Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sejalan dengan arahan itu, kata dia melanjutkan, pemberian makan bergizj gratis pada target penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap. Contohnya, pada hari pertama pelaksanaan program tersebut, target penerima manfaat yang ditetapkan Badan Gizi Nasional adalah sebanyak 400 sampai dengan 600 ribu anak-anak.

"Kurang lebih antara 400 sampai 600 ribu," ujarnya.

Ke depannya, kata Dadan melanjutkan, jumlah penerima manfaat program tersebut akan ditambah secara bertahap di sejumlah sekolah di Indonesia.

"Kami tadi sudah sepakat dengan Komisi IX untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi IX DPR terlibat di dalam pembukaan satuan layanan tersebut," kata dia.

Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.*

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sejalan dengan arahan itu, kata dia melanjutkan, pemberian makan bergizj gratis pada target penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap. Contohnya, pada hari pertama pelaksanaan program tersebut, target penerima manfaat yang ditetapkan Badan Gizi Nasional adalah sebanyak 400 sampai dengan 600 ribu anak-anak.

"Kurang lebih antara 400 sampai 600 ribu," ujarnya.

Ke depannya, kata Dadan melanjutkan, jumlah penerima manfaat program tersebut akan ditambah secara bertahap di sejumlah sekolah di Indonesia.

"Kami tadi sudah sepakat dengan Komisi IX untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi IX DPR terlibat di dalam pembukaan satuan layanan tersebut," kata dia.

Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi," kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sejalan dengan arahan itu, kata dia melanjutkan, pemberian makan bergizj gratis pada target penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap. Contohnya, pada hari pertama pelaksanaan program tersebut, target penerima manfaat yang ditetapkan Badan Gizi Nasional adalah sebanyak 400 sampai dengan 600 ribu anak-anak.

"Kurang lebih antara 400 sampai 600 ribu," ujarnya.

Ke depannya, kata Dadan melanjutkan, jumlah penerima manfaat program tersebut akan ditambah secara bertahap di sejumlah sekolah di Indonesia.

"Kami tadi sudah sepakat dengan Komisi IX untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi IX DPR terlibat di dalam pembukaan satuan layanan tersebut," kata dia.

Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada siswa sekolah.

Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan alasan program program Makan Bergizi Gratis baru mulai dilaksanakan di 26 provinsi. Menurutnya, penyelenggaraan dilakukan sesuai dengan kesiapan dari wilayah terkait.

“Tergantung kesiapan, kesiapan dari semua infrastruktur yang ada karena kami kan mengedepankan kualitas ya. Pak Presiden pesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas tapi kualitas,” kata Dadan di kantor Gedung DPR, Senin (5/1/2025).

Oleh sebab itu, Dadan melanjutkan bagi daerah yang sudah siap untuk eksekusi program, maka akan langsung melakukan giat tersebut.

Dadan mengungkapkan bahwa untuk pengadaan yang berikutnya akan melihat lagi daerah yang sudah siap sehingga memang akan dilaksanakan secara bertahap. Keputusan ini pun, kata Dadan, sudah disampaikan kepada DPR.

“Kami tadi juga sudah sepakat dengan komisi IX untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi IX terlibat di dalam pembukaan satuan-satuan pelayanan,” imbuhnya.

Di sisi lain, dia juga menyebut bahwa sekitar 600.000 siswa telah menjadi penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kurang lebih segitu ya. Kurang lebih antara 400.000 sampai 600.000,” ujarnya kepada wartawan di DPR, Senin (5/1/2025).

Sekadar informasi, program Makan Bergizi Gratis ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi, termasuk Aceh; Kepulauan Riau; semua provinsi di Pulau Jawa; Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Nantinya, menu yang dihadirkan diolah di dapur untuk Makan Bergizi Gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

SPPG merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program.

SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG.

