Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ke depan, skema komposisi pendanaan akan menjadi 50:50 dari APBN dan perbankan, berubah dari yang sebelumnya 75:25.

"Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar," kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Imam menyebutkan, pada Senin (23/12) mendatang, BP Tapera dengan seluruh bank penyalur akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait skema baru pendanaan tersebut. Tak hanya itu, pada waktu yang sama rencananya juga akan diumumkan kuota FLPP untuk tahun depan.

"Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Imam.

Sementara itu, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

"Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25," tutur Budi.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering atau berjenjang.

"Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%," ucapnya.

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Amerika Serikat melakukan revisi pada definisi makanan sehat yang selama ini digunakan. Revisi ini akhirnya mengeluarkan beberapa jenis makanan dari daftar tersebut.

Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), mereka melakukan redefinisi tersebut dalam rangka mencegah perkembangan penyakit kronis yang dapat dicegah melalui gaya hidup. FDA saat ini juga sedang merancang labeling kemasan untuk kriteria makanan 'sehat'.

"Penyakit yang terkait dengan pola makan, termasuk penyakit jantung, kanker, dan diabetes, adalah penyebab utama kecacatan dan penyakit di Amerika Serikat dan berkontribusi pada status Amerika yang memiliki harapan hidup terendah di antara negara-negara berpenghasilan tinggi yang besar," kata pejabat senior FDA, Jim Jones dikutip dari Science Alert, Sabtu (21/12/2024).

"Klaim sehat telah diperbarui untuk membantu memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke informasi nutrisi yang lebih lengkap, akurat, dan terkini pada label makanan," sambungnya.

Berdasarkan aturan baru, makanan yang mendapat label 'sehat' harus mengandung satu atau lebih kelompok makanan yang direkomendasikan dalam pedoman diet FDA. Kelompok makanan tersebut meliputi sayur, protein, produk susu, atau biji-bijian.

Selain itu, bahan-bahan seperti lemak jenuh, natrium, dan gula tambahan dalam produk juga harus berada di bawah batas yang ditentukan.

Claudine Kavanaugh dari FDA menuturkan revisi ini juga meliputi penekanan bahwa tidak semua lemak buruk untuk kesehatan.

"Ketika aturan asli diperkenalkan pada tahun 1990-an, fokusnya adalah pada penurunan semua lemak. Saat ini, penekanannya adalah pada pengurangan lemak jenuh sambil mengakui manfaat lemak sehat," kata Kavanaugh.

Alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan berlemak tinggi, telur, dan minyak zaitun termasuk yang memenuhi syarat 'sehat'. Sedangkan makanan seperti snack bar manis, sereal sarapan, yogurt atau minuman buah tinggi gula sekarang sudah tidak lagi masuk dalam kategori 'sehat'.

FDA belum memberikan waktu pasti kapan labeling tersebut akan diberlakukan. Kavanaugh berharap aturan tersebut nantinya dapat mempermudah orang-orang untuk memilih makanan yang lebih sehat.

"Simbol baru tersebut akan berfungsi sebagai sinyal cepat untuk memberdayakan konsumen, termasuk mereka yang kurang familiar dengan informasi nutrisi, untuk mengidentifikasi makanan yang menjadi dasar pola makan sehat," tandasnya.

Kata IDAI soal Makan Bergizi Gratis: Rp 7.500 Bisa Buat 3 Butir Telur

Kata IDAI soal Makan Bergizi Gratis: Rp 7.500 Bisa Buat 3 Butir Telur

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik antara pengembang perumahan berinisial M dan warga Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, masih berlangsung.

Perselisihan ini terkait dengan pembangunan perumahan CGR yang telah dimulai sejak 2021, dan tampaknya melewati proses negosiasi yang alot.

Rencana M untuk membangun jembatan sebagai akses ke lahan miliknya menjadi titik awal perselisihan, yang bahkan berujung pada vonis sebesar Rp 40 miliar terhadap warga.

Apa yang Menjadi Permasalahan Utama?

