Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan bahwa temuan itu didapatkan setelah tim dari Kementerian PKP meninjau langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program BSPS tahun 2024 di wilayah tersebut.

Kabupaten Sumenep pada 2024 menerima alokasi anggaran sebesar Rp109,80 miliar yang diperuntukkan bagi 5.490 unit rumah.

“Nah, ini sudah kami lakukan sampling terhadap 13 kecamatan kemudian terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko material,” kata Heri.

Heri menjelaskan mekanisme penyaluran BSPS yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perumahan tahun 2022 sebenarnya sudah sangat jelas dan kuat. Namun, implementasinya di lapangan ditemukan banyak ketidaksesuaian.

Ia menyebut beberapa contoh penyimpangan yang ditemukan, antara lain suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) menerima bantuan BSPS, padahal seharusnya satu KK hanya berhak atas satu bantuan.

Kemudian penyimpangan lainnya adalah meskipun dana upah kerja sudah masuk ke rekening penerima bantuan, pekerja belum menerima haknya.

Selain itu, Heri juga menyebut tim menemukan ratusan nota belanja material dengan isi yang sama.

“Yang berbeda hanya nama penerimanya,” ucap dia.

Tim juga menemukan penerima bantuan yang kondisi rumahnya dinilai sudah layak dan termasuk kategori mampu.

Kemudian, mekanisme BSPS seharusnya melibatkan penerima bantuan secara langsung dalam pembayaran ke toko material. Namun, ditemukan indikasi kuat adanya campur tangan kepala desa dalam proses pembayaran tersebut.

Bahkan, Heri menyebut ditemukan nota slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan sebelum transaksi dilakukan, yang menimbulkan kecurigaan adanya pencairan dana oleh pihak lain.

“Ini beberapa hal yang saya temukan dan bisa saya simpulkan tidak tepat sasaran dan ada penyimpangan. Maka saya berketetapan, terus lanjut, kasus ini saya serahkan kepada aparat penegak hukum, yaitu dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sumenep,” pungkasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap modus dalam temuan tersebut.

Heri mengungkap ada sejumlah modus yang ditemukan. Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 2.830 penerima bantuan.

"Contohnya suami istri dapat BSPS, Seharusnya satu KK ya satu. Nah, ini contoh ya kemudian contoh berikutnya belum dibayarkan upah kerja," kata Heri di kantor PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, ada pula penggunaan nota yang isinya sama. Padahal, kata dia, pembangunan setiap rumah pasti punya kebutuhan yang berbeda.

"Berdasarkan pemeriksaan dokumennya ternyata ada beberapa nota ya, ini ratusan nota yang kita dapatkan Ini semua isinya sama, padahal satu rumah pasti berbeda, kebutuhannya," ucapnya.

Selain itu, ada temuan rumah yang layak tapi mendapat BSPS. Ada pula rumah yang kondisinya tidak sesuai dengan verifikasi awal.

"Kemudian ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya," tuturnya.

"Terus kemudian penerima bantuan tidak mengetahui adanya ongkos tukang, Ini saya temukan sendiri saya tanya, berapa ongkos tukangnya? Dia tidak tahu. Dia hanya menerima ada beberapa bagian yang diganti," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

ini sudah kami lakukan sampling terhadap 13 kecamatan kemudian terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko material

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan bahwa temuan itu didapatkan setelah tim dari Kementerian PKP meninjau langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program BSPS tahun 2024 di wilayah tersebut.

Kabupaten Sumenep pada 2024 menerima alokasi anggaran sebesar Rp109,80 miliar yang diperuntukkan bagi 5.490 unit rumah.

“Nah, ini sudah kami lakukan sampling terhadap 13 kecamatan kemudian terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko material,” kata Heri.

Heri menjelaskan mekanisme penyaluran BSPS yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perumahan tahun 2022 sebenarnya sudah sangat jelas dan kuat. Namun, implementasinya di lapangan ditemukan banyak ketidaksesuaian.

