JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang membocorkan ada penambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.

Stok KPR FLPP tahun 2025 dari awalnya 220.000 unit rumah subsidi bertambah menjadi 420.000 unit rumah subsidi.

"Saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio (Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit rumah subsidi), penambahan 200.000 (unit rumah subsidi)," ujar Bonny dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Anggaran tahap pertama yang bakal dikucurkan untuk penyaluran 420.000 unit rumah subsidi tersebut adalah Rp 6 triliun.

"Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan," ungkapnya.

Namun Bonny menyoroti waktu pembangunan rumah subsidi oleh pengembang yang dikhawatirkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit rumah subsidi)? Tidak mungkin, benar enggak? Waktu tinggal mepet," ucapnya.

Bonny memperkirakan pengembang hanya bisa memenuhi kebutuhan FLPP tahun 2025 sebanyak 300.000 unit rumah subsidi.

Sebelumnya, dialokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk penyaluran 220.000 unit rumah subsidi dengan skema KPR FLPP.

Pemerintah juga berencana mengubah skema FLPP, dari awalnya 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dinilai tidak layak memimpin Kementerian PKP.

"Menteri yang sekarang tidak layak memimpin Kementerian PKP," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar, dinilai tidak memiliki cara pikir visioner sebagai menteri yang mengembangkan sektor perumahan.

Pada bulan keempat Ara menjabat sebagai menteri, bukannya regulasi kemudahan bagi pengembang perumahan yang dibuat, Ara malah melakukan kerja lapangan yang dinilai bukan tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri.

"Menteri ini sudah seperti layaknya kayak kami-kami. Eksekusi di lapangan diurusin, tentang hal-hal yang gunanya tidak penting juga diurusin," ujarnya.

Belum lagi, gebrakan Ara dinilai malah membuat kegaduhan ekosistem perumahan. Padahal, ungkap Junaidi, pengembang merupakan investor utama sektor perumahan Indonesia selama ini.

"Artinya, bagaimana membuat kami-kami ini diberikan regulasi yang baik, regulasi yang berpihak ke semua ekosistem, jauhkan dari kegaduhan, karena bagaimana pun kita melihat kondisi fiskal negeri ini sangat dibutuhkan kehadiran swasta," paparnya.

"Menteri itu, satu, juga membimbing para pengusaha, bukan pengusaha diadu domba sehingga situasinya tidak kondusif," katanya melanjutkan.

Di sisi lain, salah satu program kerja Ara adalah melakukan audit pengembang perumahan subsidi.

"KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah subsidi ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat enggak boleh diaudit?," ucap Ara dalam rapat koordinasi dengan para pengembang di kantornya, Jakarta pada Jumat (21/02/2025).

Audit tersebut menyusul temuan Ara dan pejabat Kementerian PKP terkait banyak rumah subsidi yang dinilai tidak layak.

Ara menyerahkan wewenang audit pengembang perumahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu urusan BPK karena yang mengaudit adalah BPK, bukan saya," ujar Ara, Sabtu (22/02/2025).

Ara juga berencana mengubah skema FLPP, dari awalnya 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Sementara Kementerian PKP memiliki target membangun dan merenovasi rumah sebanyak 3 juta unit per tahun. Rinciannya, 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Adisatrya Suryo Sulisto menuturkan, implementasi bata interlock presisi yang dikembangkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dapat mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi atas langkah Semen Indonesia di tengah tantangan yang dihadapi industri semen.

Komisi VI DPR juga mendorong agar jangkauan ketersediaan bata interlock presisi dapat diperluas bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Persoalan kelebihan kapasitas produksi, persaingan harga yang semakin ketat, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, semakin menuntut pelaku industri semen untuk terus berinovasi,” kata Adisatrya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (27/2/2025).

Dia menyatakan, di tengah tantangan yang ada, program pembangunan 3 juta rumah menjadi peluang bagi industri semen di tengah biaya bahan baku yang meningkat dan anggaran infrastruktur yang terbatas.

"Kehadiran inovasi bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau Semen Indonesia, diharapkan menjadi solusi untuk mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang ramah lingkungan," imbuh dia.

Adisatrya menerangkan, bata interlock presisi punya beberapa keunggulan antara lain telah teruji memadai untuk diaplikasikan di wilayah dengan tingkat gempa tinggi, dan waktu kontruksinya yang jauh lebih cepat dibandingkan rumah konvensional.

