Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Mataram -

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mengawal pembangunan 128 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Muazzim mengatakan Komisi X DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyosialisasikan pelaksanaan MBG di Kecamatan Wanasaba dan Selong, Lombok Timur, sejak Sabtu (8/2/2025).

Muazzim menyebut satu dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang. Tenaga kerja tersebut dari masyarakat sekitar.

"Baik tukang masaknya, tukang antar, tukang beli bahan pokok, dan lain sebagainya berasal dari masyarakat sekitar. Karena tak mungkin kami merekrut SDM di luar," kata Muazzim ditemui di kediamannya di Kota Mataram, Minggu malam (9/2/2025).

BGN menargetkan 128 dapur di NTB pada semester pertama 2025. Pembangunan dapur ini dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 22 dapur akan dibangun pada Februari 2025. "Maret mungkin berapa unit sampai dengan terpenuhi target kami di NTB. Ribuan tenaga kerja akan terserap," terang anggota DPR Dapil NTB II ini.

Ketua DPW PAN NTB ini mengatakan, dampak program MBG ini sangat luas. Misalnya perekonomian di desa akan tumbuh pesat lantaran penyediaan bahan baku MBG berasal dari hasil petani setempat. Mekanisme jual beli logistik MBG juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan masyarakat desa.

"Ada yang jual sayur, ada yang jual ayam, tahu, tempe, ikan dan lainnya. Artinya mulai dari petani, peternak semua itu akan menjadi hidup di desa," katanya.

(nor/gsp)

Jakarta -

Masih ada banyak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban kepada pembeli rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun mengatakan sudah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan perbankan agar tidak menyalurkan pendanaan kepada para pengembang nakal.

Ara mengatakan dirinya pernah melihat pengembang yang bagus membangun perumahan dengan kondisi jalan, penghijauan, hingga kualitas rumah yang baik. Berbeda halnya dengan developer tidak bertanggung jawab membangun perumahan dengan kondisi jalannya buruk, banjir, serta lahan hijaunya tidak terawat.

"Jangan kita pernah temukan (rumah) sebelah-sebelahan yang sebelahnya bagus yang sebelahnya nggak bagus. Kenapa? Karena developernya berbeda. Nggak usah ragu-ragu ini buat kepentingan publik," ujar Ara dalam acara Grand Launching Super Apps by BTN di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Di samping itu, Ara berupaya menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Pihaknya mencari cara menghemat pembangunan rumah agar harga jual dapat turun bagi masyarakat.

Ia mengaku telah meminta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu untuk lebih rinci mencari biaya yang bisa dipangkas. Langkah penghematan itu bisa dari segi administrasi hingga operasional seperti pemasangan listrik. Begitu juga dengan cara belanja material bangunan, ia sarankan menggunakan sistem central purchasing.

Kemudian, Ara menjelaskan adanya efisiensi anggaran Kementerian PKP menurunkan jumlah rumah yang dapat dibangun. Namun, kebanyakan rumah biasanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia memberikan kemudahan mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB).

"Rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa IMB sekarang PBG, coba cek teman2 yang dari desa, rata2 di desa itu ada yang membangun ada nggak PBG-nya? Rata2 tidak. Sekarang kita minta ada. Kenapa? Karena gratis karena cepat, dulu bayar dan lama jadi tidak ada alasan lagi untuk rakyat tidak punya IMB (atau) PBG," katanya.

Ia pun berencana untuk berdiskusi dan menerima terobosan-terobosan dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya yakni Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Tapera, hingga Semen Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan ada pemilik rumah subsidi yang hingga kini belum diberikan sertifikat rumah oleh pengembang. Ia pun meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mem-blacklist pengembang nakal yang tidak memenuhi kewajibannya.

Ia juga berharap seluruh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mem-blacklist pengembang nakal. Hal ini sebagai langkah untuk melindungi masyarakat, sehingga memastikan mereka mendapatkan sertifikat rumah setelah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR).

"Ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita blacklist. Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun tiba-tiba setelah lunas, sertifikatnya tidak ada, bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi," kata Erick dalam press conference di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengungkapkan ada 120 ribu rumah subsidi bermasalah sejak 2019. Sebanyak 80 ribu sertifikat rumah dari angka tersebut sudah diselesaikan, sehingga tersisa 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4 ribu proyek rumah.

"Ada yang developer yang raib, ada yang masih ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer," ujar Nixon.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Makassar -

Sebuah pohon tumbang menimpa mobil yang terparkir di Perumahan Villa Mutiara Biru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Insiden ini terjadi di tengah hujan deras disertai angin kencang di kawasan tersebut.

