REPUBLIKA.CO.ID,PARIS -- Perdana Menteri Prancis yang baru, Francois Bayrou mengatakan akan memulihkan aliran listrik ke seluruh rumah di Mayotte pada akhir Januari mendatang. Wilayah seberang laut Prancis yang terletak antara Madagaskar dan pantai Mozambik itu dalam masa pemulihan usai dihantam badai besar awal Desember ini.

Bayrou juga mengatakan pemerintah Prancis melarang pemukiman kumuh dibangun kembali. Lambatnya bantuan dan akses ke air bersih dan listrik datang, membuat marah warga wilayah termiskin di seberang lautan Prancis, yang terletak sekitar 8.000 kilometer dari daratan Prancis.

Bayrou berkunjung ke pulau itu untuk mengumumkan langkah-langkah darurat untuk membangun kembali Mayotte. Ia dilantik di hari Siklon Chindo menghantam dua pulau utama Mayotte.

Bayrou mengatakan rancangan undang-undang darurat khusus, yang akan mencakup langkah-langkah untuk melarang perumahan sementara yang ada di mana-mana sebelum badai, akan dipresentasikan dalam rapat kabinet pada 3 Januari. Lalu dikirim ke parlemen dua pekan kemudian.

"Kita tidak bisa membiarkan Mayotte menjadi ibu kota pemukiman kumuh, ini bukan tentang membangun kembali Mayotte seperti sebelumnya. Kami harus menggambar masa depan yang berbeda untuk Mayotte," kata Bayrou, Selasa (31/12/2024).

Bayrou tidak mengungkapkan bagaimana ia akan menampung warga yang sebelumnya tinggal pemukiman kumuh yang sebagian besar imigran tanpa dokumen dari Pulau Komoro. Sebagian warga sudah mulai membangun kembali pemukiman kumuh.

Perdana menteri Prancis itu dikritik karena tidak berkunjung ke Mayotte lebih awal. Sementara Presiden Emmanuel Macron juga disoraki saat ini berkunjung ke sana pada bulan ini.

Bayrou mengatakan pasokan air, yang bahkan sebelum bencana merupakan titik kritis, akan kembali ke tingkat sebelum badai sebelum akhir pekan depan. Sekitar 200 antena Starlink akan digunakan untuk membantu memulihkan komunikasi.

Bayrou juga mengatakan perkiraan awal yang diberikan kepala daerah setempat, yang menyebutkan jumlah korban tewas mungkin mencapai beberapa ribu orang pada hari-hari setelah topan, mungkin terlalu berlebihan.

“Kami harus sangat berhati-hati saat membahas hal ini, namun yang mengejutkan dari orang-orang yang kami temui adalah bahwa rumor tentang ribuan korban tewas tidak berdasar,” katanya.

Ia menambahkan kemungkinan jumlah korban tewas hanya ratusan orang. Hingga saat ini jumlah resmi korban tewas dalam Siklon Chido masih 39 orang.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait meninjau progres renovasi hunian Wisma Atlet Kemayoran yang sebagian berlokasi di Pademangan, Jakarta Utara, pada Selasa (31/12/2024) sore.

Disana, pria yang akrab disapa Ara tersebut ingin memastikan renovasi berjalan lancar, yang saat ini penyelesaian telah mencapai 66%. Proyek renovasi Wisma Atlet sendiri menyasar 10 tower dan mencakup 7.426 unit hunian disana, dengan anggaran sekitar Rp 367 miliar.

“Karena tadi saya sudah cek, paling gak ada tiga unit yang belum diperbaiki, yang paling rusak sama yang paling bagus, saya melihat sangat jelas perbedaannya. Dan tadi ada konsultan untuk pengawasan, masih on the track,” ujar Ara.

Ara mengungkapkan, proyek renovasi Wisma Atlet menjadi salah satu program prioritas karena hunian ini punya nilai sejarah bagi Indonesia. Diketahui, Wisma Atlet pernah digunakan para atlet mancanegara selama gelaran Asian Games dan Asian Para Games. Wisma itu juga pernah digunakan sebagai hunian isolasi bagi warga yang terjangkit virus corona dalam masa pandemi Covid-19.

