Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka (nasabah) bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, pihaknya menargetkan jumlah aset meningkat menembus Rp500 triliun pada tahun ini.

Ia mengatakan, saat ini aset perseroan telah mencapai Rp470 triliun, terutama berkat dukungan dari implementasi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia pun berharap kinerja perseroan semakin meningkat dengan adanya Program 3 Juta Rumah yang kini tengah digencarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saat ini BTN mencatat ada 632 ribu unit (rumah) di management stock per hari ini. Semoga angka ini bisa membantu pemerintah untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah,” ujar Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Jumat.

Selain peningkatan aset, ia menyampaikan bahwa pihaknya juga menargetkan peningkatan proporsi dana murah (current account saving account/CASA) menjadi lebih dari 54 persen dengan menggenjot perolehan dana ritel melalui berbagai upaya, salah satunya transformasi digital.

Perseroan telah melakukan transformasi mobile banking app menjadi Bale by BTN dan kini berencana memperbanyak perubahan terhadap kantor cabang menjadi digital branch yang akan meningkatkan efisiensi dan memodernisasi proses bisnis.

Pihaknya juga berupaya untuk memperkuat sarana pendanaan yang berkelanjutan (engine for sustainable funding), mengingat pendanaan menjadi fokus industri perbankan saat ini di tengah ketatnya dan mahalnya likuiditas akibat persaingan yang tinggi.

Nixon mengatakan bahwa biaya dana (cost of fund) BTN merupakan yang paling tinggi di antara bank-bank milik negara lainnya. Pihaknya pun berupaya untuk mengurangi biaya dana tersebut, namun masih belum maksimal.

“Jadi banyak inisiatif yang akan kita lakukan di banyak area, seperti digitalisasi, services, dan funding,” katanya.

Pihaknya pun menetapkan visi baru pada periode 2025-2029 untuk menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”. Melalui visi baru tersebut, BTN berupaya untuk memperkuat layanan di luar KPR.

“Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka (nasabah) bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” kata Nixon.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

BANYUMAS, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, akan dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Agus Nur Hadie mengatakan, pada tahap awal, program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan selama satu bulan dengan lima kali pemberian dalam sepekan.

"Kegiatan pencanangan makan siang bergizi gratis rencananya akan dilaksanakan pada 6 Januari," kata Agus kepada wartawan usai rapat persiapan, Jumat (3/1/2025).

Agus berharap, pencanangan makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi.

Saat ini, di Banyumas telah dibangun dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertempat di Brobahan, Keluarahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional Banyumas Luky Ayu Parwatiningsih mengatakan, pihaknya telah siap untuk melaksanakan program tersebut.

"Kami sudah siap 100 persen, dari masalah barang, untuk supplier juga sudah ada, bahan baku, SDM dan distribusi juga sudah siap semua. Intinya kami sudah siap untuk launching di tanggal 6 Januari," kata Luky.

Luky menambahkan, sasaran dapur umum SPPG Brobahan yakni siswa TK Pamardi Siwi Purwokerto, SD Negeri 1 Kranji dan SMK Negeri 2 Purwokerto dengan jumlah sebanyak 2.476 siswa.

Sementara itu, Komandan Kodim 0701/Banyumas Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama yang ikut hadir menyatakan kesiapan untuk menyukseskan program tersebut.

"Program makan siang bergizi gratis merupakan program pemerintah yang harus kita sukseskan bersama, di mana perlu adanya sinergi dari seluruh instansi baik TNI-Polri dan pemerintah daerah," ujar dia.

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menunggu dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan dimulai pekan kedua Januari ini (6/1).

"Kami mendukung sepenuhnya program ini, dan menunggu BGN terkait teknis pelaksanaannya seperti apa," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor Kanwil Kemenag Jabar di Bandung, Jumat.

Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dana tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui bersama DPRD Jabar pada November 2024.

Selain itu, kata Bey, Pemprov Jabar juga beberapa kali telah melakukan uji coba atas program makan bergizi gratis di beberapa daerah dan berjalan lancar, walau saat ini ada perbedaan dengan diharuskan rutin.

