Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti dugaan kelalaian dalam proses pengolahan bahan makanan sebagai penyebab utama insiden keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan akan terus meninjau situasi di lapangan. Sementara saat ini dugaan kelalaian menjadi faktor utama

"Dugaan sementara kelalaian dalam processing [makanan]," katanya kepada Bisnis melalui pesan teks, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengolahan bahan makanan dilakukan terlalu awal sebelum waktu konsumsi, sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi.

"Terlalu awal mengolah," ujar Dadan ketika ditanya soal titik kritis dari proses pengolahan makanan yang diduga menjadi penyebab.

Saat ini, pihak BGN belum menetapkan sanksi tegas, melainkan lebih mengedepankan langkah preventif. Dadan menyebut pihaknya akan segera menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas pengolahan makanan di wilayah terdampak.

"Kami akan selenggarakan pelatihan peningkatan kualitas kemampuan," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan soal sanksi hukum, Dadan menekankan bahwa fokus BGN adalah pada pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Kami akan terus tingkatkan kualitas," tegas Dadan.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto merespons terkait dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan oleh mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel). Dia mengaku belum mendengar permasalahan tersebut dan akan mengeceknya terlebih dulu.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/4/2025) dilansir detikNews.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan program MBG merupakan program yang berasal dari uang rakyat. Sehingga dia berkomitmen untuk menjaga setiap sennya agar dapat dipergunakan sesuai rencana. Dia juga berjanji semua dugaan pelanggaran akan ditangani.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

MBG sendiri merupakan program yang dicetuskan Prabowo sejak kampanye Pemilu 2024. Setelah menjabat, Prabowo dan jajaran kabinetnya tancap gas melaksanakan program tersebut mulai Januari 2025 dengan sasaran utama siswa sekolah dari SD hingga SMA.

Program dilaksanakan secara bertahap di berbagai daerah dengan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka juga menggandeng mitra dapur untuk penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah.

Namun, pada April 2025, mencuat kasus di Kalibata, Jaksel. Sebuah mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selattan, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000 atau hampir Rp 1 miliar.

(des/des)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah warta humaniora kemarin, Selasa (22/4) masih menarik dibaca hari ini, mulai dari Presiden Prabowo Subianto yang merespons terkait dugaan penggelapan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persiapan Katedral Jakarta terkait Misa Requiem untuk mendiang Paus Fransiskus.

Selain itu, ada juga warta tentang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang meminta penjurusan SMA dikaji bersama Menteri Kooordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, usulan 11 strategi untuk menekan angka perceraian dari Menteri Agama, hingga penanaman sejuta pohon Matoa untuk memperingati Hari Bumi.

Berikut rangkuman berita:

Presiden Prabowo respons dugaan penggelapan dana MBG

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan saat merespons polemik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Baca selengkapnya di sini.

Mendikdasmen: Presiden minta soal penjurusan SMA dikaji bersama menko PMK

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta untuk mengkaji ulang terkait pengadaan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang pendidikan SMA.

Baca selengkapnya di sini.

Menag usulkan 11 strategi tekan angka perceraian

Menteri Agama Nasaruddin Umar merekomendasikan 11 strategi mediasi yang dapat dijalankan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menekan angka perceraian di Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

Hari Bumi, Kemenag tanam sejuta pohon Matoa

Kementerian Agama menyelenggarakan Gerakan Penanaman Sejuta Pohon Matoa (Pometia pinnata) secara serentak di seluruh satuan kerja di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh setiap 22 April 2025.

Baca selengkapnya di sini.

Katedral Jakarta siapkan kapasitas hingga 2.500 orang di Misa Requiem

Gereja Katedral Jakarta menyiapkan kapasitas hingga 2.500 orang untuk pelaksanaan Misa Requiem atau misa untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus yang akan digelar, Kamis (24/4) pukul 18.00 WIB.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Program 3 Juta Rumah per tahun, janji ambisius Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar.

Meskipun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Fahri Hamzah telah bekerja lebih dari enam bulan, cetak biru atau blueprint program ini tak kunjung terbit.

Asosiasi pengembang seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Realestat Indonesia (REI) menyuarakan kebingungan dan mendesak kejelasan dari pemerintah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apersi Junaidi Abdillah secara terbuka menyampaikan kebutuhan mendesak untuk berdialog dengan Menteri PKP Maruarar Sirait terkait blueprint Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, pengembang hingga kini tidak memiliki panduan jelas mengenai arah program ini, baik untuk pembangunan satu juta rumah di perkotaan maupun dua juta rumah di pedesaan.

“Kita pengennya diajak berbincang, bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa sih?” ujar Junaidi sebelum acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Junaidi menyoroti, satu-satunya komponen program yang masih berjalan adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema ini memang telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, dengan realisasi sekitar 65.000 unit dari akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025. Namun, di luar KPR FLPP, Junaidi menyebut program lain “belum terasa berjalan.”

