Bisnis.com, JAKARTA - Belum jelasnya peta jalan program 3 juta rumah membuat pengembang properti gelisah. Ketidakpastian program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini membuat pasar properti kurang kondusif.

Lima asosiasi pengembang mengadukan persoalan tersebut kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada Rabu (19/3/2025). Kelima pengembang tersebut di antaranya Realestate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himpera), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Kelima pengembang kompak menyampaikan keluhan mengenai lambatnya eksekusi program 3 juta rumah. Hingga saat ini, proyek tersebut dinilai belum memiliki perkembangan yang signifikan.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menjelaskan bahwa selama 5 bulan pemerintahan Prabowo berjalan, program 3 juta rumah belum kunjung lepas landas. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga kini belum merilis regulasi pelaksanaan maupun peta jalan pembangunan program 3 juta rumah.

“Pada saat ini, kondisi 5 bulan program 3 juta [rumah] berjalan atau 5 bulan setelah ada Kementerian PKP [Perumahan dan Kawasan Permukiman] itu, maka yang pertama kami melihat kondisi program 3 juta rumah saat ini belum ada progres,” kata Joko dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama BAM DPR RI.

Dengan perkembangan saat ini, Joko pun meragukan program 3 juta rumah tersebut akan terealisasi. Apalagi, menurutnya, program ini tidak lagi mendapat perhatian Presiden Prabowo. Padahal, program itu masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.

“Sekarang ini kan tidak ada progres, bahkan Prabowo sendiri malah sudah jarang menyebut program 3 juta rumah itu. Karena memang tidak ada progres, yang disebut sekarang [proyek] hilirisasi, MBG [Makan Bergizi Gratis], Danantara yang dahulu enggak dikenal,” tambahnya.

Seiring dengan hal itu, Joko meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah itu, mengingat sektor properti memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya.

Bahkan, Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi empat pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah yakni kementerian, kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan.

“Harus ada perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah yang menilai Kementerian PKP tak mampu mengakomodasi regulasi yang mampu mendorong sektor properti.

Dia menilai Kementerian PKP justru menimbulkan ketidakpastian usaha lantaran kerap menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Salah satunya, mencanangkan penurunan harga rumah subsidi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan harga tanah.

“Kegaduhan-kegaduhan yang disampaikan, salah satunya wacana penurunan harga [rumah subsidi]. Saat ini harga tanah meningkat, menteri PKP justru memberi statement harga rumah diturunkan, ini sangat berbanding terbalik,” tuturnya.

Selain itu, pengembang juga menyoroti keputusan Kementerian PKP yang hendak melakukan audit pengembang. Hal itu dinilai tidak relevan karena pembangunan rumah subsidi dinilai sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

“Sangat sulit kenapa pengembang rumah subsidi sampai disuruh diperiksa BPK, kami makan uang negara dari mana?,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengaku sepaham dengan apa yang disampaikan pengembang. Dia menyebut bakal segera melakukan rapat dengar pendapat bersama Kementerian PKP dalam waktu dekat.

Skema Pembiayaan Masih Digodok

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara mengaku masih menggodok sejumlah skema pembiayaan untuk mendukung program 3 juta rumah. Pasalnya, tambah Ara, kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PKP hanya sekitar Rp3,46 triliun.

“Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Ara mengeklaim dirinya tidak diam dalam menjalankan tugasnya. Pihaknya masih berjibaku melakukan pengkajian sejumlah skema lainnya salah satunya revisi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Ini [kebijakan skema baru] jawaban tidak? Memang bisa bangun rumah kalau tidak ada likuiditasnya? Ini salah satu solusi tidak? Jelasin aja sama pengembang,” tuturnya

Jakarta -

Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalankan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini skema Program 3 Juta Rumah disebut masih belum jelas.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono menyebutkan dalam Program 3 Juta Rumah, pengembang belum punya peran yang jelas. Pembangunan 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di kawasan pesisir, dan 1 juta di pedesaan disebut masih belum jelas cara mewujudkannya.

