BOGOR, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar kepala daerah tidak perlu terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Prabowo menginginkan kepala daerah cukup mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional (BGN) seperti bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ya tadi disarankan agar kepala daerah, enggak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana kepada wartawan.

Di sisi lain, Dadan juga menjelaskan alasan pemangkasan anggaran BGN yang terkena efisiensi sekitar Rp 200 miliar.

“Ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa pinjam pakai,” kata Dadan.

Ia pun memastikan anggaran program makan bergizi gratis tidak akan terganggu, hanya anggaran pengadaan lahan saja yang terkena efisiensi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar realisasi penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipercepat.

Para ratusan kepala daerah terpilih yang akan dilantik dalam waktu dekat untuk mendukung program MBG seperti mempersiapkan dapur umum.

Hal tersebut Dadan sampaikan usai menghadiri silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor pada Jumat (14/2).

"Harus dilakukan sebaiknya dan secepatnya. Badan gizi diminta melakukan percepatan," kata Dadan.

Selain itu, Dadan menyebut Prabowo juga meminta para kepala daerah terpilih yang akan dilantik untuk membantu pemenuhan pelaksanaan program MBG.

Namun, kata dia, Prabowo meminta pemerintah daerah tidak terlibat terlalu teknis dalam membantu program untuk memperbaiki gizi anak sekolah itu.

"Ya tadi disarankan agar kepala daerah, enggak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk badan gizi nasional," ujarDadan.

Ia menjelaskan bantuan yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk MBG dapat berupa membangun dapur umum.

"Menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi)," ujar Dadan.

Bisnis.com, HAMBALANG – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan agar kepala daerah tidak terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengungkapkan langkah percepatan program MBG saat menghadiri Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

Menurut Dadan, Prabowo meminta agar para kepala daerah fokus pada penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program tersebut.

“Tadi disarankan agar kepala daerah tidak usah ikut terlibat langsung dalam program makan bergizi, tetapi mereka diminta untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk Badan Gizi Nasional," ujar Dadan kepada wartawan.

Sementara itu, terkait anggaran untuk program MBG, Dadan memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan sudah aman dan telah dialokasikan dengan baik.“Anggarannya aman,” ungkap Dadan.

Terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah, Dadan menegaskan bahwa mereka hanya perlu menyiapkan infrastruktur, seperti bangunan dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung implementasi program, seperti Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG).

Dalam hal efisiensi anggaran, Dadan juga menyebutkan adanya langkah penghematan untuk pembelian lahan.

Arahan ini, kata Dadan, menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih fokus pada efisiensi dan percepatan implementasi program makan bergizi, sambil memastikan bahwa kepala daerah tetap berperan dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kesuksesan program tersebut.

"Ada penghematan untuk pembelian lahan, karena bisa menggunakan sistem pinjam pakai," pungkas Dadan.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim telah membayar semua mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana di tengah beredar kabar banyak mitra yang mengaku belum dibayar.

Dadan mengatakan pihaknya telah mempunyai data-data mitra yang sudah dibayar. Dia juga menyebut pembayaran kepada mitra MBG berjalan dengan lancar.

"Semuanya sudah dibayar. Datanya ada di kami dan semua berjalan lancar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Kendati demikian, Dadan belum bisa memastikan terkait yang mengaku belum dibayar itu oknum atau bukan. "(Yang mengaku oknum?) Saya nggak tahu kalau itu," tambah Dadan.

Berdasarkan catatan detikcom, saat awal pelaksanaan MBG, para mitra menggunakan modal pribadi terlebih dulu. Selanjutnya, modal itu diganti oleh BGN. Dadan menyebut pembayaran mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse pada Februari.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Beberapa waktu lalu, viral banyak mitra MBG yang belum dibayar. Kemudian para mitra tersebut dikabarkan banyak mundur. Kabar tersebut sempat viral di media sosial, termasuk X.

"Perusahaan temen gw jadi salah satu mitra program MBG ini, udah keluar budget 3M belum dibayar sama pemerintah," tulis aro*****.

"Nahhh lhoo baru berapa hari sudah banyak masalah, banyak mitra program MBG Mundur tak dibayar BGN," tulis akun @mata_ne*****.

"Banyak Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Lho...," cuit akun @Alw******

(rrd/rrd)

Januari lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr Dadan Hindayana mengusulkan pemanfaatan serangga sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak.

Menanggapi hal tersebut, peneliti IPB University di bidang entomologi, Prof Purnama Hidayat, menyebut bahwa serangga memang bisa menjadi alternatif sumber protein, terutama bagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi. Namun, ia melanjutkan, konsumsi serangga lebih sesuai bagi kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya.

