Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Bank Indonesia menyerap surat utang pemerintah untuk mendanai program tiga juta rumah menimbulkan kekhawatiran terhadap pengelolaan utang nasional dan memengaruhi selera investor asing.

Adapun, Bank Indonesia berencana memberikan dukungan untuk mendanai program Presiden Prabowo Subiatno yang ingin membangun tiga juta rumah. Namun demikian, analis khawatir langkah tersebut akan memengaruhi pengelolaan utang pemerintah.

Pekan lalu, Bank Indonesia menyatakan siap untuk membeli lebih dari US$9 miliar obligasi pemerintah tahun ini. Ekonom Citigroup mengatakan pembelian obligasi tersebut diperbolehkan dalam hukum di Indonesia dan menjadi bagian dari kebijakan moneter bank sentral. Bank Indonesia berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Praktik bank sentral membantu belanja pemerintah kali ini disebut masuk ke dalam "perkembangan lain".

"Investor mungkin sudah mulai memperhitungkan risiko dari monetisasi utang ini," tulis Arman dalam catatan yang dikutip Bloomberg, dilansir pada Selasa (25/2/2025).

Selanjutnya, apabila persepsi investor memburuk melihat praktik monetisasi utang pemerintah ini, dikhawatirkan premi risiko untuk aset Indonesia akan meningkat dan aliran modal asing untuk mau masuk ke Tanah Air bisa tersumbat.

Monetisasi utang ini merukuk kepada praktik pemerintah meminjam uang dari bank sentral untuk mendanai anggaran belanja negara. Pendanaan model ini dilakukan alih-alih dengan menerbitkan obligasi untuk investor swasta atau menaikkan pajak.

Sebelumnya, rencana monetisasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Sementara itu, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Selain itu, Perry mengungkapkan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun ke bank-bank yang menyalurkan kredit ke salah satunya sektor perumahan

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, Bloomberg mencatat Bank Indonesia sudah membeli utang negara lebih dari Rp800 triliun pada periode 2020-2022 di pasar primer untuk menggairahkan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Namun kali ini, analis dan investor melihat tidak ada urgensi untuk melakukan kebijakan seperti itu. Melihat penggunaan utang tersebut untuk dialirkan ke pasar properti.

Fund Manager Gama Asset Management SA Rajeev De Mello mengatakan praktik monetisasi utang ini akan membuat pandangan risiko investor meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.

"[Ada kekhawatiran] tentang stabilitas keuangan Indonesia yang akan melemah," kata De Mello.

Fixed Income and Macro Strategist PT Mega Capital Lionel Priyadi menambahkan pemerintah harus menjelaskan tentang skema pendanaan utang untuk membiayai program tiga juta rumah ini.

"Jika tidak, pasar akan mengartikan ini sebagai risiko defisit angagran yang melebar, yang akan menaikkan yield obligasi pemerintah," katanya.

Adapun, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun ke sekitar 6,77% setelah sempat mencapai titik tertingginya pada bulan lalu di level 7,30%.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis (BGN) pada tahun depan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," jelas Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin (24/2/2025), dikutip dari siaran ulang Sekretariat Presiden pada Selasa (25/2/2025).

Perlu Tambahan Rp 25 T Per Bulan untuk Percepatan Tahun Ini

Dadan mengatakan Badan Gizi sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun yang hingga April akan melayani 3 juta penerima manfaat.

Kemudian dari April sampai Agustus akhir melayani 6 juta penerima manfaat. Dan dari Agustus akhir atau September sampai Desember antara 15-17,5 juta penerima manfaat.

"Nah, kemudian karena banyaknya laporan anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat Makanan Bergizi, maka Bapak Presiden meminta kepada Badan Gizi untuk melakukan percepatan-percepatan terkait dengan distribusi makanan bergizi," ujar Dadan.

Ia menerangkan, karena pada 2025 BGN sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka dibutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan apabila ingin dilakukan percepatan MBG terhadap 82,9 juta penerima manfaat.

"Untuk tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta. Jadi, kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp 100 triliun," tegas Dadan.

Ia melanjutkan, jika ternyata percepatan bisa dilakukan mulai Oktober, maka keperluan tambahannya Rp 75 triliun. Namun, apabila bisa dilakukan November, maka tambahannya Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun," kata Kepala BGN.

Di hadapan awak media, ia turut menyebut kesuksesan program MBG bergantung pada tiga faktor. Pertama anggaran, dua SDM, dan tiga infrastruktur.

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berharap pemanfaatan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke depan dapat menyasar sektor perumahan.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, sektor perumahan perlu mendapat kucuran manfaat dari implementasi Danantara lantaran program 3 juta rumah sendiri menjadi salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, Ara juga menyebut pendanaan pada sektor perumahan diperlukan lantaran minimnya suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, dia berharap ke depan program 3 juta rumah dapat menjadi salah satu program yang juga turut mendapat dukungan pendanaan dari Danantara.