"Sehingga, diharapkan produk bata interlock presisi agar bisa cepat menjangkau pasar-pasar nasional," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendorong agar kepala daerah dapat berkontribusi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan.

Menurutnya, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM. Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi.

Hal ini disampaikannya saat memberikan materi di Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

“Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” imbuhnya.

Dadan menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG.

Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

“Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian,” ucapnya.

Menurutnya, MBG merupakan sebuah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia menyebutkan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, program itu berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045.

“Kenapa disampaikan sangat strategis? Kami sampaikan data yang kami peroleh bahwa penduduk Indonesia sampai detik ini masih bertambah 6 orang per menit,” ujarnya.

Generasi anak-anak saat ini, kata Dadan, di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi. Karena itulah, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting. Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan, program MBG merupakan program pemerintah pusat. Adapun anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal. Harapannya, program ini dapat didukung oleh para kepala daerah," pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal terus menyuntik anggaran untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa waktu ke depan.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo yang mengatakan bahwa prioritas Prabowo menambah anggaran untuk menyukseskan Program MBG dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi RI.

“Dengan adanya tambahan MBG jadi Rp171 triliun itu, akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,99% dari sebelumnya 0,83%. Itu saja sudah 2% penambahan pertumbuhan,” jelasnya dalam agenda CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo Subianto optimistis target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dapat tercapai.

Untuk itu, Hashim menyebut pemerintahan Prabowo bakal terus melakukan efisiensi anggaran. Memangkas kucuran APBN pada program tidak perlu untuk dapat dialokasikan pada program yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi RI.

“Rp306 triliun dari penghematan itu adalah hasil realokasi dari program-program konyol, dialokasikan ke program yang lebih perlu, yaitu makan bergizi gratis," tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, Hashim juga mengungkap bahwa setidaknya bakal diperlukan 80 juta butir telur, sayur, hingga daging setiap harinya. Di mana, hal itu bakal menjadi pendongkrak ekonomi tumbuh pada masyarakat kecil.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut untuk mempercepat distribusi program MBG bagi seluruh anak Indonesia diperlukan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada 2025.

Dadan menjelaskan bahwa BGN sejauh ini sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut, tetapi dengan adanya permintaan Presiden untuk mempercepat distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak, anggaran tambahan sangat diperlukan.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa jika program percepatan dilakukan mulai September 2025, tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dinilai tidak layak memimpin Kementerian PKP.

"Menteri yang sekarang tidak layak memimpin Kementerian PKP," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar, dinilai tidak memiliki cara pikir visioner sebagai menteri yang mengembangkan sektor perumahan.

Pada bulan keempat Ara menjabat sebagai menteri, bukannya regulasi kemudahan bagi pengembang perumahan yang dibuat, Ara malah melakukan kerja lapangan yang dinilai bukan tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri.

"Menteri ini sudah seperti layaknya kayak kami-kami. Eksekusi di lapangan diurusin, tentang hal-hal yang gunanya tidak penting juga diurusin," ujarnya.

Belum lagi, gebrakan Ara dinilai malah membuat kegaduhan ekosistem perumahan. Padahal, ungkap Junaidi, pengembang merupakan investor utama sektor perumahan Indonesia selama ini.

"Artinya, bagaimana membuat kami-kami ini diberikan regulasi yang baik, regulasi yang berpihak ke semua ekosistem, jauhkan dari kegaduhan, karena bagaimana pun kita melihat kondisi fiskal negeri ini sangat dibutuhkan kehadiran swasta," paparnya.

"Menteri itu, satu, juga membimbing para pengusaha, bukan pengusaha diadu domba sehingga situasinya tidak kondusif," katanya melanjutkan.

Di sisi lain, salah satu program kerja Ara adalah melakukan audit pengembang perumahan subsidi.

"KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk rumah subsidi ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat enggak boleh diaudit?," ucap Ara dalam rapat koordinasi dengan para pengembang di kantornya, Jakarta pada Jumat (21/02/2025).

Audit tersebut menyusul temuan Ara dan pejabat Kementerian PKP terkait banyak rumah subsidi yang dinilai tidak layak.

Ara menyerahkan wewenang audit pengembang perumahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Itu urusan BPK karena yang mengaudit adalah BPK, bukan saya," ujar Ara, Sabtu (22/02/2025).