Adapun untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Jakarta (ANTARA) -

Program unggulan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi dimulai hari ini di beberapa daerah di Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan, target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Di Provinsi Jakarta, tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN tepatnya di Halim dan Ciracas Jakarta Timur, serta Palmerah, Jakarta Barat mengumumkan jumlah penerima makanan bergizi gratis di masing-masing wilayah.

Di hari pertama program, fokus pemerintah yakni memberikan makanan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai PAUD hingga SMA. Berikut daftar jumlah penerima makanan bergizi gratis di tiga SPPG Jakarta yang diterima ANTARA per Senin (6/1):

SPPG Halim, Jakarta Timur, dengan total penerima 3.953 siswa yang terdiri dari:

1. SD Angkasa 5: 128
2. SD Angkasa 1: 304
3. SD Angkasa 7: 22
4. SD Angkasa 10: 46
5. SMPN 80: 855
6. SMPN 214: 825
7. MTSN 14: 467
8. SMK Angkasa 1: 306

SPPG Susukan Ciracas, Jakarta Timur, dengan total penerima 3.055 siswa yang terdiri dari:

1. SDN 01 Susukan: 374
2. SDN 02 Susukan: 381
3. SDN 03 Susukan: 384
4. SDN 04 Susukan: 379
5. SDN 05 Susukan: 380
6. SDN 08 Susukan: 375
7. SMP 174 Susukan: 709
8. PAUD Al Murzaqiyah: 33
9. PAUD Fatahilah: 40

SPPG Palmerah, Jakarta Barat, dengan total penerima 2.987 siswa yang terdiri dari:

1. SDN 07 Slipi: 564
2. TK Aisyiah: 29
3. SD Barunawati II: 215
4. TK Nurul Huda: 38
5. SD 11 Slipi: 400
6. SLB 5 Slipi: 197
7. TK Bhayangkari: 48
8. SMP Barunawati: 343
9. MTS Al-Ukhuwah: 112
10. SD 15 Slipi: 386
11. SMPN 61 Slipi: 655.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada Selasa (6/1) belum dapat dinikmati oleh masyarakat di Kalimantan Barat karena harus ditunda akibat sejumlah kendala teknis, seperti verifikasi data penerima manfaat dan kesiapan mitra penyelenggara di Kalbar.

"Pelaksanaan Program MBG di Kalbar masih berada dalam tahap persiapan. Kami memperkirakan program ini baru dapat diluncurkan di Kalbar pada 13 sampai 20 Januari 2024," kata Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalimantan Barat, Firman Fahrozi, di Pontianak, Senin.

Firman menambahkan bahwa pihaknya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah memverifikasi data penerima manfaat yang meliputi balita, ibu hamil, dan anak-anak sekolah dari tingkat TK hingga SMA sederajat. Selain itu, persiapan dapur sehat dan peralatan makan berbahan ramah lingkungan menjadi prioritas utama.

"Mitra-mitra kami sedang mempersiapkan alat makan yang bisa digunakan ulang, seperti dari bahan stainless steel," tuturnya.

Firman menyebut bahwa peluncuran awal Program MBG di Kalbar akan dilakukan secara bertahap dengan cakupan beberapa sekolah terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah dapur sehat dan mitra penyelenggara yang tersedia saat ini.

"Namun, targetnya, seluruh penerima manfaat di Indonesia, terutama anak-anak sekolah, akan mendapatkan program ini secara merata," katanya.

Sejauh ini, satu dapur sehat telah siap untuk mendukung pelaksanaan Program MBG di Kalbar. Dapur sehat tersebut berada di Kantor Babinsa Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.

Firman juga mengungkapkan rencana pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk membangun dapur sehat tambahan guna mengatasi kendala yang ada dan mempercepat implementasi Program MBG di wilayah tersebut.

"Pemkab Kubu Raya bahkan ikut membantu mengatasi kendala di dapur sehat Rasau Jaya serta berencana membangun dapur sehat lainnya untuk mendukung keberhasilan program ini," katanya.