Ia menyebut beberapa contoh penyimpangan yang ditemukan, antara lain suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) menerima bantuan BSPS, padahal seharusnya satu KK hanya berhak atas satu bantuan.

Kemudian penyimpangan lainnya adalah meskipun dana upah kerja sudah masuk ke rekening penerima bantuan, pekerja belum menerima haknya.

Selain itu, Heri juga menyebut tim menemukan ratusan nota belanja material dengan isi yang sama.

“Yang berbeda hanya nama penerimanya,” ucap dia.

Tim juga menemukan penerima bantuan yang kondisi rumahnya dinilai sudah layak dan termasuk kategori mampu.

Kemudian, mekanisme BSPS seharusnya melibatkan penerima bantuan secara langsung dalam pembayaran ke toko material. Namun, ditemukan indikasi kuat adanya campur tangan kepala desa dalam proses pembayaran tersebut.

Bahkan, Heri menyebut ditemukan nota slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan sebelum transaksi dilakukan, yang menimbulkan kecurigaan adanya pencairan dana oleh pihak lain.

“Ini beberapa hal yang saya temukan dan bisa saya simpulkan tidak tepat sasaran dan ada penyimpangan. Maka saya berketetapan, terus lanjut, kasus ini saya serahkan kepada aparat penegak hukum, yaitu dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sumenep,” pungkasnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah mengapresiasi Program Bebenah Kampung yang diinisiasi Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, Aguan, untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan program yang digagas Yayasan Tzu Chi itu telah membantu mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam kegiatan Program 3 Juta Rumah melalui Program Bebenah Kampung yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah, seperti di Jakarta, Jawa Barat serta menyusul di Jawa Tengah dan Banten. Apalagi proses renovasinya cepat sekali dan mendapat dukungan dari Pemda setempat," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di acara Ramah Tamah Program Rumah Murah di Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, di Jakarta Utara, dikutip Kamis (15/5/2025).

Maruarar Sirait atau yang disapa Bang Ara ini mengatakan, dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan bentuk nyata semangat gotong royong. Dukungan dari Yayasan Tzu Chi, kata Ara, untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.

"Kami ucapkan terima kasih pada Yayasan Buddha Tzu Chi yang paling banyak membantu untuk renovasi rumah masyarakat, terutama yang tidak mampu," kata Ara.

Pada kesempatan itu, Ara juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah menyediakan karpet merah agar masyarakat punya rumah. Ara mengatakan berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan pemerintah, seperti PPN gratis, BPHTB gratis, PBG gratis, alokasi kuota FLPP paling besar di era Prabowo dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit, dan anggarannya sudah tersedia, serta dukungan dunia usaha di sektor perumahan.

"Adanya kebijakan FLPP merupakan kesempatan bagus buat rakyat untuk segera memiliki rumah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman mengungkap modus dalam dugaan penyimpangan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep. Ia menyebutkan ada 18 penyimpangan.

Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 13 kecamatan terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko. Heri memaparkan beberapa modus yang ditemukan.

"Ternyata banyak sekali temuan-temuan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur oleh Dirjen Perumahan. Contohnya suami istri dapat BSPS, seharusnya satu KK ya satu," ucap Heri di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Heri mengatakan berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama. Nota tersebut hanya dibedakan pada nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Ia menyebutkan ada beberapa penerima bantuan tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima bantuan yang fasad rumahnya bagus dan kamarnya mewah.

Dana tersebut justru dibuat untuk membangun belakang rumah atau warung di sebelah rumah. Bantuan dana sebesar Rp 20 juta yang seharusnya untuk masyarakat tidak mampu, ternyata diterima oleh orang yang mampu.

Beberapa rumah yang seharusnya dibangun kolom, realisasinya tidak ada kolomnya. Hal ini mengindikasi adanya pengurangan dalam pembangunan. Dalam pendataan verifikasi awal, ada juga foto rumah yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya tapi ternyata setelah kita cek lapangan berbeda, tidak sesuai," jelasnya.