"Sudah baik, tinggal rutin dan itu harus siap," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan Program MBG ini selain dapat membantu membentuk generasi baru yang sehat, kuat, dan berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (3/1/2025).

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang.

Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.

Pantauan Kompas.com di lokasi, rapat turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia terlihat keluar mengenakan baju dinas berwarna putih pada pukul 17.39 WIB.

Ada pula Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

"(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Ia menuturkan, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.

Makan bergizi menjadi salah satu program khusus yang dibahas Prabowo dengan jajaran.

"Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu," ucapnya.

Budi bilang, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.

Kemenkop, misalnya, mendukung dengan melibatkan koperasi.

"Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Itu termasuk koperasi telur, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ujar Budi.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menyebutkan sudah ada tiga dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dijadwalkan berjalan secara serentak pada 6 Januari 2025.

"Di kami sudah ada tiga dapur yang tersebar di beberapa titik, lokasinya di Desa Bojongkoneng Babakanmadang, Kelurahan Sukahati Cibinong, dan Desa Pancawati Caringin," kata Bachril di Cibinong, Jumat.

Tiga dapur tersebut akan melayani sebanyak 8.667 siswa. Jumlah siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis akan bertambah seiring penambahan SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung setiap tahapan yang dilakukan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor.

"Pemerintah Kabupaten Bogor siap mendukung sepenuhnya untuk program dari Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka ini," ujar Bachril.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nina Nurmasari menjelaskan tiga dapur yang sudah terbangun akan melayani 8.667 siswa dari 39 sekolah di Kabupaten Bogor.

Jika dirinci, dapur di Kelurahan Sukahati melayani 2.916 siswa dari 8 sekolah, kemudian dapur di Desa Bojongkoneng melayani 2.780 siswa dari 16 sekolah, serta dapur di Desa Pancawati melayani 2.971 siswa dari 15 sekolah.

Nina menyebutkan secara keseluruhan terdapat sekitar 500 ribu siswa di Kabupaten Bogor. Mereka akan menerima Program Makan Bergizi Gratis secara bertahap menunggu kesiapan segala infrastruktur pendukung.

"Kami mendampingi sekolah memonitor pelaksanaannya. Tapi, kalau pelaksanaan dan lain-lainnya langsung dari Badan Gizi Nasional," kata Nina.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat membahas program makan bergizi gratis di Istana Bogor, Jawa Barat. Rapat itu juga diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan detikcom, Jumat (3/1/2025), Gibran tampak keluar dari Istana pukul 17.39 WIB. Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendampingi Gibran.

Budi mengatakan Gibran mengikut ratas bersama Presiden Prabowo Subianto dan para menteri. Dia mengatakan salah satu yang dibahas ialah program makan bergizi gratis.

Gibran bersama para menteri usai rapat di Istana Bogor (Firda/detikcom)

"Ada semuanya. Tadi kan kita bertujuh Pak Presiden, Pak Wapres, dan Pak Seskab. Makan bergizi, gimana peran desa, peran koperasi, peran Bumdes, dan sebagainya," ujarnya.

Budi mengatakan kementeriannya telah menyiapkan 1.923 koperasi dalam pelaksanaan program itu. Dia menyebutkan koperasi yang akan terlibat beragam, mulai dari koperasi beras hingga telur.

"Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ujarnya.

(asm/hsr)

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menunggu dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan dimulai pekan kedua Januari ini (6/1).

"Kami mendukung sepenuhnya program ini, dan menunggu BGN terkait teknis pelaksanaannya seperti apa," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor Kanwil Kemenag Jabar di Bandung, Jumat.

Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dana tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui bersama DPRD Jabar pada November 2024.

Selain itu, kata Bey, Pemprov Jabar juga beberapa kali telah melakukan uji coba atas program makan bergizi gratis di beberapa daerah dan berjalan lancar, walau saat ini ada perbedaan dengan diharuskan rutin.