Masalah awalnya adalah M berniat membangun perumahan CGR seluas 1,6 hektar yang terbagi antara lahan di Perumahan CE (20 persen) dan lahan di Kelurahan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Dalam rencana tersebut, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan, dengan alasan bahwa akses jalan di Perumahan CE lebih memadai untuk alat berat.

Salah satu argumen yang disampaikan adalah lebar jalan yang hanya sekitar tiga meter. Dalam berkas gugatan, pembangunan itu untuk jalur alat berat.

Namun, warga Blok A Perumahan CE menolak rencana ini karena mereka berpendapat bahwa akses jalan di Pangkalan Jati sudah cukup untuk dilewati alat berat.

“Itu di Jalan Jati Indah mereka bisa kok bawa masuk alat berat, lebar jalannya enggak seperti yang disebutkan,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE saat ditemui di lokasi, Jumat (20/12/2024).

Sebanyak 98 persen warga Blok A menolak pembangunan jembatan tersebut, serta mengkhawatirkan dampak terhadap keamanan dan kepadatan lalu lintas.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” ungkap Heru.

KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY Lahan pembangunan perumahan CGR di Jalan Jati Indah, Pangkalan Jati, Kota Depok.

Apa Hasil dari Gugatan dan Banding yang Diajukan?

M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat, yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, hingga mantan Ketua RW di Blok A.

Putusan awal PN Depok menolak gugatan M dan malah menghukum M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada 5 Desember 2024. Banding itu diajukan pada awal November.

Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa para tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 karena 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Dalam berkas putusan tersebut, M mencantumkan bahwa penundaan proyek disebabkan oleh perselisihan ini telah mengakibatkan kerugian pembeli.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

Mengapa Warga Tidak Melarang Pembangunan?

Meskipun terjadinya perselisihan, warga Blok A menyatakan bahwa mereka tidak pernah melarang pembangunan perumahan CGR.

Salah satu warga, Alfi menjelaskan, dirinya siap menyambut tetangga baru di lahan yang berjarak 20 menter dari rumahnya itu.

“Silakan bangun rumah, saya enggak pernah melarang. Saya hanya melarang pembangunan jembatannya,” katanya ditemui Kompas.com, Jumat.

Alfi percaya bahwa pembangunan perumahan dapat dilakukan tanpa jembatan yang akan mengubah ritme kehidupan di lingkungan mereka.

Apalagi, M menjanjikan one get system di perumahan itu, dengan tujuan agar akses jalan hanya akan dibuka dari Cinere atau tempat Alfi tinggal.

Ia yang tinggal sejak 1995 di sana, mengkhawatirkan jika jembatan dibangun, maka suasana asri dan aman di area tersebut akan hilang.

“Kalau mereka (penghuni lama) merasa tidak nyaman tinggal di sini setelah beberapa dari kita setuju dan akhirnya jembatan dibangun, kita yang zalim,” ujar Alfi.

Warga lainnya, Tari, juga menyuarakan keprihatinan yang sama, mengingat mayoritas tetangganya adalah pensiunan berusia 60 tahun ke atas.

Hal ini yang mendasari bagaimana warga saling gotong royong menjaga lingkungan Blok A yang sudah ada sejak 1976 itu.

“Kita sudah puluhan tahun susah payah menciptakan lingkungan yang kami perdayakan menggunakan uang sendiri. Dari perbaikan aspal berkala, security, hingga fasilitas perumahan,” jelas Tari.

Apa Langkah Selanjutnya dari Warga?

Sebagai respons terhadap putusan Pengadilan Tinggi, warga berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” kata Heru.

Mereka berharap proses kasasi berjalan transparan dan hakim mempertimbangkan argumen dengan cermat.

Bagaimana Keadaan di Lokasi Pembangunan?

Ketika mengunjungi lokasi pembangunan di Pangkalan Jati, terlihat bahwa lebar jalan mencapai sekitar 6-7 meter.

