Dapur di Kecamatan Cianjur menghentikan produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) usai terjadinya keracunan massal di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.

"Sampai masalah ini selesai kita tidak akan dulu produksi (MBG, red)," ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kecamatan Cianjur Fakhri Lubis, Selasa (22/4/2025).

Menurut dia, pihaknya akan melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi oleh para siswa yang mengalami keracunan.

"Kita uji laboratorium sampel makannya. Sehingga nanti hasilnya objektif, apakah keracunan ini disebabkan oleh makanan dari MBG atau bukan," kata dia.

Dia mengklaim, jika proses penyiapan MBG di SPPG dapur Kecamatan Cianjur sudah sesuai standar, dimulai dari bahan baku hingga pengemasan.

Bahkan penggunaan kotak nasi dari bahan plastik pun disebutnya merupakan kotak nasi foodgrade.

"Untuk MAN memang kita pakai kotak dari plastik, tapi itu sudah standar dan foodgrade. Proses penyiapan bahan baku, pemasakan, dan pengemasan juga sesuai standar. Tapi untuk pastinya nanti dilihat dari hasil uji laboratorium," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, 78 siswa MAN 1 dsn SMP PGRI 1 Cianjur juga alami keracunan usai santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

JAKARTA, investor.id - Sebagai langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program pemenuhan gizi nasional  atau yang sering dikenal makan bergizi gratis (MBG).

Sinergi antara kedua badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin (21/4/2025) di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Dalam keterangannya Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja. 

“Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,” ujar Anggoro dikutip dari keterangan resmi, Selasa (22/4/2025). 

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading Ivan Sahat H Pandjaitan mendukung kerja sama yang dilakukan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BGN. 

Menurutnya, seluruh pekerja di Indonesia harus terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Termasuk yang bekerja dalam program MBG. 

Ivan memastikan, edukasi dan sosialisasi diwilyahnya akan terus gencar dilakukan agar pekerja memahami hak dan manfaat perlindungan yang mereka miliki melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para pekerja MBG membuktikan bahwa negara hadir melindungi para pekerja," katanya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sebanyak 1,2 juta pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini ditandai oleh penandatangan nota kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah berinisiatif melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Implementasi program MBG disebut dapat menyerap jutaan tenaga kerja di daerah secara inklusif.

"Ini merupakan wujud negara hadir dengan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi, kami mengapresiasi tim BGN atas inisiatif hari ini karena kita menyambut baik. Kita sama-sama menyukseskan program yang sangat baik, program strategis, dan kami siap mendukung program ini," kata Anggoro dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Anggoro menyebut berdasarkan peta jalan BGN, ada 1,2 juta tenaga kerja di SPPG. Setiap SPPG mampu menampung 3 pekerja BGN dan 47 pekerja lokal dengan beragam latar belakang, rentang usia yang luas, serta tidak ada batasan gender.

"Apabila melihat dari roadmap-nya Pak Dadan tadi kurang lebih 1,2 juta pekerja, minimal 1,2 juta pekerja yang akan terlindungi," tambah Anggoro.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemberian jaminan ini tidak akan memotong upah pekerja. "Kami tidak akan memotong gaji mereka, sehingga semua yang terlibat di dalam program Makan Bergizi Gratis secara sosial terlindungi," ucap Dadan.

Dadan menambahkan bahwa dalam program MBG ada biaya operasional yang digunakan. Biaya operasional tersebut termasuk untuk membayar premi para tenaga kerja.

"Nah, biaya operasional itu salah satunya selain untuk gaji, juga untuk melindungi pekerja tersebut dari berbagai hal yang bisa dialami pekerja," terang Dadan.

MoU yang disepakati antara kedua pihak ini memiliki ruang lingkup berupa penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada ekosistem Program Makan Bergizi Gratis, sinergi pemanfaatan data dan informasi, serta koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan lainnya. Dadan juga menilai pemberian perlindungan kepada tenaga kerja di SPPG merupakan sebuah bentuk apresiasi dan perhatian dari pemerintah yang diharapkan mampu memotivasi pekerja untuk lebih optimal.

Lihat juga Video: KSAU Bakal Tambah Dapur MBG di Lanud Adisutjipto

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyasar 22.686 siswa sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Provinsi Papua Barat.

Asisten Teritorial Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Jimmy Rihi Tugu di Manokwari, Selasa, mengatakan jajaran TNI diberi tugas membantu Badan Gizi Nasional melaksanakan Program MBG.

"Sejak awal diluncurkan, pendistribusian makan bergizi sudah mencapai 1.085.927 porsi sesuai jam sekolah, bukan hari libur," kata Jimmy.

Dia menjelaskan bahwa ada 134 sekolah tersebar di lima kabupaten se-Papua Barat yang telah menyelenggarakan Program MBG, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak.

Kabupaten Manokwari terdapat 57 sekolah dengan 12.465 siswa, Kabupaten Manokwari Selatan 34 sekolah dengan 3.840 siswa, dan Kabupaten Teluk Bintuni 4 sekolah dengan 519 siswa.

"Kemudian, Kabupaten Kaimana 42 sekolah dengan 6.496 siswa dan Kabupaten Fakfak 20 sekolah dengan 1.128 siswa," ujar Jimmy.

Ia menyebut Kodam melalui jajaran Kodim di lima kabupaten terlebih dahulu menyediakan lahan untuk pembangunan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyediaan dapur SPPG yang disertai dengan kelengkapan sarana prasarana maupun tenaga yang mengolah makanan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program MBG.

"Penambahan dapur sehat SPPG dilakukan bertahap. Proses administrasi pelaksanaan Program MBG diatur oleh Badan Gizi Nasional," jelas Jimmy.

Menurut dia, pelaksanaan Program MBG termasuk pembangunan dapur SPPG nantinya menjangkau dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak hanya berdampak terhadap perbaikan gizi generasi muda, namun juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, karena semua bahan baku diperoleh dari petani di wilayah setempat.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyasar 22.686 siswa sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Provinsi Papua Barat.

Asisten Teritorial Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Jimmy Rihi Tugu di Manokwari, Selasa, mengatakan jajaran TNI diberi tugas membantu Badan Gizi Nasional melaksanakan Program MBG.

"Sejak awal diluncurkan, pendistribusian makan bergizi sudah mencapai 1.085.927 porsi sesuai jam sekolah, bukan hari libur," kata Jimmy.

Dia menjelaskan bahwa ada 134 sekolah tersebar di lima kabupaten se-Papua Barat yang telah menyelenggarakan Program MBG, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak.

Kabupaten Manokwari terdapat 57 sekolah dengan 12.465 siswa, Kabupaten Manokwari Selatan 34 sekolah dengan 3.840 siswa, dan Kabupaten Teluk Bintuni 4 sekolah dengan 519 siswa.

"Kemudian, Kabupaten Kaimana 42 sekolah dengan 6.496 siswa dan Kabupaten Fakfak 20 sekolah dengan 1.128 siswa," ujar Jimmy.

Ia menyebut Kodam melalui jajaran Kodim di lima kabupaten terlebih dahulu menyediakan lahan untuk pembangunan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyediaan dapur SPPG yang disertai dengan kelengkapan sarana prasarana maupun tenaga yang mengolah makanan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program MBG.

"Penambahan dapur sehat SPPG dilakukan bertahap. Proses administrasi pelaksanaan Program MBG diatur oleh Badan Gizi Nasional," jelas Jimmy.

Menurut dia, pelaksanaan Program MBG termasuk pembangunan dapur SPPG nantinya menjangkau dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak hanya berdampak terhadap perbaikan gizi generasi muda, namun juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, karena semua bahan baku diperoleh dari petani di wilayah setempat.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum terealisasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sebab, petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat belum diterima.

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan Pemkab Bulungan siap mendukung program nasional itu. Namun pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Kami sudah siap secara teknis, tinggal menunggu juknis dari pusat," ujarnya, Selasa (22/4/2025).

Syarwani menyebut Pemkab telah mengalokasikan Rp 30 miliar dalam APBD 2025 untuk mendukung MBG. Selain itu, empat lokasi dapur umum di Tanjung Selor telah ditentukan sebagai langkah persiapan.

"Kami juga sudah siapkan kebutuhan yang jadi kewenangan daerah agar program ini bisa cepat berjalan," tambahnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan, ada sekitar 32 ribu siswa yang menjadi calon penerima MBG, belum termasuk ibu hamil dan anak prasekolah. Rencananya, uji coba MBG akan dimulai di Tanjung Selor.

Syarwani berharap Disdikbud dan para guru turut mendukung percepatan program ini. "Kami optimistis, begitu juknis turun, MBG bisa segera dijalankan untuk pemenuhan gizi pelajar," tutupnya.

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Kota Solo masih membutuhkan sekitar 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lagi untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis (MBG). Diketahui saat ini baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen (Purn) Suardi Samiran, mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," katanya ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Suardi mengatakan untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang untuk masyarakat untuk turut serta mendirikan secara mandiri. Sebenarnya, sudah ada yang ingin mendaftar namun masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," bebernya.

Contoh kendala yang dimaksud seperti sudah ada dapur namun belum tersedia alat makan. Sehingga, ia menekankan agar mitra yang mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Tidak memenuhi syarat, ada yang sudah membangun tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat-peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, kemudian punya NPWP," jelasnya.

Walkot Ungkap Modal Jadi Mitra

Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mengatakan pihaknya mendorong agar SPPG mulai didirikan di beberapa Kecamatan yang belum ada.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya kami di pemerintah kota itu sangat support, Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis gratis," bebernya.

Ia mengatakan untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Respati menyebut dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana) jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana. Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," bebernya.

Respati menegaskan bahwa pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Enggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," pungkasnya

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Pemerintah meresmikan Rumah Susu Unit Sentul di Babakanmadang, Bogor, Jawa Barat. Rumah pengolahan susu tersebut dibangun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Susu ini penting untuk pertumbuhan anak dan Pak Presiden menginginkan murni. Dan kita berpikir bagaimana cara mendistribusikannya. Alhamdulillah ini yang kedua, karena yang pertama sudah ada di Cimahi langsung di SPPG-nya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Tapi itu untuk SPPG saja dan kemasannya dalam botol," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Bogor, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, inovasi rumah pengolahan susu tersebut cukup baik. Susu langsung dikemas dan bisa dibawa langsung ke sekolah-sekolah untuk Makan Bergizi Gratis.

"Ini inovasi yang luar biasa, langsung di dalam cup yang bisa dibawa ke mana-mana dan kemudian beliau mengirimkan sealer-nya atau cooler-nya ke sekolah-sekolah. Jadi nanti distribusinya luar biasa," ujarnya.

Dadan mengatakan pemerintah menginginkan ada 1,5 juta sapi perah di Indonesia. Pemerintah mengatakan masih dibutuhkan 1 juta ekor sapi untuk memenuhi target itu.

"Kita menginginkan populasi sapi itu di Indonesia minimal 1,5 juta. Sekarang baru ada 560 (ribu), jadi kita masih kurang sekitar 1 juta. To be honest, sekitar 2 juta agar seluruh penduduk Indonesia minum susu," ujarnya.

Dadan menginginkan susu menjadi menu wajib makan bergizi gratis di daerah yang memiliki sapi perah. Dia menginginkan susunya berasal dari dalam negeri.

"Kami sekarang menetapkan di dalam program makan bergizi, susu menjadi wajib di daerah-daerah di mana ada sapi perahnya. Di daerah yang tidak ada sapi perahnya tidak kita paksakan. Karena kita tidak ingin orang kemudian minum susu dengan peningkatan nilai impor yang signifikan. Jadi kami ingin susunya dari dalam negeri," kata dia.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, yang hadir dalam acara itu, menceritakan pengalaman soal pengolahan susu di Boyolali. Dia mengatakan susu di sana tidak terserap industri sehingga dibuang para peternak.

"Saya punya pengalaman waktu kemarin peternak sapi di Boyolali itu membuang hasil susunya. Saya datang ke sana, ternyata memang hasil susu dari peternak sapi perah dengan koperasi di Boyolali itu tidak terserap di industri pengolahan susu. Saya agak-agak marah lihat peristiwa itu," kata Ferry.

Dia mengaku bertekad agar koperasi mempunyai industri pengolahan susu sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan diresmikannya rumah susu.

"Harapannya ke depan bukan hanya unitnya yang diperbanyak. Kemudian bisa ke pabrik susunya menjadi UHT dan lain sebagainya, kami dari Kementerian Koperasi akan mendukung penuh. Apalagi ke depan kami mendapatkan instruksi dari Presiden untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 80 ribu di seluruh Indonesia," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, investor.id – Puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku tengah melakukan pemeriksaan atas dugaan tersebut.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan, pihaknya tentu berempati akibat insiden yang menimpa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis.

“Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan,” ujar Dadan Hindayana dalam keterangan resmi, Selasa (22/4/2024).

Dadan mengatakan, penyebab keracunan akan dipastikan dari hasil lab yang telah dilakukan pihak BGN. Oleh karena itu, saat ini belum dapat diketahui penyebab pasti atas peristiwa keracunan yang menimpa puluhan siswa tersebut.

Berdasarkan laporan, sampel MBG yang dimasak hari Senin (21/04/2025) telah dikirimkan ke Labkesda Provinsi setempat dan hasilnya akan keluar dalam rentang waktu sepuluh hari ke depan. Menurut keterangan dari perwakilan SPPG, makanan yang diolah juga telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.

“Kami sedang menunggu hasil Labkesda Provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan. Kami akan update infonya pada kesempatan pertama setelah hasil lab. keluar,” kata Dadan.

Sebagai langkah preventif, Dadan menyebut akan meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG dan melakukan proses penyempurnaan sistem berskala nasional. Kemudian, mendorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital dan meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, investor Qatar telah melakukan perjanjian pertemuan dan penugasan kepada konsultan yang dipilih dalam membangun 1 juta rumah.

"Ya jadi Qatar itu mereka sudah melakukan appointment (perjanjian pertemuan) dan penugasan kepada konsultan untuk perencanaan (pembangunan 1 juta rumah)," kata Fahri usai ditemui acara Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sehingga, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP sedang mengambil tanah mana yang diminati investor tersebut.

Nantinya, mereka akan mengukur, menghitung, dan mendesain mana saja tanah yang diminati.

Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan perhitungan yang dibuat Pemerintah.

"Karena harga dasarnya adalah harus harga terendah supaya bisa dijual kepada social housing, kepada masyarakat yang disebut berpahasilan rendah (MBR) itu," tambahnya.

Sebelumnya, Fahri memastikan harga rumah susun (rusun) garapan investor Qatar yang akan dibangun di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan bakal dibuat terjangkau.

Pasalnya, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," ujar Fahri, beberapa waktu lalu.

SOLO, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendirikan dapur SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) mandiri di Kota Solo, Jawa Tengah.

Hingga saat ini, jumlah dapur SPPG yang telah beroperasi di Solo baru mencapai empat unit, sementara kebutuhan mencapai 45 dapur untuk mencakup seluruh wilayah.

"Kurang lebih 40-45 SPPG (yang dibutuhkan). Kita membuka peluang bagi masyarakat untuk mendirikan SPPG mandiri," kata Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran, dalam sosialisasi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Syarat Mendirikan Dapur SPPG

Suardi menjelaskan, masyarakat yang ingin mendirikan dapur SPPG mandiri harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh BGN. Beberapa syarat tersebut meliputi:

• Ketersediaan bangunan dapur
• Peralatan memasak dan makan
• Standar kebersihan dan higienitas
• Legalitas status hukum dapur

Selain itu, ia menegaskan bahwa harga per porsi untuk program MBG ditetapkan sebesar Rp 15.000, kecuali untuk wilayah tertentu seperti Papua dan sekitarnya yang akan disesuaikan.

"Tentunya kalau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan sama (harganya). Tetapi untuk wilayah timur Papua dan sekitarnya tidak boleh disamakan," jelasnya.

Target 45 Dapur SPPG Tercapai Akhir 2025

BGN menargetkan seluruh kebutuhan dapur SPPG di Solo bisa terpenuhi paling lambat akhir tahun 2025.

"Sebisa mungkin akhir 2025 sudah tercapai semua (SPPG)," ujar Suardi.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Solo mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari program nasional Presiden Prabowo Subianto.

"Semua yang dibutuhkan regulasi di kota akan kita siapkan semua. Dan tadi sudah disampaikan keterbukaan. Di Solo juga akan terbuka. Silakan pengawasannya normal semua asalkan memenuhi standar dari BGN," kata Respati.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini empat dapur SPPG yang sudah beroperasi tersebar di wilayah Jebres, Laweyan, Serengan, dan Banjarsari. Namun, belum mencakup seluruh kecamatan di Kota Solo.

"Sekarang baru empat SPPG. Belum tersebar di seluruh kecamatan," ungkapnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam masa awal pemerintahannya.

Pemerintah juga membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menangani MBG.

Di media sosial kemudian muncul sejumlah unggahan terkait BGN, namun diindikasi sebagai konten hoaks dan modus penipuan.

Misalnya, unggahan disertai tautan yang diklaim sebagai akses untuk pendaftaran relawan untuk program MBG. Unggahan itu diklaim berasal dari BGN.

Narasi yang muncul, relawan untuk MBG akan mendapatkan gaji sebesar Rp 3 juta hingga RP 6 juta per bulan. Program juga diklaim melibatkan 140 UMKM dan tidak dipungut biaya apa pun.

Saat diklik, tautan yang ada dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi BGN.

Situs yang muncul malah menampilkan formulir yang meminta pengunjung memberikan data pribadi seperti nama dan alamat lengkap, serta nomor telepon yang digunakan dalam aplikasi Telegram.

Situs yang meminta data pribadi biasanya mengarah ke aksi phishing, yang menjadi pintu masuk penipuan online. Waspada, jangan sembarang memberikan data pribadi Anda.

BGN juga sudah meminta masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Lembaga. Informasi dari BGN hanya diberikan melalui situs resmi dan media sosial yang terverifikasi.

Seperti apa penjelasan lengkap atas penelusuran faktanya? Simak dalam infografik berikut ini:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)