Selain itu, berdasarkan pantauan ke beberapa toko, ditemukan kepala desa membayar dana bantuan ke toko. Heri menyebut hal ini tidak sesuai dengan mekanisme.

"Tidak boleh ada keterlibatan kepala desa. Kenapa? Karena itu uang ada di rekening penerima bantuan. Penerima bantuan ialah yang membayar ke toko. Tapi kenapa kepala desa bisa ikut campur tangan, membayar ke toko," ucapnya.

"Nah indikasinya ya saya sudah dapatkan. Saya sendiri menemukan, itu ada nota-nota slip penarikan Itu yang ditandakan ini terlebih dahulu jadi dimintakan kepada penerima bantuan. Tolong tanda tangan dulu ini mungkin dicairkan oleh mereka," sambungnya.

Selain itu, ia menyoroti penerima tidak mengetahui upah pekerja dan bahkan ada upah yang tidak dibayarkan. Kemudian penerima bantuan mengaku perbaikan rumah diborong oleh seseorang.

"Ada beberapa rumah diborong oleh satu orang dan dia awalnya tidak tahu kenapa kok ada yang borong," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut anggaran bantuan untuk Kabupaten Sumenep sebesar Rp 109,8 miliar sangat besar untuk satu kabupaten, bahkan paling besar di Indonesia. Ia menyebutkan kejaksaan negara sepenuhnya mendukung terkait kasus ini.

"Tadi saya sudah bertelepon dengan Pak Jaksa Agung minta ini di-atensi supaya ini penegakan hukum ditegakkan, kebenaran, keadilan, sesuai arahan Presiden Prabowo. Kepada siapapun, termasuk aparat dan jajaran saya. Saya sudah perintahkan kepada Irjen, jangan ragu-ragu," ujarnya.

Ara mengatakan bakal menyusun aturan untuk BSPS dan membangun sistem pengawasan. Adapun sanksi bagi penerima bantuan yang tidak sesuai akan didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kita harus bangun sistem termasuk sistem pengawasan bagaimana kepala-kepala daerah juga bagaimana terlibat dalam pengawasan di daerah. itu poin yang saya dapat bagus karena kami akan juga berbicara dengan teman-teman mitra kerja kami di Komisi V untuk membuat mekanisme prosedur tentu yang lebih benar, lebih adil lebih transparan dan bisa juga diakses publik supaya jadinya lebih baik ke depannya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Heri melaporkan dugaan korupsi dana BSPS untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Warga dari berbagai kabupaten di Pulau Sumbawa berdemonstrasi di Simpang AI Jati, Kamis (15/5/2025). Demonstran menagih janji Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang akan memisahkan Pulau Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Seorang tokoh masyarakat Sumbawa Barat, Muliadi (43), mengatakan janji Prabowo untuk memisahkan Sumbawa dari NTB sebagai provinsi sendiri disampaikan oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kini juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di pemerintahan Prabowo.

"Kami ingat betul waktu itu, Presiden Prabowo menjanjikan pembentukan Provinsi Sumbawa melalui Fahri Hamzah pada tahun pertama Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden," ungkap Muliadi kepada detikBali di sela-sela demonstrasi.

Pengusulan Pulau Sumbawa menjadi daerah otonomi baru (DOB), jelas Muliadi, sudah dilakukan sejak 25 tahun lalu. Masyarakat menuntut pemisahan Sumbawa dari NTB karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik dengan Lombok.

"Rumah sakit daerah provinsi hanya ada di Lombok, begitu juga dengan universitas negeri, itu ada di Lombok. Belum lagi permasalahan jalan. Kalau di Lombok sampai di pelosok itu sudah diaspal. Sementara kami di Sumbawa jauh berbeda masih banyak jalan-jalan tanah," tutur Muliadi.

Muliadi meyakini pembentukan provinsi baru akan mempercepat pembangunan dan perekonomian masyarakat Pulau Sumbawa. Sebab, Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam, seperti adanya smelter terbesar kedua di Indonesia yang mengeksplorasi batu hijau di Sumbawa Barat yang dikelola PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN).

"Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam yang melimpah, di sini ada tambang emas, tambang mineral, belum lagi potensi pertanian dan wisatanya. Tentu, dengan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, ini bisa dikelola secara mandiri oleh kami disini," jelas Muliadi.

Koordinator Umum (Kordum) Aksi Solidaritas KP4S Sumbawa Barat, Beny Rifai (30), mengatakan masyarakat secara swadaya melakukan iuran untuk membiayai demonstrasi tersebut.

"Masyarakat kami yang mengeluarkan biaya secara swadaya, ini murni gerakan rakyat tanpa dibiayai oleh siapa pun," tegas Beny.

Persiapan untuk aksi solidaritas tersebut, jelas Beny, dilakukan jauh-jauh hari. Selain mengumpulkan dana dari masyarakat, mereka memasang spanduk serta mengonsolidasi massa.

Video: Prabowo Sebut Ada Pihak Tak Ingin Perdamaian, Ajak Negara Islam Bersatu

Video: Prabowo Sebut Ada Pihak Tak Ingin Perdamaian, Ajak Negara Islam Bersatu

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Negeri Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) berkumpul di Samarinda, Kalimantan Timur. Sekitar 1.000 orang anggota dan pengurus REI se-Indonesia berkumpul di perayaan ulang tahun ke-53 ini.

Ketua Umum REI Joko Suranto mengatakan, para undangan yang hadir berasal dari 38 dewan pengurus daerah (DPD) REI se-Indonesia. Puncak HUT REI ke-53 mengusung tema "Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah".

"REI siap dan selalu ada dalam mendukung program pemerintah, tidak hanya membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program 3 Juta Rumah, tetapi juga dalam pengembangan kawasan baik kota baru (township), kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK) termasuk kawasan penunjang pariwisata," kata Joko Suranto saat acara ramah tamah Pemerintah Provinsi Kaltim dengan REI di kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Pada kesempatan itu, Joko juga menyinggung soal tema Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah. Tema ini sekaligus menegaskan bahwa REI kapan saja siap digerakkan untuk memacu percepatan pencapaian Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. REI bahkan sudah menyiapkan pola pendekatannya melalui paradigma Propertinomic.

"Propertinomic telah kami presentasikan di hadapan Bapak Prabowo Subianto pada November 2023 dan Februari 2024. Saat ini, Propertinomic telah terakomodir dalam kebijakan yang disusun Satgas Perumahan dan Kementerian dan Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP)," ujar Joko.

Propertinomic adalah pendekatan yang menjadikan sektor properti termasuk di dalam perumahan sebagai pengungkit bagi perekonomian nasional. Keberpihakan terhadap sektor properti terutama perumahan diyakini akan membangkitkan "raksasa tidur" bernama properti yang tidak hanya padat karya tetapi juga bertautan erat dengan 185 industri lainnya di sektor riil.

Joko Suranto menjelaskan selama ini sektor properti telah memberi kontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu tanpa adanya kementerian. Tetapi sekarang dengan adanya Kementerian PKP, seharusnya kontribusi sektor properti bisa naik berlipat ganda dan memberi dampak besar terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Lebih lanjut Joko Suranto menambahkan dirinya sangat mengapresiasi dan salut terhadap semangat anggota REI dari seluruh daerah yang hadir di Kalimantan Timur. Menurutnya, kehadiran ini menunjukkan REI tetap solid dan guyub seperti yang diharapkan para pendiri REI dulu.

"Kita semua adalah saudara meski tak sedarah. Mari kita besarkan REI agar semakin kuat, dan jika ada kekurangan ayo bersama-sama kita komunikasikan dan selesaikan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji berharap para pengembang ini mau berinvestasi membangun perumahan di Kalimantan Timur. Diketahui Ibu Kota Nusantara terletak di Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Rumah di Pondok Indah Diprotes Warga Gegara Jadi Tempat Usaha

Video Rumah di Pondok Indah Diprotes Warga Gegara Jadi Tempat Usaha

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mempersiapkan rencana pembangunan perumahan masyarakat di lahan penjara. Ia sudah bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (14/5).

