Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan sejumlah langkah yang diambil oleh Kementerian PKP dalam rangka efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ara menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pagu awal Kementerian PKP TA 2025 yang semula sebesar Rp5,274 Triliun menjadi sebesar Rp1,613 Triliun.

"Menurut saya efisiensi ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk tetap menjalankan program 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi. Kami tetap berusaha, kita diminta Pak Prabowo untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan terkait dengan rencana efisiensi anggaran, Kementerian PKP sejak awal telah melaksanakan sejumlah program efisiensi dari Pagu Awal Kementerian PKP TA 2025 sebesar Rp5,274 Triliun menjadi sebesar Rp3,661 Triliun. Selanjutnya setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,613 Triliun.

"Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 Miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 Triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Menteri Ara.

Dalam rapat tersebut Menteri PKP mengajukan persetujuan Komisi V DPR RI terhadap rencana efisiensi pagu per Unit Eselon I. Hal itu diperlukan agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat tanggal 14 Februari 2025.

Terkait progres Program Perumahan Tahun Anggaran 2024 yang saat itu masih Direktorat Jenderal Perumahan dengan anggaran sebesar Rp14,68 Triliun, Menteri Ara menyampaikan capaian target Ditjen Perumahan Tahun Anggaran 2024.

"Dari target 139.489 unit dengan realisasi capaian fisik sebanyak 138.566 unit atau 99,34 % dan realisasi keuangan Rp14,13 Triliun atau 96,26 persen. Untuk Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31,11 Triliun dengan target sebanyak 207.521 unit, realisasi keuangan sebesar Rp30,97 Triliun atau 99,55 persen dan realisasi fisik sebanyak 206.080 unit atau 99,31%," kata Menteri Ara.

Pada kegiatan rapat kerja yang membahas hasil Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2024 dan Rencana Program Kerja Tahun 2025 tersebut, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Ada juga Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala Basarnas Marsdya Mohammad Syafii dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan jajaran pimpinan di Kementerian PKP.

(KIE)

Jakarta -

Penggusuran yang dikabarkan terjadi di luster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi viral di media sosial. Bangunan tetap digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang meski disebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Tim detikcom datang ke lokasi untuk melihat dari dekat pada Selasa (4/2/2025). Perumahan tersebut berlokasi di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Perumahan tersebut berada di pinggir jalan yang ramai. Satpam yang berjaga di depan perumahan tidak mengizinkan kami berkeliling, hanya bisa sampai bagian depan dan samping.

Rumah-rumah di sana masih utuh, tidak ada tanda kerusakan berat. Namun, beberapa kondisinya sudah kosong, tidak ada penghuni dan barang-barang di dalamnya, terutama rumah di bagian samping. Beberapa rumah juga ada yang masih dalam pembangunan.

Selain rumah, di dalam komplek tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi semak belukar.

Kronologi Penjualan Tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 Versi Pengembang

Perwakilan pengembang perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 Abdul Bari mengungkapkan penjualan tanah telah berlangsung sejak lama yakni pada 1967. Untuk lebih jelasnya, berikut detikcom rangkum.

1967

Djudju Saribanon Dolly merupakan pemilik pertama yang terdaftar dalam SHM nomor 325 untuk lahan seluas 3,6 hektare. Lokasi lahan tersebut berada di Jatimulya Kota Bekasi sebelum pemekaran Kabupaten Bekasi.

1967 - Transaksi Penjualan

Terjadi penjualan antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pada 1967. Abdul Hamid kemudian menunjuk Bambang Heryanto untuk menjual tanah tersebut.

Menurut keterangan dari Bambang Heryanto, Abdul Hamid pada saat itu membeli tanah bukan untuk dimiliki tapi dijual kembali. Transaksi antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pun tidak dilakukan hingga lunas, melainkan hanya DP (down payment).

Abdul Hamid tidak melunasi transaksi dengan Djudju Saribanon Dolly.

1982

Bambang Heryanto menawarkan tanah tadi kepada Kayat. Menurut Bambang Heryanto ada bukti transaksi antaranya Kayat dan Abdul Hamid.