“Bisa saja serangga masuk dalam program MBG, tetapi bagi masyarakat yang memang terbiasa mengonsumsinya. Misalnya di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu menjadi makanan yang umum dikonsumsi karena mudah didapatkan,” jelas dosen di Departemen Proteksi Tanaman, IPB University ini dalam keterangannya, Jumat, 14 Februari 2025.

Serangga jadi konsumsi di beberapa daerah

Ia mencontohkan, di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga sudah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari. Sementara di Indonesia, beberapa daerah juga mengenal serangga sebagai makanan, seperti belalang goreng di Gunung Kidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah (botok tawon) di Jawa Timur, dan lainnya.

Namun, menurutnya, tidak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Misalnya, masyarakat pesisir yang lebih mudah mendapatkan sumber protein (ikan dan lainnya) dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama mereka.

“Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya,” ujarnya.

Kandungan Gizi Serangga

Dari segi kandungan gizi, Purnama menjelaskan, menurut banyak hasil penelitian, serangga memiliki protein yang tinggi. Ia juga mengungkapkan bahwa rasa belalang dan jangkrik mirip rasa udang karena sama-sama hewan beruas dan masih berkerabat dekat secara evolusi.

"Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia,” kata dia.

Di sisi lain, serangga juga dianggap hewan sumber protein yang lebih efisien dalam memproduksinya.

“Serangga memiliki tingkat konversi pakan yang tinggi, misalnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit dibandingkan sapi, empat kali lebih sedikit dibandingkan domba, dan dua kali lebih sedikit dibandingkan babi serta ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama. Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

“Dulu, orang menganggap aneh saat air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan. Hal yang sama bisa terjadi dengan serangga. Mungkin suatu saat, ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan menjadi pilihan utama,” tambah dosen yang menuntaskan gelar doktornya di Entomologi dari University of Wisconsin, Madison, USA.
.
Berdasarkan laman edibleinsects.com, serangga mengandung protein hewani lengkap yang mencakup sembilan asam amino esensial. Jangkrik, belalang, dan ulat sutra bahkan memiliki antioksidan tiga kali lebih banyak daripada jus jeruk. Selain itu, kandungan vitamin B12 pada jangkrik tiga kali lipat dibandingkan dengan ikan salmon.

(CEU)

BOGOR, KOMPAS.com - Peneliti IPB Universtiy di bidang entomologi, Prof. Purnama Hidayat menyampaikan pemikirannya soal pemanfaatan serangga sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purnama menyebut bahwa serangga memang bisa menjadi alternatif sumber protein, terutama bagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi.

Namun, ia melanjutkan, konsumsi serangga lebih sesuai bagi kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya.

“Bisa saja serangga masuk dalam program MBG, tetapi bagi masyarakat yang memang terbiasa mengonsumsinya. Misalnya di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu menjadi makanan yang umum dikonsumsi karena mudah didapatkan,” jelas Prof Purnama seperti dilansir dari laman IPB University.

Ia mencontohkan, di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga sudah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari.

Sementara di Indonesia, beberapa daerah juga mengenal serangga sebagai makanan, seperti belalang goreng di Gunung Kidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah (botok tawon) di Jawa Timur, dan lainnya.

Namun, menurutnya, tidak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Misalnya, masyarakat pesisir yang lebih mudah mendapatkan sumber protein (ikan dan lainnya) dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama mereka.

“Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya,” ujar Purnama.

Dari segi kandungan gizi, Purnama menjelaskan bahwa menurut banyak hasil penelitian, serangga memiliki protein yang tinggi.

Ia juga mengungkapkan bahwa rasa belalang dan jangkrik mirip rasa udang karena sama-sama hewan beruas dan masih berkerabat dekat secara evolusi.

“Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia,” kata Purnama.

Di sisi lain, serangga juga dianggap hewan sumber protein yang lebih efisien dalam memproduksinya.

“Serangga memiliki tingkat konversi pakan yang tinggi, misalnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit dibandingkan sapi, empat kali lebih sedikit dibandingkan domba, dan dua kali lebih sedikit dibandingkan babi serta ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama. Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional,” ungkap Purnama.

Meski demikian, ia menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

“Dulu, orang menganggap aneh saat air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan. Hal yang sama bisa terjadi dengan serangga. Mungkin suatu saat, ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan menjadi pilihan utama,” tambah Purnama.