Dalam pertemuan itu, mereka membahas progres pembangunan perumahan masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan buat pembangunan perumahan masyarakat.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

Ara mengatakan pihaknya siap membangun perumahan di atas lahan lapas. Salah satunya dengan memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas buat dipindahkan sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut merupakan gagasan untuk memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba. Lahan penjara akan dimanfaatkan menjadi perumahan masyarakat khususnya setelah dilakukan ruislag (tukar guling) dengan tata kelola dan aturan yang benar.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," terangnya.

Dalam waktu dekat, Ara menyatakan akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk melaporkan progresnya agar legalitas dan tata kelolanya semakin jelas.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," ucapnya.

Soal anggaran pembangunan, Ara masih belum mau menyampaikan lebih lanjut. Pihaknya melibatkan sejumlah developer guna mendengarkan berbagai saran dan masukan.

"Terkait anggarannya. Tadi saya katakan itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, scheme-nya seperti apa, yang aman, negara tidak diundikan. Termasuk kami juga mendengarkan, masukannya dari developer, kami mendengarkan saran-saran mereka. Kalau mau berhasil kan, negaranya juga berhasil, rakyatnya juga berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Presiden Prabowo Subianto menambah kuota rumah subsidi melalui program kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) menjadi 350 ribu unit.

Awalnya, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi 220 ribu unit. Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara selalu berkata ada kemungkinan penambahan kuota.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5).

Ara berkata penambahan kuota rumah subsidi menunjukkan kehadiran pemerintah. Menurutnya, pemerintah hendak membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Pada kesempatan itu, Ara menandatangani kesepakatan alokasi 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh. Kesepakatan itu juga ditandatangani Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

"Selanjutnya doakan semoga semua lapisan masyarakat, termasuk TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBN, semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Salah satu skema yang dipakai pemerintah adalah KPR FLPP.

Melalui skema FLPP, pemerintah menyubsidi pembelian rumah 75 persen. Adapun 25 persen sisanya didanai bank. Harga rumah subsidi berada pada rentang Rp166 juta hingga Rp240 juta, tergantung daerah.

Pada APBN 2025, anggaran untuk KPR FLPP Rp18,7 triliun dan ditargetkan membiayai pembangunan 220 ribu rumah. Namun, Ara sempat bertemu Bank Indonesia untuk menambah dukungan terhadap program ini.

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Rencananya Lapas Cipinang dan Salemba  akan disulap jadi Perumahan.

Terkait hal ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak bos-bos properti kelas kakap membangun perumahan di lembaga pemasyarakatan (lapas). 

Bahkan ia mengajak pengembang besar tersebut bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas rencana pembangunan rumah di lapas. 

Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu 14 Mei 2025 guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.  Di Jakarta, terdapat dua penjara yang bisa diubah menjadi perumahan rakyat yakni Lapas Cipinang dan Salemba.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," kata Ara dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025). 

1. Bos Properti Diajak Sulap Lapas Jadi Perumahan

Para bos-bos properti yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Harun Hajadi dari PT Ciputra Development Tbk, Herry Hendarta dari Sinarmas Land, Adrianto Adhi dari PT Summarecon Agung Tbk, Sutopo dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Stefanus Ridwan dari PT Pakuwon Jati Tbk, Eko Wibowo dari Paramount Land, Nitik Hening dari PT Metropolitan Land Tbk, Ryan, Albertus Tommy Pranoto dan Yunan Wirahadikusumah dari Lyman Group (Kota Baru Parahyangan).

"Kita persiapkan semua kepasilan hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara.

2. Lapas Jadi Perumahan Arahan Presiden Prabowo Subianto

Ara siap melaksanakan pembangunan lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penajara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

Ara menyebut langkah ini merupakan gagasan Presiden untuk bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tatakelola dan aturan yang benar. 

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kuliatasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," katanya.

Editor : Boby