KOMPAS.com - Para pengembang masih mempertanyakan dan menanti kejelasan peta jalan atau road map Program 3 Juta Rumah.

Sebab, road map ini dianggap penting sebagai landasan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam melaksanakan salah satu janji politik Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan, kebijakan Program 3 Juta Rumah dinilai masih mengundang pertanyaan bagi para pengembang dan masyarakat luas.

"Kementerian harus berfokus segera menyiapkan road map-nya. Karena jangan sampai potensi lapangan pekerjaan, kalau hitungan kami itu bisa 10 juta, dengan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah ini tertunda, sayang sekali. Apalagi masyarakat yang belum punya rumah ini kan sangat besar," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

Lanjut Joko, khususnya untuk 2 juta rumah di pedesaan, ini akan menimbulkan stimulus peredaran uang yang cukup besa di masyarakat desa dalam lima tahun ke depan.

Pasalnya, kebijakan tersebut akan menghadirkan banyak lapangan pekerjaan serta menumbuhkan entrepreneur baru di pedesaan.

"Nah ini adalah sesuatu yang lebih urgent yang lebih bisa memberi dampak positif yang langsung atas kondisi ekonomi kondisi negara saat ini," tandasnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah ini juga terkait dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan secara bertahap. Karena misinya untuk pengentasan stunting dan kemiskinan.

"Kalau MBG-nya berjalan, kemudian kondisi rumahnya itu tidak bikin sehat, tidak layak, kan tidak tepat. Akhirnya penghuni bisa rentan sakit," pungkasnya.

Jakarta -

Pemerintah akan menyiapkan 20.000 rumah subsidi untuk buruh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi buruh yang ingin membelinya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, salah satu syarat buruh bisa membeli rumah subsidi adalah masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, rumah subsidi yang dibeli adalah kepemilikan rumah pertama atau belum pernah punya rumah sebelumnya.

"Terus kemudian belum pernah menerima subsidi perumahan apa pun. Itu cross-checking-nya dengan beliau Pak, dengan BPS Pak," kata Heru saat acara penandatanganan MoU rumah subsidi untuk buruh, di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Jl. Kebon Sirih, Kamis (10/4/2025).

Jika dilihat di website BP Tapera, syarat lainnya untuk bisa membeli rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) adalah WNI, bisa dibeli orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami-istri. Selain itu, batas maksimal pendapatan tetap maupun tidak tetap tidak melebihi Rp 8 juta per bulan merujuk pada Keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa tenor cicilan rumah subsidi maksimal 20 tahun dengan bunga fixed 5 persen. Saat ingin membeli rumah subsidi, calon pembeli harus membayar down payment (DP) 1 persen dari harga rumah.

"Harga rumah kalau Bodetabek, harga jual rumah maksimal Rp 185 juta per unit. Jawa, Sumatera, di luar Bodetabek, itu Rp 166 juta Pak. Sulawesi Rp 182 juta, Kalimantan Rp 177 juta. Maluku, Papua Rp 240 juta," ungkapnya.

Untuk cicilan rumah yang dibayarkan, kata Heru, sudah mencakup berbagai jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit.

"Hanya 1 persen (DP). Kalau Bodetabek Rp 185 juta, berarti hanya ada 1.850.000 uang mukanya. Angsuran sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. Kalau meninggal, otomatis dianggap lunas," tambahnya.

Untuk rumah subsidi yang didapatkan yaitu bangunan dengan luas minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Lalu untuk luas tanahnya minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.

Saat ditemui wartawan seusai acara, Heru menuturkan lokasi rumah subsidi untuk buruh, rencananya akan berada di dekat sentra-sentra industri agar tidak terlalu jauh jarak rumah ke tempat kerja. Nantinya, BP Tapera juga akan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjaring peminatan, cara menggunakan sistem informasi KPR subsidi perumahan (SiKasep) untuk membeli rumah subsidi, persyaratan administrasi hingga melibatkan bank penyalur.

Terkait pembelian rumah subsidi ini, Heru mengatakan bagi buruh bisa saja bergabung menjadi anggota Tapera. Namun hal itu tidak wajib untuk dilakukan.