Ketidakjelasan ini membuat pengembang kesulitan menentukan peran mereka dalam mendukung target ambisius pemerintah.

REI, melalui Ketua Umum Joko Suranto, juga menegaskan pentingnya blueprint untuk memberikan arah yang jelas.

“Kami butuh kejelasan regulasi dan koordinasi lintas kementerian. Tanpa blueprint, pengembang bingung harus bergerak ke mana,” ujarnya dalam diskusi dengan media pada Februari 2025.

Joko menambahkan bahwa backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023 menuntut kebijakan yang terperinci dan terkoordinasi, bukan sekadar wacana.

Janji Blueprint yang Berulang Tertunda

Permintaan blueprint tidak hanya datang dari pengembang, tetapi juga dari Komisi V DPR RI.

Pada rapat dengar pendapat 3 Desember 2024, Ketua Komisi V Lasarus dan Wakil Ketua Syaiful Huda mendesak Menteri Maruarar Sirait untuk segera menyerahkan dokumen tersebut.

“Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Mohon dijelaskan, karena di anggaran ini tidak dijelaskan,” tegas Lasarus.

Syaiful menambahkan bahwa blueprint diperlukan untuk membangun narasi positif di publik dan memastikan dukungan legislatif.

Maruarar sempat berjanji akan menyelesaikan blueprint pada awal Desember 2024, namun hingga Februari 2025, dokumen tersebut belum diserahkan.

Sementara Wakil Menteri Fahri Hamzah, dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada 8 Januari 2025, menyatakan Kementerian PKP sedang menyiapkan dokumen tersebut dan akan mempresentasikannya saat diundang kembali oleh Komisi V DPR.

“Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta. Nanti kita paparkan di DPR,” ujar Fahri.

Pada 19 April 2025, Maruarar mengonfirmasi bahwa blueprint telah diserahkan ke DPR, dengan sidang pembahasan dijadwalkan pada Mei 2025.

Namun, hingga April 2025, para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Apersi dan REI belum melihat dokumen tersebut, memperpanjang ketidakpastian.

Junaidi bahkan menyebut pertemuannya dengan Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, yang menyampaikan “buku putih” program, sebagai langkah positif, tetapi ia tetap menegaskan bahwa blueprint resmi harus dikeluarkan oleh Kementerian PKP untuk memiliki legalitas.

Tantangan dan Kritik dari Pengembang

Ketidakjelasan blueprint telah menimbulkan sejumlah dampak negatif. Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, menyatakan bahwa pengembang “bingung” tanpa peta jalan yang jelas.

“Kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP atau di sisi lain?” ujarnya pada 18 Februari 2025.

Ketidakpastian ini bahkan memengaruhi pasar, dengan beberapa MBR membatalkan pemesanan rumah atau uang muka karena mengharapkan “rumah gratis” akibat miskomunikasi publik tentang program ini.

Junaidi juga mengkritik pendekatan Kementerian PKP yang dinilai kurang visioner. Dalam acara diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat pada 27 Februari 2025, ia menyatakan pesimismenya terhadap capaian 3 juta rumah jika pola kerja saat ini berlanjut.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Kami mendukung program Presiden, tapi butuh regulasi yang jelas,” tegasnya.

Apersi juga mengusulkan penyesuaian harga rumah subsidi menjadi maksimal Rp 250 juta untuk memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat kota, serta alokasi kuota 30 persen untuk MBR dengan penghasilan Rp 12 juta-Rp 14 juta dan 70 perse untuk yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta.

Sementara REI menyoroti kebutuhan koordinasi lintas kementerian dan penyederhanaan birokrasi.

“Urusan perumahan selama ini melibatkan enam kementerian, sehingga memperlambat proses,” ujar Joko.

Ia juga menekankan pentingnya alternatif pembiayaan non-APBN, seperti blended financing melalui Indonesia Green Affordable Housing Programme (IGAHP), untuk mengurangi beban fiskal.

Meski blueprint belum rampung, Kementerian PKP telah mengambil beberapa langkah. Maruarar mengusulkan pembangunan rumah di perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi umum sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat realisasi.

Ia juga mencari lahan gratis, termasuk dari aset koruptor, dan menjalin kerja sama dengan investor asing, seperti Qatar, yang berkomitmen membangun satu juta unit rumah.

Selain itu, KPR FLPP tetap menjadi andalan, dengan rencana modifikasi skema untuk meningkatkan volume pembiayaan.

Namun, tanpa blueprint yang jelas, langkah-langkah ini dinilai sebagai inisiatif personal menteri, bukan gerakan kelembagaan yang terstruktur.

Syaiful Huda dari Komisi V DPR menegaskan bahwa program sebesar ini membutuhkan “gerak kelembagaan” untuk mencapai target.

