Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diluncurkan Badan Gizi Nasional 6 Januari 2025 mendatang. Untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, 937 dapur disiapkan.

"Tanggal 6 Januari rencananya (peluncuran), (disiapkan) 937 dapur di seluruh Indonesia," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional Lalu Muhammad Iwan Mahardan dikutip detikFinance, Jumat (3/1/2025).

Iwan menyebut sasaran utama pada daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), maka dapur lebih banyak di luar Pulau Jawa.

"(Dapur) paling banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasaranya," tuturnya.

Lalu juga menyebutkan target awal penerima manfaat terdiri dari anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Jumlah keseluruhan target penerima awal menyasar kepada 3 juta orang.

"Penerima manfaat tahap awal setiap dapur ada 3.000-3500 sasaranya. Sasarannya mulai usia 5 tahun, Paud, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

(astj/astj)

Jakarta -

Beberapa waktu lalu susu ikan santer terdengar lantaran disebut-sebut bisa menjadi salah satu alternatif susu sapi dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Lantas apakah susu ikan akan masuk ke menu MBG yang akan dimulai pada 6 Januari?

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistyo mengatakan saat ini produsen susu ikan, Berikan Protein dalam proses registrasi menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Susu ikan berasal dari ikan segar yang diolah dengan menggunakan teknologi sehingga menjadi bubuk hidrolisat protein ikan (HPI).

Bubuk HPI ini akan dicampur dengan berbagai macam varian rasa. Saat ini, susu ikan baru mempunyai dua varian rasa, yakni cokelat dan strawberry.

"Saat ini Berikan Protein selaku produsen Susu Ikan sedang proses registrasi untuk menjadi mitra BGN," kata Budi kepada detikcom, ditulis Jumat (3/1/2025).

Budi menerangkan kini sudah ada 44 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terdaftar menjadi mitra BGN dan tengah menunggu proses verifikasi. Pihaknya terus mendorong 1.195 UPI yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) menjadi mitra MBG.

"Untuk UPI-UPI yang sudah mendaftar saat ini masih dalam verifikasi BGN, proses distribusi nya juga menunggu hasil verifikasi dari BGN, dalam program ini KKP sebagai support," terang Budi.

Terkait jenis produk atau menu ikan, Budi menjelaskan sebagian besar adalah ikan beku yang disesuaikan dengan lokasi masing-masing UPI. Dalam pelaksanaan pembinaan mitra, pihaknya juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebab, program tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025. "Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

(ara/ara)

Jakarta -

Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari, 937 Dapur Disiapkan

Jakarta - Badan Gizi Nasional akan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Untuk mempersiapkan dimulainya program itu, sebanyak 937 dapur disiapkan di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan dapur yang disiapkan tidak terpusat di Pulau Jawa. Mengingat sasaran utama pada daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), maka dapur lebih banyak di luar Pulau Jawa.

"Tanggal 6 Januari rencananya (peluncuran), (disiapkan) 937 dapur di seluruh Indonesia. (Dapur) paling banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasaranya,"kata dia di Kantor Badan Gizi Nasional, ditulis, Jumat (3/1/2025).

Lalu juga menyebutkan target awal penerima manfaat terdiri dari anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Jumlah keseluruhan target penerima awal menyasar kepada 3 juta orang.

"Penerima manfaat tahap awal setiap dapur ada 3.000-3500 sasaranya. Sasarannya mulai usia 5 tahun, Paud, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

(ada/rrd)

Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kesempatan bagi pihak yang ingin menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui keterangan tertulis, Selasa (31/12), Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG. Pertama, status legal yang jelas.

"Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya," kata Dadan.

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

"Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial," katanya.

Dadan mengatakan bagi calon mitra yang ingin mendatar bisa melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id.

"Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran," jelasnya.

Dadan menambahkan MBG terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.

Jakarta -

Belakangan ini kerap terjadi penipuan di sejumlah daerah yakni dengan modus mencatut program Makan Bergizi Gratis. Anggota Komisi IX DPR F-NasDem Irma Suryani Chaniago menyarankan agar pendaftaran mitra dilakukan dengan sistem satu pintu.

Awalnya, Irma menyebut bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum memaparkan konsep sepenuhnya tentang pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Dia menyebut pihaknya masih menunggu jadwal masa sidang.

"Sebetulnya kami di Komisi IX belum terima secara utuh grand design dari BGN, kami masih menunggu awal masa sidang untuk mematangkan route mapnya, agar penipuan-penipuan seperti yang terjadi bisa disetop, dan BGN harus satu pintu di tiap kabupaten agar kontrolnya jadi lebih mudah," kata Irma kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

Irma menyebut program tersebut tentu harus tetap diawasi dengan ketat. Hal itu agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.

"Lagi pula karena itu makanan, soal gizi dan kebersihan jadi sangat penting, oleh karena itu proses kerja sama dengan pihak pengelola catering harus betul-betul diawasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

(azh/dnu)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 6 Januari nanti banyak dicatut dan dijadikan modus penipuan. Anggota Komisi IX DPR F-PDIP Charles Honoris menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi.