"Sudah baik, tinggal rutin dan itu harus siap," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan Program MBG ini selain dapat membantu membentuk generasi baru yang sehat, kuat, dan berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sumber bahan baku program MBG harus didapat dari masyarakat sekitar.

Karenanya, diharapkan pemerintah desa turun tangan membantu, bisa melalui BUMDes agar bahan baku dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan, ini (makan bergizi gratis) akan meningkatkan ekonomi lokal. Kalau bisa betul-betul yang menyediakan itu dari lingkungan sekitar, oleh BUMDes, oleh desa. Jadi ekonomi juga bergerak di situ," tuturnya.

Sementara terkait viralnya dugaan penipuan dalam penyediaan jasa katering oleh pihak yang minim moral dan tanggung jawab, Bey mengaku pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait dengan mekanisme dan siapa yang akan ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk program tersebut.

"Itu Badan Gizi Nasional nanti," katanya menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum di seluruh Indonesia," kata KSAL dalam konferensi pers di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

Ali menyebutkan, dapur umum itu terdiri dari 78 titik di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta 18 titik di jajaran Korps Marinir.

TNI AL juga akan menyiapkan dapur umum di seluruh markas se-Indonesia apabila anggarannya mencukupi.

"Tapi tempat sudah kita siapkan. Untuk dapur lapangan, kita juga bisa menyiapkan secara mobile yang dimiliki oleh Batalyon Bekpal-nya Marinir. Kita ada beberapa dapur lapangan yang bisa mobile," ujar Ali.

Selain makan bergizi gratis, TNI AL juga mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ali mengatakan bahwa ketahanan pangan telah dilaksanakan TNI AL meliputi sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan air tawar, maupun air laut.

"Adapun kesiapan lahan TNI AL dalam mendukung program ketahanan pangan adalah seluas 8.342,09 hektar," ujar dia.

KSAL sudah meninjau dapur untuk program makan bergizi gratis yang ada di Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta, pada Jumat (20/12/2024).

"Sekarang yang sudah ready dan sudah uji coba sudah ada 18 titik dan sudah mengundang para siswa sekolah juga untuk menikmati makanan bergizi gratis ini," ujar Ali ketika itu.

Saat meninjau dapur makan bergizi gratis di Mako Marinir Cilandak, KSAL menyebut makanan yang disediakan sudah mencakup empat sehat lima sempurna.

Adapun dalam uji coba yang digelar itu, menyediakan makanan dengan nilai Rp10.000 yang terdiri dari nasi, telur dadar, sayur buncis, susu, dan buah pisang.

"Ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini, dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai 10.000 rupiah. Dengan nilai 10.000 rupiah, sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna lah," katanya lagi.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan pihaknya ingin dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Dia mengatakan PBNU punya UMKM untuk mengerjakan program itu.

"Kalau kami nanti bisa dilibatkan dalam program makan siang bergizi itu. Nah, tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang kontribusi di situ," ujar ujar Gus Yahya di acara Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

"Kami sadar bahwa UMKM ini menjadi salah satu arena hikmah strategis bagi NU," tambahnya.

Gus Yahya mengatakan pesantren-pesantren milik PBNU telah dihubungi oleh pemerintah untuk menjadi lokasi pilot project makan bergizi gratis. Dia mengatakan program itu akan dilaksanakan dengan koordinasi pemerintah bersama NU.

"Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project. Dijadikan tempat pembangun pilot project bagi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini semuanya nanti akan dijalankan dengan koordinasi dengan NU," ujarnya.

Yahya mengatakan PBNU masih menunggu finalisasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengatakan PBNU siap berkontribusi.

"Nah kami sekarang sudah menunggu bagaimana konstruksi yang dibangun pemerintah untuk pengelolaan program makan siang ini. Kita sekarang respons itu sesuai dengan apa yang (nanti) sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan pentingnya peran akar rumput dalam pembangunan ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks program makan bergizi gratis yang dirancang pemerintah, Gus Yahya menyatakan kesiapan NU untuk berkontribusi dan memberdayakan UMKM dalam mendukung program tersebut.