Berdasarkan laman edibleinsects.com, serangga mengandung protein hewani lengkap yang mencakup sembilan asam amino esensial.

Jangkrik, belalang, dan ulat sutra bahkan memiliki antioksidan tiga kali lebih banyak daripada jus jeruk. Selain itu, kandungan vitamin B12 pada jangkrik tiga kali lipat dibandingkan dengan ikan salmon.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan.

Meski diusulkan menjadi menu MBG, Dadan menambahkan, hal ini bisa diterapkan di daerah yang anak-anaknya biasa makan serangga.

Menu protein untuk program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah tetap akan menyesuaikan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak dari suatu daerah.

Usul Dadan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan dari banyak elemen masyarakat termasuk para ahli.

Ahli gizi, Tan Shot Yen tidak menyambut baik rencana memasukkan serangga ke dalam menu Makan Bergizi Gratis di daerah tertentu.

"Menyajikan serangga dalam lauk MBG, rasanya bukan hanya tidak etis jika bukan tradisi setempat tapi malah merusak nafsu makan, menjadikan anak jadi proyek uji coba," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Dia menjelaskan, proses makan bukan hanya mengenai kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Namun, proses makan juga menyangkut banyak hal, seperti kebiasaan, tradisi, kenikmatan, serta faktor keamanan pangan.

Menurutnya, Indonesia sejatinya negara yang kaya akan sumber pangan protein hewani. Dengan begitu, rencana memberikan serangga untuk makanan anak, kurang sesuai kultur di semua wilayah Indonesia.

Jakarta -

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program utama Pemerintah RI yang menuai berbagai sorotan. Salah satunya terkait inisiasi memasukkan serangga sebagai menu protein untuk wilayah tertentu.

Menu serangga untuk MBG ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana pada Januari 2025 lalu.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan pada Sabtu (25/1/2025) lalu, dikutip dari detikNews Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi. Belalang dan jangkrik misalnya, bahkan sudah dijual-belikan.

Merespons hal ini, peneliti bidang entomologi dari IPB University, Prof Purnama Hidayat mengatakan serangga memang dapat menjadi alternatif sumber protein, khususnya bagi masyarakat yang kurang gizi.

Namun, ia menggarisbawahi, bahwa konsumsi serangga lebih sesuai untuk kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya, sebagai contoh di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu merupakan makanan yang umum dikonsumsi lantaran mudah didapat.

Prof Purnama juga mencontohkan di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga telah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari.

Beberapa Daerah di Indonesia 'Akrab' dengan Makanan Serangga

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika di Indonesia, beberapa daerah sudah mengenal serangga sebagai makanan. Misalnya belalang goreng di Gunungkidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah atau botok tawon di Jawa Timur, dan sebagainya.

Meski demikian, Prof Purnama menegaskan, tak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Sebagai contoh, masyarakat pesisir lebih mudah memperoleh sumber protein dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama.

"Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya," jelas Prof Purnama, dikutip dari laman resmi IPB University pada Kamis (13/2/2025).

Belalang dan Jangkrik Rasanya Mirip Udang, Karena...

Dosen di Departemen Proteksi Tanaman tersebut juga mengatakan bahwa berdasarkan banyak hasil penelitian, serangga punya protein yang tinggi. Ia menyebut rasa belalang dan jangkrik pun mirip rasa udang lantaran sama-sama hewan beruas serta masih berkerabat dekat secara evolusi.

"Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia," paparnya.

Selain itu serangga pun dianggap sebagai sumber protein yang lebih efisien diproduksinya.

Serangga Butuh Pakan Lebih Sedikit

Menurut Prof Purnama, serangga juga mempunyai tingkat konversi pakan yang tinggi. Contohnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit daripada sapi, empat kali lebih sedikit daripada domba, dan dua kali lebih sedikit daripada babi dan ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama.

"Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional," katanya.

Namun, ia pun menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

Menurutnya dahulu orang menganggap aneh ketika air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah jadi kebiasaan. Hal yang sama pun dapat terjadi pada serangga.

Maka dari itu, menurut Prof Purnama, suatu saat mungkin ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan jadi pilihan utama.

(nah/faz)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan efisiensi anggaran sebesar Rp200,2 miliar di instansinya tidak memengaruhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan.

"Tidak ada hubungannya dengan program Makan Bergizi Gratis, karena anggaran itu (efisiensi) terkait pengadaan lahan yang bisa diatasi dengan pinjam-pakai," ujar dia saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran tersebut terkait dengan pengadaan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ke depan akan diatasi dengan skema pinjam-pakai.