Awalnya, Charles mengaku tidak tahu-menahu jika program ini melibatkan swasta. Dia menyayangkan bahwa penipuan dengan modus seperti ini harus terjadi padahal programnya saja belum dimulai.

"Sepengetahuan kami berdasarkan penjelasan dari BGN dalam rapat dengan Komisi IX DPR, pihak yang menyediakan makanan untuk dibagikan dalam program makan gratis bergizi ini adalah satuan pelaksana yang dikelola langsung oleh BGN. Jadi tidak melibatkan katering swasta. Pengadaan bahan makanan untuk produksi pun dilakukan masing-masing satpel dengan melibatkan BUMDes atau Koperasi di wilayah masing-masing. Jadi, sekali lagi tidak ada peran katering swasta dalam produksi makanan tersebut," kata Charles kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

"Saran kami informasi ini harus disosialisasikan dengan baik agar tidak ada lagi korban yang terkena penipuan semacam ini," tambahnya.

Kemudian, Charles juga mengimbau masyarakat untuk mencari informasi di wadah yang resmi. Dia meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki penipuan ini.

"Masyarakat juga harus waspada akan banyaknya modus penipuan seperti ini. Mohon bisa mendapatkan informasi terkait program pemerintah melalui kanal-kanal resmi seperti kementerian dan lembaga negara lainnya," katanya.

"Ke depan, kami juga meminta pihak penegak hukum di masing-masing wilayah untuk proaktif melakukan penyelidikan terhadap modus penipuan seperti ini," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

(azh/dnu)

Jakarta - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjadi mitra program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis. Simak syaratnya. (nkm/nkm)

JAKARTA - Dukung program pembangunan 3 juta rumah, Perum Perumnas terus berperan aktif dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya, pengembangan perumahan yang konsep green living di Kabupaten Bandung.

Konsep itu sudah pula dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Pengembangan proyek Samesta Pasadana ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholders terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dengan program bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), Kementerian PKP turut mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek pada Minggu (29/12/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dikutip Kamis (2/1/2024).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas. Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR. Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien. Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Program Makan Bergizi Gratis akan segera diluncurkan pada 6 Januari 2025. Pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), membuka kesempatan bagi lembaga atau individu untuk berpartisipasi sebagai mitra dalam program ini.

Bagi yang tertarik, pendaftaran mitra dapat dilakukan secara online melalui situs resmi mitra.bgn.go.id tanpa dipungut biaya alias gratis. Berikut panduan lengkap untuk menjadi mitra program ini.

Sebelum mendaftar, calon mitra perlu memenuhi beberapa persyaratan penting:

Jika syarat tersebut telah dipenuhi, maka pengajuan pendaftaran sudah bisa dilakukan.

Untuk mendaftar sebagai mitra Program Makan Bergizi Gratis, berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

Nah itulah cara menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis. Sebagai mitra, Anda turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan membantu menciptakan generasi yang lebih sehat.
 

Editor : Arbi Anugrah

Mataram -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mulai dijalankan pekan depan. Program ini diperkirakan akan menyerap banyak komoditas pangan, yang berpotensi memicu inflasi.

Kepala BPS NTB, Wahyudin, menilai program MBG berpotensi memengaruhi harga dan pasokan pangan. Namun, ia mencatat inflasi daerah saat ini masih berada di bawah target.

"Pasti ada pengaruh (inflasi). Sekarang kami lihat posisi inflasi, masih di bawah target 1 plus minus 2,5 persen," katanya di Mataram, Kamis (2/1/2025).

Wahyudin juga mengungkapkan bahwa selain beras, belum semua komoditas pangan dapat diproduksi maksimal di NTB. Contohnya, kebutuhan telur sebagian masih dipasok dari Bali.

"Hal ini tentu menjadi PR bersama bagi stakeholder terkait untuk memastikan kebutuhan bisa terpenuhi," ujarnya.

Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Perdagangan (Disdag) NTB akan memperkuat pasokan komoditas pangan di pasar, memastikan kebutuhan program ini tidak mengganggu ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

"MBG ini masih akan ditangani dulu atau dipegang dulu oleh teman-teman TNI. Dari data itulah baru kami tahu kebutuhan per bulan, misalkan seperti beras dan lainnya," kata Kepala Disdag NTB Baiq Nelly Yuniarti.

Nelly menjelaskan, pihaknya telah menerima estimasi kebutuhan bahan pangan dari TNI. Untuk satu bulan, kebutuhan mencakup 3.100 kilogram beras, 2.160 kilogram daging ayam ras, 735 kilogram telur ayam ras, 800 kilogram ikan nila, 307 kilogram daging sapi, dan 800 kilogram ikan tuna.

"Artinya, komoditas ini harus tersedia. Selama ini, mungkin karena belum ada proyek ini, kami menganggap pasokan cukup dan inflasi terjaga," jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan program MBG, Nelly menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder, seperti Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian.