Firman menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memenuhi setidaknya 35 persen kebutuhan gizi harian setiap penerima manfaat. Pengawasan terhadap kandungan gizi makanan akan dilakukan oleh ahli gizi di setiap dapur yang berpartisipasi.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung implementasi Program MBG sesuai dengan tugas dan fungsi, termasuk penyediaan data siswa dan lokasi pelaksanaan kegiatan.

"Sebagai penerima manfaat, kami siap mensukseskan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi berupa data siswa dan lokasi kegiatan," tuturnya.

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga prasejahtera, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Barat.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tetap di angka Rp71 triliun pada tahun 2025.

"Tetap Rp71 triliun, tetap," kata Nihayatul kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Badan Gizi Nasional yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, anggaran BGN sebesar Rp71 triliun itu telah diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pada 20 Agustus 2024 di kompleks Istana Kepresidenan. Ia menyampaikan alokasi anggaran untuk program kerja BGN tahun 2025 senilai Rp71 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rapat antara BGN dan Komisi IX DPR RI tersebut diketahui beragendakan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025. Dadan Hindayana pun menjelaskan rapat tersebut juga membahas seputar penyesuaian anggaran.

Salah satu anggaran yang disesuaikan, kata dia, adalah anggaran terkait dengan dukungan manajemen Badan Gizi Nasional yang pada awalnya sebesar Rp8 triliun. Anggaran itu lalu dikurangi sebesar Rp1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia, akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp7 triliun, yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," ujarnya.

Dadan juga menyampaikan persetujuan dari Komisi IX DPR RI merupakan salah satu syarat penggunaan APBN agar Badan Gizi Nasional bisa menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.

"Salah satu syarat yang hari ini terakhir, yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX agar anggaran BGN disetujui. Dengan demikian, uang itu akan masuk ke BGN, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program MBG," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis pada bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program makan bergizi gratis (MBG) menyasar 400 ribu hingga 600 ribu penerima manfaat di hari pertama pelaksanaan pada Senin (6/1).

Penerima manfaat program MBG termasuk balita, pelajar, hingga ibu menyusui.

"Kurang lebih antara 400 (ribu) sampai 600 ribu (penerima hari ini)," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Ia menambahkan penerima itu tersebar di 26 provinsi. Pemilihan 26 provinsi untuk memasok menu program MBG tergantung dari kesiapan wilayah masing-masing.

"Kesiapan dari semua infrastruktur yang ada. Karena kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden (Prabowo Subianto) pesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas," jelasnya.

"Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi, hari ini dilakukan. Dan untuk yang berikutnya, yang sudah siap akan bertahap dilakukan," ujar Dadan lebih lanjut.

Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

Di samping itu, sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur mulai beroperasi hari ini untuk memasok menu MBG. SPPG sendiri merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

BGN menyatakan 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah, tepatnya di 26 provinsi.

Berdasarkan data yang dibagikan Badan Gizi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun dari pos dukungan manajemen telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional seperti makan bergizi gratis (MBG).

Langkah ini diambil setelah mendapat persetujuan dari Komisi IX DPR RI.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur karena persyaratan APBN untuk penggunaan anggaran telah terpenuhi, termasuk persetujuan dari Komisi IX. Dengan demikian, anggaran Badan Gizi Nasional bisa segera digunakan untuk program makan bergizi gratis," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Ia menjelaskan bahwa anggaran dukungan manajemen awalnya mencapai Rp8 triliun, tetapi kemudian disesuaikan menjadi Rp7 triliun.

Pengalihan dana ini bertujuan untuk memperkuat program pemenuhan gizi nasional seperti MBG yang menjadi prioritas pemerintah.

"Jadi turun Rp1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh memastikan anggaran BGN tetap di angka Rp71 triliun pada 2025. Hanya saja, terdapat sejumlah pengalihan dana untuk kebutuhan program pemenuhan gizi nasional.