Kejadian itu terjadi di Jalan Ir Sutami, Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, pada Minggu (9/2). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar membenarkan kejadian itu namun pengelola perumahan yang melakukan penanganan.

"Untuk info ini (pohon tumbang timpa mobil) tidak sampai ke kami karena bukan tim kami yang tangani," kata Kabid RTH Dinas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar Taufiq Djabbar kepada detikSulsel, Minggu (9/2/2025).

Taufiq mengaku tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun mobil warga mengalami kerusakan di bagian bodi depan kendaraan.

"Info dari tim lapangan, pihak perumahan yang tangani kejadian tersebut," tuturnya.

Taufiq mengatakan bahwa pihaknya telah menerima delapan laporan pohon tumbang hari ini. Kejadian itu tersebar di sejumlah titik di Makassar.

"Ada 8 lokasi, yakni Jalan Meranti, Jalan Pannampu, Jalan Lamadukelleng, Jalan Bontolempangan, Jalan Ratulangi, Jalan Opu dg Risaju, Jalan Ahmad Yani, Jalan Villa Mutiara Biru, " katanya.

Taufiq menghimbau kepada masyarakat Makassar dalam menghadapi cuaca ekstrem untuk meningkatkan kewaspadaan. Sesuai peringatan dari BMKG, disarankan agar menghindari aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak.

"Saat ada peringatan cuaca ekstrem dari BMKG, hindari aktivitas di luar rumah, sedapat mungkin menghindari jalan-jalan yang padat pepohonan, semoga kita semua diberikan keselamatan Aamiin," pungkasnya.

(sar/hsr)

Probolinggo -

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo melakukan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota dewan, Reno Handoyo ini mendatangi langsung di SDN Desa Tamansari dan Desa Sekarsare untuk memberikan langsung para siswa.

Program MBG yang dilakukan juga memperingati HUT ke-17 Partai Gerindra sebagai bentuk dukungan kepada program Presiden Prabowo Subianto.

Reno mengatakan, kegiatan yang berlangsung di Desa Tamansari dan Desa Sekarsare, tujuannya untuk meningkatkan asupan gizi bagi siswa sekolah dasar agar tumbuh kembangnya makin optimal.

"Program ini wujud kepedulian terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa. Anak-anak adalah masa depan kita. Kita sedang berinvestasi untuk kemajuan bangsa ke depan," ujar Reno Handoyo.

Para siswa tampak antusias menikmati hidangan bergizi yang disajikan. Guru dan orang tua murid pun menyambut baik kegiatan ini, mengingat pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, program ini juga mendukung visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dengan semangat kebersamaan, Reno Handoyo berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kabupaten Probolinggo.

"Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia," pungkasnya.

(ihc/fat)

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing ( pembiayaan hijau ) di sektor perumahan.

Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin -demikian sapaan akrabnya- di Menara KadinIndonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia.

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut. "Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujarnya.

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anindya.

"Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe.

Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.

Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

Sementara itu dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengajak, Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

"Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting," ujar Ara.

Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan. Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun.

Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

"Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing," harapnya.

Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. "Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai," tegas Anin.

Tujuannya lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

"Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah," tandasnya.

Denpasar -

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut sudah ada 300 dapur sehat yang disiapkan untuk memfasilitasi program Makan Bergizi Gratis untuk siswa sekolah dasar (SD) dan ibu hamil. Pembangunan ratusan dapur sehat itu telah menelan biaya sebesar Rp 7 miliar.

"Dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi buat masyarakat. Sampai sekarang mungkin 300 (dapur sehat yang sudah dibangun). Belajar dari penyampaian Bapak Presiden, bisa sampai Rp 7 miliar untuk menyiapkan dapur sehat," kata Maruli di sela kunjungan di Makorem 163/Wirasatya, Denpasar, Bali, Sabtu (8/12/2025).

Maruli mengatakan, anggotanya dan Badan Gizi Nasional fokus mendata para siswa SD serta ibu hamil yang menjadi sasaran Makan Bergizi Gratis itu. Termasuk lokasi dapur sehatnya, kebutuhan logistik atau bahan pangan yang akan diolah untuk jadi makanan bergizi, para pekerja, dan peralatan lainnya.

Maruli mengeklaim, jika dapur sehat sudah siap dibangun di lokasi tertentu dan siap dioperasikan, maka perekonomian daerah sekitar akan terdongkrak. "Dapur tersebut akan perlu beras, sayur, daging, telur, dan lain sebagainya. Dan uang akan beredar di situ. Belum termasuk pembangunan daerah," kata Maruli.

