JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto bisa tersendat karena likuiditas mulai bergerak terbatas. Namun demikian, pihak regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kebijakan yang ada saat ini masih cukup adaptif untuk mendukung program tersebut.

“Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Dia menuturkan, OJK telah memiliki sejumlah kebijakan di sektor perbankan terkait penyaluran kredit ke sektor properti. Kebijakan yang ada saat ini juga cukup memadai untuk perbankan ikut mengambil peran lebih memuluskan program 3 juta rumah.

Pengaturan dari OJK yang dimaksud, antara lain:

Terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitungan KPMM Bank. Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan. Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD. Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank. Dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

“Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut,” kata Dian.

Selain itu, dalam sektor pasar modal, industri perbankan berperan dalam penerbitan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan. Produk yang dimaksud yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), yaitu surat berharga yang terdiri dari sekumpulan KPR yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi.

EBA-SP menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 29 November 2024, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun.

Kondisi Likuiditas Bank

Sementara itu, likuiditas bank bergerak ke arah pengetatan. OJK melaporkan bahwa loan to deposit ratio (LDR) berada di posisi 87,50% pada Oktober 2024. Angka itu lebih tinggi dari posisi Oktober 2023 sebesar 84,19% maupun dibandingkan bulan September 2024 yang sebesar 86,91%.

LDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan bank dengan dana yang dihimpun bank. Melihat tren yang ada, kondisi tersebut menandakan ruang yang semakin sempit untuk bank melakukan ekspansi kredit di masa depan.

Peningkatan LDR sejalan dengan perkembangan kinerja kredit dan dana pihak ketiga (DPK) dari perbankan. Pada Oktober 2024 misalnya, kredit tumbuh tinggi sebesar 10,92% year on year (yoy), sedangkan DPK hanya mampu tumbuh 6,74% (yoy).

Likuiditas yang kian mengetat juga ditandai rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) yang turun secara tahunan dari posisi 117,29% menjadi 113,64%. Meskipun memang angka itu masih lebih tinggi dari threshold sebesar 50%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid mengapresiasi Grab Indonesia dan OVO untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah. Kedua platform itu berkomitmen mengambil peran dalam menyukseskan program yang dirancang untuk meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah.

Meutya menyatakan, dukungan serta kontribusi Grab Indonesia dan OVO dalam program Makan Bergizi Gratis ini merupakan bagian dari upaya Komdigi dalam menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab dan OVO yang telah mengambil peran penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Meutya.

Meutya menegaskan pentingnya memperluas program Makan Bergizi Gratis ini agar bisa menjangkau lebih banyak daerah. "Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan," tegas Meutya Hafid.

Mengenai ini, Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan pihaknya telah menguji coba program Makan Bergizi Gratis di tiga kabupaten, yakni Kebumen (Jawa Tengah), Kulonprogo (Yogyakarta), dan Langowan Kabupaten Minahasa (Sulawesi Utara). Program ini melibatkan 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

"Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama, yakni penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi," ungkap Neneng.

Sementara itu, President Director OVO, Karaniya Dharmasaputra, menambahkan bahwa teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

"Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien," jelas Karaniya.

PATI, investor.id – Emiten perikanan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) menyambut positif Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2 Januari 2025, dengan menyiapkan beberapa strategi pendukung di antaranya ketersediaan pasokan ikan.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono telah memberikan saran untuk menjadikan ikan sebagai lauk pauk dalam program Makan Bergizi Gratis. Alasannya, ikan mengandung protein yang lengkap Omega 3, sehingga baik untuk meningkatkan kecerdasan anak dan mencegah stunting.

Berdasarkan hasil kajian Badan Pangan Nasional (BPN), lauk ikan menjadi yang paling sering direkomendasikan untuk program makan bergizi gratis.

