SEMARANG, KOMPAS.com - Kasus lahan amblas di perumahan elite Permata Puri (PP) di Kota Semarang, Jawa Tengah, semakin memanas.

Para korban yang mengalami kerugian akibat amblesnya lahan kini menuntut ganti rugi Rp 5 miliar kepada pihak pengembang.

Dua korban, Ahmad Zubaidi dan Christopher Alun, telah membawa kasus ini ke meja hijau.

Kuasa hukum mereka, Okky Nurindra Wicaksono menyatakan, mediasi antara para korban dan pihak perumahan sebenarnya sudah dijadwalkan.

Namun, hingga saat ini, pihak pengembang belum mengganti kerugian yang dialami kliennya.

"Dari pihak pengembang, sampai saat ini tidak mengambil langkah tanggung jawab untuk mengganti kerugian dari klien kami," kata Okky kepada awak media pada Rabu (25/12/2024).

Okky menambahkan, ada dugaan pelanggaran hukum terkait pembangunan perumahan di atas tanah yang ternyata memiliki aliran sungai di bawahnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi akar permasalahan yang menyebabkan amblesnya rumah dan menimbulkan kerugian besar bagi para korban.

“Kita ajukan ganti rugi sebesar Rp 5 miliar, jumlah itu wajar karena didasarkan pada penilaian pihak independen," ucap Okky.

Selain tuntutan ganti rugi, Okky juga telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pengembang ke Kejaksaan Negeri Semarang.

"Dugaan kami, sungai yang merupakan aset negara justru disertifikatkan dan dijual pengembang,” ungkapnya.

Ahmad Zubaidi, salah satu korban, mengungkapkan dampak besar yang dirasakannya sejak rumahnya ambles pada Maret 2024.

Hingga kini, ia terpaksa mengontrak rumah dengan biaya sendiri dan merasa tidak mendapatkan empati dari pihak pengembang.

“Sudah hampir setahun berlalu, dan tidak ada langkah nyata dari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bahkan tidak bisa berdagang roti lagi dan harus menyelamatkan keluarga,” ucap Ahmad.

Lahan yang ambles sedalam 12 meter di Perumahan Permata Puri, Ngaliyan, Semarang, menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat.

Kasus ini kini menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mencari keadilan bagi para korban.

JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) meneken Perjanjian Kerjasama (PKS) program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ) dan pembiayaan Tapera tahun 2025 serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 juta rumah .

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman mengatakan, kerjasama ini saling menguntungkan bagi masing-masing pihak karena pembiayaan rumah memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

?Ini merupakan bukti konkret Bank Jatim dalam mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pribadi dengan menikmati fasilitas pembiayaan Kepemilikan Rumah dari Bank Jatim," ujarnya, Rabu (25/12/2024).

Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dilakukan melalui mekanisme perbankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk menyalurkan Pembiayaan Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan dari program pemerintah tersebut.

Busrul tentu berharap dengan adanya program pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas ekonomi masyarakat dan Bank Jatim menjadi bank yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat. ?Dengan adanya program ini tentu saja kedepannya dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau,? ucapnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.

?Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP," ujar Heru.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah sudah dalam keadaan ready stock. "Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Menurutnya, penyaluran FLPP tersebut masih menggunakan skema yang berlaku saat ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75% dan perbankan 25%. Namun, dia berharap ada tindaklanjut mengenai usulan perubahan komposisi menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menghadiri open house Natal yang digelar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

AHY tiba di lokasi open house Menteri PKP pada pukul 19.37 WIB yang berlokasi di kediaman Menteri PKP yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba di acara open house pada pukul 20.05 WIB.

Setelahnya Menko Pangan Zulkifli Hasan tiba di lokasi acara pada pukul 20.12 WIB.

Selain para menteri, turut hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin di lokasi acara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar open house Natal di Jakarta pada Rabu (25/12).

Sebagai informasi, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada umat Kristiani di seluruh wilayah Indonesia, dan dia berharap cinta kasih selalu menyertai semua.