"UMKM adalah salah satu arena khidmah yang sangat strategis bagi NU. Kami telah menginisiasi berbagai upaya untuk memberdayakan UMKM, seperti membangun jaringan ritel yang dimulai dari Jember, serta mengembangkan usaha agribisnis di beberapa wilayah seperti Malang, Jawa Timur, dan Yogyakarta," ujar Gus Yahya dalam jumpa persnya di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Ia menjelaskan NU saat ini sedang menjajaki keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis. NU berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan program ini, terutama melalui berbagai inisiatif yang telah dijalankan di akar rumput.

"Kami ingin berkontribusi jika ada ruang untuk itu. Saat ini, kami menunggu konstruksi program yang dirancang pemerintah, bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana UMKM dapat dilibatkan secara optimal," katanya.

Gus Yahya juga menyebut beberapa pesantren telah dihubungi untuk menjadi proyek percontohan (pilot project) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pilot project ini diharapkan dapat menjadi model yang terintegrasi dan dikoordinasikan dengan NU untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut.

"Beberapa pesantren telah diidentifikasi sebagai tempat untuk membangun pilot project. Proses ini sudah berjalan cukup cepat dengan pace yang intens. Standar dan instrumen kerja juga tengah disiapkan agar bisa menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah," tambahnya.

Menurut Gus Yahya, NU tidak hanya merespons program pemerintah, tetapi juga berupaya memastikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan pemberdayaan UMKM dan komunitas lokal. Ia berharap NU dapat memberikan kontribusi signifikan dalam program tersebut, baik melalui jaringan pesantren maupun pelibatan UMKM yang dikelola oleh Nahdliyin.

"Semoga dalam waktu dekat, semua persiapan ini bisa memberikan hasil yang lebih jelas. Kami berkomitmen untuk mendukung program makan bergizi gratis ini sebagai bagian dari khidmah NU kepada masyarakat, khususnya dalam memberdayakan UMKM dan akar rumput," pungkasnya.

Dengan keterlibatan UMKM dalam program pemerintah, Gus Yahya optimistis sinergi antara NU dan pemerintah akan memperkuat dampak positif program makan bergizi gratis, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis komunitas.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipungut biaya alias gratis.

“Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun terkait program makan bergizi gratis,” kata Zulhas melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (3/1/2025).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengimbau agar masyarakat melaporkan aksi pungutan terkait program MBG.

“Jika ada oknum yang mencoba menjual janji menjadi penyedia program MBG tapi meminta uang di awal, maka wajib dilaporkan. Itu penipuan,” jelasnya.

Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah ingin membantu masyarakat melalui program MBG. Apalagi, pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program MBG pada 2025.

“Jadi tidak mungkin ada pemerintah yang minta-minta, nggak ada. Orang memberi anggaran begitu besar,” ungkapnya.

Untuk itu, Zulhas kembali mengimbau agar masyarakat melaporkan oknum yang tak bertanggung jawab kepada aparat kepolisian.

“Kalau ada oknum-oknum yang menamakan siapapun yang meminta biaya itu pasti penipu dan tidak benar, laporkan kepada aparat penegak hukum. Hati-hati, sekali lagi, tidak ada pungutan apapun, ini semua dari pemerintah,” pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya juga sempat mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif Makan Bergizi Gratis untuk melapor ke polisi.

Hal ini seiring dengan terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur yang tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, modus yang mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri itu, murni penipuan.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini,” ujar Lalu dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/12/2024).

Dia menegaskan, program ini merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Kami imbau para korban segera melapor ke polisi, agar kasus ini segera diusut,” jelasnya.

Selain itu, BGN juga memastikan untuk mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Dia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa di masa mendatang.

Lalu menuturkan, program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Untuk itu, jika ada penawaran yang mencurigakan, dia meminta masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung informasi yang ada ke instansi terkait.

“Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan,” pungkasnya.