Ara juga berencana mengubah skema FLPP, dari awalnya 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Sementara Kementerian PKP memiliki target membangun dan merenovasi rumah sebanyak 3 juta unit per tahun. Rinciannya, 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) merupakan sebuah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dadan saat memberikan pembekalan dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, menyebut sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, program MBG berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045.

“Kenapa disampaikan sangat strategis? Kami sampaikan data yang kami peroleh bahwa penduduk Indonesia sampai detik ini masih bertambah 6 orang per menit,” kata Dadan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Generasi anak-anak saat ini, menurutnya, di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi. Karena itulah, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting.

Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan program MBG merupakan program pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal. Dadan berharap program ini dapat didukung oleh para kepala daerah.

Adapun kepala daerah dapat berkontribusi dalam program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan. Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi.

“Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

“Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian,” ujar dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut bakal terus menyuntik pendanaan untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalih dana dari program-progam kurang berguna ke program yang dapat menggerakan perekonomian.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo yang mengatakan bahwa prioritas Prabowo menambah anggaran untuk menyukseskan Program MBG dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi RI.

“Dengan adanya tambahan MBG jadi Rp171 triliun itu, akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,99% dari sebelumnya 0,83%. Itu saja sudah 2% penambahan pertumbuhan,” jelasnya dalam agenda CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo Subianto optimis target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dapat tercapai.

Untuk itu, Hashim menyebut pemerintahan Prabowo bakal terus melakukan efisiensi anggaran. Memangkas kucuran APBN pada program tidak perlu untuk dapat dialokasikan pada program yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi RI.

“Rp306 triliun dari penghematan itu adalah hasil realokasi dari program-program konyol, dialokasikan ke program yang lebih perlu, yaitu makan bergizi gratis," tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, Hashim juga mengungkap bahwa setidaknya bakal diperlukan 80 juta butir telur, sayur, hingga daging setiap harinya. Di mana, hal itu bakal menjadi pendongkrak ekonomi tumbuh pada masyarakat kecil.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut untuk mempercepat distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh anak Indonesia diperlukan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada 2025.

Dadan menjelaskan bahwa BGN sejauh ini sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut, tetapi dengan adanya permintaan Presiden untuk mempercepat distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak, anggaran tambahan sangat diperlukan.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa jika program percepatan dilakukan mulai September 2025, tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Kota Ternate, Maluku Utara, hingga menyeruduk seorang wanita bernama Misna (41) dan anaknya bernama Zahlia (4). Saat ini korban Zahlia telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

"Sementara ada dapat perawatan di RSUD Chasan Boesoirie Ternate," ujar Kapolsek Pulau Ternate, Ipda Iwan Mole kepada detikcom, Rabu (26/2/2025).

Peristiwa itu terjadi di RT 003 Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Rabu (26/2) sekitar pukul 07.30 WIT. Kejadian itu sempat disaksikan oleh seorang warga bernama Budi.

"Awalnya ada seorang warga Kelurahan Rua bernama Budi melihat seekor babi hutan melintasi jalan dan masuk ke perkampungan, lalu menuju ke korban ibu Misna dan anaknya, Zahlia," ujar Iwan.

Tiba-tiba babi tersebut mengamuk dan menerkam kedua korban. Pakaian yang dikenakan Zahlia pun dirobek hingga tubuhnya digigit secara berulang dan mengeluarkan darah.

"Merobek-robek baju hingga badan sampai (korban) berlumur darah. Kemudian saudara Budi berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar, bahwa ada seekor babi menyerang ibu Misna dan anaknya," katanya.

Sejumlah warga pun datang dan melakukan perlawanan menggunakan kayu dan batu, dengan cara memukul dan melempar. Beberapa menit kemudian, babi tersebut pun mati.

"Setelah beberapa menit kemudian, babi tersebut berhasil dibunuh. Sedangkan kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit," imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Ternate AKP Umar Kombong menambahkan, peristiwa itu sempat memicu kepanikan dari warga sekitar. Warga pun merasa trauma dengan kejadian tersebut.

"Kejadian ini memicu kepanikan warga sekitar, kejadian ini juga menimbulkan rasa trauma dan terguncang bagi warga sekitar akibat serangan babi hutan yang begitu tiba-tiba," imbuh Umar.

Berdasarkan video berdurasi 29 detik yang beredar, wanita yang diketahui bernama Misna tampak bersusah payah melepaskan anaknya bernama Zahlia dari gigitan babi hutan. Terlihat Zahlia tampak terkapar di tanah dan diseret oleh babi secara brutal.