Gibran menyampaikan ucapan Natal itu dalam rekaman video yang disiarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Rabu.

"Kepada saudara-saudara Umat Kristiani di seluruh tanah air, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bersama keluarga serta orang-orang terkasih dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Semoga kedamaian, keselamatan, dan cinta kasih senantiasa menyertai kita semua," kata Wapres Gibran.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga berpesan kepada masyarakat yang saat ini dalam perjalanan mudik ataupun liburan untuk berhati-hati.

Dia berharap momen kembali ke kampung halaman atau berlibur mereka menjadi momen yang indah bersama orang-orang terdekat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024, libur Natal ditetapkan pada tanggal 25–26 Desember.

Tanggal 26 Desember ditetapkan sebagai cuti bersama, sehari setelah Hari Natal yang diperingati pada 25 Desember.

Penetapan satu hari cuti bersama itu untuk memberi waktu tambahan bagi umat Kristiani di Indonesia merayakan Natal dengan lebih tenang bersama keluarga, serta memberikan kelonggaran waktu dalam perjalanan arus mudik atau arus balik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks kader PDI-PMaruarar Sirait mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum terkait penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Ara ketika dimintai tanggapan terkait klaim pihak PDI-P yang menyebut penetapan tersangka Hasto beraroma politis.

"Saya rasa kita menghormati hukum ya," kata Ara saat ditemui di sela-sela acara open house di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Ara mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga persoalan kasus rasuah yang menjerat Hasto harus dihormati.

"Kalau kita kan tentu ini adalah negara hukum, ya kita menghormati," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Ara menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi mereka yang bisa menangkap eks caleg PDI-P Harun Masiku tetap berlaku meski Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap," kata dia.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

Jakarta -

Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, merespons tudingan penetapan tersangka KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bermuatan politis. Maruarar menyebut semua pihak harus menghormati proses hukum.

"Saya rasa kita hormati hukum," kata Maruarar di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Maruarar kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itulah, katanya, biarkan proses hukum itu berjalan.

"Kalau kita kan, tentu, ini adalah negara hukum. Kita menghormati hukum. Biarlah proses hukum itu berjalan," ucapnya.

Maruarar menyebutkan sayembara untuk menangkap Harun Masiku masih berlangsung. Dia meyakini negara sebesar Indonesia bisa menangkap buron legenda Harun Masiku.

"Kan berlaku bagi yang bisa menangkap. Kan siapa yang bisa menangkap, kan masa negara sebesar ini, tangkap Harun Masiku nggak bisa," tuturnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim buka suara. Chico menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebut penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak juga Video 'PDIP Duga Alasan Hasto Tersangka Imbas Kritik Cawe-cawe Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

(ial/whn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks kader PDI-PMaruarar Sirait menyatakan, sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi siapapun yang berhasil menangkap Harun Masiku tetap berlaku meski Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa sayembara itu akan terus berlangsung hingga Harun dapat ditangkap.

"Berlaku. Kan berlaku bagi yang bisa menangkap," kata Ara saat ditemui di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).

Ara merasa heran, Harun yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2020 lalu sampai saat ini tak kunjung tertangkap.

"Kan masa negara sebesar ini nangkap Harun Masiku enggak bisa," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini.

Ketika dimintai tanggapan terkait status tersangka Hasto, politikus Partai Gerindra itu pun mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Toh negara ini panglimanya adalah hukum. Saya pikir (itu) yang harus kita kedepankan," kata Ara.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan eks caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Sebagian suap Harun Masiku itu diduga bersumber dari Hasto.

Selain itu, ia juga diduga menggagalkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang hendak menciduk Harun.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut penetapan tersangka ini menunjukkan partainya sedang diacak-acak.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Megawati yang menyebut PDI-P akan diganggu menjelang kongres tahun depan.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada 12 Desember 2024, bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Berita populer Jabodetabek sepanjang Selasa (24/12/2024) diisi oleh berita rumah Hasto dijaga satgas Cakra Buana PDI-P usai dikabarkan tersangka KPK.