“Ini wisma yang menurut saya bersejarah, karena Asian Games dulu pesertanya di sini ya, Asian Para Games. Kemudian juga pada saat Covid begitu banyak dokter-dokter, perawat-perawat berjuang untuk menyelamatkan rakyat Indonesia,” ungkap Menteri Ara.

Ara berharap penyelesaian proyek renovasi Wisma Atlet terus berjalan lancar tanpa hambatan. Ia juga berpesan agar tidak ada praktik korupsi dalam proyek ini.

“Jangan ada kebocoran, jangan ada korupsi, dan dirawat. Karena ini, merenovasi ini saja Rp 367 miliar, hampir Rp 400 miliar, angka yang besar sekali. Jadi uang rakyat, uang negara harus dikelola dengan baik,” pungkas Menteri Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), bakal meluncur awal Januari 2025 dengan anggaran Rp10.000 per porsi. Perum Bulog terlibat menyiapkan bahan pangan hingga logistik

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pelaksanaan MBG baru akan terlihat saat program ini mulai berjalan pada Januari mendatang.

“Nanti bisa dilihat kalau [program MBG] sudah berjalan,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (31/12/2024).

Nantinya, sasaran pemenuhan gizi BGN meliputi peserta didik, yakni SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri.

Program MBG ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

Terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh implementasi program makan bergizi gratis yang bakal bergulir awal tahun depan.

Arief mengatakan semua pihak harus membantu melaksanakan program MBG, termasuk Bapanas. “Tentunya kita semua harus membantu terlaksananya MBG,” kata Arief kepada Bisnis.

Sebagai contoh, Arief menjelaskan bahwa Bapanas juga ikut berperan dalam menyiapkan Standar Keamanan Pangan Segar.

Di samping itu, Perum Bulog juga ikut mendukung pelaksanaan program prioritas MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo.

Perbesar

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan Perum Bulog telah melakukan nota kesepahaman dengan BGN untuk mendukung pelaksanaan MBG.

“Untuk MBG, Bulog sudah MoU [Memorandum of Understanding] dengan Badan Gizi Nasional [BGN] untuk penyediaan bahan pangan dan dukungan logistik,” tutur Suyamto kepada Bisnis.

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya juga telah menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp700 miliar untuk mendukung program MBG.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa anggaran jumbo ini dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) untuk mempersiapkan bahan baku program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, Kementan akan meminta Ditjen Hortikultura dan Ditjen PKH untuk berkolaborasi dengan Kementerian Desa guna mendukung program MBG.

“Anggaran kita sudah siapkan di Peternakan dan Hortikultura. Kita sudah siap. Kalau tidak salah, Rp400-an miliar, yang ke Peternakan Ayam sekitar Rp300-an miliar. Jadi semuanya Rp700-an miliar,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Di samping itu, Amran juga menyampaikan bahwa pihaknya juga ikut berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal pendistribusian bahan baku program MBG, melakukan pendampingan, hingga membelikan bibit ternak dan hortikultura.

Lebih lanjut, Amran menambahkan Kementerian Desa juga menggelontorkan sekitar Rp16 triliun dari total anggaran dana desa senilai Rp71 triliun.

Dana ini akan digunakan untuk mendukung kemandirian pangan desa pada 2025. Adapun, alokasi dana desa ini setara dengan 20% untuk ketahanan pangan.

“Ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp16 triliun. Cukup besar,” jelasnya.

Adapun, Kementan sendiri juga menganggarkan dana untuk mendukung swasembada pangan yang menjadi prioritas negara.

Dalam catatan Bisnis, Mentan Amran mengungkap bahwa Kementan mendukung program makan bergizi. Dukungan tersebut disalurkan melalui kegiatan pekarangan pangan bergizi dengan anggaran yang dialokasikan Rp413,67 miliar pada 2.500 desa.

“Melalui bantuan benih, sayuran, buah, ayam petelur, dan bantuan ubi jalar,” ujar Amran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Dari anggaran itu, Ditjen Tanaman Pangan melalui bantuan ubi jalar dengan volume 1.500 hektare ubi jalar. Dengan anggaran yang dialokasikan adalah Rp7,43 miliar.