Sebelumnya, sebanyak 2.838 porsi makanan diberikan kepada siswa di 18 sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK di Karangasem, Bali, dalam program Makan Bergizi Gratis. Para petugas yang bekerja di dapur sehat di Desa Jasri, Kelurahan Subagan, sudah mulai sibuk memasak sejak pukul 02.00 Wita.

Tak hanya soal makan bergizi. Maruli juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian dalam hal pengairan sawah. Lokasi sawah yang total luasnya 51 ribu hektare sudah diajukan ke dua kementerian itu dan akan diairi dari sungai yang berasal dari laut.

"Dalam waktu dekat akan kami mulai untuk mengejar (musim) kemarau)," katanya.

(nor/hsa)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah 100 hari menjabat.

Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pandangannya terkait 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dosen Fisipol UGM, Mada Sukmajati, fokus menyoroti delapan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran.

"Asta Cita menurut saya terlalu abstrak, tapi di visi misi programnya Pak Prabowo-Gibran ada delapan program hasil terbaik cepat," ujar Mada Sukmajati dalam acara Pojok Bulaksumur dengan tema "Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Program Kerja Prabowo-Gibran" yang digelar di selasar Gedung Pusat UGM, Jumat (7/02/2025).

Mada menyampaikan, delapan program hasil terbaik cepat ini seharusnya menjadi fokus 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, bisa berlanjut maksimal sampai satu tahun.

Delapan program hasil terbaik cepat ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang masih dalam rencana.

Program makan bergizi gratis menurut Mada memang sudah mulai dilaksanakan.

Hanya saja, masih minim dalam perencanaan.

"Menurut saya desain Makan Bergizi Gratis ini nggak jelas. Ini istilahnya itu delapan program terbaik cepat, ini harusnya bisa lebih diperjelas desainnya. Kalau pun sudah dilakukan, evaluasinya apa kita juga nggak tahu," ucapnya.

Soal program pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas di kabupaten, menurut Mada, juga belum kelihatan.

Program mencetak dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional sudah berjalan.

"Tapi apa desainnya, prosesnya partisipatif atau nggak, membuka lahan itu dan seterusnya juga nggak jelas. Yang kita lihat justru dinamika dengan masyarakat lokal di sana," ucapnya.

Program membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, menurut Mada, masih sebatas wacana.

Selain itu, perencanaannya seperti apa juga masih belum jelas.

Mada juga menyoroti terkait program menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan.

"Tukinnya mau kemana ini? Dan ini juga isunya nggak tahu ada THR nggak ini?" ucapnya.

Program melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan menyediakan rumah murah, diungkapkan Mada, juga belum kelihatan.

Bahkan, untuk rumah murah masih dalam rencana.

Menurut Mada, seharusnya untuk masing-masing program harus sudah ada perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Padahal ini sudah 100 hari, harusnya 100 hari itu sudah ada desain di masing-masing program," tuturnya.

Sementara itu, Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Yudistira Permana memberikan tanggapannya terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga.

Yudistira Permana melihat pemangkasan anggaran ini merupakan titik kulminasi.

"Pemangkasan anggaran ini, hemat saya, adalah titik kulminasi, bom waktu yang akhirnya 'bledos'nya tahun ini," ucapnya.

Yudistira menyampaikan situasi saat ini tidak lepas dari adanya pembiaran tata kelola yang tidak baik, mulai dari subsidi energi, pupuk, BPJS, termasuk gas.

Tata kelola yang tidak baik itu, lanjut Yudistira, imbasnya hanya menghabiskan uang negara.

Kemudian, adanya pembangunan infrastruktur yang begitu masif tetapi arah untuk bisa mendapatkan return baik sosial maupun ekonominya tidak terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, muncul adanya pandemi Covid, yang kemudian disusul krisis energi dampak perang Rusia dengan Ukraina.

"Nah, akhirnya kemudian menjadi sekarang, ini sudah hal yang terprediksi, utamanya pada saat Covid tahun 2021," tuturnya.

Soal target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Yudistira berpendapat target pertumbuhan tersebut terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global saat ini.

"Capaian 8 persen dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur," pungkasnya.

Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyebutkan program pembangunan tiga juta rumah dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

"Penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat. Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program tiga juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," ucapnya saat rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mewujudkan target pembangunan tiga juta rumah dalam periode 2025-2029, yang terdiri atas dua juta unit di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.

"Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ujar Kepala Bappenas.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housingqueue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

Demi mendukung keberlanjutan program ini, lanjutnya, revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pemda) diperlukan guna memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan bagi MBR.

Saat ini, regulasi tersebut membatasi peran pemda, padahal mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing.