Kian hari kita semakin dibuat bingung. Lalu kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau di sisi yang lain?" kata Ari dalam rapat dengar pendapat umum bersama Badan Aliansi Masyarakat (BAM) DPR, Rabu (19/3/2025).

Selain mengenai Program 3 Juta Rumah, pengembang juga mempertanyakan pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Salah satu contohnya adalah mencanangkan penurunan harga rumah subsidi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan harga tanah.

Menurut Ari, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah rumah yang layak huni dan mampu dibeli, bukan hanya sekadar murah.

"Kita sudah kasih masukan tetapi tidak didengar. Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat (juga) ke Presiden, menterinya bisa menerima (masukan)," ucap Ari.

Ada pula soal keputusan Kementerian PKP yang akan melakukan audit perusahaan pengembang. Ari menilai hal tersebut tidak relevan karena pembangunan rumah subsidi dilakukan menggunakan belanja modal perusahaan atau capex, bukan anggaran negara.

Sering disebutnya 'pengembang nakal' juga menjadi kontraproduktif dan rawan dimanfaatkan oleh oknum aparat penegak hukum (APH) yang tidak bertanggung jawab. Ia mencontohkan, pihaknya menerima laporan beberapa rekan pengembang dipanggil polisi dan diminta soal perizinan hingga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah.

"Sangat sulit menerima (tudingan) itu. Kenapa pengembang rumah subsidi sampai disuruh periksa. Kami kan bangun rumah, pakai uang kami sendiri, lalu kami dituduh makan uang negara itu dari mana?" katanya.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut ada lima Asosiasi diterima oleh BAM DPR RI. Selain Himperra, empat asosiasi lainnya adalah Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

(abr/abr)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dikerjakan secara gotong royong oleh sejumlah perusahaan swasta menggunakan dana CSR mereka bakal dimulai April 2025.

Maruarar, yang juga dikenal dengan nama Ara, menilai aksi gotong-royong itu merupakan dukungan swasta terhadap program 3 juta rumah yang saat ini dijalankan oleh pemerintah.

“Berkat kewibawaan Bapak Presiden, gotong royong CSR dari perusahaan swasta sudah jalan, dari Harum Energi, dari Agung Sedayu, dari Berau, kemudian akan jalan dari Adaro dan Astra,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam.

Ara melanjutkan Yayasan Buddha Tzu Chi beserta Kamar Dagang bakal merenovasi 500 rumah tidak layak huni di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, kemudian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membiayai renovasi sekitar 200 rumah di kawasan yang sama.

“Itu sekitar tanggal 14 April, kita akan mulai,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan yang sama, dia menyebut Agung Sedayu akan merenovasi 250 rumah warga di Tangerang, kemudian Berau Coal bakal bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun 500 rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Maruarar saat menghadap Presiden di Istana, Rabu malam, melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemajuan pembangunan tower-tower rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal pengembang yang meragukan Program 3 Juta rumah.

Para pengembang mengeluhkan program tersebut karena belum menunjukkan progress. Ini menimbulkan keraguan kemungkinan program bisa tercapai.

Ara sapaan Maruarar optimis Program 3 Juta rumah bisa terwujud.

"Kita enggak bisa berpikir pesimis, kita harus optimis. Dan bisa dilihat hari ini dapat lahannya," kata Ara melihat Site Expose dari Badan Bank Tanah di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Dia lalu berujar, "Dalam satu minggu ini kita sudah alokasikan berapa? 70 ribu dalam satu minggu."

Ara lalu menegaskan akan terus berusaha, bekerja, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan program itu. Dia juga menyebut program itu mendapat banyak dukungan.

"FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] juga tahun ini mudah-mudahan paling banyak dengan dukungan dari semua pihak," ungkap dia.