Tanpa peta jalan yang solid, visi mulia 3 juta rumah per tahun berisiko menjadi janji yang sulit terwujud, meninggalkan backlog perumahan yang terus membengkak dan impian MBR yang tertunda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muncul kasus puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) meresponsnya dengan mengirimkan sampel makanan ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat.

"Saat ini sampel MBG yang dimasak hari Senin (21/4/2025) telah dikirimkan ke labkesda provinsi setempat. Kami sedang menunggu hasil dari sampel yang sudah dikirimkan, dan kami tentu akan update informasinya pada kesempatan pertama setelah hasil laboratorium keluar," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Dadan menjelaskan hasil laboratorium maksimal akan keluar dalam rentang waktu sepuluh hari ke depan. Menurut keterangan dari perwakilan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) setempat, makanan yang diolah juga telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.

Ia juga menyampaikan empati dan kepedulian akibat insiden yang menimpa puluhan siswa tersebut, serta menegaskan keselamatan para siswa merupakan prioritas utama pemerintah dalam Program MBG ini.

"Kami turut menyampaikan rasa empati dan berharap seluruh siswa segera pulih. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan," ujar Dadan.

Sebagai langkah preventif, lanjut dia, BGN juga telah melakukan berbagai langkah antisipasi, yakni peningkatan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG, serta penyempurnaan sistem berskala nasional. Kemudian BGN juga mendorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital, juga meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

Diketahui sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur, diduga usai menyantap MBG, yang saat ini sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit. Kepala Dinkes Cianjur Yusman Faisal di Cianjur, Selasa, mengatakan tidak hanya puluhan siswa, sekitar 98 warga Kecamatan Mande, mengalami keracunan massal setelah menyantap hidangan yang disuguhkan dalam acara hajatan salah seorang warga.

"Sehingga, total warga yang mengalami keracunan selama dua hari terakhir sekitar 176 orang, dengan rincian 23 siswa SMP PGRI 1, 55 siswa MAN I Cianjur, dan 98 warga Kecamatan Mande," katanya.

Selama masa KLB, pihaknya memaksimalkan penanganan terhadap korban yang sudah terdata, baik yang masuk ke rumah sakit ataupun dirawat di rumah, serta meminta seluruh siswa yang memakan menu MBG ataupun warga yang mengkonsumsi hidangan hajatan untuk didata.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Universitas Pertahanan (Unhan) akan kembali membangun 35 rumah panggung di kawasan pesisir Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Rumah yang dibangun tanpa menggunakan APBN itu nantinya akan diberikan secara gratis untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima kunjungan kerja Rektor Unhan Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait menyampaikan, setelah sebelumnya di Muara Angke, Jakarta Utara, pembangunan rumah panggung akan dilanjutkan ke sejumlah kawasan pesisir Indonesia, salah satunya Subang.

"Kami akan bekerja sama dengan Unhan dan PT Harum Energy yang akan menyalurkan dana CSR nya untuk membangun sebanyak 35 rumah panggung yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya," jelasnya dikutip dari unggahan akun Instagram Kementerian PKP.

Rektor Unhan, Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza memastikan pembangunan rumah panggung yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP bersama Unhan tidak menggunakan dana dari APBN, tapi non-APBN.

"Kami beberapa waktu lalu bersama PT Harum Energy telah membangun 30 rumah gratis di Muara Angke meneruskan 200 rumah yang dibangun oleh Bapak Prabowo Subianto sebelum menjadi Presiden," pungkasnya.

Jakarta -

Mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel) melaporkan yayasan berinisial MBN soal dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto merespons terkait polemik tersebut.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir detikNews, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menyebut belum mendapatkan laporan soal dugaan kasus tersebut. Namun dia menegaskan bahwa apa pun yang berasal dari uang rakyat maka penggunaannya akan dijaga pemerintah.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, mencuat kasus sebuah mitra dapur di Kalibata, Jaksel, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat Karawang sebagai upaya meningkatkan kesadaran pentingnya asupan gizi untuk mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan kita mendukung program MBG ini, banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan, khususnya oleh warga Karawang,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Kegiatan yang bertajuk “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia” ini dilaksanakan di Gedung MT Nurul Iman, Perumahan Bintang Alam, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Acara tersebut dihadiri sekitar 300 peserta dari warga setempat.

Cellica menyampaikan bahwa program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi, namun juga membuka lapangan kerja baru melalui pembentukan Dapur Sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, sangat mendukung program ini karena manfaatnya sangat besar untuk pertumbuhan generasi mendatang,” ujarnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional sebagai lembaga negara non-kementerian memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi program gizi di tingkat pusat maupun daerah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan baik, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa.

“Saya berharap sosialisasi ini menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.