"Ya bisa (jadi anggota Tapera) tapi tawarannya nggak wajib, nanti kita tawarkan sukarela, nabungnya sukarela," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun perubahan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi. Kriteria itu akan disahkan pada 21 April 2025 atau bertepatan pada Hari Kartini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, perubahan kriteria MBR ini dilakukan agar sebaran penerima manfaat rumah subsidi bisa lebih luas. Disamping itu, perubahan kriteria MBR juga ditujukan agar masyarakat bisa mengambil hunian vertikal seperti rusun atau apartemen yang punya harga lebih mahal ketimbang rumah tapak.

“Kabar baiknya pada 21 April akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri yang menyangkut kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Kepala BPS yang terus bekerja keras,” kata Ara, Jumat (11/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu merinci, perubahan kriteria MBR ini nanti akan menjelaskan masyarakat yang belum menikah, termasuk kriteria MBR punya penghasilan maksimal Rp 12 juta. Sedangkan untuk yang berpasangan atau sudah menikah kriteria MBR, punya penghasilan maksimal Rp 14 juta.

“Jadi kita sepakati buat di Jabodetabek ya, itu kalau dia single (belum menikah) Rp 12 juta, kalau menikah Rp 14 juta. Ini kabar baik, artinya semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat,” ujar Ara.

Dia berharap dengan adanya revisi kriteria MBR ini penerima manfaat rumah subsidi akan semakin luas dan masif penyalurannya. Akhirnya, angka backlog yang saat ini diperkirakan sebanyak 9,9 juta bisa semakin ditekan.

“Ini sedang dibahas bersama BPS dan di internal PKP juga menggunakan beberapa kajian, dan saat ini sedang harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Targetnya ditetapkan paling lambat 21 April,” jelas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberi sinyal akan ada tambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Penambahan kuota ini akan dilakukan setelah seluruh kuota FLPP habis.

Direktur Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengungkapkan, pihaknya berencana untuk meminta tambahan kuota FLPP setelah habis. Untuk waktu penambahan kuota, ia masih belum bisa memastikan.

"Kan nanti akan ada penambahan kuota rencananya, dari 220.000 tambah berapa. (Kapan penambahannya?) ya sampai habis dulu. (Tapi sudah pasti ditambah?) pasti akan datang," ujarnya ketika ditemui wartawan di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

Untuk jumlah kuota tambahan, ia juga belum tahu pasti berapa. "(Berapa penambahan kuota?) belum ada (pembahasan). (Penjajakannya sudah dimulai?) sudah," tambahnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP berjumlah 220.000 unit. Dari total kuota tersebut, sudah terbagi ke 13 segmen pekerjaan yang mencapai 164.260 unit.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan data penyaluran rumah subsidi dalam program FLPP mulai dari pembangunan rumah hingga akad. Sejak 1 Januari 2025 hingga 8 April 2025 total realisasi mencapai 100.021 unit rumah.

"Jadi untuk total pembangunan dari mulai 20 Oktober (2024), Presiden Prabowo dilantik hingga saat ini sudah ada mulai proses pembangunan, yang sudah terbangun, siap akad, sudah akad sampai dengan realisasi itu sudah 142.226 unit," ungkapnya di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Sebanyak 100 rumah subsidi untuk buruh akan diserahkan pada 1 Mei, bertepatan dengan hari buruh.

Hal itu dipastikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia mengatakan target 100 rumah ini merupakan bagian dari program pemberian 20 ribu rumah kepada kalangan buruh melalui cicilan program rumah subsidi.

"Dimulai dari 100 rumah untuk buruh di 1 Mei. Saya pikir ini jadi momentum bagus. Jadi tiga minggu lagi 100 rumah. Ada 3-4 titik yang dekat Jakarta aja," kata Ara di kantornya kala bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Kamis (10/4) dikutip CNBC.

Kementerian PKP mengandalkan BPS dalam menyiapkan data buruh penerima. BPS sudah menyiapkan data by name by address update pada 3 Februari 2025, serta bakal diupdate selama tiga bulan sekali.

"Kita udah menyiapkan 1000 rumah wartawan karena bagian demokrasi saya udah dapat arahan dimana sektor strategis kami akan perjuangkan," sebut Ara.

Menurutnya program rumah murah untuk buruh ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai arahan presiden, negara hadir bagi buruh dan naker. Perintah presiden membantu buruh minimal 20 ribu unit, subsidi buat petani 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buat bidan 10 ribu unit, tenaga kesehatan 5.000 unit, perawat 15 ribu unit, pengemudi ojek-taksi online yang roda dua 1.000 unit, roda empat 1.000 unit," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ia akan bertemu investor perumahan di Qatar pada pekan ini. Pertemuan itu juga diikuti Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Maruarar saat rapat yang membahas persiapan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat di Kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

"Besok saya akan bertemu beliau (Presiden) di Qatar," ujar Maruarar.