Meskipun jalan menuju lokasi terkesan sempit dengan deretan rumah yang menempel di kedua sisi, aktivitas pembangunan sudah terlihat.

Setelah menelusuri dari Jalan Rangu Raya hingga ke Jalan Jati Indah, terdapat beberapa tikungan yang mungkin dikhawatirkan sulit untuk dilalui alat berat.

Alat berat, seperti eskavator, sudah memasuki perumahan CGR, di sisi lahan Kelurahan Pangkalan Jati.

Sejumlah kerangka bangunan juga mulai muncul.

Namun, di lahan Perumahan CE yang berukuran 20 persen, pepohonan dan hamparan rumput masih tertinggal.

Perlu berjalan sekitar beberapa puluh meter hingga menemukan aliran Kali Grogol yang menjadi titik lokasi pembangunan jembatan.

Dosen sekaligus ahli gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) Mahmud Aditya Rifqi S Gz MSi PhD soroti biaya program makan bergizi gratis (MBG). Apa katanya?

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia mencanangkan biaya MBG sebesar Rp 10 ribu per porsi. Kebijakan ini kemudian menuai kontroversi di masyarakat.

Menurut Mahmud kebijakan ini pasti sudah melewati berbagai pertimbangan. Alih-alih menyalahkan, besaran biaya ini harus dilihat sebagai tantangan.

"Perubahan itu justru akan memberikan tantangan terutama pada ahli gizi untuk dapat memberikan menu yang memiliki nilai gizi baik dengan biaya yang terbatas," katanya dikutip dari rilis di laman Unair, Jumat (20/12/2024).

Bahan Pangan Lokal Bisa Jadi Solusi

Untuk menjawab tantangan ini, Mahmud memberikan saran agar pemerintah menggunakan bahan pangan lokal. Bahan pangan lokal menurutnya lebih terjangkau namun kandungan gizinya tidak kalah dengan bahan pangan konvensional.

Meski gratis, MBG harus menjadi makanan komplit yang bergizi seimbang. Sehingga diperlukan perhatian terhadap pembagian porsi, zat gizi, dan komposisi.

"Umumnya dalam satu piring yang paling mahal adalah protein. Hal ini dapat disiasati dengan menggunakan bahan pangan lokal contohnya seperti menggunakan protein dari ikan," jelasnya.

Banyak ikan air tawar lokal memiliki potensi menjadi sumber protein yang nilainya tidak kalah dengan ayam dan daging. Seperti ikan nila, gurami, dan lele.

"Nila, gurami dan lele menjadi opsi yang bagus dengan melimpahnya komoditas tersebut di masyarakat, sehingga memiliki harga yang terjangkau serta mudah didapatkan," imbuhnya.

Selanjutnya dari bahan nabati, Mahmud menyarankan penggunaan kacang-kacangan. Contohnya kacang hijau dan kacang merah beserta produk olahannya.

Mahmud menyatakan kini Indoensia sudah banyak mengembangkan kacang edamame hingga penggunaan kedelai lokal sebagai bahan dasar tempe dan tahu. Kedua kacang itu memiliki kandungan protein yang baik.

Pengembangan Bahan Pangan Lokal Masih Minim

Perbedaan yang mencolok antara bahan pangan konvensional dan lokal memang berada di nilai ekonomis. Sebagai ahli gizi, Mahmud justru memberikan perhatian pada perlakuan bahan selama proses pengolahan.

Bahan pangan lokal pada dasarnya mudah didapatkan. Sehingga tidak perlu diawetkan dan lebih aman untuk dikonsumsi.

"Semakin panjang prosesnya maka butuh banyak perlakukan dan pengawetan. Sedangkan pangan lokal yang ada di sekitar kita masih segar dan tidak perlu banyak perlakuan dan pengawetan sehingga dapat meminimalisir penggunaan pengawet dan penurunan zat gizi," ungkap Mahmud.

Sayangnya dalam hal pengembangan hingga saat ini masyarakat masih awam terkait bahan pangan lokal. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam meningkatkan penggunaan bahan pangan lokal.