"Pinjam-pakai dari lahan pemerintah daerah, kementerian lain, TNI, Polri, BUMN, lembaga lain," katanya.

Menurut dia, lahan untuk SPPG sangat penting karena menyangkut tiga aktivitas penting untuk program MBG, yakni memasak, tempat pertemuan produsen dan apoteker, serta konsultasi gizi.

Ia juga menambahkan, penambahan anggaran MBG akan dipercepat di tahun 2025 karena target dari Presiden Prabowo Subianto juga meningkat.

"Ketika penambahan program dan cakupan yang awalnya hanya 15 sampai 17,5 juta di tahun 2025, dan diminta untuk mencakup 82,9 juta, itu otomatis ada penambahan, karena ketika program ini harus dipercepat di akhir 2025 akan otomatis, sebab suksesnya program itu ada tiga; satu, anggaran; dua, sumber daya manusia; tiga, infrastruktur," tuturnya.

Sebelumnya, saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2) malam, Dadan juga menyebutkan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun apabila penerima manfaat juga ditambah.

"Karena kita sudah ada anggaran di 2025 sebesar sekarang Rp70,7 triliun sekian, jadi per bulannya, kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah," ucapnya.

Dadan juga mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ujar dia.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Banyak publik mungkin masih awam terkait siapa pengelola program makan bergizi Gratis atau disingkat dengan MBG?

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program MBG sebagai upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia.

Program MBG dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi.

Sasaran utama program ini meliputi anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

Pada tahap awal, program ini menargetkan 19,5 juta penerima manfaat pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, dan diperkirakan akan meningkat lagi menjadi Rp 171 triliun. Lalu siapa pengelola program makan bergizi gratis?

Makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

Mengutip laman resmi pemerintah Indonesia, indonesia.go.id, program makan bergizi gratis yang digulirkan yang digulirkan di 26 Provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, program ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

Pemerintah sendiri menargetkanakan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Untuk pelaksanaan di lapangan, program Makan Bergizi Gratis dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Mengutip laman resminya, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Sejak 19 Agustus 2024, Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hindayana.

Badan Gizi Nasional Adalah Lembaga Negara non-kementerian yang Berdedikasi untuk Pemenuhan Gizi Nasional.

BGN adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.

"Kami fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis data," tulis BGN di laman resminya.

Jadi sudah tahu kan makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan pada bulan puasa atau Ramadan.

Dadan mengatakan bahwa penerima manfaat akan tetap mendapatkan menu makanan setiap kali kegiatan sekolah berjalan.

"Iya, [MBG] pasti tetap berjalan. Makanan akan dibawa pulang,” ujarnya kepada Bisnis saat dihubungi, Kamis (13/2/2025).

Lebih lanjut, Dadan pun mengamini bahwa akan ada penyesuaian menu yang akan diterima oleh pelajar.

Penyebabnya, dia mengatakan apabila makanan di bawa pulang ketahanan makanannya pun tentu pasti menjadi pertimbangan.

“Tentu saja ada penyesuaian. Menunya seperti kurma, susu, buah, kue kering fortifikasi,” pungkas Dadan.

Sekadar informasi, BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 1,5% pada pertengahan Februari 2025 dari sebelumnya 0,8%. Nilai tersebut dari total penerima manfaat MBG tahun ini yang sebanyak 82,9 juta.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN juga menegaskan bahwa pemerintah tak akan pernah meneken kontrak perjanjian kerja sama dengan mitra penyuplai susu untuk program MBG.

Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tak berkontrak terpusat dengan vendor, termasuk untuk produk susu.

“Tidak akan pernah ada [kontrak dari pemerintah dan perusahaan penyuplai susu untuk MBG]. Tidak akan ada, silakan ke SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] langsung,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan terpusat. Dia menjelaskan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal.

Maka dari itu, Dadan menekankan bahwa susu untuk program MBG saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sentra peternakan sapi perah.

“Untuk saat ini, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah,” jelasnya.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun di tengah penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. BGN dinilai memenuhi syarat untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisien yang dilakukan pemerintah.

Dilansir detikFinance, Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk bisa menerima tambahan anggaran itu harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," ujar Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran BGN dipangkas Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Anggaran yang dipangkas untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG).

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," katanya.

Pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," terangnya.

Untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu MBG untuk 82,9 juta penerima. Saat ini baru ada 246 SPPG.

(dai/dai)

Jakarta -

Pemerintah tengah menjalankan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari total efisiensi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi. Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp2 06 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

(kil/kil)