Berikutnya, berita tentang polisi pemalak penonton DWP itu kini go international banyak dibaca pembaca Kompas.com dan menjadi berita terpopuler lainnya.

Sementara itu, berita tentang hasil Tes DNA tunjukkan bayi meninggal di RS Islam Cempaka Putih tidak tertukar turut menarik perhatian banyak pembaca.

Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek yang disebutkan di atas:

1. Hasto dikabarkan jadi tersangka KPK, rumahnya di Bekasi dijaga Satgas Cakra Buana PDI-P

Sebanyak enam anggota Satuan Tugas Cakra Buana menjaga kediaman Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (24/12/2024).

Pantauan Kompas.com, enam anggota organisasi sayap PDI-P itu berjaga di luar kediaman Hasto.

Mereka tampak mengenakan seragam berwarna hitam lengkap dengan baret merah. Ada juga di antara mereka yang mengenakan topi hitam.

Sementara itu, di area dalam lingkungan rumah Hasto tampak diparkir sebuah mobil merek Lexus berwarna hitam. Baca selengkapnya di sini.

2. Polisi pemalak DWP itu kini go international...

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan pihaknya telah mengamankan 18 personel terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia.

“Polri telah menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel,” ungkap Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Ke-18 anggota itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran.

Sejauh ini, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri tengah memeriksa ke-18 anggota tersebut. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai duduk perkara kasus. Baca selengkapnya di sini.

3. Hasil tes DNA tunjukkan bayi meninggal di RS Islam Cempaka Putih tidak tertukar

Polisi mengumumkan hasil tes deoxyribonucleic acid (DNA) terhadap bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit (RS) Islam Cempaka Putih adalah benar anak biologis pasangan MR dan FS.

"Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA, telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik mister X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selviyanti," ujar Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus, saat membacakan kembali surat dari Pusdokkes Polri dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat pada Selasa (24/12/2024).

Firdaus mengatakan, hasil tes DNA ini diperoleh pada Jumat (20/12/2024) lalu.

Firdaus memastikan tes DNA terhadap sampel dilakukan dengan mengedepankan keilmuan. Baca selengkapnya di sini.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak memungut biaya tambahan dalam bentuk apapun.

Pernyataan ini muncul setelah beredarnya isu pungutan liar di salah satu sekolah terkait program tersebut.

Isu ini mencuat melalui sebuah video yang viral di media sosial, menampilkan suasana rapat wali murid dengan pihak sekolah.

Dalam video yang diunggah akun X @heraloebsss, pihak sekolah disebut meminta uang senilai Rp 30.000 per anak untuk pembelian wadah makan yang akan digunakan dalam program makan gratis.

Setiap anak diwajibkan membeli dua wadah, sehingga total yang harus dibayarkan mencapai Rp 60.000.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, memastikan bahwa program ini sepenuhnya gratis.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa (24/12/2024), seperti dilaporkan Antara, ia menegaskan bahwa tidak ada unsur pungutan dalam program ini.

“Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk membayar biaya tambahan, termasuk membeli wadah makan,” tegas Iwan.

Ia juga menekankan bahwa program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga seluruh siswa dapat merasakan manfaatnya tanpa terkendala beban finansial.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Melalui klarifikasi ini, kami ingin menegaskan bahwa tujuan program ini adalah untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Program Makan Bergizi merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Selain itu, BGN mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan program tersebut.

“Kita harus menjaga integritas program ini bersama-sama. Ini demi masa depan anak-anak kita dan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Iwan.

Sumber: Kompas.com (Ria Apriani Kusumastuti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan daun kelor juga bagus untuk menggantikan susu dalam program makan bergizi gratis.

Cak Imin merespons mengenai tidak semua penerima makan bergizi gratis akan menerima susu.

Susu akan diganti dengan telur atau daun kelor di beberapa daerah.

"Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," ujar Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2024).