Menanggapi usulan menteri KKP, Direktur Operasional DPUM, Mamik Wijaya mengungkapkan bahwa perusahaan telah memiliki strategi untuk menyiapkan pasokan kebutuhan ikan sebagai bahan dasar pengolahan program makan siang gratis di sepanjang jalur Jawa Tengah ke Jawa Barat, hingga Indonesia bagian timur. 

“Kami sangat terbuka kepada instansi pemerintah untuk mensukseskan program tersebut guna meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. DPUM sendiri merupakan perusahaan perusahaan bidang perikanan yang memproduksi makanan laut di Indonesia. Dari segi kualitas, kami memiliki produk perikanan dengan kualitas ekspor,” ujar Mamik.

Ada pun Program Makan Bergizi Gratis dari pasangan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka itu sendiri siap dijalankan dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun pada awal tahun depan.

Sebagai informasi, DPUM pada Juli 2024 telah mendapatkan green ticket dari Food and Drug Administration (FDA) untuk ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat (AS). Sementaraa untuk saat ini, DPUM sedang memproses pengajuan guna mendapatkan EU number untuk dapat menggarap pasar Eropa.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memperkirakan tak semua anak dalam program makan bergizi gratis (MBG) menerima susu dalam menunya. Sebagai gantinya, susu bakal diganti dengan telur dan daun kelor.

"[Menu susu] cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12).

Kelor sendiri merupakan tanaman yang dikenal akan senyawa anti-oksidan dan anti-inflamasinya. Tanaman ini mengandung protein, vitamin, dan mineral hingga bermanfaat untuk melawan kekurangan gizi.

Kelor dapat membantu mengurangi peradangan dan mengurangi rasa sakit. Kelor juga biasa digunakan untuk mengobati asma, diabetes, menyusui, dan banyak lagi.

Namun, apakah kelor bisa bantu penuhi asupan kalsium anak-anak Indonesia seperti susu?

Dokter spesialis gizi Inge Permadi mengatakan, susu merupakan sumber kalsium yang baik, sedangkan kelor secara umum mengandung vitamin dan mineral.

Inge juga mengatakan bahwa perlu dipastikan lebih lanjut terkait kandungan kalsium pada kelor dengan sistem tubuh manusia

"Mungkin ada kalsiumnya di kelor, tapi apakah dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Ini yang harus lebih dipastikan," kata Inge saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa, (24/12).

Menukil laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), daun kelor pada dasarnya memang memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Disebutkan susu sapi rata-rata mengandung 100 gram (g) kalsium, sementara daun kelor kering bisa mencapai kalsium 17 kali lipatnya.

Kelor, menurut Inge, juga pada dasarnya boleh-boleh saja dikonsumsi anak karena relatif aman dan punya berbagai kandungan yang menyehatkan. Namun, dia merasa belum tepat jika kandungan kalsium pada susu diganti oleh kalsium dari kelor.

"Harus dapat asupan lainnya yang punya kandungan protein tinggi seperti kacang-kacangan," ujar Inge.

Pemerintah sendiri sebenarnya berencana untuk mengganti susu dengan kelor bersamaan dengan telur.

Inge menilai, telur menjadi alternatif pengganti susu yang paling pas.

"Ini [telur] merupakan alternatif yang menurut saya seimbang, antara telur dan susu," ujar Inge.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memperkirakan tak semua anak dalam program makan bergizi gratis (MBG) menerima susu dalam menunya. Sebagai gantinya, susu bakal diganti dengan telur dan daun kelor.

"[Menu susu] cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12).

Kelor sendiri merupakan tanaman yang dikenal akan senyawa anti-oksidan dan anti-inflamasinya. Tanaman ini mengandung protein, vitamin, dan mineral hingga bermanfaat untuk melawan kekurangan gizi.

Kelor dapat membantu mengurangi peradangan dan mengurangi rasa sakit. Kelor juga biasa digunakan untuk mengobati asma, diabetes, menyusui, dan banyak lagi.