Mengingat ini juga bisa digunakan dalam program makan bergizi gratis. Tetapi bergizi walaupun dananya terjangkau.

Diperlukan promosi masif untuk dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Dari sisinya sebagai akademisi, Mahmud menilai diperlukan proses penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

"Kelanjutan dari paper, artikel dan jurnal ini perlu diperhatikan, tidak hanya menjadi tulisan belaka namun perlu direalisasikan untuk dapat menjadi suatu produk di masyarakat," tutupnya.

Ahli Gizi: Yuk Kembali ke Pangan Lokal, Itu Jauh Lebih Sehat

Ahli Gizi: Yuk Kembali ke Pangan Lokal, Itu Jauh Lebih Sehat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mengelola dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana juga telah membuka kesempatan ini.

"Ini opportunity yang luar biasa dan saya berharap juga pihak dari kita semua di MUI mesti juga berani berkolaborasi dengan Badan Gizi, Pak Dadang untuk diundang karena beliau membuka bahwa dapur-dapur itu bisa dikelola oleh kelompok masyarakat," ujar Erick dalam kegiatan Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Artinya, kata dia, dalam mengelola dapur-dapur makan bergizi gratis itu tidak hanya didominasi oleh anggaran negara, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat.

"Nah ini sebuah sirkular ekonomi yang saya rasa menjadi hal yang sangat penting kita bisa antisipasi," ucap Erick.

"Dan insya Allah kami, saya, dari pemerintah, kami pasti dengan arahan yang terakhir oleh Bapak Prabowo kita harus menyukseskan visi beliau karena kami pembantunya beliau. Tetapi bagaimana ekosistem ini kita harus rajut," kata dia.

Selain itu, Erick juga menyampaikan dalam pemerintahannya yang belum genap 100 hari, Presiden Prabowo sudah banyak melakukan gebrakan dalam mengeluarkan kebijakan. Sekarang ini, kata dia, tinggal masyarakatnya mau atau tidak memanfaatkannya.

"Sudah banyak gebrakan-gebrakan tapi tinggal dikembalikan kita yang sendiri mau gak memanfaatkan policy yang sekarang ini berjalan," ujar Erick.

Dalam program hilirisasi mungkin ada orang yang menganggap terlalu jauh. Padahal, menurut Erick, kalau berbicara hilirisasi mengenai pangan itu realitasnya memang ada di desa.

"Ketika bicara makan siang gratis itu ekosistemnya di desa. Kenapa? Tidak mungkin dengan kepulauan kita yang jumlahnya 17 ribu ini harus selalu bahan pangan dikirim dari pulau yang satu ke pulau yang lain," ucap Erick.

“Perintah (untuk terlibat makan bergizi gratis) sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada. Kami mendukung program pemerintah ini. Untuk masalah anggaran, kita bisa kerja samakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah, atau dari Badan Gizi Nasional,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut TNI AL menyiapkan tenaga dan lahan untuk mendukung makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, untuk anggarannya, Laksamana Ali menyebut urusan tersebut bisa dikerjasamakan dengan instansi lain.

“Perintah (untuk terlibat makan bergizi gratis) sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada. Kami mendukung program pemerintah ini. Untuk masalah anggaran, kita bisa kerja samakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah, atau dari Badan Gizi Nasional, kemudian kami yang mengerjakan, kami siapkan tenaga, kemudian untuk lahan-lahannya juga kami siapkan,” kata KSAL saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta.

Dia melanjutkan pada prinsipnya TNI mendukung program dan kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Laksamana Ali menyebut TNI AL menargetkan membangun 96 dapur umum di berbagai satuannya se-Indonesia untuk mendukung makan bergizi gratis.

Dia menjelaskan satu dapur umum itu bisa menyediakan makan bergizi 3.000–4.000 porsi untuk para pelajar dari sekolah-sekolah dasar di sekitar markas satuan.