"Kalau kami kan menjaga pasarnya," tambahnya.

Nelly juga menyatakan akan memperketat pengawasan pasar, terutama menjelang bulan Ramadan, untuk memastikan pasokan tetap stabil.

"Seperti yang saya bilang Nataru ini kami belajar siaga dulu, belajar mengawasi, memonitor kondisi pasar. Di Januari kami ketatkan lagi pengawasan terkait kondisi pasar, sejauh mana produk ini bisa diserap, mungkin di bulan pertama lancar, bulan kedua dan ketiga bagaimana? Karena kita sudah masuk bulan Ramadhan," tandasnya.

(dpw/dpw)

Mataram -

Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim maraknya pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat sudah sesuai izin pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Ketua REI NTB, Heri Susanto, Kamis (2/1/2025).

Menurut Heri, pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, soal maraknya pembangunan perumahan di lahan sawah bukan barang baru di Pulau Lombok.

"Wamen sedih karena banyak lahan sawah jadi perumahan. Itu kan yang membuat tata ruang itu kan pemerintah. Sementara pengembang mengikuti aturan pemerintah," tegas Heri.

Heri mengatakan pembangunan perumahan di daerah penyangga Kota Mataram, seperti di Kecamatan Labuapi, Gunungsari, dan Kediri tidak bisa terelakkan. Karena ketiga daerah itu menjadi penyangga pengembangan Kota Mataram.

"Kalau mau buat rumah di gunung siapa yang mau? Artinya, pengembang menunggu solusi tata ruang dari pemerintah," ujar Heri.

Heri juga menanggapi soal wacana Fahri Hamzah soal pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dari survei yang dilakukan REI, banyak masyarakat di NTB trauma gempa 2018.

"Saya pikir itu ide bagus, tetapi harus lihat history. Lombok itu belum hilang dari ingatan orang soal gempa. Belum berani tinggal di rumah susun," ungkap Heri.

Sejauh ini, Heri berujar, semua pengembang tidak pernah berbicara permodalan kepada kredit pemilik rumah (KPR). Sebab, modal pembangunan berasal perbankan.

"Jadi ada dua masalah yang harus segera diatasi. Pertama soal waktu akad pengajuan serta meminta perbankan memberi solusi agar semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) layak dapat bantuan di perbankan," ujar Heri.

Selain itu, REI NTB juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memutihkan pinjaman petani dan nelayan agar bisa mengajukan perumahan subsidi demi suksesi program 3 juta rumah di NTB.

"Dari 10 MBR itu ada 6 tidak memenuhi syarat pengajuan di perbankan. Ini juga menjadi masalah bagi calon KPR kita," jelas Heri.

Sebelumnya, Wamen PKP, Fahri Hamzah, mengaku sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kita ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat sore (27/12/2024).

(iws/gsp)

Kudus (ANTARA) - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bakal melibatkan banyak pelaku usaha katering, karena jumlah siswa yang bakal menjadi sasaran program mencapai ratusan ribu orang.

Pemilik usaha tata boga di Kudus, Jateng, yang sudah berizin dan memiliki sertifikat laik higienis sanitasi hingga bulan Oktober 2024, misalnya, sebanyak 37 pelaku usaha. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Harjuna Widada bercerita uji coba sebelumnya dengan jumlah 2.599 pelajar dari empat sekolah saja membuat pihak katering yang ditunjuk harus bekerja ekstra untuk bisa memenuhi program tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memperbesar alokasi peserta pelatihan kuliner untuk mendorong UMKM baru di bidang kuliner yang nantinya bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan menu makanan untuk program makan siang bergizi.

Bagaimana untuk memenuhi jatah makan siang bergizi semua siswa di Kabupaten Kudus mulai dari siswa SD/MI hingga SMP/MTs yang berjumlah 127.880 siswa menjadi sasaran pelaksanaan?

Selain harus menyiapkan menu makanan, penyedia jasa katering juga harus mendistribusikannya ke masing-masing sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Kudus sebanyak 572 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 124 sekolah tersebar di sembilan kecamatan.

Organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan melatih pengelola kantin sekolah maupun masyarakat umum menjadi penyedia jasa katering, yakni Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan program makan siang bergizi, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus juga sudah meresponsnya dengan menyiapkan program pelatihan kerja yang berhubungan dengan tata boga atau katering.

BLK Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus tidak hanya sekadar memberikan pelatihan di bidang tata boga, melainkan membekali mereka dalam penyajian makanan yang higienis dan bergizi.

Dinas Tenaga Kerja juga akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk dibantu pengurusan perizinan maupun sertifikat tersebut, melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sedangkan pengurusan sertifikat itu melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Jika banyak lulusan pelatihan tata boga di BLK Kudus, tentu program makan bergizi gratis akan berjalan lancar karena tidak ada kesulitan mendapatkan pelaku UMKM yang bisa memasok makanan bergizi untuk para siswa.