Pemerintah turut mendorong skema matching program seperti yang telah diterapkan dalam program "Tuku Lemah Oleh Omah" di Jawa Tengah.

Lebih lanjut, program tiga juta rumah ini diproyeksikan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan nilai investasi mencapai Rp412,50 triliun, program itu diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,68 persen dan menyerap tenaga kerja 380 ribu orang.

"Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urbanrenewal (peremajaan kota)," ungkap Rachmat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Rapat tersebut membahas tentang efisiensi anggaran 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas.

Bisnis.com, SURABAYA – Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) mengembangkan perumahan eksklusif Tierra Residence, di kawasan superblok modern Surabaya Barat mulai dari harga Rp3 miliar.

Direktur Marketing Intiland Wilayah Surabaya Harto Laksono mengatakan Tierra Residence dibangun di lahan seluas 1,5 hektare serta dikembangkan secara eksklusif, hanya 37 unit rumah dengan harga mulai Rp3 miliar.

“Unit rumah di Tierra Residence mengusung konsep modern tropis yang menggabungkan elemen desain kontemporer dengan sentuhan alam sehingga menghadirkan suasana asri. Konsep ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan nuansa lingkungan yang alami,” jelasnya, Kamis (6/2/2025).

Perseroan menyediakan empat tipe rumah dengan luasan mulai dari 130 m2 hingga 209 m2 dengan beragam fasilitas penunjang seperti lif yang sifatnya opsional, tiga sampai empat kamar tidur dan kamar mandi. Garasi mobil, servis area serta pada tipe tertinggi akan dilengkapi dengan roof garden.

Pimpinan Proyek Tierra Residence Ilyas Wuntoro mengatakan Tierra Residence merupakan bagian dari 10 (sepuluh) proyek besar DILD bernama Tierra yang terbagi dalam lima tahapan, lokasinya berada di kawasan pengembangan zona komersial, perdagangan dan jasa di area segi delapan Surabaya.

“Tierra mengintegrasikan fungsi hunian, perkantoran, hotel, pusat komersial, serta fasilitas hiburan dan gaya hidup modern. Kawasan ini dibangun untuk menjawab kebutuhan pasar dan dinamika bisnis di wilayah Surabaya," ujarnya.

Ilyas menjelaskan Tierra Residence merupakan pengembangan tahap kedua, Tierra tahap pertama mencakup kompleks komersial bernama Tierra SOHO yang telah ditawarkan sejak 2021 lalu, saat ini sudah terjual 100%, dan sekitar 80% nya sudah beroperasi.

Tahap ketiga hingga kelima, lanjut Ilyas, tidak masuk ke-landed properti lagi tapi akan bermain ke bangunan vertikal, bisa hunian, perkantoran atau juga perhotelan. Jika semua proyek Tierra sudah terbangun sempurna maka kompleks ini akan menjadi kawasan terintegrasi seluas 7,5 hektare berkonsep mix-used.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk ikut berkolaborasi dalam mewujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, Kadin memiliki banyak talenta, pengembang, serta perusahaan-perusahaan luar biasa yang bisa diandalkan untuk bisa bersama-sama membangun bangsa, mengingat target program 3 juta rumah sendiri terbilang besar.

Pria yang akrab disapa Ara itu juga meminta Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie untuk melakukan efisiensi, salah satunya, dengan mempersiapkan konsep Central Purchasing. Dalam hal ini, perusahaan bisa menghemat banyak pengeluaran karena dilakukan dalam partai besar.

“Pak Anin, saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat, saran saya lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing,” kata Menteri Ara di Kantor Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dia mencontohkan pada pembelian semen. Jika semua anggota Kadin yang bergerak di bidang infrastruktur membeli secara bersama, maka seharusnya akan ada diskon dalam pembelian semen tersebut.

“Contoh, bagaimana pengembang-pengembang yang ada di Kadin, saya lihat satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semennya bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa,” urai Ara.

Menteri Ara mengungkapkan bahwa konsep Central Purchasing akan mendatangkan banyak manfaat bagi Kadin dan anggotanya. Konsep itu juga yang disebut Menteri Ara dapat menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk ikut bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

“Saya pikir, kalau Kadin bisa melakukan itu, akan sangat bermanfaat bagi anggotanya, bisa mendapatkan pasti diskon, pasti ada diskon. Berarti kan harusnya keuntungan perusahaan akan meningkat. Jadi saya pikir, saya titip, kalau boleh Kadin boleh mulai melakukan satu aksi nyata, aksi korporasi. Saya yakin lah Kadin di bawah Pak Anin pasti maju,” tandas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News