Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi tarekat di bawah naungan PBNU, Jam'iyyah Ahlit Thoriqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (Jatman) mendukung program makan bergizi gratis di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Mudir Aly Jatman periode 2024-2029, Prof KH Ali Masykur Musa saat membacakan rekomendasi Kongres ke-13 Jatman yang telah digelar di Boyolali, Jawa Tengah pada 21-22 Desember 2024.

Menurut dia, Jatman mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Presiden 2024-2029."Dan mendukung, mengapresiasi terhadap kebijakan program-program pemerintah, terutama pemberian makan bergizi gratis yang ditujukan kepada pelajar," ujar Kiai Masykur saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2024).

Selain itu, menurut dia, Jatman meminta kepada santri serta ibu hamil untuk mencegah stunting pada anak-anak demi mempersiapkan generasi emas tahun 2045.

"Begitu juga program hilirisasi industri untuk meningkatkan added value dalam rangka memujudkan nasionalisme ekonomi. Dan ini selaras dengan kebijakan Pak Presiden bahwa nasionalisme ekonomi harus menjadi pelaku utama dari ekonomi Indonesia," kata Kiai Masykur.

Hasil Kongres Jatman ini juga telah dilaporkan Kiai Masykur bersama Rois Aly Jatman yang baru, Kiai Chalwani kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

"Hasil itu kita laporkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kita baru saja melaporkan kepada Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf," jelas dia.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan membuat desa tematik untuk tahun 2025. Setiap desa akan dikembangkan sesuai dengan potensinya untuk mendukung ketahanan pangan.

Mendes PDT Yandri Susanto menyebut program prioritas itu mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun. Menurutnya, program ini sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

"Jadi kita tulis di situ (Permendes), kita cantumkan di Pasal 7 ayat 4 bahwa sekurang-kurangnya dana desa itu dibuat untuk ketahanan pangan. Jadi nanti akan kita buat desa tematik apakah desa tomat, desa cabai, desa padi, desa ikan nila, desa ayam petelur, dan lain sebagainya," kata Yandri usai meninjau lokasi pengungsian korban bencana tanah bergerak di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/12/2024).

Yandri menjelaskan hasil dari program ini adalah membuat lumbung pangan di desa. Ke depan, kata dia, lumbung pangan ini salah satunya untuk menopang kesiapan program makan bergizi gratis.

"Jadi ujungnya itu adalah lumbung pangan di desa untuk kesiapan makan siang bergizi dan kalau bisa kita jadi lumbung pangan dunia. Jadi itu lebih fokus ke sana kita," ucapnya.

Yandri menjelaskan Kemendes PDT bersama dengan TNI-Polri, termasuk pihak swasta maupun BUMN akan bergerak mendorong desa untuk swasembada pangan, swasembada energi dan air hingga hilirisasi produk-produk di desa.

Yandri ingin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa ambil bagian dalam pengelolaan program tersebut. Sehingga ke depannya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

"Bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, mengurangi angka pengangguran, ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Tahun depan ada lagi kan dana desa kan? Jadi dana desa yang sekarang dipakai tetap ada untuk ketahanan pangan karena dia diolah secara program-program BUMDes, tahun depan nambah lagi. Jadi semakin besar modalnya, insyaallah akan bisa membuat produksi di desa itu semakin bagus," imbuhnya.

KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional melalui pangan berkualitas di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sinergi tersebut mencakup penyediaan pangan bergizi dan distribusi hingga ke pelosok wilayah Indonesia yang menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak sekolah.

“Bulog saya pandang sebagai bagian yang sangat penting dari program makan bergizi, seperti kita ketahui program makan bergizi yang kita kenal dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

Direktur Utama (Dirut) Bulog Wahyu Suparyono menambahkan bahwa Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan dalam pengelolaan logistik pangan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Oleh karena itu, melalui kerja sama dengan BGN, kami berharap dapat berkolaborasi untuk mengoptimalkan distribusi pangan yang bergizi dan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Sebagai informasi, kerja sama tersebut meliputi berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan pangan bergizi hingga pemberdayaan komunitas dalam program Makan Bergizi Gratis. BGN dan Bulog juga akan menyediakan data dan sistem pendukung terkait kebutuhan pangan, memastikan langkah yang diambil berbasis data yang akurat.

Kemudian, langkah konkret lainnya adalah pengembangan pangan berfortifikasi. Inisiatif itu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Adapun BGN dan Bulog sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama tersebut dapat diperluas sesuai kebutuhan di masa depan, sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Dengan penandatanganan MoU tersebut, masyarakat dapat berharap pada distribusi pangan yang lebih merata dan berkelanjutan. Sinergi antara BGN dan Bulog menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat 22 unit rumah layak huni (RLH) dari Pemerintah Pusat. Pemkot Bima berkomitmen menuntaskan kawasan kumuh hingga penanganan rumah tak layak huni (RTLH).

