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan Program Tiga Juta Rumah, yakni 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hadirnya program ini mendapat respons baik dari berbagai pihak. Mengingat selama 10 tahun terakhir, Indonesia masih memiliki defisit atau backlog hunian 10 juta rumah, terutama untuk keluarga dengan pendapatan menengah dan rendah.

Meski demikian, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menyampaikan untuk merealisasikan program ini, pemerintah tentunya akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya akses kredit untuk kepemilikan rumah.

"Salah satu tantangan dalam mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan adalah kesenjangan dalam hal keuangan. Banyak sekali keluarga yang berpendapatan rendah, atau kesulitan akses terhadap kredit untuk mendapatkan rumah," ujar Andry dalam sesi diskusi 'Housing Sector Outlook: Providing Shelter' di Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan hadirnya Program Tiga Juta Rumah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan sehingga semua masyarakat bisa menjangkau perumahan.

"Kita masih menghadapi terhadap terkait backlog perumahan. Masih ada 9,9 juta backlog kepemilikan rumah. Kemudian ada 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak. Dan 4,5 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak huni," bebernya.

Namun, lanjut Heru, adanya kesenjangan pembiayaan bagi pekerja di sektor informal menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, diperlukan skema pembiayaan bagi sektor ini sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Para pekerja yang non-fixed income juga menjadi tantangan. Dan ini tantangannya terkait bank ability dari sektor informal," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Chairman, Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah, diperlukan data riil terkait sektor perumahan.

"Di Indonesia, saat ini belum ada big data terkait perusahaan itu sendiri. Kalau data belum final dan reliabel maka step kedua akan kesulitan membuat roadmap itu sendiri," ucapnya.

Kemudian, Joko mengatakan sektor perizinan juga masih kerap menjadi persoalan bagi developer. Selanjutnya, ia menilai pembiayaan terhadap sektor informal juga perlu ditingkatkan.

"Yang harus kita tahu adalah sektor informal jumlahnya sangat besar, namun belum mendapati akomodasi yang proper dari sektor perbankan. Kemarin kita mendorong FLPP minimal ada 10% dari sektor informal," paparnya.

"Kami selalu mendorong Tim Satgas agar mendapatkan placing kepada bank yang ada di Indonesia sehingga bisa mendorong kesulitan likuiditas dalam pembiayaan," imbuhnya.

Senada, Program Leader Indonesia & Timor Leste dari World Bank Claudia Ines Vasquez Suarez mengungkapkan Program Tiga Juta Rumah dapat menjadi solusi terkait kurangnya kebutuhan perumahan di Indonesia. Namun, kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah juga perlu menjadi perhatian.

"Tantangannya adalah kita harus dapat menangani golongan yang berpendapatan rendah, dan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan," katanya.

"Saya rasa (pemerintah) penting mengimbangi untuk meningkatkan (program) sudah berjalan dan mengembangkan instrumen baru," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyiapkan tiga skema agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan efektif.

Hal ini disampaikan Maman saat menghadiri groundbreaking pembangunan center of excellence program MBG di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Selasa (11/2/2025).

Pertama, kementerian akan memperkuat manajemen dan kualitas produksi bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.

"Ini akan menjadi objek monitoring dan evaluasi dari Kementerian UMKM untuk menjaga keorganisasian dan manajemen operasionalnya," kata Maman dalam keterangan tertulis, Selasa.

Kedua, kementerian menyiapkan skema pembiayaan untuk mengantisipasi tantangan dalam realisasi anggaran yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami memahami ada tahapan administratif, termasuk audit, yang bisa mempengaruhi kelancaran modal kerja UMKM. Karena itu, kami sudah berkoordinasi dengan bank Himbara untuk menyiapkan skema pembiayaan bridging bagi UMKM," ujar Maman.

Ketiga, kementerian akan membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Maman menilai program MBG bukan hanya menciptakan peluang ekonomi jangka pendek, tetapi juga bisa melahirkan salah satu ekosistem usaha terbesar di sektor UMKM.

"Selain industri, kerajinan tangan, dan fesyen, subsektor makanan kini menjadi salah satu unggulan yang berpotensi membangun ekosistem usaha yang luas dan berkelanjutan," kata dia.

Sebelumnya, Maman menyampaikan UMKM yang terlibat dalam program MBG bisa mendapatkan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta.

Untuk mendapatkannya, UMKM harus mengantongi surat penunjukan dari BGN sebagai penyelenggara program MBG.

"Bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujar Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2025).

Ada 46 bank mitra yang dapat menyalurkan pembiayaan ini, termasuk empat bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para investor bidang perumahan untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Salah satu alasannya karena Indonesia memiliki kepastian hukum.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, ada beberapa hal yang menurutnya melakukan investasi di Indonesia merupakan hal yang tepat. Pertama, karena Indonesia adalah negara yang aman. Kedua, memiliki kepastian hukum.