Berikutnya, Ditjen Holtikultura berupa bantuan benih sayur dan buah dengan volume 2.500 desa. Adapun, alokasi yang digelontorkan adalah Rp206,44 miliar.

Serta, Ditjen Peternakan dan Keswan berupa bantuan ayam petelur yang volumenya mencapai 600.000 ekor dengan alokasi Rp199,8 miliar.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempersiapkan total anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk berkolaborasi mendukung terlaksananya program makan bergizi gratis (MBG) pada awal tahun 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan akan memberi dukungan bahan baku yang dialokasikan untuk kesiapan dapur-dapur program MBG.

"Kalau tidak salah anggaran untuk hortikultura, sekitar Rp400 Miliar, yang ke peternakan ayam sekitar Rp300-an miliar. Jadi semuanya Rp 700an miliar," jelas Amran di kantor Kementan, Selasa (31/12/2024).

Amran menuturkan anggaran tersebut dialokasikan sebagai kolaborasi dari Kementan. Selain itu, ia mengatakan dari pihak Kementerian Desa juga berkolaborasi dalam penyediaan pangan sebesar Rp16 Triliun.

"Ini anggaran dari Kementan (Rp700 Miliar), ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp 16 triliun. Cukup besar," jelas Amran.

Menurut Amran, kolaborasi program MBG ini sudah disahkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Karena itu, Ditjen Hortikultura dan PKH harus menindaklanjuti agar berkolaborasi dengan Kementerian Desa guna menyukseskan progam MBG pada awal Januari 2025 mendatang.

"Kami minta Hortikultura dan Peternakan itu kolaborasi dengan Kementerian Desa. Karena kita sudah MoU, dan kami minta ditindaklanjuti. Anggaran kita, kita sudah siapkan di Peternakan dan Hortikultura. Kita sudah siapkan," tegas Amran.

Sebelumnya, Pemerintah berencana untuk mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Berbagai proses persiapan dan uji coba telah dilaksanakan. Salah satunya adalah kerja sama dengan para peternak sebagai supplier bahan baku makan bergizi gratis.

Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Subendro mengatakan, pihaknya menyambut baik program makan bergizi gratis. Nanang menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG dapat mendorong pendapatan dari para peternak.

"Kami menyambut dengan sangat sukacita program makan bergizi gratis ini. Karena kami sangat berharap di antara menu-menu makan yang diberikan kepada 82 juta siswa, nantinya ada dalam satu minggu itu paling tidak satu hari yang menggunakan daging sapi," kata Nanang kepada Beritasatu.com, Senin (16/12/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan 150 ribu hektar (ha) sawah per tahun beralih jadi perumahan dan industri. Lahan sawah tersebut tersebar di Jawa dan Sumatera.

Nusron mengatakan belum dapat menyampaikan lebih detail terkait lokasi-lokasi sawah yang dialihfungsikan. Sebab, pihaknya masih terus melakukan konsolidasi.

Dia pun menyebut lahan sawah itu berubah fungsi menjadi kepentingan perumahan dan kepentingan industri.

"Koreksi itu pasti bisa dikarenakan pemukiman, kedua industri. Bagaimana cara mengatasinya? Idealnya mengacu Undang-Undang setiap sawah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2P) yang terkoreksi untuk perumahan maupun kepentingan industri, maka yang bersangkutan wajib mengganti lahan yang sama untuk sawah," kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dari segi aturan, lahan tersebut dapat diganti dengan lahan teknis, lahan semi teknis, hingga lahan non teknis. Nusron menyebut aturan itu berlaku bagi di kabupaten yang sama.

Namun, menurut Nusron masih ada kendala lantaran lahan ganti tersebut terkadang tidak memadai di kabupaten/kota yang sama. Misalnya, seperti di Tangerang, Karawang, atau Bekasi yang sudah padat penduduk dan industrinya.

Untuk itu, Nusron mengusulkan ke Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menyusun rencana tata ruang wilayah Nasional (RTWN).

RTWRN ini merupakan turunan dari UU Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang 2025-2045.

"Di dalam RTWN ini kami mengusulkan LP2P Nasional. Jadi kalau kabupaten model kayak Bekasi, Karawang demi kepentingan nasional memang dibutuhkan untuk hilirisasi industri di situ dibutuhkan hilirisasi industri, maka kalau ada lahan baru yang sifatnya sawah, dikonversi jadi pemukiman atau dikonversi jadi industri maka gantinya tidak harus di kabupaten setempat, bisa di provinsi yang sama," imbuh Nusron.