Namun, apakah kelor bisa bantu penuhi asupan kalsium anak-anak Indonesia seperti susu?

Dokter spesialis gizi Inge Permadi mengatakan, susu merupakan sumber kalsium yang baik, sedangkan kelor secara umum mengandung vitamin dan mineral.

Inge juga mengatakan bahwa perlu dipastikan lebih lanjut terkait kandungan kalsium pada kelor dengan sistem tubuh manusia

"Mungkin ada kalsiumnya di kelor, tapi apakah dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Ini yang harus lebih dipastikan," kata Inge saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa, (24/12).

Menukil laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), daun kelor pada dasarnya memang memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Disebutkan susu sapi rata-rata mengandung 100 gram (g) kalsium, sementara daun kelor kering bisa mencapai kalsium 17 kali lipatnya.

Kelor, menurut Inge, juga pada dasarnya boleh-boleh saja dikonsumsi anak karena relatif aman dan punya berbagai kandungan yang menyehatkan. Namun, dia merasa belum tepat jika kandungan kalsium pada susu diganti oleh kalsium dari kelor.

"Harus dapat asupan lainnya yang punya kandungan protein tinggi seperti kacang-kacangan," ujar Inge.

Pemerintah sendiri sebenarnya berencana untuk mengganti susu dengan kelor bersamaan dengan telur.

Inge menilai, telur menjadi alternatif pengganti susu yang paling pas.

"Ini [telur] merupakan alternatif yang menurut saya seimbang, antara telur dan susu," ujar Inge.

KOMPAS.com Memasuki tahun baru, banyak orang bertekad untuk menjalani hidup lebih sehat, terutama dalam hal pola makan.

Namun, dengan begitu banyak tren diet dan klaim nutrisi yang beredar, penting untuk memahami prinsip dasar yang didukung oleh penelitian ilmiah.

Berikut ini adalah 10 tips nutrisi berbasis ilmu pengetahuan yang dapat membantu Anda menjalani 2024 dengan lebih sehat.

1. Diet mediterania adalah pilihan terbaik

Diet Mediterania yang kaya akan buah, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, minyak zaitun, rempah-rempah, dan kacang-kacangan telah lama diakui sebagai salah satu pola makan paling sehat.

Penelitian menunjukkan diet ini dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes tipe 2, penurunan fungsi kognitif, dan beberapa jenis kanker.

2. Mulai minum kopi

Konsumsi kopi telah dikaitkan dengan umur panjang dan penurunan risiko penyakit jantung serta diabetes tipe 2, asal tidak dicampur gula.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Foodplace (@my.foodplace)

Oleh karena itu, tidak ada salahnya mulai meminum kopi. Bagi penderita asam lambung, konsultasikan jenis kopi atau pengganti kopi yang pas kepada dokter.

3. Awali hari dengan sarapan sehat

Sarapan yang sehat memberikan energi untuk menjalani hari. Pilih sarapan yang mengandung protein, serat, dan lemak sehat.

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sarapan cenderung memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit kardiovaskular, obesitas, dan diabetes tipe 2.

4. Jaga kesehatan pencernaan Anda

Sistem pencernaan yang sehat dapat mencegah masalah seperti kembung dan sembelit. Cara terbaik untuk menjaga kesehatan usus adalah dengan mengonsumsi makanan berserat tinggi, makanan berbasis nabati, serta makanan fermentasi seperti yogurt dan kimchi.

5. Protein bar tidak selalu dibutuhkan

Meskipun praktis, banyak protein bar mengandung gula berlebih. Untuk asupan protein yang lebih sehat, pilih makanan utuh seperti yogurt, kacang-kacangan, telur, atau biji-bijian.

6. Kendalikan konsumsi cokelat hitam

Cokelat hitam memang memiliki manfaat, tetapi juga mengandung kadar timbal dan kadmium yang tinggi, yang dapat membahayakan tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Batasi konsumsi cokelat hitam hingga maksimal satu ons per hari.