Menurutnya, ia akan berada di Qatar hingga pekan depan.

Menurut Maruarar saat berada di Qatar ia akan melapor ke Prabowo soal persiapan rumah subsidi bagi 20.000 buruh.

Penyerahan rumah subsidi untuk buruh rencananya dimulai pada 1 Mei 2025.

"Saya juga akan melaporkan, pas 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh di Indonesia," tutur Maruarar.

Untuk diketahui, saat ini Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri dalam rangka lawatan ke lima negara.

Secara berturut-turut, negara yang dikunjungi Presiden yakni Uni Emirat Arab, Turkiye, Mesir, Qatar dan Yordania.

Dalam keterangannya sebelum berangkat melakukan lawatan ke lima negara pada Rabu (9/4/2025), Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan bertemu Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Tsani pada Minggu (13/4/2025).

Menurut Presiden, lawatan ke Qatar kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menyelesaikan sejumlah kesepakatan antara Qatar dengan Indonesia.

"Juga (akan) tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita," ungkap Prabowo dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Rumah subsidi untuk buruh, driver ojol hingga petani

Pada Kamis (9/4/2025), Menteri Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP.

Maruarar menjelaskan, penyediaan rumah subsidi untuk driver ojol itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, untuk 2025 ini Presiden meminta ada alokasi 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh.

Jumlah kuota yang sama juga dialokasikan untuk rumah subsidi bagi nelayan, guru dan petani.

"Buat petani 20.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ungkapnya.

Lalu alokasi rumah subsidi bagi bidan ada 10.000 unit, untuk tenaga kesehatan masyarakat ada 5.000 unit dan bagi perawat disediakan 15.000 unit.

"Dan kami juga akan bergerak ke segmentasi-segmentasi lainnya. Kemarin kami dengan Ibu Meutya (Menkomdigi), Menteri yang mengurusi wartawan. Itu kita sudah persiapkan 1.000 rumah buat wartawan," lanjut Maruarar.

Ia menuturkan, apabila nanti diperlukan tambahan kuota rumah untuk segmentasi lain, maka pemerintah juga siap melakukan pengadaan.

Sebab Presiden Prabowo sudah mendukung untuk rumah subsidi disediakan lebih luas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ia akan bertemu investor perumahan di Qatar pada pekan ini. Pertemuan itu juga diikuti Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Maruarar saat rapat yang membahas persiapan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat di Kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

"Besok saya akan bertemu beliau (Presiden) di Qatar," ujar Maruarar.

Menurutnya, ia akan berada di Qatar hingga pekan depan.

Menurut Maruarar saat berada di Qatar ia akan melapor ke Prabowo soal persiapan rumah subsidi bagi 20.000 buruh.

Penyerahan rumah subsidi untuk buruh rencananya dimulai pada 1 Mei 2025.

"Saya juga akan melaporkan, pas 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh di Indonesia," tutur Maruarar.

Untuk diketahui, saat ini Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri dalam rangka lawatan ke lima negara.

Secara berturut-turut, negara yang dikunjungi Presiden yakni Uni Emirat Arab, Turkiye, Mesir, Qatar dan Yordania.

Dalam keterangannya sebelum berangkat melakukan lawatan ke lima negara pada Rabu (9/4/2025), Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan bertemu Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Tsani pada Minggu (13/4/2025).

Menurut Presiden, lawatan ke Qatar kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menyelesaikan sejumlah kesepakatan antara Qatar dengan Indonesia.

"Juga (akan) tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita," ungkap Prabowo dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Rumah subsidi untuk buruh, driver ojol hingga petani

Pada Kamis (9/4/2025), Menteri Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP.

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun perubahan kriteria MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang berhak menerima rumah subsidi. Lewat aturan baru itu, penghasilan di bawah Rp14 juta boleh mengambil rumah subsidi .

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan, perubahan kriteria MBR ini dilakukan agar penerima manfaat rumah subsidi bisa lebih luas. Disamping itu, perubahan kriteria MBR ini juga ditujukan agar masyarakat bisa mengambil hunian vertikal seperti rusun atau apartemen yang punya harga lebih mahal ketimbang rumah tapak.