“Terutama dukungan pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP,” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken sejumlah beleid terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," ujar Prabowo dalam forum itu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana efisiensi anggaran senilai Rp300 triliun akan dikelola oleh BPI Danantara dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 20 proyek-proyek nasional di berbagai lini sektor.

“Dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industri kita dan hilirisasi kita,” jelas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," kata Dadan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025.

Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

Dadan pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

Saat ini, tercatat baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya sedang menjalani pendidikan hingga akhir Juli.

"Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai terus bertugas di SPPG. Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain, sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta penerima

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," kata Dadan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025.

Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

Dadan pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

Saat ini, tercatat baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya sedang menjalani pendidikan hingga akhir Juli.

"Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai terus bertugas di SPPG. Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain, sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan meningkat pada 2026.

Menurut Dadan, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan, kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ujar Dadan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/2/2025).

Jika dihitung selama setahun, total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 336 triliun.

Anggaran MBG Bertambah

Peningkatan anggaran diperlukan untuk mempercepat perluasan penerima program.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG bagi 17,5 juta penerima manfaat. Namun, banyak daerah meminta agar program ini segera diperluas.

Presiden Prabowo Subianto pun menginstruksikan percepatan implementasi MBG. Targetnya, hingga Desember 2025, program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk itu, tambahan anggaran diperlukan tahun ini.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat mencakup 82,9 juta penerima? Karena kita sudah punya Rp 71 triliun, maka kita butuh tambahan Rp 25 triliun per bulan," jelas Dadan.

Jika percepatan dilakukan mulai September, tambahan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 100 triliun. Jika dimulai Oktober, tambahan anggaran menjadi Rp 75 triliun, dan jika dimulai November, menjadi Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025," kata Dadan.

Target Penerima Meningkat pada 2026

Pada awalnya, target penerima MBG 2025 hanya 19 juta orang.

Berdasarkan laman resmi indonesia.go.id, total anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

Pada 2026, jumlah penerima manfaat ditargetkan bertambah menjadi 30 juta orang dengan anggaran Rp 109 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan meningkat pada 2026.

Menurut Dadan, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan, kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ujar Dadan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/2/2025).

Jika dihitung selama setahun, total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 336 triliun.

Anggaran MBG Bertambah

Peningkatan anggaran diperlukan untuk mempercepat perluasan penerima program.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG bagi 17,5 juta penerima manfaat. Namun, banyak daerah meminta agar program ini segera diperluas.

Presiden Prabowo Subianto pun menginstruksikan percepatan implementasi MBG. Targetnya, hingga Desember 2025, program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk itu, tambahan anggaran diperlukan tahun ini.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat mencakup 82,9 juta penerima? Karena kita sudah punya Rp 71 triliun, maka kita butuh tambahan Rp 25 triliun per bulan," jelas Dadan.

Jika percepatan dilakukan mulai September, tambahan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 100 triliun. Jika dimulai Oktober, tambahan anggaran menjadi Rp 75 triliun, dan jika dimulai November, menjadi Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025," kata Dadan.

Target Penerima Meningkat pada 2026

Pada awalnya, target penerima MBG 2025 hanya 19 juta orang.

Berdasarkan laman resmi indonesia.go.id, total anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

Pada 2026, jumlah penerima manfaat ditargetkan bertambah menjadi 30 juta orang dengan anggaran Rp 109 triliun.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menargetkan investasi Rp60,93 triliun untuk sektor perumahan masuk ke IKN.

Basuki mengatakan angka itu ditaksir dari rencana investasi enam perusahaan. Mereka dalam proses berinvestasi melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan skema availability payment.

"Ini semua total sekitar Rp60,9 triliun. Ini yang sekarang sudah selesai FS-nya (studi kelayakan/feasibility study) Nindya, Intiland, dengan IJM," kata Basuki pada acara Penjajakan Pasar Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (24/2).

Basuki menyampaikan PT Nindya Karya (Persero) akan membangun delapan rusun ASN, Trinitiland Truba delapan rusun ASN, PT Intiland Development Tbk akan membangun 41 rusun ASN dan 109 unit rumah tapak.

Lalu, IJM Corporation Berhad akan membangun 20 rusun ASN, Maxim akan membangun 10 rusun ASN, serta PT Ciputra Development Tbk. akan membangun 10 rusun ASN dan 20 unit rumah tapak.

Dalam kesempatan itu, Basuki juga mengungkap target investasi untuk terowongan multiguna (MUT) dan jalan di IKN.

"Untuk yang jalan dan utility ada juga dari konsorsium China, dari IJM, ada juga yang dari BUMN. Ini semua lebih dari Rp70 triliun untuk melengkapi program yang kami bangun dari APBN," ucapnya.