Ketika hendak pelunasan, Kayat meminta untuk bertemu dengan pemilik asli sertifikat yaitu Djudju Saribanon Dolly. Setelah keduanya bertemu, dibuatkan akte jual beli antara Djudju Saribanon Dolly dengan Kayat tahun 1982.

1985

SHM nomor 325 balik nama dari Djudju Saribanon Dolly menjadi atas nama Kayat.

1995

Kayat memecah sertifikat tersebut menjadi 4 bidang yaitu SHM nomor 704, 705, 706, dan 707.

1996

Terjadi transaksi jual beli antara Kayat dengan Tunggul Paraloan Siagian atas SHM nomor 704 (2,4 hektare) dan 705 (3.290 meter persegi).

2019

Pengembang Cluster Setia Mekar Residence 2 membeli tanah milik Tunggul Paraloan Siagian yakni SHM nomor 705 seluas 3.290 meter persegi.

"Sebelum saya beli, saya cek sertifikatnya. Kalau DP pertamanya (terjadi) di akhir 2018. Saya pembayaran bertahap sama Bapak Tunggul. Saya cek sertifikat itu di BPN Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019 terkonfirmasi bahwasanya sertifikat itu dalam keadaan clear and clean. Artinya tidak terdapat blokir, tidak terdapat penyitaan, dan tidak menjadi aset tanggungan," jelas Bari.

Bari melakukan balik nama SHM nomor 705 menjadi miliknya. Kemudian mengurus penerbitan izin mendirikan Bangunan (IMB).

2020

Bari memecah SHM nomor 705 menjadi 27 bidang.

"Dasar master plan diketahui dan keluar rekomendasi dari pejabat terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian BPN sebagai dasar untuk melakukan proses pemecahan sertifikat," jelas Bari.

2020-2024

Terjadi transaksi 27 bidang tanah dengan warga Cluster Setia Mekar Residence 2 dan pemilik ruko. Ada beberapa pemilik rumah yang baru DP.

2024

Keluar surat putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang akan dilakukan eksekusi pada bangunan yang berada di area lahan SHM nomor 704, 705, 706, dan 707. Tanah tersebut menjadi milik Hj. Mimi Jamilah, anak satu-satunya Abdul Hamid berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS.

Rumah Warga Dijarah Tukang Rongsokan

Ketua RT 8 Tambun Selatan Ririn, mengungkapkan setelah rumah tersebut kosong dan listrik dipadamkan, beberapa tukang rongsok ketahuan mendatangi rumah tersebut. Mereka mengambil barang-barang warga yang tersisa.

"Jangan sampai barang-barang pada rusak (karena nggak diamanin sebelum penggusuran). Bener kan, barang-barang pada rusak pada dijarah. Sama orang luar. Dari rongsokan. Dari luar lah," kata Ririn.

Kejadian penjarahan ini terjadi pada malam hari. Ririn memergoki sendiri aksi pencurian tersebut. Ia heran ada sekelompok orang di sekitar rumah yang dikosongkan, tetapi ia tidak mengenal mereka. Begitu pula dengan warga lain yang bersamanya saat itu.

"Malem-malem kata saya, 'Nah ini siapa?' Gitu. 'Lah siapa Bu RT (warga lain tanya)?'. 'Saya nggak kenal'. 'Kamu siapa!'," tutur Ririn.

Satu Ruko Masih Beroperasi

Terdapat 8 ruko yang berdiri di depan Cluster Setia Mekar Residence 2. Ruko ini dibangun oleh pengembang yang sama dengan perumahan dan menjadi objek properti yang akan digusur.

Semua ruko sudah diminta mengosongkan properti bahkan listrik dan air sudah dipadamkan. Di tengah deretan ruko dan rumah yang kosong, ada salah satu ruko yang terlihat masih beroperasi saat tim detikcom berkunjung ke lokasi. Ruko tersebut merupakan milik PT Java Nara Ichi Seiko.