Terdengar teriakan histeris dari dua orang pria atas kejadian tersebut. Terlihat juga dua orang pria yang memegang balok kayu dan menghantam babi tersebut secara berulang.

Video: RRI Ternate Sebut Penyiar yang Curhat Efisiensi Anggaran Masih Bekerja

Video: RRI Ternate Sebut Penyiar yang Curhat Efisiensi Anggaran Masih Bekerja

KOMPAS.com - Pada 17 Februari 2025, sejumlah pelajar di Provinsi Papua Pegunungan turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Mereka menolak adanya program tersebut, dan justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.

Aksi penolakan MBG sebenarnya terjadi lebih dahulu di Kabupaten Yahukimo, yang kemudian menjadi salah satu pemantik bagi aksi-aksi serupa di beberapa wilayah lain, seperti Intan Jaya, Jayawijaya, Jayapura, hingga Nabire.

Ini merupakan buntut dari ambisi pemerintah yang bersikeras menerapkan program MBG di seluruh Indonesia. Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.

Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program MBG.

Di Papua, pendidikanlah yang menjadi jalan menuju kesejahteraan — bukan bantuan semu berupa makan siang gratis. Kebijakan parsial seperti program MBG yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini; absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.

Akses bahan makanan lebih mudah

Dari aspek pangan lokal, masyarakat di Papua, khususnya di Papua Pegunungan, menjadikan keladi dan ipere (umbi-umbian) sebagai sumber karbohidrat utama. Ini adalah menu yang tidak pernah kita lihat ada dalam program MBG.

Pada dasarnya, Papua kaya akan sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Budaya bercocok tanam dan berburu masih kuat di beberapa daerah, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk program MBG tidak secara signifikan menjawab kebutuhan utama mereka.

MBG sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam laporannya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menghimpun penerapan program serupa di beberapa negara seperti India, Brasil, dan Meksiko. Namun, pendekatan universal dalam penerapan MBG di Indonesia dinilai mengancam efektivitas dari program tersebut.

Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan rekomendasi penerapan pendekatan geografis bagi wilayah pedesaan dan pendekatan individu bagi wilayah perkotaan untuk meningkatkan efektivitas program MBG.

Meski demikian, kami menilai implementasi program MBG di wilayah Papua bukan merupakan hal yang seluruhnya tepat. Hal ini dilandasi oleh karateristik masyarakat Papua di beberapa wilayah yang subsisten, yang artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri secara kolektif tanpa bergantung pada sistem ekonomi modern.

Akses ke pendidikan lebih sulit

Papua Pegunungan merupakan salah satu wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan akses yang sulit. Daerah tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.

Berbagai indikator menunjukkan bahwa Papua Pegunungan masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Data BPS pada tahun 2024, misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Papua Pegunungan tercatat sebesar 5,10 tahun dengan harapan lama sekolah hanya berkisar 9,97 tahun–terendah di Indonesia.

Data ini mencerminkan bahwa permasalahan utama dalam pendidikan di Papua Pegunungan bukan sekadar kualitas, tetapi juga partisipasi siswa dalam pendidikan formal. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

Namun, data makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas pendidikan di Papua Pegunungan. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Papua (GTP) UGM pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa kondisi di lapangan jauh dari ideal. Banyak masyarakat di Kabupaten Nduga dan Yahukimo terpaksa mengungsi ke pinggiran Kota Wamena akibat konflik dan alasan keamanan.

Kondisi ini memaksa mereka untuk hidup dalam segala keterbatasan, tidak terkecuali para anak-anak yang harus berangkat sekolah tanpa seragam dan fasilitas pendukung belajar yang layak. Mereka bercerita, hanya ada sedikit sekolah di kampung halamannya (Nduga) dan mayoritas sulit diakses karena jaraknya yang jauh, sehingga kondisi di Wamena jauh lebih baik.

“Kaka, di sa pu kampung tu, sekolah jauh-jauh ooo”(kakak, di kampung saya sekolah itu jaraknya jauh)“ ujar salah satu murid kepada tim peneliti GTP UGM.

Kondisi ini terkonfirmasi oleh data Kemendikdasmen yang menyatakan hanya ada 43 SD-sederajat, 9 SMP, dan 2 SMA di Kabupaten Nduga.