Pembangunan di IKN dimulai di era Presiden Jokowi. Total anggaran pembangunan IKN dari APBN pada 2022-2024 Rp75,8 triliun.

Saat itu, ada pula delapan gelombang groundbreaking proyek-proyek IKN dari swasta. Total investasi dari delapan gelombang itu sekitar Rp58 triliun.

Pembangunan dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto. Dia menetapkan pembiayaan untuk IKN Rp48,8 triliun. Selain itu, ada investasi dari swasta Rp1,2 triliun tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," kata Dadan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025.

Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

Dadan pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

Saat ini, tercatat baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya sedang menjalani pendidikan hingga akhir Juli.

"Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai terus bertugas di SPPG. Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain, sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Trenggalek, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menggelar uji coba program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) dengan menyasar Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari, Trenggalek, Senin.

Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara yang memantau langsung pelaksanaan program MBG di SLB Kemala Bhayangkari mengatakan uji coba itu menjadi bagian dari persiapan jika program prioritas Presiden Prabowo Subianto resmi diterapkan di daerah setempat.

Sebelumnya, uji coba telah dilakukan di tingkat SD dan SMP.

"Alhamdulillah, hari ini kita launching (peluncuran) uji coba MBG di SLB Kemala Bhayangkari yang menaungi jenjang SD, SMP, dan SMA dengan total 180 siswa berkebutuhan khusus," ujar dia.

Peluncuran uji coba ini dihadiri Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranu Dikarta, Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, Sekda Trenggalek Edy Soepriyanto, serta jajaran OPD terkait.

Syah menegaskan meskipun siswa SLB memiliki kebutuhan khusus, menu MBG tetap mengacu pada standar gizi yang telah ditetapkan, meliputi nasi, sayur, lauk-pauk, dan buah.

"Total ada sekitar 180 porsi, yang dimasak oleh ibu-ibu Bhayangkari. Ini juga menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat," katanya.

Hingga saat ini, Pemkab Trenggalek telah menguji coba MBG di empat sekolah, yakni SDN 2 Sumbergedong, dua SMP di Kecamatan Suruh, dan SLB Kemala Bhayangkari. Jika anggaran dari Baznas mencukupi, program ini akan diperluas ke sekolah lain.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut untuk mempercepat distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh anak Indonesia diperlukan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada 2025.

Dadan menjelaskan bahwa BGN sejauh ini sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut, tetapi dengan adanya permintaan Presiden untuk mempercepat distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak, anggaran tambahan sangat diperlukan.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa jika program percepatan dilakukan mulai September 2025, tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

"Namun jika percepatan dimulai pada Oktober, tambahan biaya yang diperlukan akan menjadi Rp75 triliun, dan jika dimulai pada November, anggaran tambahan akan sekitar Rp50 triliun," ujarnya.

Dadan menjelaskan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada tiga faktor utama anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Sejauh ini, kata Dadan anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah, sementara SDM sedang dipersiapkan. Instansinya pun baru mendidik 2.000 petugas dan sedang menyiapkan 30.000 petugas lagi yang pendidikan mereka akan selesai pada akhir Juli.

Menurutnya, SDM yang telah dididik ini diperkirakan baru siap untuk melaksanakan tugas di lapangan pada Agustus dan akan mulai melayani pada September.

Dengan percepatan yang dimulai pada September, Dadan optimistis bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak anak dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.

"Selain itu, infrastruktur juga menjadi faktor penting. Kami membuka kemitraan seluas-luasnya dengan berbagai pihak seperti catering, UMKM, TNI, Polri, kementerian terkait, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan HIPMI untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi ini," pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan.

Pada tahun 2025, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 25 triliun sejak bulan September, dengan penambahan jumlah penerima sebesar 82,9 juta penerima dari semula 15 juta hingga 17,5 juta orang.

Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk program MBG karena penambahan penerima tersebut mencapai Rp 100 triliun mulai September 2025.

"Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp 75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp 25 triliun," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

"Makanya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp 71 triliun. Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," imbuhnya.

Dadan mengungkapkan bahwa tambahan dana senilai Rp 100 triliun itu baru bisa direalisasi pada September 2025 terjadi karena sejumlah hal.

Ia menyebut bahwa 30.000 kepala dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprediksi baru menyelesaikan pelatihan pada akhir Juli 2025 sehingga baru siap di awal Agustus.

Namun, dirinya tidak mungkin langsung menugaskan di SPPG.

Mereka harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah setempat.

"Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," ucap Dadan.

Sementara itu, terkait masalah infrastruktur agar program makan bergizi gratis terealisasi di berbagai tempat, pihaknya membuka kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak.

"Mulai dari katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian lain, pemda, koperasi, Muhammadiyah, NU, HIPMI, INCO, dan lain-lain. Karena tiga faktor itu yang penting. Jadi, kenapa percepatan harus mulai September, karena itu faktornya," ujar Dadan.