Direktur PT Java Nara Ichi Seiko, Nina, mengungkapkan ia bertahan di sana karena memegang SHM yang sah atas properti tersebut. Selain itu, sebagai pelaku usaha, tentu tidak mudah untuk pindah tempat, apalagi kantornya baru saja menempati tempat tersebut selama 3 bulan.

"Saya bertahan karena SHM. Dari sana (pihak Mimi Jamilah) ngasih toleransi, menawarkan harga ke saya (untuk membeli lahan). Saya dikasih waktu (untuk mempertimbangkan penawaran tersebut)," kata Nina kepada detikProperti Rabu (5/2/2025).

Ruko di Samping Cluster Setia Mekar Residence 2 Digusur

Penggusuran telah berlangsung pada Kamis (30/1/2025) lalu. Cluster Setia Mekar Residence 2 dan ruko di depannya belum dihancurkan, hanya listrik dan airnya yang dimatikan. Bangunan yang dihancurkan justru sebuah ruko kitchen set dan furniture di samping komplek tersebut.

Slamet, pemilik ruko tersebut mengaku menangis saat menyaksikan penggusuran rukonya. Ia telah memulai bisnis furniture ini sejak tahun 90-an. Dari awalnya tidak punya modal, mendapat modal dari orang lain, punya toko sendiri, hingga bisa membangun ruko seluas 285 meter persegi.

Slamet menuturkan selama masih beroperasi pemasukannya tidak tetap, tetapi jika sedang ramai bisa mencapai Rp 10 juta per bulannya. Imbas dari penggusuran ini ditaksir kerugiannya mencapai sekitar Rp 100 juta.

"Lumayan. Kalau dari material-material yang dibangun kita mungkin bisa (kerugian) sampai 100 juta," imbunya.

Pengembang dan Warga Perumahan Gugat Balik

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan perumahan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidang dijadwalkan akan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," ungkap Bari.

(aqi/zlf)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya Kementerian PKP, sejumlah kementerian lainnya juga terdampak efisiensi anggaran tahun 2025. Misalnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dari yang sebelumnya Rp 110.952.654.252.000 menjadi Rp 29.571.948.255.000, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dari Rp 2.192.287.697.000 menjadi Rp 1.157.991.697.000, lalu Kementerian Transmigrasi dari Rp 122.419.152.000 menjadi Rp 75.023.152.000.

Sementara itu, anggaran BMKG turun dari yang sebelumnya Rp 2.826.897.302.000 menjadi Rp 1.403.500.302.000. Lalu anggaran Basarnas turun dari Rp 1.496.578.812.000 menjadi Rp 1.011.480.512.000.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

"Bapak ibu sekalian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (APBN-nya) kita setujui?" kata Lasarus.

"Setuju," kata anggota Komisi V DPR.

Sebagai informasi, efisiensi anggaran kementerian terjadi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

(abr/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mengembangkan pola kerja sama baru antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta untuk program 3 juta rumah usai anggaran kementerian tersebut diefisienkan menjadi Rp1,61 triliun.

“Kemudian juga kami kemarin (berdiskusi) dengan Menteri BUMN (Erick Thohir), bagaimana membuat kerjasama pola baru, bagaimana aset-aset BUMN itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, supaya bisa dengan prinsip ya, tanahnya tetap milik negara,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa salah satu skema yang memungkinkan untuk mewujudkan kolaborasi BUMN dan swasta tersebut adalah membangun bangunan dengan pola strata title, sehingga properti tersebut bisa diperjualbelikan, tapi tanahnya tetap menjadi milik negara.

Strata title merupakan hak milik atas satuan rumah susun. Strata title juga merupakan hak kepemilikan bersama atas kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi sekaligus hak bersama atas ruang publik.

Selain menyusun pola kerja sama baru, Maruarar menyatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk mencari pendanaan alternatif untuk implementasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

“Saya pikir bahwa ada efisiensi kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami harus kreatif ya, kreatif membuat program-program sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa tidak hanya untuk pembangunan rumah baru, pembiayaan alternatif tersebut juga dibutuhkan untuk merenovasi rumah masyarakat berpendapatan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami kan diminta Pak Prabowo itu membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ya, membangun dan merenovasi 3 juta rumah di desa, di pesisir, dan di perkotaan,” ucapnya.