Perlunya realokasi anggaran

Sebagai alternatif, alokasi anggaran yang lebih efektif untuk Papua dapat diarahkan pada pemerataan akses pendidikan. Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah di distrik-distrik terpencil agar anak-anak di Papua Pegunungan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan formal.

Perekrutan guru lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan tenaga pengajar memahami budaya dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat agar lebih relevan dan efektif.

Papua juga membutuhkan subsidi penuh untuk pendidikan dasar dan menengah. Banyak siswa di Papua Pegunungan menghadapi kesulitan ekonomi yang menghambat mereka untuk tetap bersekolah. Subsidi harus mencakup pembiayaan kebutuhan nonakademis seperti alat tulis, seragam, dan akses internet bagi siswa di daerah terpencil. Dengan begitu, mereka dapat belajar tanpa terbebani biaya tambahan yang sering kali menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan.

Pemerintah juga sebaiknya melakukan perluasan program beasiswa afirmasi, contohnya Beasiswa ADik, agar lebih banyak pelajar Papua yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pendampingan dan bimbingan bagi penerima beasiswa juga perlu diperkuat agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan sukses dan kembali berkontribusi bagi daerah asal mereka.

Selain itu, sistem pengajaran yang inklusif perlu diterapkan. Pendidikan di Papua Pegunungan harus memperhitungkan kearifan lokal dan bahasa daerah dalam proses pembelajaran agar lebih efektif.

Perlu juga adanya peningkatan kapasitas guru lokal melalui pelatihan yang berkelanjutan dan optimal. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Di titik ini, program MBG tetap dapat dijalankan dengan menyesuaikan target penerima manfaatnya agar benar-benar menyasar mereka yang mengalami masalah gizi. Namun, alokasi anggaran secara keseluruhan harus mencerminkan prioritas utama yang lebih mendasar, yaitu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak Papua.

Dalam konteks pembangunan Papua Pegunungan, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika negara benar-benar berkomitmen terhadap masa depan Papua, maka investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi fokus utama hari ini, bukan hanya bantuan konsumtif seperti MBG. Dengan demikian, anak-anak Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu mereka melakukan mobilitas sosial vertikal.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan program pembangunan tiga juta rumah dapat membuka peluang bagi industri semen di tengah biaya bahan baku yang meningkat dan anggaran infrastruktur yang terbatas.

Adisatrya menilai kehadiran inovasi bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), diharapkan menjadi solusi untuk mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang ramah lingkungan.

"Persoalan kelebihan kapasitas produksi, persaingan harga yang semakin ketat, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, semakin menuntut pelaku industri semen untuk terus berinovasi," kata Adisatrya, dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas langkah SIG yang terus berinovasi di tengah tantangan yang dihadapi industri semen, dan mendorong agar jangkauan ketersediaan bata interlock presisi dapat diperluas bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan," ujar Adisatrya.

Ia juga memuji keunggulan-keunggulan bata interlock presisi, di antaranya telah teruji memadai untuk diaplikasikan di wilayah dengan tingkat gempa tinggi, dan waktu konstruksinya yang jauh lebih cepat dibandingkan rumah konvensional.

"Sehingga, diharapkan produk bata interlock presisi agar bisa cepat menjangkau pasar-pasar nasional," katanya.

Dalam peninjauan di Kendal, Jawa Tengah, rombongan Komisi VI DPR RI juga melihat aplikasi pavingblock berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Paving block berpori merupakan salah satu solusi beton inovatif berbasis semen hijau dari SIG yang memiliki kemampuan meresapkan air.

Sementara itu, Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan aspek sosial dan lingkungan juga tidak luput dari perhatian SIG dalam menjalankan operasional perusahaan sebagai bentuk komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Inovasi semen hijau SIG lebih rendah emisi karbon hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90 persen," kata Donny.

"Sehingga, dengan menggunakan semen hijau SIG, berarti ikut berpartisipasi dalam upaya menurunkan emisi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan di sisi lain mendukung kemajuan industri dalam negeri," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Program penyediaan 3 juta rumah yang dahulu bernama program sejuta rumah merupakan salah satu program kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kemenkeu akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan dari Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Menkeu mengatakan, Pemerintah melalui Undang-Undang APBN 2025 telah memberikan dukungan sebanyak 220 ribu rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dukungan tersebut berupa alokasi Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendukung 220 ribu rumah bagi MBR yang pinjaman bunganya hanya 5% selama 20 tahun.