7. Membuat smoothie tidak merusak nutrisinya

Mencampur buah dan sayuran dengan blender tidak akan menghilangkan kandungan vitaminnya.

Bahkan, beberapa penelitian kecil menunjukkan bahwa mengonsumsi smoothie tidak akan meningkatkan gula darah lebih cepat dibandingkan makan buah secara utuh.

8. Keju cottage kembali populer

Keju cottage, yang sempat menjadi makanan populer di era 70-an, kini kembali diminati. Dengan kandungan protein, kalsium, dan selenium yang tinggi, keju ini bisa dinikmati langsung atau dijadikan bahan dalam berbagai resep manis maupun gurih.

9. Tofu Juga menyehatkan

Tofu atau tahu sering kali dianggap tidak sehat karena mengandung senyawa mirip estrogen. Namun, penelitian membuktikan bahwa konsumsi tahu justru dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan beberapa jenis kanker.

10. Waspadai mitos nutrisi

Mitos tentang nutrisi sering kali membingungkan. Sebagai contoh, banyak orang masih percaya bahwa sarapan bisa dihentikan atau bahwa semua lemak itu buruk.

Untuk menghindari mitos ini, penting untuk mendasarkan pilihan makan pada penelitian ilmiah yang terpercaya.

Dengan menerapkan tips ini, Anda dapat menjalani tahun 2024 dengan pola makan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ingatlah bahwa perubahan kecil yang konsisten jauh lebih efektif dibandingkan dengan tren diet sementara.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional mulai Januari 2025. Program tersebut mendapatkan sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio.

Agus mengatakan program tersebut merupakan program yang bagus dalam meningkatkan gizi anak-anak serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi sebagian masyarakat.

Akan tetapi, Agus menyoroti terkait dengan pelaksanaan programnya. Ia menyoroti potensi masalah lingkungan yang dapat timbul dari pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah kemasan. Meski program ini bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, pengamat mengingatkan bahwa aspek keberlanjutan perlu menjadi bagian integral dari rencana implementasi.

"Kemudian terkait dengan air minum ataupun susu yang nantinya disediakan harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Termasuk bagaimana kemasan yang telah digunakan tidak menimbulkan permasalahan baru. Nah ini yang saya khawatirkan. Tolong pengawasannya mulai dari kualitas dari makanan, dan kualitas bahan baku," katanya di acara detikcom Leaders Forum di Habitate Jakarta, Selasa (24/12/2024).

"Tapi kemasannya itu harus ada persiapan. Mungkin dengan Kementerian Lingkungan Hidup merumuskan bagaimana me-recycle, me-reuse dari sampah yang dihasilkan," katanya.

Sementara itu, Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha menjelaskan bahwa pihaknya beberapa waktu lalu telah menjalankan pilot project program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta.

Dari program yang telah dijalankan tersebut, ia mengatakan tidak menimbulkan permasalahan baru terkait dengan sampah kemasan.

"IFSR bekerja sama dengan produsen susu di Yogyakarta untuk menjalankan pilot project program makan bergizi gratis. Itu terbukti tidak menghasilkan sampah yang banyak. Karena susunya menggunakan susu bubuk atau susu fortifikasi kita bilangnya. Jadi, susunya itu diseduh dan dihadirkan di sekolah dan mereka anak-anak sekolah tinggal minum saja dari gelas atau tumbler yang ada," katanya.

(rrd/rrd)

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan telur ayam dan kelor disiapkan sebagai bahan makanan pengganti susu pada program makan bergizi gratis (MBG).

Menurutnya, tidak semua peserta penerima makan bergizi gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini akan memprioritaskan penyaluran susu ke daerah-daerah sentra sapi perah.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," kata Dadan kepada wartawan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Sebagai alternatif, pemerintah menyiapkan telur dan daun kelor untuk menggantikan kebutuhan gizi yang biasanya dipenuhi oleh susu.

Menurut Dadan, telur dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelas Dadan.

Namun demikian, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegasnya.

Dadan juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," tutup Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tak ada pungutan biaya tambahan atau pungutan liar (pungli) terhadap program makan siang bergizi di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan menegaskan jika program tersebut sepenuhnya gratis dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua murid.

“Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” ujarnya melalui rilisnya, Selasa (24/12/2024).

Iwan menambahkan, program makan siang bergizi dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

Meski begitu, dia melanjutkan bahwa instansinya memahami kekhawatiran masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa program yang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Sehingga ke depan, kata Iwan, BGN mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia, untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, tanpa ada hambatan.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” pungkas Iwan.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal terjun langsung ke lapangan untuk mengecek secara langsung pasokan rumah baik subsidi maupun non subsidi yang dibangun pengembang di sejumlah daerah di Indonesia. Dirinya bersama bersama tim Kementerian PKP terjun langsung ke lapangan menjelang akhir tahun.

"Saya dan teman-teman tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja siap mengecek langsung pasokan rumah yang dibangun pengembang. Kami ingin data riil dan berharap pengembang perumahan bisa mempersiapkan lokasi yang akan ditinjau," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2024.

Menteri PKP menambahkan dirinya akan mengecek lokasi perumahan di Bandung dan Bogor dalam waktu dekat. Kemudian tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja juga akan ditugaskan ke lapangan.

"Saya ada dua lokasi perumahan. di Bandung dan Bogor yang akan dicek. Jadwalnya sudah disiapkan silakan bagi yang ingin ikut baik media maupun mitra kerja untuk terjun ke lapangan sebagai bentuk kebersamaan untuk Program 3 Juta Rumah," kata dia.
Menteri PKP juga menegaskan bahwa pengecekan langsung ke lapangan merupakan tindak lanjut dari audiensi asosiasi pengembang yang meminta agar kuota KPR FLPP di tambah karena adanya pasokan rumah. Dari hasil kunjungan lapangan nantinya akan diperoleh data riil berapa jumlah pasti rumah yang siap untuk akad KPR FLPP tahun depan.

"Dari hasil pengecekan tentu akan diperoleh data pasti pasokan rumah dan jadi dasar Kementerian PKP untuk bersurat yang rencananya akan kami kirim 31 Desember 2024 mendatang ke Kementerian Keuangan. Kami ingin berusaha agar kuota KPR FLPP bisa di tambah tahun depan dan akad KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun," ungkap dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang untuk membangun kawasan permukiman baru di sekitar Stasiun Whoosh Karawang.

AHY menyebut, pembangunan kawasan permukiman baru di sekitar stasiun kereta cepat itu dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di sekitar kawasan stasiun.

“Kita juga perlu mengembangkan kawasan permukiman baru, kawasan perumahan yang juga bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat di sana [Karawang],” kata AHY saat ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Selasa (24/12/2024).

AHY akan terus berkordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait rencana pembangunan permukiman baru tersebut.

“Yang jelas karena saat ini semua terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya rasa semakin baik koordinasi,” ujar AHY.

Adapun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mulai mengoperasikan Stasiun Whoosh Karawang untuk melayani naik turun penumpang kereta cepat pada Selasa (24/12/2024).

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, pada tahap akan ada 10 perjalanan kereta yang bakal berhenti di Stasiun WHOOSH Karawang.

Lalu, pada tahap selanjutnya atau pada Februari 2025, KCIC bakal menambah pengoperasian kereta yang berhenti di Stasiun Whoosh Karawang menjadi 31 perjalanan kereta.

“Selanjutnya nanti akan ada tahapan kedua, di mana memang frekuensi KA kita rencanakan per 21 Februari [2025] bertambah menjadi 62 KA per hari dan akan ada 31 KA yang berhenti di stasiun Karawang,” ucap Dwiyana.