Maruarar menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan aset BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan Perum Perumnas.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha swasta untuk memanfaatkan dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menuturkan bahwa hingga kini terdapat tiga lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hasil kolaborasi dengan pihak swasta, yakni di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan PT Bumi Samboro Sukses dan Agung Sedayu Grup untuk program rumah di Tangerang, dengan PT Berau Coal di Berau, serta PT Harum Energy Tbk. di Muara Angke.

Selain dengan pelaku usaha dalam negeri, Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya juga menggandeng berbagai investor asal Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

Ia mengatakan bahwa pihaknya dan investor-investor luar negeri tersebut telah berdiskusi mengenai aset apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kerja sama.

“Kami bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan ya, mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi, dan kita (Indonesia) punya market (pasar) yang besar ya, kita juga ada lahan. Saya pikir kita punya bargaining (daya tawar) yang besar,” imbuh Maruarar Sirait.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan meski anggaran kementeriannya disunat sebesar Rp3,66 triliun pada tahun anggaran 2025.

Maruarar menyampaikan, program 3 juta rumah tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih guna mewujudkan program tersebut.

“Saya optimistis, saya tambah semangat. Jadi menurut saya kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih, tidak korupsi, dan efisien, dan berdoa tentunya,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie memastikan peran Kadin dalam mendukung program 3 juta rumah, di tengah pemangkasan anggaran kementerian/lembaga.

Dalam hal ini, Anin menyebut bahwa Kadin perlu memikirkan kepentingan masyarakat luas dan negara demi mewujudkan program tersebut.

“Pak Menteri, ini akan menjadi salah satu program unggulan kami juga, bagaimana bisa men-support program Kementerian PKP dan tentu Pak Prabowo,” ujar Anin.

Dalam catatan Bisnis, Ara memastikan untuk menggenjot investasi asing guna mendukung pembangunan program 3 juta rumah. Upaya ini perlu dilakukan imbas pemangkasan anggaran Kementerian PKP di 2025 sebesar 69%.

“Misalnya investasi luar negeri yang sudah datang kan dua dari Qatar dan dari United Arab. Mereka sudah datang dan kita sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja,” kata Ara di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui beleid itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

“[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” demikian bunyi beleid itu.

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Cluster Setia Mekar Residence 2 merupakan perumahan yang berada di Tambun Selatan, Bekasi. Beberapa rumah di perumahan ini terancam digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Lahan seluas 3.290 meter persegi tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah. Itu artinya warga yang tinggal di sana atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah.

Total terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Perwakilan pengembang perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 Abdul Bari mengungkapkan penjualan tanah telah berlangsung sejak lama yakni pada 1967. Untuk lebih jelasnya, berikut detikcom rangkum.

1967

Djudju Saribanon Dolly merupakan pemilik pertama yang terdaftar dalam SHM nomor 325 untuk lahan seluas 3,6 hektare. Lokasi lahan tersebut berada di Jatimulya Kota Bekasi sebelum pemekaran Kabupaten Bekasi.

1967 - Transaksi Penjualan

Terjadi penjualan antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pada 1967. Abdul Hamid kemudian menunjuk Bambang Heryanto untuk menjual tanah tersebut.

Menurut keterangan dari Bambang Heryanto, Abdul Hamid pada saat itu membeli tanah bukan untuk dimiliki tapi dijual kembali. Transaksi antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pun tidak dilakukan hingga lunas, melainkan hanya DP (down payment).

Abdul Hamid tidak melunasi transaksi dengan Djudju Saribanon Dolly.

1982

Bambang Heryanto menawarkan tanah tadi kepada Kayat. Menurut Bambang Heryanto ada bukti transaksi antaranya Kayat dan Abdul Hamid.

Ketika hendak pelunasan, Kayat meminta untuk bertemu dengan pemilik asli sertifikat yaitu Djudju Saribanon Dolly. Setelah keduanya bertemu, dibuatkan akte jual beli antara Djudju Saribanon Dolly dengan Kayat tahun 1982.