Serah terima 22 unit RLH dari PT SMF (Persero) kepada Pemkot Bima pada Senin (23/12/2024). Serah terima itu juga disaksikan sekaligus diresmikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT SMF (Persero) sejak tahun 2018 telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk program peningkatan kualitas RTLH di 27 kota seluruh Indonesia dengan total bantuan senilai Rp 40,34 miliar atau setara dengan 593 rumah.

"Total RLH yang didapat Kota Bima sebanyak 22 unit. Rinciannya di Kelurahan Rabadompu Barat, sebanyak 13 unit dan Kelurahan Paruga sembilan unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk.

Faruk mengungkapkan Kota Bima merupakan kota ke- 25 yang mendapatkan program peningkatan kualitas RTLH. Adapun nilai bantuan sebesar Rp 1,24 miliar. Dari bantuan itu yang dibangun hanya berupa fasilitas bangunan rumah saja.

"Rumah yang dibangun tipe 27 dengan dua kamar," ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mukhtar Landa mengatakan Pemkot Bima terus melakukan upaya berupa pengurangan kesenjangan bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH.

"Jumlah RTLH di Kota Bima 2023 tercatat sebanyak 11.117 unit. Dari tahun ke tahun terus ditangani. Bahkan Dalam 6 tahun terakhir telah penanganan mencapai 2.751 unit melalui DAK, DAU, program perumahan stimulan swadaya maupun CSR.

"RTLH di Kota Bima dengan persentase 30,36 persen dari seluruh jumlah rumah yang tersebar di 41 kelurahan dan lima kecamatan," ujarnya.

Menurutnya kepemilikan rumah dibandingkan dengan jumlah KK di Kota Bima juga menjadi perhatian. Mengingat sampai dengan 2023, tercatat 4.879 KK atau 11,76 persen warga Kota Bima belum memiliki rumah.

"Namun demikian, angka ini jauh lebih baik dibandingkan 2020 dengan persentase 16,04 persen," kata Muhktar.

Muhktar melihat masih banyaknya rumah kumuh dan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, maka harus dilakukan upaya yang mengakselerasi penanganannya. Baik oleh pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemkot. Yang diharapkan dapat berimbas penurunan indikator kemiskinan pada penyediaan perumahan.

"Inilah upaya kita bersama dalam menyediakan RLH bagi masyarakat dan mengurai kekumuhan dan penataan kawasan," ujarnya.

Wamen PKP, Fahri Hamzah, menegaskan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah pelan-pelan memulai menata kehidupan yang lebih baik. Mulai dari penataan perumahan hingga kawasan permukiman agar hidup lebih baik dan layak.

"Rumah itu Baiti Jannati, dalam agama islam rumahku surgaku. Saya berharap tolong rawat dan jaga bantuan rumah layak huni ini," terangnya.

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menerima banyak keluhan dari para pengembang karena kendala pada proses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Hal ini disampaikannya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera 2025. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, banyak masyarakat berpenghasilan menengah (MBR) yang berminat untuk mengajukan KPR namun kesulitan karena tersandung SLIK OJK.

"Ini pengembang banyak sekali komplain soal kena OJK checking. Jadi saya tanya, kalau OJK checking di siapa? Di ibu Kiki," kata Ara di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Selanjutnya, Ara pun mempersilahkan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto untuk bersuara. Joko mengatakan, setidaknya ada sebanyak 40% konsumen yang terkendala SLIK.

"Bu kalau kami di peminat ataupun teman-teman yang mengakeses, MBR hampir 40% terhambat di SLIK-nya. Itu biasanya dari pinjol, kemudian pinjol ada yang ilegal maupun legal," ujar Joko, dalam kesempatan yang sama.

Atas kondisi ini, Joko pun jadi teringat dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus buku atau utang UMKM. Ia mempertanyakan, apakah kira-kira memungkinkan bila hal serupa dilakukan untuk kasus ini. "Apakah OJK bisa mengikuti Pak Prabowo untuk menghapuskan yang di bawah Rp 2 juta atau dibatasi 2 tahun SLIK itu jangan sampa di atas keputusan hakim," katanya.

Merespons pertanyaan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan sejauh ini data pinjol legal belum terintegrasi secara penuh dengan SLIK. Dengan demikian, cicilan pinjol legal belum berdampak terhadap SLIK.

"Kalau untuk pinjol pak, yang legal ya, itu datanya baru mau diintegrasikan jadi pasti bukan karena yang pinjol itu (terkendala SLIK)," kata Kiki dalam kesempatan yang sama.