Maruarar merinci perubahan kriteria MBR ini nanti akan diatur dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bagi masyarakat yang belum menikah, kriteria MBR punya penghasilan maksimal Rp12 juta. Sedangkan untuk yang berpasangan atau sudah menikah kriteria MBR, punya penghasilan maksimal Rp14 juta.

"Jadi kita sepakati buat di Jabodetabek ya, itu kalau dia single (belum menikah) Rp12 juta, kalau menikah Rp14 juta. Ini kabar baik, artinya semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," ujar Maruarar Sirait di Kantor PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu menargetkan Regulasi yang akan mengubah kriteria MBR itu akan terbit pada 21 April 2025. Saat ini Kepmen tersebut masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum sebelum diumumkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi tanggal 21 April kita umumkan sama-sama jam 4 sore bersama-sama dengan BPS," tambahnya.

Maruarar Sirait berharap dengan adanya revisi kriteria MBR ini penerima manfaat rumah subsidi akan semakin luas dan masif penyaluran. Akhirnya, angka backlog yang saat ini diperkirakan sebanyak 9,9 juta bisa semakin ditekan.

"Ini sedang dibahas bersama BPS dan di internal PKP juga menggunakan beberapa kajian, dan saat ini sedang harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Targetnya ditetapkan paling lambat 21 April," tutup Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta masalah yang diadukan oleh konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, tuntas dalam empat bulan mendatang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat empat bulan," kata Ara, Kamis (10/4/2025).

Sebelumnya, upaya mediasi yang dilakukan oleh Kementerian PKP terkait permasalahan antara konsumen Meikarta dengan pihak pengembang, PT Lippo Karawaci Tbk dan entitas anak PT Lippo Cikarang Tbk berbuah kesepakatan.

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Fitrah Nur, kedua belah pihak akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

Sementara PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta tengah melakukan validasi data konsumen yang mengajukan pengaduan kepada Kementerian PKP.

"Jadi sampai saat ini kita masih validasi data, dokumen-dokumen dari konsumen pemesan unit," kata Administrator After Sales MSU Handri saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (10/04/2025).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan pengaduan konsumen tersebut bisa diselesaikan karena masih fokus melakukan validasi data.

"Kami fokus untuk hari ini memang pengumpulan data, validasi data. Jadi untuk ke depannya pasti sesuai dengan yang sebelumnya saja," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Yosafat Erland mengatakan, sebanyak 26 konsumen Meikarta yang tergabung dalam perkumpulan tersebut menuntut hak mereka kepada pengembang.

Yosafat mengatakan, perkiraan total kerugian yang dialami oleh anggotanya mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau saya sendiri Rp 320 juta, masih mencicil dan sudah berhenti mencicil sejak 2 tahun lalu," katanya.

Ia menjelaskan, tuntutan yang diajukan oleh para konsumen adalah ganti rugi unit atau pengembalian uang yang sudah dibayarkan (refund).

Yosafat mengaku, awalnya ia tertarik membeli apartemen itu karena marketing yang masif dan terlihat menjanjikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta masalah yang diadukan oleh konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, tuntas dalam empat bulan mendatang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat empat bulan," kata Ara, Kamis (10/4/2025).

Sebelumnya, upaya mediasi yang dilakukan oleh Kementerian PKP terkait permasalahan antara konsumen Meikarta dengan pihak pengembang, PT Lippo Karawaci Tbk dan entitas anak PT Lippo Cikarang Tbk berbuah kesepakatan.

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Fitrah Nur, kedua belah pihak akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

Sementara PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta tengah melakukan validasi data konsumen yang mengajukan pengaduan kepada Kementerian PKP.

"Jadi sampai saat ini kita masih validasi data, dokumen-dokumen dari konsumen pemesan unit," kata Administrator After Sales MSU Handri saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (10/04/2025).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan pengaduan konsumen tersebut bisa diselesaikan karena masih fokus melakukan validasi data.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," katanya.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

"Harusnya pekan ini saya panggil Pak John Riady, tapi beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi saya panggil lagi minggu depan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

"Ya kita lihat, saya ke Qatar besok, setelah saya kembali dari Qatar sesuaikan waktunya dengan Pak John Riady untuk kita butuh penyelesaian," katanya.

Pertemuan itu, kata Ara, akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

"Ya itu yang saya mau sampaikan, terbuka nanti wartawan juga saya undang semua. Kita tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP akan panggil Lippo Group terkait penyelesaian Meikarta