Namun, keputusan ada di Bappenas dan Kemenko IPK yang rencananya Peraturan Pemerintah tentang RTRWN ini akan ditargetkan selesai kuartal-I 2025. Kemudian, pihaknya juga mengusulkan yang kembali mencetak sawah ini tergantung pihak yang berkepentinga.

"Usulan kami adalah kalau pemukimannya bentuknya MBR, maka yang berkewajiban cetak sawah baru adalah pemerintah, tapi kalau utk komersial dan industri, maka yang harus menggantikan pelaku industri," imbuh Nusron.

JAKARTA, investor.id – Ketua Komite III DPD Filep Wamafma mengecam dugaan adanya kewajiban pembelian wadah untuk program makan bergizi gratis (PMBG) oleh orang tua yang terjadi di sebuah sekolah dan sempat viral di beberapa sosial media. Menurut Filep, program tersebut harus gratis dan tak dipungut biaya apapun bagi penerima manfaat.

“Program ini murni gratis, penerima manfaat tidak dibebankan kewajiban apapun. Selain harus dipersiapkan secara matang program ini juga harus diawasi secara seksama,” ujar Filep kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Filep mengatakan, program makan bergizi gratis ini merupakan program yang sangat luar biasa dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar sekitar 19,47 juta orang dan pemerintah telah lokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun pada APBN 2025, dengan rinciannya Rp 63,35 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,43 triliun untuk program dukungan manajemen.

“Kami, masing-masing anggota Komite III DPD RI pada reses masa sidang II ini terjun ke lapangan ke daerah masing-masih untuk lakukan pengawasan atas persiapan dan uji coba agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,” ungkap Filep.

Dia memastikan DPD bakal menggelar agenda untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial dan beberapa pemangku kepentingan lain setelah reses di Januari 2025 mendatang. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota Komite III DPD terhadap program makan bergizi gratis.

“Kami memahami betul, bahwa program makan siang bergizi ini harus benar-benar diawasi pelaksanaannya di daerah. Ada banyak celah dan lubang yang bisa menimbulkan berbagai macam persoalan dan pelanggaran dalam implementasinya di lapangan,” jelas Senator Papua Barat ini.

Lebih lanjut, Filep menyoroti anggaran Rp 10.000 per porsi makan bergizi gratis. Menurut dia, anggaran tersebut termasuk kecil karena program ini bukan sekedar memberi makan gratis tetapi juga harus memperhatikan perihal gramasi gizi dari setiap menu dan cita rasa.

Filep menilai sulit untuk menebak menu yang akan disajikan dengan anggaran Rp 10.000 per porsi. Pasalnya, ada masalah inflasi dan kenaikan harga termasuk pengaruh kenaikan PPN 12% di tahun 2025 mendatang. Menurut dia, harga paket nasi nasi, ayam dan sayur saja saat ini di setiap warung makan minimal sebesar Rp 12.000.

“Selain soal harga, soal siapa yang dapat membuat makanan itu juga perlu dipikirkan secara matang. Untuk wilayah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dll mungkin tidak sulit untuk mencari vendor rumah makan atau warung makan, yang punya kemampuan untuk menyediakan ratusan porsi makanan dalam waktu serentak, tetapi tidak demikian untuk di daerah apalagi wilayah pedalaman seperti Papua Barat misalnya,” pungkas Filep.

Diketahui, program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini akan menyasar peserta didik dari PAUD hingga pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren, baik negeri maupun swasta. Lalu, balita dan ketiga ibu hamil dan keempat, ibu menyusui.

Sasaran program itu dilakukan secara bertahap dan fokus di awal adalah pada anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Pada tahun 2025 pelaksanaannya akan ditargetkan mencapai 40%. Tahun 2026 menjadi 80% target sasarannya dan pada tahun 2029 digenapkan target sasarannya menjadi 100%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 2025 untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Direktur TI, Konsumer dan Jaringan Bank Jateng, Wiweko Probojakti, dan Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Ony Suharsono, di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta Selatan pada Senin (23/12/2024).