Kiki juga bilang, dirinya juga mendapat informasi bahwa banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan KPR karena kendala SLIK ini. Namun menurutnya, kebanyakan dari masyarakat yang terkendala SLIK ini disebabkan karena tunggakan pada cicilan paylater, kartu kredit, hingga cicilan motor.

Sedangkan menyangkut usulan hapus utang, menurutnya saat ini OJK tengah menggodok aturan lanjutan terkait program penghapusan buku dan tagih. Detail aturan tersebut juga hingga saat ini masih terus didiskusikan.

"Kita sudha akan mengeluarkan ketentuan dan diskusi dengan perbankan juga bagaimana pelaksanaannya. Supaya tidak menimbulkan juga moral hazard, terus kemudian nanti kriterianya seperti apa, jadi hopefully nanti akan mendukung program Pak Ara. Jadi mereka-mereka bisa untuk mengajukan kredit lagi di masa yang akan datang," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Perum Bulog menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (23/12). Kesepakatan ini menjadi tonggak baru untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional melalui pangan berkualitas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan sinergi ini mencakup penyediaan pangan bergizi dan distribusinya hingga pelosok.

“Bulog saya pandang sebagai bagian yang sangat penting dari program makan bergizi, seperti kita ketahui program makan bergizi akan menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari Paud sampai SMA/SMK sederajat yang kita kenal dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” kata Dadan.

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berperan dalam pengelolaan logistik pangan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Penting bagi kita untuk memastikan bahwa tidak hanya ketersediaan pangan yang tercapai, tetapi juga pemenuhan gizi yang tepat. Oleh karena itu, melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, kami berharap dapat berkolaborasi untuk mengoptimalkan distribusi pangan yang bergizi dan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” tambahnya. 

Kerja sama ini meliputi berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan pangan bergizi hingga pemberdayaan komunitas dalam program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, BGN dan Bulog juga akan menyediakan data dan sistem pendukung terkait kebutuhan pangan, memastikan langkah yang diambil berbasis data yang akurat. Langkah konkret lainnya adalah pengembangan pangan berfortifikasi. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. BGN dan Bulog sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama ini dapat diperluas sesuai kebutuhan di masa depan, sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Dengan penandatanganan MoU ini, masyarakat dapat berharap pada distribusi pangan yang lebih merata dan berkelanjutan. Sinergi antara BGN dan Bulog menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan pentingnya desa-desa di Indonesia, termasuk Desa Nagrak di Sukabumi, untuk berperan aktif dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Dalam kunjungannya, ia menyoroti bahwa dana desa harus dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pemenuhan kebutuhan makan siang bergizi bagi masyarakat.

Yandri mengungkapkan, telah menandatangani Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang mengatur penggunaan minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan. Langkah ini dinilai penting agar desa memiliki kontribusi nyata dalam mendukung ketersediaan pangan sehat dan terjangkau.

"Kami ingin para kepala desa memaksimalkan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar berperan aktif. Desa tidak hanya menjadi penonton dalam program makan siang gratis, tetapi menjadi pemain utama sebagai penyuplai bahan baku," kata Yandri di Desa Nagrak Utara, Kabupaten Sukabumi, Senin (23/12/2024).

Ia menjelaskan, setiap desa di Indonesia memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan. Misalnya, sebuah desa bisa dikenal sebagai desa cabai, desa tomat, desa lele, desa ikan mas, atau desa ayam bertelur, tergantung pada potensi lokal yang ada. Dengan memanfaatkan potensi ini, desa mampu memasok kebutuhan bahan baku untuk program makan siang bergizi.

Yandri juga menyebut, kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat program ini. Salah satu skenario yang dirancang adalah penyewaan dapur BUMDes oleh Badan Gizi Nasional untuk mendukung pengolahan makanan.

"Jika dapur disiapkan oleh BUMDes, dapurnya bisa disewa, bahan bakunya dari desa, masyarakatnya juga diberdayakan. Kita harus menjadi pemain utama," tegasnya.

Lebih jauh, Yandri menyatakan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung. Dengan terlibat aktif dalam rantai pasok pangan, desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Yandri, pemerintah telah menyiapkan mekanisme audit pendanaan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara tepat sasaran.

"Siapapun yang melakukan penyelewengan dana dengan bukti yang jelas, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, pihaknya berharap desa-desa dapat mengembangkan kreativitas dalam pengelolaan program ini. Tidak hanya memproduksi bahan pangan, desa juga bisa mengelola pengolahan makanan secara mandiri, sehingga menciptakan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

Program makan siang bergizi yang berbasis bahan baku desa ini diharapkan mampu mengatasi masalah gizi di masyarakat sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. "Semua desa punya peluang untuk maju. Tinggal bagaimana kita bersama-sama memaksimalkannya," ujar Yandri optimis.