Lebih lanjut, Dwiyana menuturkan, pihaknya juga menyiapkan shuttle bus yang nantinya dapat membawa penumpang Whoosh dari stasiun ke pusat kota Karawang.

Selain itu, nantinya juga terdapat transportasi publik yang disediakan untuk membawa penumpang ke kota Karawang.

“Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis, menuju ke Grand Outlet,” pungkasnya.

Dwiyana menargetkan pada tahap pertama akan ada 3.000 sampai 5.000 penumpang yang naik Whoosh dari Karawang setiap harinya.

“Sehingga kita harapkan sesuai proyeksi 3.000 sampai 5.000 penumpang dengan kondisi jalan akses saat ini bisa kita jalankan,” tutur Dwiyana.

Jakarta -

Pada pertengahan Mei tahun ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pengenaan simpanan wajib untuk pekerja berupa tabungan perumahan rakyat (Tapera). Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.

Kebijakan baru itu keluar di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini mewajibkan para pekerja baik pegawai negeri sipil, pegawai swasta hingga pekerja mandiri, untuk dipotong gajinya 3% setiap bulannya.

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak. Namun, implementasi kebijakan ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

Gaji Pekerja Dipotong

Dalam PP 21 tahun 2024 pasal 15 disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Untuk peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri seluruh simpanan ditanggung olehnya.

Dana yang terkumpul melalui Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk mendukung pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Kebijakan ini resmi diberlakukan untuk pekerja formal, termasuk karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN.

Pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Adapun, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun sejak PP 25 tahun 2020 berlaku yaitu pada 20 Mei 2020. Artinya, pemberi kerja paling lambat mendaftarkan pekerjanya pada 2027 mendatang.

Siapa yang Wajib dan Tidak Wajib Membayar?

Tidak semua pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera. Kebijakan ini tidak berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari tiga bulan, menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), atau telah memasuki masa pensiun.

Berdasarkan Pasal 23 PP 25 tahun 2020, berikut ini kriteria peserta Tapera yang berakhir atau tak wajib ikut kepesertaan:
A. Telah pensiun bagi pekerja
B. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri
C. peserta meninggal dunia
D. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut

Pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Tapera paling lambat tahun 2027. Bagi mereka yang tidak mendaftar atau tidak membayar iuran, sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pembekuan kegiatan usaha dapat diberlakukan.

Dalam aturan baru tersebut juga disebutkan bahwa pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Polemik di Kalangan Pekerja dan Pengusaha

Kebijakan Tapera menghadirkan berbagai pandangan di kalangan. Banyak yang merasa keberatan dengan potongan gaji ini, terutama dari kalangan pekerja. Mereka menganggap bahwa potongan ini menambah beban finansial yang sudah berat.

Di sisi lain, pengusaha juga menyampaikan keberatannya. Mereka menilai kontribusi wajib ini dapat membebani keuangan perusahaan, terutama untuk sektor usaha yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) lewat keterangan resminya menyatakan penolakan dengan tegas kebijakan pemerintah yang mewajibkan potongan gaji pekerja sebesar 3% untuk Tapera itu.

"Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang 'Tabungan Perumahan Rakyat' APINDO dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. APINDO telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera. Sejalan dengan APINDO, Serikat Buruh/Pekerja juga menolak pemberlakukan program Tapera. Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja/buruh," kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, dalam keterangan resminya, Selasa (28/5/2024).

Tujuan Kebijakan Tapera

Tujuan utama dari Tapera adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan. Dana yang dikumpulkan akan dikelola secara profesional dan diawasi ketat oleh BP Tapera. Selain itu, dana ini juga diinvestasikan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah optimis bahwa program ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kebutuhan hunian masyarakat.

Transformasi Tapera sebagai Badan Investasi Perumahan

Muncul kabar terbaru dari kebijakan Tapera itu sendiri. Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengusulkan transformasi BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dari BP Tapera.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

(das/das)