Kerja sama ini dilakukan Bank Jateng dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan pembiayaan Tapera tahun 2025.

Wiweko Probojakti yang kerap disapa Dodit menjelaskan bahwa Bank Jateng siap mendukung program pemerintah, termasuk pengadaan 3 juta rumah.

“Hal ini merupakan bukti konkret Bank Jateng dalam mendukung program-program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di wilayah Jawa Tengah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (31/12/2024).

Sementara itu Ony Suharsono menambahkan bahwa dengan terjalinnya kerja sama ini, Bank Jateng berharap dapat menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan rumah impian mereka.

“Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya yang berada di wilayah Jawa Tengah untuk memiliki hunian yang layak,” kata Ony.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah ready stock.

"Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Sementara itu dalam sambutannya, Maruarar Sirait juga mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," jelasnya

Turut hadir menyaksikan penandatanganan PKS Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen yang juga Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan rencana impor 2 juta sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging dan susu, termasuk program makan siang bergizi gratis di Indonesia.

Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan susu di Indonesia masih bergantung pada impor.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Sudaryono menegaskan, impor ini tidak akan mengganggu anggaran APBN.

"Kementerian Pertanian dari tahun lalu telah menginisiasi untuk penyediaan susu dan daging sapi dengan cara mendatangkan indukan hidupnya. Tidak menggunakan APBN dengan membuka kesempatan bagi sektor swasta, apakah swasta, BUMN, koperasi baik di dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di peternakan sapi itu di Indonesia," ujarnya pada Selasa (31/12/2024).

Dia menambahkan, pada 2025 akan ada peningkatan jumlah sapi perah dan sapi pedaging yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging.

Dari total 2 juta sapi hidup yang direncanakan, 1,2 juta di antaranya adalah sapi perah, dengan 141 pelaku usaha yang telah berkomitmen.

Untuk sapi pedaging, targetnya adalah 800.000 ekor, dengan 70 pelaku usaha yang sudah terlibat.

Sudaryono menjelaskan pentingnya upaya ini mengingat Indonesia telah mencapai swasembada telur dan daging ayam, sehingga fokus saat ini adalah pada pemenuhan kebutuhan susu dan daging dari peternakan sapi domestik.

"Di semua menu yang akan kita makan di (program) makan bergizi gratis, selain ikan dan garam menjadi domain kementerian pertanian. Hanya untuk kebutuhan daging dan susu memang kita masih cukup besar kebutuhan impornya," tambahnya.

Impor sapi hidup ini direncanakan berasal dari beberapa negara, termasuk Brasil, yang memiliki populasi sapi terbesar di dunia.

Sapi dari Brasil dianggap cocok untuk diimpor karena dapat beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia.

Sudaryono mengungkapkan, regulasi untuk mendatangkan sapi hidup telah diajukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan sudah ditandatangani, tinggal menunggu pengundangan.

"Sudah kami ajukan ke presiden dan sudah ditandatangani, tinggal nunggu diundangkan sehingga kami bisa mendatangkan sapi hidup dari Brasil dengan total 5 tahun ini kita dapatkan 2 juta ekor," jelasnya.

Untuk mendukung rencana ini, dibutuhkan total 1,7 juta hektar lahan, dengan lahan terbesar berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

"Totalnya sudah kita identifikasi ada 1,7 juta hektar di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah ini ada di Blora, kemudian ada di beberapa kabupaten yang lain, nanti kami bisa berikan," imbuh Sudaryono.

Kebutuhan lahan seluas 1,7 juta hektar ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menarik investasi di sektor peternakan sapi hidup.

"Kebutuhan akan bahan pangan itu sudah ada jaminan pasarnya, sehingga ini yang membuat banyak pengusaha baik dalam maupun luar negeri mau dan berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia, untuk mendatangkan sapi hidup," tandasnya.

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan mengimpor sekitar 2 juta sapi hidup hingga 2029. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan, impor sapi ini dilakukan karena proyeksi kebutuhan daging dan susu yang cukup besar menyusul program Makan Bergizi Gratis. Sementara, produksi nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“80 persen susu yang kita minum itu, impor. Makanya Kementan dari tahun lalu inisiasi sediakan daing dan susu dengan mendatangkan induknya (dari luar negeri),” kata Sudaryono di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam “Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jateng 2025” di Gedung Gradhika Bakti Praja, Komplek Gubernuran, Kota Semarang.