1985

SHM nomor 325 balik nama dari Djudju Saribanon Dolly menjadi atas nama Kayat.

1995

Kayat memecah sertifikat tersebut menjadi 4 bidang yaitu SHM nomor 704, 705, 706, dan 707.

1996

Terjadi transaksi jual beli antara Kayat dengan Tunggul Paraloan Siagian atas SHM nomor 704 (2,4 hektare) dan 705 (3.290 meter persegi).

2019

Pengembang Cluster Setia Mekar Residence 2 membeli tanah milik Tunggul Paraloan Siagian yakni SHM nomor 705 seluas 3.290 meter persegi.

"Sebelum saya beli, saya cek sertifikatnya. Kalau DP pertamanya (terjadi) di akhir 2018. Saya pembayaran bertahap sama Bapak Tunggul. Saya cek sertifikat itu di BPN Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019 terkonfirmasi bahwasanya sertifikat itu dalam keadaan clear and clean. Artinya tidak terdapat blokir, tidak terdapat penyitaan, dan tidak menjadi aset tanggungan," jelas Bari.

Bari melakukan balik nama SHM nomor 705 menjadi miliknya. Kemudian mengurus penerbitan izin mendirikan Bangunan (IMB).

2020

Bari memecah SHM nomor 705 menjadi 27 bidang.

"Dasar master plan diketahui dan keluar rekomendasi dari pejabat terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian BPN sebagai dasar untuk melakukan proses pemecahan sertifikat," jelas Bari.

2020-2024

Terjadi transaksi 27 bidang tanah dengan warga Cluster Setia Mekar Residence 2 dan pemilik ruko. Ada beberapa pemilik rumah yang baru DP.

2024

Keluar surat putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang akan dilakukan eksekusi pada bangunan yang berada di area lahan SHM nomor 704, 705, 706, dan 707. Tanah tersebut menjadi milik Hj. Mimi Jamilah, anak satu-satunya Abdul Hamid berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS.

Putusan Penggusuran PN Cikarang

Ketua RT 8 Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi menceritakan saat dirinya menerima surat penggusuran Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Desember 2024. Pada saat itu, yang diundang ke PN Cikarang di antaranya Ketua RT 8, Ketua RW 25, Kepala Desa, Camat, Propam, Kapolres, hingga Satpol PP. Dalam surat tersebut dijadwalkan waktu eksekusi berlangsung pada 20 Januari 2025.

Setelah itu, Ririn meminta Ketua Lingkungan untuk menyampaikan pesan surat tersebut. Mereka sempat mengadakan pertemuan bersama. Ririn menuturkan reaksi pertama kali warga dan pemilik ruko Cluster Setia Mekar Residence 2 banyak yang tidak percaya dengan pemberitahuan tersebut. Pasalnya mereka juga memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah.

Hingga 20 Januari, warga tetap bertahan di properti masing-masing, berkegiatan seperti biasa. Ternyata waktu eksekusi terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Warga melakukan perlawanan di depan gerbang Cluster Setia Mekar Residence 2. Namun, mereka tidak bisa menghentikan juru sita pengadilan yang telah mematikan aliran listrik dan air. Mereka pun keluar dari rumah tersebut dan saat ini dibiarkan kosong.

Ada pun, nilai rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 sekitar Rp 600-700 jutaan. Sementara ruko di depannya senilai Rp 1,2-1,5 miliar.

Sidang Gugatan dari Cluster Setia Mekar Residence 2

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan perumahan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," ungkap Bari.

(aqi/das)

BLORA, KOMPAS.com – Sebuah proyek pembangunan bertuliskan "Badan Gizi Nasional, Deputi Pengadaan Umum" berdiri di pinggir Jalan Lapangan Terbang, Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dalam papan informasi proyek tersebut, tercantum bahwa pembangunan Dapur Gizi dilakukan oleh PT. Karisma Talenta Agung dengan tanggal kontrak 8 Januari 2025 dan waktu pelaksanaan selama lima minggu.