Dengan adanya langkah konkret seperti ini, Yandri berharap desa-desa di Indonesia tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat luas. Program ini menjadi bukti nyata bahwa desa memiliki peran strategis dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangi komitmen Bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan juga berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau, " kataSekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN di Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin.

Diovio optimis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN tentunya menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini kedepannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, dimana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP TAPERA lalu dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan TAPERA Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait memberikan keynote speech yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian reward kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju pada 2045. Peluang ini didukung oleh bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030-an dengan jumlah penduduk usia produktif bisa mencapai 68% dari total populasi RI.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, Indonesia perlu mempersiapkan sumber sumber daya manusia (SDM) yang sehat, inovatif, unggul, berdaya saing global. Jadi pemenuhan gizi seimbang anak memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan SDM ke depan secara optimal.

Adapun pemenuhan gizi anak ini salah satunya dapat dicapai dengan menyediakan makanan dan minuman yang bersumber dari protein hewani. Termasuk di antaranya pemberian susu. Sebab susu sapi pada umumnya mengandung sekitar 3,2-3,4 gram protein per 100 ml.

Kemudian susu juga memiliki kandungan kalsium yang dapat membantu tumbuh kembang fisik anak. Tidak cukup sama sana, susu turut mengandung zat gizi lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral termasuk vitamin D, Vitamin A, Zinc, Fosfor dan Magnesium sehingga dapat mendukung perkembangan otak serta penyerap nutrisi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Menyoroti peran penting susu sebagai salah satu sumber nutrisi esensial dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang optimal anak tersebut, media online terdepan di Indonesia, detikcom, akan kembali menyelenggarakan detikcom Leaders Forum pada Selasa, 24 Desember 2024.

Adapun detikcom Leaders Forum 2024 kali ini mengangkat tema "Pentingnya Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Pemenuhan Nutrisi Menuju Generasi Emas 2045". Acara ini tepatnya akan berlangsung di Habitate Jakarta pukul 10.00 WIB.

Dalam Leaders Forum ini para pemimpin dari berbagai bidang akan berbagi pandangan, penelitian, dan pengalaman mengenai bagaimana susu dapat menjadi bagian integral dalam membentuk masa depan bangsa. Diskusi akan mencakup berbagai aspek seperti edukasi tentang gizi, pengembangan industri susu, hingga inovasi dalam distribusi untuk meningkatkan aksesibilitas susu di seluruh lapisan masyarakat.

Forum ini bertujuan untuk menggali strategi kolaboratif yang dapat menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi kesehatan bangsa melalui konsumsi susu yang terintegrasi dalam pola makan sehari-hari. Bersama-sama, kita akan membahas langkah-langkah konkret untuk menjadikan susu sebagai solusi nutrisi masa depan Indonesia.

Pemerintah telah menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010 atau sudah 15 tahun berjalan hingga saat ini. Selama 15 tahun ini, sebanyak 1,59 juta rumah sudah disalurkan melalui skema FLPP.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

"Sejak digulirkan pada tahun 2010 hingga 20 Desember 2024 atau selama 15 tahun, KPR Subsidi FLPP telah mencapai realisasi KPR sebesar 1,59 juta unit rumah MBR senilai Rp 151,22 triliun dan total dana kelolaan Rp 116,27 triliun," kata Heru.

Heru juga mengungkapkan, pihaknya telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP dan KPR Tapera selama 20 Oktober 2024 sampai 20 Desember 2024 sebanyak 35.399 unit senilai Rp 4,45 triliun.

Untuk tahun 2024 ini, penyaluran FLPP mencapai 100,15% sebesar 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun. Nilai ini termasuk penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit dari target semula sebesar 166.000 unit.

Sementara itu, untuk pembiayaan KPR Tapera, pada tahun ini, BP Tapera telah berhasil menyalurkan akad pembiayaan perumahan sejumlah 5.940 unit rumah senilai Rp 990,218 miliar.

Sebelumnya diberitakan, BP Tapera sudah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 200.000 unit rumah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias 100% tersalurkan.

Berdasarkan data per 17 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan 200.086 unit rumah selama 2024 atau sudah 100,04%. Dana yang disalurkan untuk program tersebut yaitu Rp 24,55 triliun.

Di sisi lain, ada juga menyalurkan rumah berdasarkan pembiayaan Tapera. Totalnya ada 5.816 unit rumah atau senilai Rp 969 miliar.

Video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial

Video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial