JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali mengusulkan pengadaan KRL Ekspres rute Stasiun Maja/Tigaraksa-Stasiun Palmerah.

Ara mengusulkan ini karena komuter yang bekerja di Jakarta mencapai ribuan dari kawasan-kawasan permukiman.

Dia menyampaikan ini saat menjajal KRL untuk melakukan kunjungan kerja ke proyek Ciputra Group di Maja, Kamis (20/03/2025).

"Bapak bikin jalur khusus, satu kereta, Pak, non-stop. Jadi supaya lebih efisien, enggak usah berhenti, Pak. Nah, itu harusnya lebih murah, Pak. KA enggak usah berhenti, enggak ada biaya, Pak, dan lebih cepat, jadi segmented," ujar Ara kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Risal Wasal yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

Ara juga mengusulkan KRL Ekspres itu memiliki kartu berlangganan yang bisa dibayar penumpang pada awal pembelian.

Menurut Ara, Kereta Ekspres bisa membuat biaya perjalanan penumpang menjadi lebih murah dan lebih cepat sampai ke tujuan.

"Bapak tetap bikin kereta yang umum, Pak, yang berhenti-berhenti. Jadi dua-duanya tetap jalan. Jadi Bapak enggak kehilangan yang begini (banyak pelanggan) ," kata Ara.

Menanggapi hal itu, Risal mengatakan bahwa usulan itu mungkin saja dijalankan bila ada jalur kereta khusus.

"Waktu lebih efisien, tapi dia (KRL Ekspres dan karcis berlangganan) menghilangkan penumpang yang enggak kami angkut," ucap Risal.

Usulan Ara soal pengadaan KRL Ekspres sebelumnya pernah ia sampaikan ketika menengok proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kanan) melihat maket didampingi Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata (kanan) dan Senior Director Ciputra Group Agus Surya (kedua kiri) saat melakukan kunjungan kerja di Perumahan Citra Maja City, Maja, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (20/3/2025). Maruarar Sirait meninjau proyek perumahan yang dicanangkan pemerintah sebagai Kota Baru Publik sebagai upaya untuk mewujudkan program penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat.

KOMPAS.com -Ciputra Group menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan ini disampaikan seiring dengan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepada Kompas.com, Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menyambut positif langkah pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Budiarsa menilai bahwa dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyediaan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program ini.

"Kalau yang 3 juta rumah itu, pasti untuk kita positif sekali, apalagi pemerintah memberi dukungan untuk pengadaan rumah. Misalnya dengan fasilitas-fasilitasnya, insentifnya, infrastrukturnya, itu yang penting sekali. Kalau tanpa itu, nggak mungkin (terlaksana)," tutur Budiarsa saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Citra Maja City, Kamis (20/3/2025).

Dengan dukungan infrastruktur, insentif, dan fasilitas lainnya, Ciputra Group yakin program 3 Juta Rumah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kota Baru Publik

Ciputra Group sendiri berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, perusahaan siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah.

Budiarsa pun menjelaskan Citra Maja City yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Kota Baru Publik yang terus berjalan dan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Saat ini, Citra Maja City telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, hiburan anak, waterpark, dan theme park.

Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun kota yang mandiri dan nyaman bagi penghuninya.

Selain itu, Ciputra Group juga menerapkan 10 Minute City, sebuah konsep yang memastikan bahwa semua fasilitas dapat dijangkau dalam waktu hanya 10 menit dari tempat tinggal.

"Dengan adanya fasilitas shuttle bus yang terintegrasi dengan Stasiun Maja sebagai implementasi Transit Oriented Development (TOD), Citra Maja City menjadi mudah diakses dan terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penghuni yang saat ini mencapai 12.000 jiwa," tuntas Budiarsa.

KOMPAS.com -Ciputra Group menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan ini disampaikan seiring dengan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepada Kompas.com, Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menyambut positif langkah pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Budiarsa menilai bahwa dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyediaan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program ini.

"Kalau yang 3 juta rumah itu, pasti untuk kita positif sekali, apalagi pemerintah memberi dukungan untuk pengadaan rumah. Misalnya dengan fasilitas-fasilitasnya, insentifnya, infrastrukturnya, itu yang penting sekali. Kalau tanpa itu, nggak mungkin (terlaksana)," tutur Budiarsa saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Citra Maja City, Kamis (20/3/2025).

Dengan dukungan infrastruktur, insentif, dan fasilitas lainnya, Ciputra Group yakin program 3 Juta Rumah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kota Baru Publik

Ciputra Group sendiri berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, perusahaan siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah.

Budiarsa pun menjelaskan Citra Maja City yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Kota Baru Publik yang terus berjalan dan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Saat ini, Citra Maja City telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, hiburan anak, waterpark, dan theme park.

Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun kota yang mandiri dan nyaman bagi penghuninya.

Selain itu, Ciputra Group juga menerapkan 10 Minute City, sebuah konsep yang memastikan bahwa semua fasilitas dapat dijangkau dalam waktu hanya 10 menit dari tempat tinggal.

"Dengan adanya fasilitas shuttle bus yang terintegrasi dengan Stasiun Maja sebagai implementasi Transit Oriented Development (TOD), Citra Maja City menjadi mudah diakses dan terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penghuni yang saat ini mencapai 12.000 jiwa," tuntas Budiarsa.

Pemerintah tengah menyediakan rumah bagi masyarakat, termasuk yang berprofesi sebagai guru. Kabar baiknya, ribuan guru sudah bisa menerima rumah mulai minggu depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan 20 ribu unit rumah akan diserahkan untuk guru-guru. Rumah tersebut berlokasi di Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, Jayapura.

"Kemudian doakan mohon doanya kita tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru," ujar Ara dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/3/2025).

Ara menyebutkan sebanyak 250 rumah akan disalurkan kepada guru pada 25 Maret 2025 mendatang.

"Totalnya kita 20 ribu unit rumah. Dan nanti pada saat penyerahan kunci (secara) simbolis pada tanggal 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP pernah mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun rumah untuk guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan para guru tinggal di dekat tempatnya mengajar.

Pada Jumat (7/3), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Mendikdasmen Abdul Mu'ti, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah bertemu di Kantor Kementerian PKP untuk berdiskusi terkait rencana pembangunan rumah untuk guru serta konsolidasi data BPS.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Di sisi lain, Abdul Mu'ti menyebutkan target pembangunan rumah untuk guru sebanyak 20.000 unit rumah. Pembangunan rumah tersebut nantinya akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Adapun, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," tutur Abdul Mu'ti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata membahas masalah rumah rakyat di atas gerbong Kereta Rel Listrik (KRL) Rute Palmerah-Maja.

Keduanya didampingi oleh Direktur Jenderal Kereta Api Risal Wasal, Komisioner BP tapera Hery Pudyo Nugroho, Dirjen Pemukiman Kementerian PKP Fitra Nur, dan Direktur Ciputra Group Agussurja Widjaja.

Perjalanan dimulai dari Stasiun Palmerah di Jakarta Pusat pukul 13.30 WIB, melewati 15 stasiun menuju Stasiun Maja, Lebak, Banten.

Ara, sapaan akrab Menteri PKP mengatakan, Pemerintah akan selalu mendukung pengembang yang membangun rumah rakyat yang berkualitas, dilengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos), mengindahkan lingkungan, dan berkelanjutan.

"Pekan lalu kami bertemu dengan Pak James Riady dari Lippo, dan Pak Franky Widjaya dari Sinarmas, kami akan mengadopsi desain rumah XYZ Living. desainnya bagus, cocok untuk diterapkan bangun rumah subsidi," ujar Ara kepada Kompas.com, Kamis (20/3/2025).

Menurut Ara, bagi rakyat tak ada kompromi terkait pembangunan rumah. Pertama, harus layak huni, kedua terjangkau, ketiga berkualitas.

Kemudian tidak banjir, hijau, berkelanjutan, penataan sampahnya terintegrasi, dan dekat dengan transportasi umum.

"Ke depan, kami juga akan mengupayakan untuk membangun hunian subsidi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang sudah diusulkan ke Presiden Prabowo Subianto. Kami juga akan bersinergi dengan Ditjen KA dan stakeholder lainnya," imbuh Ara.

Menurutnya, penyediaan rumah bagi masyarakat memerlukan kerja bersama semua stakeholder, termasuk Kementerian BUMN.

"Jadi itu yang kami mau lakukan. Kami mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan pekerjaan sendirian dan ini bukan keberhasilan sendirian. Ini kerja bersama," cetus Ara.

Pemerintah sendiri menambah kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 180.000 menjadi 400.000 unit.

"Skema lama FLPP masih terus dijalankan, seiring dengan peta jalan baru yang sedang kami siapkan," imbuh Ara.

Sementara itu, Budiarsa mengungkapkan, Ciputra Group telah membangun lebih dari 2.000 unit rumah subsidi.

"Tersebar di sejumlah kota. Termasuk di Jambi, kami juga bangun rumah subsidi. Sementara Citra Maja Raya, kami bangun rumah dengan harga terjangkau, mulai dari Rp 150 juta per unit," tutur Budiarsa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara telah melapor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal data perumahan yang mangkrak.

"Komitmen konkret kami pada pemberantasan korupsi kami meyakini perubahan mendasar harus dimulai dari dalam," tegas Ara dalam siaran pers, Rabu (19/3/2025).

Selain data, Ara mengatakan juga mendapatkan kepastian hukum dari KPK terkait pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pembangunan rumah diperbolehkan secara hukum.

"Kemudian, juga kami ingin melakukan kerja sama dengan KPK untuk level lembaga dalam beberapa hal soal data, peningkatan SDM, pencegahan dan penegakan hukum. Sehingga, kami akan dalam waktu dekat akan merumuskan rencana kerja sama," tutur dia.

Ara mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPK dan jajaran, yang banyak sekali memberikan masukan agar program yang akan dijalankan tepat sasaran.

"Sebagaimana amanat Presiden Prabowo, jangan ada 1 rupiah pun uang rakyat tidak tepat sasaran. Sehingga, program 3 juta rumah (membangun dan merenovasi) menghasilkan rumah rakyat yang berkualitas," ujar dia.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah sitaan dari kasus korupsi.

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," tutup Johanis.

JAKARTA, investor.id - Lima asosiasi pengembang perumahan dengan kontribusi pembangunan rumah subsidi terbesar yakni hampir 92% yakni REI, Apersi, Himperra, Appernas Jaya dan Asprumnas melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Rabu (19/3).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetyani, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu dan Wakil Ketua BAM DPR RI Cellica Nurrachadiana itu kelima asosiasi menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengembang perumahan bersubsidi termasuk berkaitan dengan stigma negatif yang disebarkan secara terstruktur hingga berujung pemeriksaan pengembang tanpa dasar hukum yang jelas.

Menanggapi keluhan dari asosiasi pengembang perumahan tersebut, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengakui dirinya juga bingung dengan situasi yang dihadapi pengembang rumah bersubsidi, karena dituding sebagai pengembang nakal serta ada yang mengalami pemanggilan atau pemeriksaan dari kepolisian. Menurutnya, negara ditata dengan dasar-dasar hukum, sehingga harus jelas mana delik aduan, mana perdata dan yang mana pidana umum.

“Saya belum melihat kasus pemanggilan pengembang seperti tadi disampaikan terjadi misalnya di Papua itu apa dasar hukumnya dulu? Bagaimana ada menteri yang main bilang periksa, periksa, periksa (pengembang nakal). Setahu saya, konsumen yang membeli rumah ke pengembang punya klausul klausul perjanjian. Ada enggak klausul perjanjian itu yang dilanggar?” kata Adian dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, jika memang ada pelanggaran perdata atau pidana yang dilakukan pengembang rumah bersubsidi, barulah aparat penegak hukum dapat menindak dan membuktikan kalau pengembang tersebut memang nakal. Tanpa ada pelanggaran hukum jelas dan tidak ada pengingkaran atas kontrak oleh pengembang, maka tidak boleh ada stigma nakal apalagi diperiksa polisi.

“Yang harus ditaati itu hukum. Kalau tidak hukum yang dilanggar atau tidak ada delik aduan, mau menteri atau siapapun yang ngomong ya tidak bisa. Kalau kita tidak pakai hukum acaranya, deliknya apa ya yang muncul adalah kesewenang-wenangan,” tegas Adian.

Dia menambahkan, situasi yang saat ini dialami pengembang rumah subsidi menjadi semakin personal karena pengembang dan banyak orang yang bekerja tidak dapat melakukan usaha karena prosesnya terganggu. Kalau tidak diselesaikan cepat, maka ada sekitar 10-12 juta pekerja yang terancam nafkahnya, dan ada 185 usaha ikutan lain yang berdampak. Kondisi itu, ungkap Adian, tidak diinginkan karena akan membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk.

“Kami sangat memahami situasi yang dialami pengembang rumah subsidi ini, karena sudah untungnya kecil dan proses usaha terhenti eh harus juga dipanggil polisi. Oleh karena itu, Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan Komisi V harus berani ambil langkah untuk membenahi persoalan ini,” ujarnya.

Dikatakan, Komisi V sudah menjadwalkan untuk RDPU dengan Kementerian PKP terkait persoalan ini, yang dijadwalkan setelah reses. Selain itu juga akan menyurati Komisi III untuk mempertanyakan kepada Kapolri berkaitan pemanggilan pengembang. Menurut Adian harus diperjelas apakah polisi bisa memanggil pengembang tanpa ada pelanggaran pada klausul- klausul perdatanya.

“Kalau memang bisa, apa yang mau diperiksa? Apa polisi mau cek seluruh spesifikasi bangunannya? Kalau ada keberatan dan aduan konsumen tentu silahkan diperiksa, tetapi kalau tidak ada gugatan buat apa diperiksa?” sebutnya.

Pengembang Terintimidasi

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto dihadapan BAM DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya di awal pembentukan Kementerian PKP sangat happy karena setelah satu dekade tidak memiliki “ayah”, pada akhirnya pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan memiliki kementerian sendiri. Bahkan, para asosiasi pengembang selama delapan bulan ikut terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dikomandoi Hashim Djojohadikusumo untuk merumuskan pembenahan kebijakan yang diperlukan di sektor perumahan.

“Tetapi sekitar lima bulan sejak Kementerian PKP terbentuk yang muncul kegaduhan kontroversial. Kami sebagai asosiasi pengembang merasa seperti anak yang kehilangan (lagi) ayahnya. Dulu saat masih diurusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) justru tidak ada masalah apa-apa,” ungkapnya.

Joko Suranto menambahkan, saat ini asosiasi pengembang merasa tidak ada lagi perlindungan dan pembinaan dari pemerintah. Pengembang juga merasa khawatir akan nasib usaha mereka ke depan, karena tidak ada lagi rasa nyaman dalam berusaha terutama pengembang rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicurigai, mendapatkan intimidasi sebagai pengembang yang nakal, serta ada yang dipanggil polisi untuk diperiksa akibat dampak dari stigma tersebut.

Kelima asosiasi pengembang perumahan tersebut menilai lima bulan Kementerian PKP di bawah Menteri Maruarar Sirait Program 3 Juta Rumah yang seharusnya menjadi instrumen pengentasan kemiskinan saat ini belum ada progress apa-apa. Program ini masih jalan di tempat, karena disibukkan untuk memeriksa pengembang yang distigma nakal.

“Pengembang perumahan itu ada sekitar 18 ribu perusahaan. Ini ekosistem perumahan yang sudah terbentuk dan teruji, bahkan di saat Kementerian PKP belum dibentuk. Seharusnya kami dapat dijadikan kekuatan besar untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah,” kata CEO Buana Kassiti Group itu.

Menurutnya, developer bahkan sebelum adanya Kementerian PKP telah memberikan kontribusi besar terhadap negara baik dengan membayar pajak maupun menyumbang aset terbesar kepada pemerintah daerah melalui fasos/fasum karena 40% fasilitas perumahan yang dibangun pengembang harus diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Tetapi pada akhirnya yang dilihat hanya yang bagus buat konten saja, bukan yang substansi terkait penyelesaian akar masalah di sektor perumahan yakni backlog yang besar,” sebut Joko Suranto.

Di akhir rapat, Adian Napitupulu juga meminta Kementerian PKP untuk memperjelas Program 3 Juta Rumah ini agar dapat diukur kinerjanya. Secara gagasan, menurutnya, ide ini sangat baik, bahkan kalau perlu targetnya ditambah menjadi 3,5 juta atau 4 juta unit. Tetapi masalahnya bukan idenya, tetapi bagaimana agar program ini “membumi” sehingga dapat terealisasi.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.

Pada Desember lalu mengatakan perlu ada terobosan untuk memfasilitasi kelompok masyarakat yang tak punya selip gaji, seperti tukang bakso sampai ojek online, tetapi punya kemampuan menyicil via kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurut dia masyarakat sektor informal itu sebenarnya mampu membayar KPR tetapi terkendala masuk ke sistem perbankan lantaran tak punya selip gaji.

Maruarar telah mengajak diskusi berbagai pihak, termasuk perusahaan pembiayaan, untuk menyusun skema pembiayaan bagi mereka yang disinergikan dengan Program 3 Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan aset menganggur, salah satunya lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci, Tangerang untuk dibangun rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara meminta agar aset-aset Negara yang tidak dimanfaatkan, seperti lahan menganggur milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga milik eks debitur BLBI dapat dimaksimalkan untuk penyediaan rumah.

"Di Dirjen Kekayaan Negara, di bawah Kementerian Keuangan, itu yang paling cepat yang eks BLBI, yang ada di Lippo Karawaci, sebelah lapangan golf, itu akan segera kita manfaatkan," kata Ara saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam (19/3).

Ara menjelaskan lahan milik eks debitur BLBI, PT Lippo Karawaci tersebut segera dimanfaatkan karena merupakan lahan menganggur, berstatus "clean and clear" atau tidak bersengketa, dan tidak ada masyarakat yang tinggal di lahan tersebut.

Adapun pemanfaatan aset menganggur Negara ini dalam rangka percepatan program penyediaan 3 juta rumah.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan lahan eks BLBI di Karawaci itu memiliki total luas 3,7 hektare (ha) yang terdiri dari 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Menurut dia, kawasan tersebut ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti persoalan ini, Menteri PKP bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja membahas konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku, masih menemukan sejumlah rumah subsidi yang belum berkualitas.

Rumah-rumah itu disebut memiliki dinding retak meski baru setahun yang lalu dibangun, dan banjir meski tidak hujan deras.

Hal ini dikatakan Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"Kami juga menemukan yang tidak hujan, banjir. Yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya," kata Maruarar, Rabu.

Di sisi lain, pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, ada rumah yang sudah sesuai ketentuan. Rumah subsidi tersebut memiliki lantai yang rata, saluran air lancar, penghijauannya bagus, dan tembok yang tidak retak.

Sementara itu, terkait rumah yang masih bermasalah, Maruarar mengaku, sudah mendapat instruksi dari Prabowo. Pihaknya pun akan segera meminta audit melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hal itu.

"Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas. Yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Maruarar menjabarkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025.

Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai sekitar 134.937 unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

"Jadi yang berjalan pembangunan 9.330, ready stock 14.042, persetujuan kredit artinya dari banknya sudah setuju 19.643, yang akad kredit tapi belum cair 20.603, total 63.618," kata Maruarar.

"Kemudian, yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. Ini akad dan sudah cair. Akad Tapera khusus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937," ujarnya melanjutkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam, mengatakan dia telah melaporkan proses pembentukan BP3 kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya juga laporkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, itu harus dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, BP3,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden di Istana.

Dia menjelaskan BP3 dibentuk untuk mengedepankan keberimbangan dalam kepemilikan rumah.

“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” kata Maruarar.

Dia menyebut prinsip keadilan itu menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo dalam program pembangunan rumah rakyat.

“Bapak Presiden selalu dengan Pancasila dan konstitusi, ada (asas) keadilan sosial. Jadi, BP3 ini akan segera kami bentuk supaya ini bisa berjalan asas keadilan,” kata Menteri Perumahan.

Menteri Perumahan dalam pertemuannya dengan Presiden melaporkan sejumlah pencapaian kementeriannya terutama terkait program prioritas pemerintah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar kepada Presiden melaporkan pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kepada menterinya itu juga menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Pemerintah menetapkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian, BPHTB yang semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025