Sudaryono menjelaskan, impor sapi tersebut akan dilakukan mulai 2025 dengan rincian 200 ribu ekor sapi perah dan sapi pedaging. Adapun target impor 2 juta sapi hidup tersebut hingga 2029 terdiri atas 1,2 juta ekor sapi perah dan 800 ribu ekor sapi pedaging.

“Kita akan mendatangkan sapi dari banyak negara, seperti dari Brasil karena iklimnya di sana tropis relatif cocok untuk kita, dan juga negara terbesar populasi sapi," katanya.

Dalam impor tersebut, ada 60 perusahaan yang terlibat. Sudaryono memastikan proses importasi sapi-sapi tersebut tak menggunakan APBN, melainkan murni swasta. Kementan memberikan sejumlah syarat agar perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan rekomendasi impor.

Untuk mendukung program itu, kata Sudaryono, pemerintah menyediakan total luas lahan sebesar 1,7 juta hektare di seluruh Indonesia untuk peternakan sapi seperti di Jawa Tengah. Selain itu, investasi sapi perah dan potong ini juga akan menggunakan skema Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Skemanya diajukan jadi PSN, ini banyak manfaatnya dan keringanan agar memudahkan pengusaha untuk investasi, kalau (lahan) di Jateng seperti di Blora," ujar Sudaryono.

(Rahmat Fiansyah)

Badan Gizi Nasional menyebut tidak semua penerima Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan susu dalam menu mereka. Daun kelor dan telur ayam akan menjadi menu pengganti susu.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan telur dan daun kelor bisa menggantikan kebutuhan gizi yang terkandung dalam susu.

Ia menjelaskan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12).

Menurutnya, penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah. Sementara keberadaan menu di daerah-daerah non peternakan sapi perah tidak akan dipaksakan.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," imbuhnya.

Namun, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Ia juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Selama ini, pasokan susu lokal memang belum mampu memenuhi kebutuhan susu nasional. Sebanyak 80 persen susu yang diminum masyarakat merupakan produk impor, sisa 20 persennya baru dipasok peternak lokal. Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis, kebutuhan susu nasional kian besar.

Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

"Sumber (impor): Australia, Brazil, New Zealand, Amerika Serikat, dan Meksiko," bunyi paparan Amran.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka pendaftaran bagi calon mitra, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan pentingnya kolaborasi antara BGN dan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan besar tersebut.

"Program MBG bertujuan memastikan masyarakat rentan, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi," ujarnya lewat rilisnya, Selasa (31/12/2024).

Dia melanjutkan bahwa bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Syarat Kemitraan Makan Bergizi Gratis

Pertama, status legal yang jelas. Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya.

Kedua, mitra wajib melaksanakan komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Guna mempermudah calon mitra, Ka BGN menginformasikan jika pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id/login

“Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran,” jelasnya.

Dia juga menambahkan jika program tersebut terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," pungkas Dadan.

Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya perawatan dan pemanfaatan rumah susun (rusun) yang telah dibangun.

"Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," kata Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Ara mengatakan, Rusun Wisma Atlet mempunyai sejarah yang panjang dalam pemanfaatannya mulai dari untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, serta untuk penanganan Covid-19 dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.

Menteri Ara mengungkapkan, usai direvitalisasi rencananya sebagian unit akan disewakan sebagai hunian khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena Rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini seperti pegawai KPK. Saya sudah usulkan kepada Presiden, Setneg, dan Seskab, satu gedung/tower untuk pegawai KPK," ujarnya.

Ara akan memonitor secara rutin setiap bulannya progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak.

"Setiap tanggal 22 saya akan monitor progresnya hingga target April 2025 selesai," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, secara keseluruhan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet telah mencapai 66 persen.

" Diupayakan 3 tower di Blok C2 dalam waktu dekat akan selesai di akhir Januari 2025 dan akan selesai bertahap selanjutnya tower-tower di blok D10," ujar Aswin Grandiarto Sukahar'.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024