Dengan demikian, jika 96 dapur umum itu operasional, TNI AL dapat menyediakan 288.000—384.000 porsi makanan per harinya untuk para pelajar.

“Nanti kami melihatnya banyaknya sekolah di sekitar dapur umum, yang disediakan oleh TNI itu terutama yang jarak jangkauannya sekitar 3 kilometer, sementara jika lebih dari itu mungkin dipegang oleh dapur-dapur umum lainnya,” kata Laksamana Ali.

Dari jumlah 96 dapur umum yang ditargetkan, KSAL menyebut sejauh ini ada 18 dapur umum yang telah berdiri dan menggelar beberapa uji coba, termasuk yang ada di Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta.

Dapur umum lainnya yang juga telah dibangun oleh TNI AL mencakup dapur-dapur di Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang, Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya, Pangkalan Marinir Opak Surabaya, dan Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang.

Kemudian, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Yonif 10 Marinir Batam, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, Lanal Biak, dan dapur umum di lingkungan Kodiklatal.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jombang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memantau pelaksanaan uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar atau santri di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Menko Muhaimin Iskandar mengatakan kegiatan pemberian MBG itu masih uji coba dan rencananya akan dilaksanakan serentak di 6 Januari 2025.

"Insyallah pada 6 Januari di Mamba'ul Maarif ini termasuk yang dimulai satu hari satu kali. Uji coba terus kami dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan persiapan dan nanti akan terus menjadi bagian dari perbaikan sistem," katanya dalam acara itu di Jombang, Jumat.

Ia mengatakan program ini diharapkan bisa maksimal, apalagi pemerintah telah menganggarkan untuk program ini. Sesuai dengan program awal, untuk realisasi program MBG ini membutuhkan hingga sekitar Rp400 triliun selama lima tahun.

Untuk menu, kata dia, juga menyesuaikan. Namun, yang utama harus ada protein serta sayur untuk anak-anak.

Pemerintah, kata dia, juga mendukung UMKM agar terlibat dalam program MBG ini. Dengan hal itu, tentunya semua sektor bisa bergerak.

"Banyak hal yang kami dukung, misalnya UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi, kemudian dukung berbagai tim yang akan bergerak, " kata dia.

Program MBG yang direalisasikan pemerintahan Presiden - Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa dan mempersiapkan tujuan Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, salah seorang santri, Raya menyatakan senang ada program MBG untuk pelajar ini. Ia dengan teman-temannya yang lain bisa dapat menu makan siang lengkap dengan lauk dan sayurnya.

"Rasanya enak dan porsinya sangat cukup untuk makan siang. Menunya ini sudah masuk empat sehat, hanya susu yang kurang," kata dia.

Rombongan Muhaimin Iskandar disambut oleh pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Kabupaten Jombang, K.H. Abdul Salam Sohib atau yang akrab disapa Gus Salam.

Kegiatan itu digelar di aula MAN 4 Jombang, yang juga berada di area pesantren tersebut. Ada sekitar 300 santri putra dan putri yang ikut serta dalam acara itu.(*)

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar berharap program makan bergizi gratis dapat menumbuhkan pelaku usaha baru.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin dalam acara Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekosistem Swasembada Pangan Berbasis Makan Bergizi Gratis yang berlangsung di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jumat (20/12/2024).

"Berharap makan bergizi gratis ini punya impact ekonomi dahsyat, sehingga menumbuhkan pelaku ekonomi baru, baik produksi, pertaniannya maupun distribusi makanannya," ungkap Muhaimin di hadapan para peserta acara.

Muhaimin menambahkan, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya akan memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan, tetapi juga berpotensi melahirkan pengusaha-pengusaha di bidang makanan.

"Sekali dayung dua pulau terlampaui, memberi makanan bergizi sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," ujar Muhaimin.

Muhaimin juga mengungkapkan komitmen Kementerian Keuangan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan melalui badan gizi nasional dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, di lingkungan sekolah dan berbagai lembaga pendidikan.