Menurut Cak Imin, wacana mengganti susu dengan telur dan daun kelor di beberapa daerah masih berupa simulasi.

Dia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional pasti menghitung jumlah kalori, protein, dan karbohidrat dalam setiap porsi makan bergizi gratis.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi," jelasnya.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi," sambung Cak Imin.

Sementara itu, Cak Imin berharap warga lokal betul-betul diberdayakan untuk program makan bergizi gratis.

Dia mendorong agar peternak susu bisa memberikan harga susu yang terjangkau di setiap daerah.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah.

“Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, kan tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Sementara itu, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, substitusi protein bisa melalui telur.

Kemudian, substitusi kalsium bisa lewat daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.

Banyuwangi -

Banyuwangi kaya potensi laut. Salah satunya perikanan dengan metode budi daya air tawar. Ini menjadi objek potensial untuk mengoptimalkan peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan Nasional.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi mengembangkan budi daya ikan lele dengen metode Bioflok atau kolam bundar.

Melalui metode ini, budi daya ikan lele memungkinkan kapasitas panen mencapai 3 ton per kolam dengan angka fatality rate rendah yakni di bawah 10%.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta dalam kunjungan kerjanya ke wilayah kerja BPPP Banyuwangi melihat langsung proses budi daya lele dengan metode itu.

Selain itu, dia juga meresmikan Smart Fisheries Village (SFV) yang menjadi program unggulan optimalisasi potensi balai besar yang berada di bawah Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nyoman Radiarta menyebutkan SFV di Banyuwangi patut diapresiasi karena mampu mengoptimalkan aset untuk berinovasi dan membangun jejaring produktif baik dengan masyarakat maupun pengusaha yang menyerap produk lele hasil budi daya Bioflok.

Menurutnya, poin pentingnya dari program Desa Perikanan Cerdas itu juga mampu membaca kebutuhan pasar. Di mana dalam waktu dekat, Indonesia dituntut memiliki kelimpahan produksi pangan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

"Ada UPT inti dan UPT Plasma jadi kita tidak bisa lihat secara parsial, kalau misal kita optimalkan seperti di Ciamis misalnya satu desa jadi penghasil ikan Nila maka program UPT yang kemudian dikolaborasikan dengan desa atau masyarakat sekitar dan ini ditangkap sebagai potensi yang besar," ujarnya, Rabu (25/12/2025).

"Misal dengan memanfaatkan dana desa membudidayakan lele bioflok dan kita sebagai pemerintah memberikan asistensi memberikan pelatihan sehingga itu jadi sentra produksi ikan. Jadi dapur-dapur untuk program makan gizi gratis itu bisa ambil ikan dari sana," tegas Radiarta.

Ia menegaskan, konsep produktivitas dari hulu hingga hilir yang diterapkan BPPP Banyuwangi dapat menjadi best practice yang bisa diimplementasikan secara masif bak pada program SFV UPT inti maupun plasma.

Salah satu best practice di mana budi daya lele bukan hanya berfokus pada pembesaran tetapi juga pada pemberian pakan dari hasil produksi sendiri yang dapat menekan angka pengeluaran hingga 50%.

"Saya sangat setuju dengan konsep begini Jadi dari hulu sampai Hilir. Di sini menyiapkan pakan sendiri karena kalau kita beli pakan 1 kilonya Rp13.000 margin keuntungannya tidak ada. Dengan produksi pakan sendiri hanya 6.000-7.000 dengan harga jual lele Rp 20.000 artinya sangat besar margin keuntungan. Tentu ini juga akan menjadi potensi menambah Pendapatan Negaa Bukan Pajak (PNBP) dari UPT," kata I Nyoman Radiarta.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan BPPP Banyuwangi bukan cuma fokus pada pembudidayaan namun juga peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian.

Peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian itu ditujukan agar mereka yang didampingi memiliki kemampuan bekerja di kapal-kapal ikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

Termasuk peningkatan kapasitas pelestarian melalui SFV berbasis konservasi di laut Bangsring. Apa yang dimiliki seluruh UPT tentu yang juga hadir di Banyuwangi untuk sharing pengalaman dan teknologi bisa saling mengembangkan produk unggul yang nanti bisa menjadi peluang potensi peningkatan PNBP.

"Sebagai satker PNBP kita juga dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dan itu bisa ditingkatkan dari apa yang kita punya. Terus terang untuk mengandalkan dari pemerintah itu sangat terbatas," ujarnya.

Dengan adanya PNBP dan pengembangan 74% dari aset milik BPPP Banyuwangi, dia yakin hal ini bisa merangsang pengembangan BPPP Banyuwangi. Menurutnya, ini merupakan skema kerja sama dalam hal pengelolaan yang baik.

"BPP Banyuwangi juga kemarin menjadi motor pelatihan internasional yang kami adakan untuk peserta dari Afrika yang kita adakan di Bali dan kami memperkenalkan budi daya ikan nila yang kami lakukan selama ini dan akan mereka terapkan di negara masing-masing," katanya.

Hadir di acara pembukaan pelatihan dan peningkatan kapasitas dampingan BPPSDMKP, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Dia menyambut baik program SFV di Banyuwangi dan berharap menjadi potensi kolaborasi peningkatan perekonomian warga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ikan di program Makan Bergizi Nasional.

"Kesempatan ini semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku perikanan yang ada di Banyuwangi dan kalau bicara potensi Banyuwangi bukan hanya air laut tapi juga tawar. Kalau kita bicara perikanan tentu juga soal lingkungan bagaimana kita bersinergi menjaga lingkungan agar lebih baik untuk jangka panjang," kata Ipuk.

"Banyuwangi sebenarnya sudah melakukan pengembangan budidaya perikanan dengan Dinas perikanan dan juga didukung BPPP untuk program pengembangbiakan ikan lele tapi dengan skala rumah tangga dengan menggunakan Bioflok sangat bagus sekali yang tidak hanya pemenuhan gizi pada program makan gratis tapi juga peningkatan ekonomi," ujarnya.

(dpe/iwd)

KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu viral yang menyebut adanya pungutan biaya dalam pelaksanaan program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti ditulis oleh Antara, Selasa (24/12/2024), menyatakan bahwa program ini sepenuhnya gratis tanpa kewajiban biaya tambahan dari orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujarnya.

Menurutnya, program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," katanya.

Program yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BGN pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," ucap Lalu.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda.

Program ini terutama ditujukan bagi kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Dampak rantai nilai pangan

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihat program MBG dari hulu hingga hilir. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali aspek upstream-nya, termasuk proses pengadaan,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

Vivi menjelaskan bahwa rantai nilai pangan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, nelayan, industri pengolahan, hingga pelaku UMKM seperti warung-warung, koperasi, dan vendor lainnya.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa, partisipasi, dan kehadiran mereka di sekolah, sehingga turut berkontribusi dalam pengurangan angka putus sekolah.

Selain itu, program ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi beban penduduk miskin.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program ini diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

IDXChannel - Daun kelor menjadi salah satu menu alternatif pengganti susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain kelor, telur juga dipilih sebagai opsi.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukungnya.

Sebab, dia menekankan pentingnya peran lokalitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai serentak pada Januari 2025.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbo-nya itu betul-betul seimbang. Karena itu, simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," ujar Cak Imin di sela meninjau Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Cak Imin menambahkan, pentingnya pemanfaatan sumber daya local, seperti daun kelor yang dinilai memiliki banyak manfaat gizi.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelor-nya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," ujar dia.

Selain itu, Cak Imin juga mendukung para peternak lokal, terutama peternak susu, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut, menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein. Sementara kalsium bisa diperoleh dari daun kelor.

"(Susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang (daerah) jauh dari susu maupun logistiknya susah, tidak usah dipaksakan. Kan ada telur, bisa juga kelor," kata Dadan.

(Fiki Ariyanti)