"Nomor satu, tadi saya katakan negara kita aman. Nomor dua, negara kami ada kepastian hukum. Di sini negara kami, mau siapa pun, menteri kalau salah ditangkap KPK sudah. Bupati, wali kota, gubernur sudah, DPR sudah. Jadi ada kepastian hukum," katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, jika ada pejabat Indonesia yang salah maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak peduli apakah pejabat tersebut memiliki koneksi ke presiden atau yang lainnya.

"Dalam 3 minggu atau sebulan ini kita lihat begitu banyak penegakan hukum di negara kami, yang tidak pandang bulu, siapa saja yang melanggar hukum dia harus tanggung jawab. Jadi harus saya sampaikan (Indonesia) aman dan ada kepastian hukum itu penting," paparnya.

Selain itu, Ara menyampaikan bahwa pasar di Indonesia sangat besar. Apalagi kebutuhan rumah di Indonesia juga cukup besar, masih ada backlog 9,9 juta rumah.

"Itu potensi market yang luar biasa," tuturnya.

Jika ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kata Ara, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi yaitu bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, serta bermanfaat untuk investor dan dunia usaha.

"Tolong buat konsep, punya perlu pemikiran apa. Lahan jangan ragukan, terlalu banyak lahan di Indonesia. Market jangan ragukan, terlalu banyak market di Indonesia. Mengenai aturan, ayo kita berbicara. Tentu kita mau business friendly, mau investor friendly, pasti kita akan lakukan. Perlu insentif apa, kita bicarakan, dengan prinsip tadi bagus bagi negara kami, bagus bagi rakyat kami, dan bagus bagi dunia usaha," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

JAKARTA, investor.id - Program pembangunan tiga juta rumah dikabarkan terancam tersendat dan kemungkingan sulit tercapai. Hal ini lantaran pemerintah memangkas anggaran Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (PKP) tahun 2025 menjadi Rp 1,6 triliun dari Rp 5,2 triliun.

Meski demikian, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakinkan bahwa program pembangunan tiga juta rumah tidak akan terganggu oleh efisiensi anggaran tersebut. 

"Program 3 juta rumah itu pembiayaannya bukan dari anggaran APBN," ucap Joko kepada B Universe secara daring, Selasa (11/2/2025).

Mewakili pelaku usaha properti, Joko membagikan pandangannya tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyukseskan program tersebut.

"Buatlah regulasi yang bisa mendukung pencapaian atas kinerja dari para pelaku usaha. Yang kedua, jadilah fasilitator yang baik. Yang ketiga, ciptakan kondisi relasi yang baik bagi stakeholder. Kenapa? Karena yang mengerjakan (pembangunan rumah) itu kami," tegas Joko. 

Joko percaya diri bahwa industri properti adalah industri yang mandiri dan independen. Data REI menunjukan pada tahun 2023 industri properti mencetak kontribusi investasi sebesar Rp119 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp122 triliun.

Atas dasar kontribusi sektor properti yang sedemikian besar, Joko berharap pemerintah dapat bermitra dan membangun relasi yang sebaik-baiknya dengan para pelaku usaha.

"Dengarkan dan mendekatlah kepada para pelaku industri agar kami bisa bekerja dengan lebih produktif dan punya kepastian, sehingga kami bisa merealisasikan apa yang diinginkan pemerintah. Karena kami yang bekerja,” tutur Joko. 

“Selama ini kami sudah memberikan kontribusi dan kami sudah mampu menyuplai realisasi terhadap kebutuhan perumahan di Indonesia. Jadi, kami ini mengharapkan apa yang tiga hal tadi," imbuhnya.

Seperti diketahui, program tiga juta rumah per tahun adalah salah satu program unggulan Prabowo dalam kampenye Pilpres 2024. Prabowo berjanji akan membangun dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit di perkotaan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Program pembangunan 3 juta rumah dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) RI pada 2030 mendatang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pihaknya bersama Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah dalam periode 2025 hingga 2029, yang terdiri atas 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

“Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya dilansir Antara, Selasa (10/2/2025).

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

Demi mendukung keberlanjutan program ini, lanjutnya, revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pemda) diperlukan guna memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan bagi MBR.

Saat ini, regulasi tersebut membatasi peran pemda, padahal mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing.

Pemerintah turut mendorong skema matching program seperti yang telah diterapkan dalam program "Tuku Lemah Oleh Omah" di Jawa Tengah.

Lebih lanjut, program 3 juta rumah ini diproyeksikan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan nilai investasi mencapai Rp412,50 triliun, program itu diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,68 persen dan menyerap tenaga kerja 380.000 orang.

“Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota),” ucap Rachmat.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan perwakilan Asian Development Bank (ADB) pada Senin (10/12). Pertemuan itu membahas peluang kerja sama untuk pembiayaan serta pemanfaatan Program 3 Juta Rumah.

Saat melakukan pertemuan itu Fahri didampingi Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati. Fahri menjelaskan, saat ini backlog perumahan di Indonesia cukup tinggi. Untuk itu, intervensi pemerintah dalam penyediaan hunian diharapkan mampu mendorong masyarakat bisa tinggal di hunian yang layak.

"Adanya ADB diharapkan juga menambah dukungan pembiayaan perumahan dimana sebelumnya pemerintah Qatar juga telah memberikan bantuan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Fahri mengungkapkan bawha pihak ADB menilai program pembangunan perumahan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Selain itu, pihak ADB juga menyatakan minat untuk mendukung pembiayaan perumahan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini di Indonesia maupun negara-negara lainnya," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, kedua belah pihak juga mendiskusikan tentang Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGHAP).

"IGHAP adalah program yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk membiayai pembangunan perumahan hijau, tahan terhadap perubahan iklim, dan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia," jelasnya.

Sebagai informasi, tujuh orang delegasi dari ADB yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Senior Director of Finance Sector Group Christine Engstorm, Director of Water and Urban Sector Group Srinivas Sampath, Country Director Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga, Country Operations Head Indonesia Resident Mission Joris van Etten, Principal Finance Sector Specialist Vivek Rao, Senior Urban Development Specialist Hong Soo Lee, dan National Coordinator for Nusantara/ Loan Preparation Expert Indonesia Resident Mission Yulia.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta agar bank swasta turut serta mengucurkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mendukung realisasi program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Erick menjelaskan butuh pembiayaan yang masif untuk mendukung realisasi 3 Juta Rumah. Dia menyebut pemerintah juga mengharapkan kolaborasi bank swasta.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kita harapkan juga peran dari Bank-Bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Erick menyebut Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) perlu didukung pembiayaan yang kuat. Mengingat, kebutuhan penyaluran rumah untuk mengentaskan backlog saja masih tinggi di level 9,9 juta.

Tak hanya bakal menggeber laju penyaluran KPR Subsidi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) saja, Erick memastikan Himbara lain seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) hingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bakal turut serta memperluas portofolio pembiayaan perumahannya.

Bahkan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) juga dipastikan bakal diikutsertakan.

“Kami siap melaksanakan, toh selama ini juga Bank-Bank Himbara seperti BBTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami,” tegas Erick.

Untuk diketahui sebelumnya, pada hari ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir sebagai perwakilan Danantara hingga Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun melakukan rapat koordinasi dukungan pembiayaan program 3 juta rumah.

Mendukung laju penyaluran itu, Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk mengguyur insentif sebesar Rp23,2 triliun dan bakal ditingkatkan hingga Rp80 trililun pada bank-bank yang menyalurkan KPR 3 juta rumah.

Perry menyebut, kebijakan ini diyakini bakal merangsang meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi RI. Mengingat, sektor perumahan sendiri memiliki 185 sektor turunan yang bakal terdampak.

“Kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga, dukungan konkret Bank Indonesia yakni pemberian kebijakan insentif likuiditas yang sekarang Rp23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp80 triliun,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya dalam program 3 juta rumah. Ini merupakan salah satu program penting yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dukungan dalam program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menciptakan multiplier effect dalam mendorong investasi untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mahendra menjelaskan, pihaknya memberikan lima bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ketika ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/1/2025).

Pertama, mempermudah dan memperluas akses Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan 1 pilar serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular untuk KPR.

"OJK juga telah menegaskan bahwa tidak terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non lancar," ujar Mahendra.

Kedua, OJK akan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beserta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force untuk mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MBR yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketiga, memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan memperoleh pembiayaan untuk pengadaan atau pengolahan tanah.

Keempat, dukungan likuiditas pembiayaan perumahan akan dilakukan melalui fine tuning skema produk investasi terstruktur khususnya Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP).

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengingatkan pengembang agar membangun rumah subsidi sesuai standar dan pedoman yang berlaku. Pengembang perlu mempelajari tata bangunan rumah baik dari sisi struktur bangunan maupun arsitektur.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan pengembang harus membangun rumah layak huni sesuai arahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal ini disesuaikan dengan peraturan perundangan.

"Kualitas rumah diperiksa dan dinyatakan layak huni oleh pemda (pemerintah daerah melalui penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan turunannya," ujar Heru dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/2/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) ke meninjau secara langsung kondisi rumah subsidi di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (9/2). Tiga perumahan subsidi yang dikunjungi merupakan anggota dari Apersi dan Himperra, yaitu Perumahan Grand Permata Residence (PT Sandra Utama Indo), Suropati Residence (PT. Mitra Tata Griya) dan Perumahan Amora Bangun Setia (PT Amora Cipta Sukses - Imanan Holding).