Cellica mengatakan program MBG bertujuan untuk menciptakan generasi unggul melalui pemenuhan gizi yang merata dan berkualitas.

“Sementara itu, BGN akan terus berperan aktif dalam memastikan program ini terselenggara dengan baik di seluruh Indonesia,” katanya.

MBG masih sering ditanggapi secara skeptis, namun di sisi lain program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Chief Economy Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut efek positif dari anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar teori tetapi program tersebut mampu memberikan berdampak pada stimulus ekonomi lokal.

"Penggandaan fiskal dari program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi juga memberikan efek kepada kegiatan ekonomi lokal, stimulasi rantai pasokan makanan, dan mengurangi tekanan keuangan rumah tangga," kata Fulvian dalam keterangan diterima di Jakarta pada Selasa malam.

Menurutnya, MBG masih sering ditanggapi secara skeptis, namun di sisi lain program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Gizi selama masa pertumbuhan secara langsung mempengaruhi kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, dan produktivitas tenaga kerja di masa depan," lanjutnya.

Terlebih, dia berpendapat bahwa program Makan Bergizi Gratis mampu menopang rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki kecenderungan kecil untuk daya konsumsi tinggi.

Terkait kritik terhadap Makan Bergizi Gratis yang dinilai menghabiskan anggaran besar-besaran, dia berpendapat bahwa program tersebut merupakan keuntungan produktivitas jangka panjang melalui investasi sumber daya manusia yang mumpuni sejak dini.

"Pola pikir ini mengabaikan keuntungan produktivitas jangka panjang dari investasi sumber daya manusia, terutama melalui input dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan usia dini. Makanan gratis bukan sekadar (pengeluaran biaya) tetapi modal untuk generasi pekerja yang lebih kuat dan lebih cakap," tuturnya.

MBG sendiri ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan Badan Gizi Nasional memetakan dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau target tersebut. Dari jumlah itu, 1.542 SPPG rencananya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya skema kemitraan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto merespons adanya dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel). Prabowo mengatakan akan mengecek dahulu polemik tersebut.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menyebut belum mendapatkan laporan soal kasus tersebut. Dia menegaskan apa pun yang berasal dari uang rakyat akan dijaga pemerintah penggunaannya.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, mencuat kasus sebuah mitra dapur di Kalibata, Jaksel, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000.

Lihat juga Video: Mitra MBG Penuhi Panggilan Polisi Terkait Laporan Penggelapan Yayasan

(fca/azh)

...Efek pengganda fiskal dari makan gratis bukanlah teori semata, ia nyata dalam bentuk aktivitas ekonomi lokal, pergerakan rantai pasok makanan, dan berkurangnya beban keuangan rumah tangga

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi dari Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digiatkan oleh pemerintah saat ini merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Dalam kerangka Fiscal Prudence 2.0, sebuah pendekatan yang mencoba menyeimbangkan kedisiplinan fiskal dengan belanja publik yang mendorong pertumbuhan, program makan gratis bukanlah bentuk amal. Ini adalah bentuk redistribusi yang produktif," kata Fakhrul dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, bahwa nutrisi pada masa pertumbuhan akan berpengaruh langsung pada kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, serta produktivitas tenaga kerja di masa depan.

Lebih dari itu, Chief Economist di Trimegah Sekuritas Indonesia tersebut juga mengungkap bahwa program MBG menjadi suntikan atau stimulus yang terarah, khususnya bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Dalam kategori tersebut terdapat kecenderungan untuk membelanjakan setiap tambahan uang yang diterima sangat tinggi.

"Efek pengganda fiskal dari makan gratis bukanlah teori semata, ia nyata dalam bentuk aktivitas ekonomi lokal, pergerakan rantai pasok makanan, dan berkurangnya beban keuangan rumah tangga," menurut Fakhrul.

Sebelumnya, pemerintah Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong MBG sebagai bagian dari upaya untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, salah satunya dengan menekan angka stunting. Program itu sendiri sudah dimulai sejak Januari 2025, menyasar siswa-siswi usia sekolah, ibu hamil dan menyusui.

Ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat, Badan Gizi Nasional memetakan dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau target tersebut. Dari jumlah itu, 1.542 SPPG rencananya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya lewat skema kemitraan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerja yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

Anggoro menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja. Upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini," ujar Anggoro.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut saat ini terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

"Kami tidak memotong gaji mereka tetapi kami membayar preminya untuk mereka sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi," ujar Dadan

Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, ke depan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.

"Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem BGN, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," jelas Anggoro.

Pihaknya optimistis sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasalnya saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta masih terdapat sekitar 61% yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.

Sementara, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua Mu'minati juga menegaskan kesiapannya dalam hal layanan dan perlindungan yang maksimal bagi seluruh pekerja tim BGN. "Mari kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik dan strategis ini. Kami selalu siap mendukung program ini," ujar Mu'minati.