Namun, tidak ada informasi mengenai jumlah anggaran dalam papan proyek tersebut.

"Enggak ada, karena mandiri. Jadi memang beberapa dapur umum anggarannya ada yang dari pribadi bersifat mandiri dan ada yang bersifat resmi dari pemerintah," ujar Suryana, pelaksana PT Karisma Talenta Agung, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/2/2025).

Suryana juga menjelaskan bahwa lokasi pembangunan dapur gizi tersebut berada di lahan pribadi milik warga setempat yang telah disewa oleh pihaknya.

"Jadi itu dapur mandiri, kita membangun sendiri. Intinya kita membangun sendiri pakai anggaran sendiri," katanya.

Pembangunan dapur gizi tersebut dilakukan di atas lahan seluas 1.240 meter persegi yang disewa untuk jangka waktu lima tahun.

"Itu tanah milik pribadi kita sewa, untuk sementara lima tahun," tambahnya.

Sementara itu, Sadimin, pemilik lahan tersebut, mengungkapkan bahwa awalnya ia dihubungi oleh seseorang yang ingin membangun dapur gizi di lahannya.

Menurutnya, calon penyewa telah melakukan survei di beberapa lokasi sebelum akhirnya memilih lahan miliknya.

"Kemudian lihat lahan di situ, saya di rumah, mereka bilang mau menyewa lahan tersebut, Rp 14 juta, Rp 15 juta, Rp 17,5 juta, namun saya tolak. Kemudian ada kesepakatan Rp 20 juta per tahun. Akhirnya, sewa per tahun Rp 20 juta, kontrak lima tahun," jelas Sadimin yang juga seorang perangkat desa setempat.

Dapur gizi mandiri ini nantinya akan digunakan untuk program makan bergizi gratis yang ditargetkan bagi 3.000 penerima manfaat.

Jakarta -

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan pengembang perumahan memutuskan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut perwakilan pengembang, Abdul Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," kata Bari saat dihubungi detikProperti, Rabu (5/2/2025).

Ada pun jumlah bidang tanah yang disengketakan sebanyak 27 unit, dengan rincian 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Saat ini rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2 dalam keadaan kosong serta air dan listrik sudah dipadamkan.

Menurut penuturan Ketua RT 08 Kecamatan Tambun Selatan, Ririn, 10 hari setelah penggusuran terjadi, warga Cluster Setia Mekar Residence 2 diberi waktu untuk mediasi. Ririn mengatakan pihak Hj. Mimi Jamilah menawarkan kepada warga, apabila ingin mempertahankan rumahnya, warga bisa membeli lahan tersebut dengan nominal yang telah ditentukan per meternya.

"Ya mudah-mudahan dengan ini 10 hari ini ada hal yang baik gitu. Ada yang mereka mediasi gitu aja," kata Ririn saat ditemui di Bekasi, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, pemberitahuan eksekusi beberapa bangunan di atas lahan milik Hj. Mimi Jamilah telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang pada 12 Desember 2024. Pada saat itu, Ririn, Ketua RW 25, Kepala Desa, Camat, Propam, Kapolres, hingga Satpol PP diminta ke PN Cikarang untuk menerima surat jadwal eksekusi tersebut. Dalam surat tersebut dijadwalkan waktu eksekusi bangunan berlangsung pada 20 Januari 2025.

Setelah itu, Ririn sebagai Ketua RT 8 meminta Ketua Lingkungan untuk menyampaikan surat tersebut kepada warga perumahan dan ruko. Mereka sempat mengadakan pertemuan bersama. Ririn mengungkapkan reaksi pertama dari warga dan pemilik ruko Cluster Setia Mekar Residence 2, banyak yang tidak percaya dengan pemberitahuan tersebut. Sebab warga juga memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah atas rumah dan ruko yang mereka beli.

Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Sejak Desember hingga 20 Januari, warga tetap bertahan di properti masing-masing, berkegiatan seperti biasa. Ternyata waktu eksekusi terjadi pada Kamis (30/1/2025). Warga melakukan perlawanan di depan gerbang Cluster Setia Mekar Residence 2. Namun, mereka tidak bisa menghentikan juru sita pengadilan yang telah memberikan surat pengosongan properti. Selain itu, listrik dan air di rumah mereka juga langsung dipadamkan.

Ada pun, nilai rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 sekitar Rp 600-700 jutaan per unit. Lalu, untuk ruko di depannya senilai Rp 1,2-1,5 miliar.

(aqi/das)

Jambi -

Provinsi Jambi akan menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 17 Februari 2025 mendatang. Program Pemerintah pusat ini perdana akan dilaksanakan di daerah Jambi dengan menyasar terlebih dahulu ke kalangan pelajar di sekolah non favorit.

"Ya insyallah 17 Februari nanti akan kita laksanakan program ini, sasaran utama kita ke kalangan sekolah yang banyak anak-anak dari keluarga di tingkat ekonomi yang rendah bukan kalangan dari keluarga yang tingkat ekonominya tinggi. Jadi kita harus kuatkan betul data-data nya sebelum program ini dimulai," kata Gubernur Jambi Al Haris, Rabu (5/2/2024).

Menurutnya, langkah memprioritaskan program MBG ke pelajar di sekolah non favorit itu sebagai bentuk rasa keadilan saja. Dia juga menegaskan agar program perdana MBG itu bisa berjalan lancar serta memastikan bahwa seluruh anak di sekolah bisa merasakan. Meski pemerintah mengutamakan sekolah non favorit bukan berarti sekolah favorit tidak kebagian.

"Sekolah favorit tetap diberikan tetapi itu sudah sasaran yang harus kita tuju nanti perdana MBG nanti," ujar Al Haris.

Al Haris menyebut MBG itu akan dilakukan di 7 titik yang tersebar di provinsi Jambi. Ketujuh titik itu yakni 2 sekolah di Kota Jambi, 1 sekolah di Muaro Jambi, 1 sekolah di Sarolangun, 1 sekolah di Batanghari dan 2 sekolah di Tanjung Jabung Barat.

Al Haris juga mengatakan jika program MBG ini sudah siap dilaksanakan di Jambi setelah mengikuti rapat secara virtual dengan pemerintah pusat. Dia juga sangat berharap program unggulan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini bisa terealisasi dengan lancar di Jambi.

"Intinya kesiapan semua, dapur umumnya, data anak juga jangan sampai anak membutuhkan tidak dapat atau ada anak yang dapat double, ini akan dilihat nanti saat distribusi dilakukan seperti apa, standar gizi dan bahan baku dikemas dengan baik, bersih dan siap dikirim buat diberikan," terang Al Haris.

Al Haris juga nantinya akan mengawal program MBG ini dengan secara detail. Dia tidak ingin ada anak yang tidak kebagian dalam program Bergizi dari Pemerintah tersebut baik ditingkat perkotaan hingga pedesaan.

"Pokoknya semua harus merata, sampai ke seluruh tingkat baik perkotaan maupun pedesaan bahkan sampai ke sekolah terpencil semua mesti dapat tidak ada yang tidak merasakan program MBG ini," tegas Al Haris.

Ia juga akan memanggil seluruh Bupati dan Wali Kota di Jambi buat menguatkan program MBG ini agar berjalan sukses.

"Nantinya semua mesti dikawal lagi jangan sampai telat datangnya MBG ini, harus tepat betul jam waktunya, ini harus betul-betul kita siapkan sebelum program presiden ini berjalan perdana di Jambi nanti. Insyallah semua harus sudah siap," ucap Al Haris.

Sementara, Ketua DPRD Jambi Hafiz Fattah menyambut baik adanya program MBG ini bisa dilaksanakan di Jambi. Menurutnya, program MBG harus berjalan sukses di Jambi maka seluruh persiapan mesti dimatangkan.

"Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi ya, semua bisa harus berjalan lancar dan sukses maka harus kita persiapankan betul program ini, pada intinya kita dewan sangat support akan kegiatan MBG ini berjalan di Jambi," kata Hafiz.

(dai/dai)