"Tetap Rp71 triliun, cuman ada penyesuaian anggaran, dari dukungan manajemen dialihkan kepada program," jelas dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di beberapa sekolah. Prabowo meminta Badan Gizi Nasional tak memaksakan penyaluran makan bergizi gratis seluruhnya, tetapi dilakukan secara bertahap.

"Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini seluruhnya, tapi bertahap saja. Jadi yang sudah siap dilaksanakan, bagi yang belum siap secara bertahap dilaksanakan, terutama karena hari ini kami fokus untuk Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX agar anggaran bisa digunakan," kata Dadan di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menyebut Prabowo memantau penyaluran makan bergizi gratis hari ini di seluruh wilayah RI. Ia menyebut Prabowo akan melakukan sidak.

"Bapak Prabowo mantau setiap saat dan beliau akan melakukan Sidak. Ya sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya dan beliau tetap mantau dari berbagai sisi. Dan beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi. Tapi namanya sidak kan tidak tahu," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan menu dalam program makan bergizi gratis akan berganti setiap harinya. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah menentukan jadwal menu setiap pekan.

"Setiap hari (ganti), di dapur yang tadi saya kunjungi hari ini telur, besok ikan dori, besoknya lagi ayam," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan mengatakan, meski tiap SPPG sudah menyiapkan menu, balik lagi pada ketersediaan bahan baku makanannya. Hal itu juga bergantung pada pemasok-pemasok di daerah sekitar.

"Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menu sudah ada. Tapi itu juga ada fleksibilitasnya bergantung ketersediaan bahan baku di sana juga. Kan ada pemasok-pemasoknya itu nanti warga sekitar," ujarnya.

"Ada yang jadi pemasok telur, ada yang jadi pemasok ikan, daging ayam, dan segala macam. Jadi menu standarnya memang sudah ditentukan. Tapi nanti kalau misalnya bahan baku yang tersedia, misalnya besok ikan, ya dia ikan lagi," lanjut Hasan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buka suara mengenai susu yang belum ada dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta. Ia menyebut susu diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menyebut hal ini dilakukan untuk menekan impor susu untuk Indonesia. Pihaknya ingin memperdayakan produk lokal.

"Dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujarnya.

Ia mengatakan susu termasuk dalam anggaran makan bergizi gratis per siswa yang ditetapkan Rp10 ribu. Ia menyebut Badan Gizi Nasional juga melakukan kombinasi atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis.

"Termasuk, termasuk (susu ke anggaran Rp10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan. Karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden, jadi agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan," ujarnya.

Ia mengatakan untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, maka sumber protein diganti dengan bahan yang lain. Termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.

"Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya, misalnya dengan ikan, telur, dan lain-lain. Dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah perdana melaksanakan program makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah hari ini. Kendati demikian, untuk wilayah Jakarta salah satunya di SD Angkasa 5 Halim tak ditemukan susu dalam menu.

Simak Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) sudah termasuk ke anggaran Rp 10 ribu per siswa. Kendati demikian, ia menyebutkan susu diprioritaskan bagi wilayah yang memiliki peternakan sapi perah.

"Termasuk, termasuk (susu anggaran Rp 10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan ketika masa kapan, karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden," kata Dadan setelah menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan menu untuk siswa dikombinasikan sesuai dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Menurut dia, untuk daerah yang tidak ada sapi perah, maka protein atau kalsium diganti dengan bahan makanan yang lain.

"Jadi agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu diberikan," ujar Dadan.

"Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya misalnya dengan ikan, dengan telur dan lain-lain. Dan sumber kalsium lainnya termasuk seperti yang sudah saya sebutkan kelor ya," tambahnya.

Ia mengatakan pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di beberapa daerah tak menyertakan menu susu. Ia ingin pihaknya tak bergantung pada produk impor dan memperdayakan produksi susu lokal.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan

"Dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," imbuhnya.

Simak Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]