"Kami di Kemenkeu akan bekerja keras bahwa Rp 1 yang dikeluarkan melalui badan gizi nasional, berdampak ekonomi pada lingkungan sekolah dan berbagai lembaga pendidikan," tambah Muhaimin.

Muhaimin mengajak para akademisi, khususnya yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI), untuk berkontribusi dalam penelitian guna meningkatkan efektivitas program makan bergizi gratis.

"Perguruan tinggi forum rektor dan majelis rektor perguruan tinggi membantu ekosistem melalui riset, dan berbagai kajian sekaligus upaya-upaya terwujudnya satu kesatuan," ujar Muhaimin.

Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama kampanye Pemilihan Presiden 2024.

MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

DEPOK, KOMPAS.com - Warga Perumahan CE, Cinere, Depok, akan mengajukan kasasi usai 10 pengurus RT dan RW wilayah tersebut dikenakan vonis bayar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Adapun vonis itu dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menilai warga perumahan CE menghalangi rencana pembangunan Perumahan CGR milik perusahaan M, yang 20 persen lahannya berlokasi di Blok A Perumahan CE.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 sekaligus tergugat saat ditemui, Jumat (20/12/2024).

Cara ini menjadi solusi terakhir yang akan ditempuh Heru dan sembilan warga lainnya yang juga berstatus tergugat.

Heru mengaku kaget saat membaca berkas putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang terbit pada Kamis (5/12/2024).

Identitas Heru terpampang jelas sebagai tergugat 10 yang dilaporkan M untuk membayar nominal sebesar Rp 40 miliar sebagai bentuk ganti rugi.

Heru menilai, dirinya tak melakukan kesalahan karena hanya menyalurkan aspirasi warga yang menolak pembangunan jembatan untuk menghubungkan lahan di Perumahan CE dan lahan kosong di Kelurahan Pangkalan Jati.

“Ya bingung, RT kan bukan badan hukum, bukan perorangan, kami ibaratnya volunteer untuk lingkungan. Tapi kini kami seolah-olah jadi subjek hukum,” ujar Heru.

Tari, seorang warga RW 06 ikut menimpali. Katanya, warga tidak pernah menghalangi rencana M atas pembangunan tersebut.

Ia dan warga Blok A yang terdiri sekitar 350 rumah hanya melarang pembangunan jembatan.

“Kalau hendak bangun rumah di lahan 20 persen itu kami sangat terbuka. Tapi yang kami tolak hanya pembangunan jembatan,” terang Tari.

Tari menyebut, warga kompak untuk melanjutkan kasus ini lewat jalur hukum hingga menang. Apalagi, para tergugat mayoritas lansia pensiunan.

“Kondisi mereka yang digugat itu pensiunan, sudah punya kondisi kesehatan yang perlu dijaga, setelah dengar dituntut sedemikian besarnya (biayanya), mereka susah tidur,” ujar Tari.

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen). Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan ketersediaan tanah terindikasi telantar seluas 79.925 hektar dapat mencukupi program pembangunan 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA di JW Marriot Hotel Jakarta, Kamis (19/12/2024).

"Dengan asumsi 60 meter persegi per rumah, berarti dibutuhkan sekitar 25.200 hektar untuk mencapai 3 juta rumah. Saya punya stok 79.000 hektar," ujar Nusron.

Ia menyampaikan, tanah terindikasi telantar tersebut harus dimanfaatkan sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Tanah ini harus difungsikan dan dipergunakan sesuai dengan Pasal 33 UUD. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk dipergunakan, tidak boleh dianggurkan, untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya," tuturnya.

Kendati demikian, yang perlu menjadi perhatian ialah kecocokan tanah telantar untuk dibangun perumahan.

"Saat ini isunya adalah apakah tanah yang ada di sini lokasi dan peta topografi cocok atau tidak, infrastruktur jalan menuju ke sana (lokasi perumahan) cocok atau tidak. Soal tanah no issue," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN itu.