Sementara itu, Ara berdialog langsung dengan warga Perumahan Grand Permata Residence, termasuk Ketua RT dan Lurah yang bertemu secara langsung dengan pihak pengembang. Pada kesempatan itu, ia menanggapi keluhan masalah drainase yang menyebabkan adanya genangan air dan banjir di perumahan.

"Rumah subsidi merupakan program dari pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Sudah seharusnya pengembang membangun rumahnya dengan kualitas yang baik dan layak huni sesuai dengan peruntukkan Kawasan baik dari sisi tata ruang," kata Ara.

Ia pun meminta pengembang untuk membangun drainase dalam waktu tiga bulan. Ara akan meninjau kembali lokasi yang sama dalam waktu satu bulan. Peninjauan tersebut di bawah pemantauan Ditjen Perumahan Perdesaan dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP.

Selanjutnya Ara menyampaikan apresiasi untuk pengembang Suropati Residence di Tambun Utara.

"Saya mengapresiasi fasum yang tersedia untuk warga namun pengembang perlu melakukan koreksi terhadap struktur bangunan agar menghasilkan bangunan yang berkualitas. Semoga ke depan lebih baik lagi," ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang sama kepada pengembang Perumahan Amora Bangun Setia di Tambun Utara.

"Bangunan perumahan ini bagus dan saya sangat mengapresiasi hal ini. Untuk perumahan yang bagus pasti saya apresiasi dan untuk perumahan yang bermasalah tentunya akan ada teguran untuk perbaikan ke depan," imbuhnya.

Kemudian, Ara meminta jajaran membuat forum dialog melalui grup WhatsApp yang berisikan Kementerian PKP, Lembaga terkait, BP Tapera dan para pengembang bersama warga.

"Ini berlaku untuk perumahan yang sudah dikunjungi untuk memantau agar terjadi perbaikan ke
depannya, warga harus terlibat disana untuk menyuarakan kondisi progress langsung di lapangan. Ini penting," tutur Ara.

Untuk diketahui, BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah sejak 2022 telah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Tahun ini, BP ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit. Tercatat per 7 Februari 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk 3.980 unit rumah senilai Rp 487,034 miliar.

Sebagai informasi, kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Adriansyah, Dirjen Perumahan dan Perdesaan Imran, serta Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bakal menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung likuiditas pembiayaan perumahan.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Perlu ada solusi dari pembiayaan perumahan karena kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan renovasi rumah di tahun ini oleh Presiden Prabowo, dan kita berusaha keras ya, kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat,” jelasnya usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Untuk itu, Ara mengaku bakal segera bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan sejumlah petinggi Himbara untuk merumuskan solusi pembiayaan pada sektor perumahan tersebut.

Pasalnya, tambah Ara, sektor perumahan dinilai menjadi salah satu pengerek pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Mengingat terdapat hingga 185 industri yang terdampak efek turunan.

“Saya biasa terbuka semuanya, bagaimana nanti peran serta BI dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh presiden, Bapak Prabowo Subianto. Nah, besok kami akan bertemu dengan Pak Erick [Menteri BUMN], Danantara, dirut perbankan, utamanya dari Himbara untuk mencari solusi,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Ara memang sempat mengonfirmasi bahwa anggaran kementeriannya yang ditugaskan untuk membangun 3 juta rumah turut terdampak efisiensi.

Semula, Kementerian PKP mengantongi pagu Dipa TA 2025 sebesar Rp5,2 triliun. Namun, dipangkas hingga Rp3,66 triliun untuk efisiensi dan hanya tersisa Rp1,6 triliun.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun,” jelasnya.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal merumuskan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk memastikan agar target pembangunan itu bisa tercapai.

Selain mendorong penguatan likuiditas dengan menggandeng Danantara hingga Himbara, Ara juga menyebut bakal terus mendorong implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga memperluas cakupan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian juga soal FLPP paling tidak Rp220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha menstimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal Rp220.000 yang tetap kita bangun,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong investasi swasta dan asing untuk pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran.

"Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Sebagai bagian dari strategi pendanaan kreatif, Kementerian PU telah menetapkan target pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU pada periode 2025–2029 senilai 544,48 triliun.

Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. Dengan keterlibatan sektor swasta, diharapkan proyek-proyek tersebut dapat terealisasi dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.

Melalui KPBU, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan.

Salah satu sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi.

"KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global," kata Dody.

Dengan terbukanya peluang investasi dan upaya peningkatan pendanaan, diharapkan sektor infrastruktur di Indonesia semakin berkembang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.