Badan Bank Tanah menyediakan 73 hektare lahan untuk Kementerian PKP membangun perumahan. Lahan ini tersebar di empat daerah, yakni Tanjung Pinang, Batu Bara, Purwakarta, dan Bandung Barat.

Kemudian kuota FLPP sebanyak 70 ribu dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk guru sebanyak 20 ribu unit rumah.

Ara mengatakan akan menyalurkan rumah untuk guru dengan melakukan serah terima kunci pada 25 Maret.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan kuota FLPP tahun ini sudah ada 39.147 unit rumah yang tersalurkan.

Penyaluran akan terus berjalan dengan proporsi pembiayaan 75 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"Kita enggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini sudah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucap Heru.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang mulanya senang dengan Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP.

Namun, Joko menilai program tersebut saat ini belum ada perkembangan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progress," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3).

Dia juga mengklaim Presiden Prabowo Subianto tak antusias lagi membicarakan program tersebut.

"Sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sebanyak 20 menara (tower) hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dibangun dan siap huni. Menurutnya pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai rencana.

“Pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower itu sudah selesai, dan itu bisa digunakan,” kata Menteri Perumahan saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara, Kamis, 20 Maret 2025.

Pembangunan rumah beserta infrastruktur dasar dan pendukungnya merupakan bagian dari pembangunan tahap II di IKN yang ditargetkan rampung dalam periode 2025–2029.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Januari 2025 menyebut 47 menara rumah susun (rusun) hunian untuk ASN di IKN ditargetkan rampung pada 2025.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 juga menargetkan seluruh tower atau menara hunian untuk ASN di IKN bakal rampung Maret 2025.

Tidak hanya melaporkan pembangunan rumah di IKN, Maruarar juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG).

Selain itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130 ribu lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

(KIE)

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 20.000 unit rumah subsidi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Rencana lokasi 20.000 rumah subsidi yang akan dibangun tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan PMI memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20.000 rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ujar Ara dalam keterangannya usai bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, pada Rabu malam (19/3/2025).

Abdul Kadir Karding menambahkan, kolaborasi dengan Kementerian PKP diharapkan bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi PMI melalui akses terhadap hunian yang layak.

Dengan begitu, para PMI diharapkan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali ke dalam negeri.

"Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyediakan 20 ribu rumah subsidi atau rumah murah untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ia mengatakan pemerintah berupaya memastikan PMI mendapat akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20 ribu rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ucap Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Hal itu disampaikan ketika bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian PKP di Jakarta kemarin malam. Pertemuan ini membahas upaya sinergi dalam penyediaan hunian layak bagi PMI sebagai bagian dari perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Ia menyebutkan hunian tersebut bisa diperoleh PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Tanah Air. Hunian tersebut berupa rumah subsidi yang rencananya akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara," ujarnya.

Sementara itu, Karding mengatakan kolaborasi diharapkan tak hanya memberi PMI perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga jaminan kesejahteraan di dalam negeri melalui akses terhadap hunian yang layak.

"Pekerja migran adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Alhamdulillah Pak Ara bantu," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan PMI tidak hanya mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali.

"Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengaku sebanyak 5.760 unit perumahan untuk TNI dan Polri sudah memasuki status peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Menurutnya, dalam rangka mendukung ketersediaan rumah bagi personel militer dan kepolisian, Kementerian Perumahan dan Permukiman telah melakukan groundbreaking beberapa proyek perumahan bersama TNI AD dan Polri.

“Kami sudah melakukan groundbreaking dengan TNI Angkatan Darat di Serang. Totalnya ada 5.760 unit, tersebar di Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025) malam.

Selain itu, groundbreaking juga dilakukan dengan Polri bersama Kapolri di Karawang dengan total 14.389 unit rumah.

Pada 25 Maret 2025, Ara mengatakan pemerintah akan memulai penyerahan kunci rumah bagi para buruh di beberapa wilayah, termasuk Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura.

Dia menyebut total rumah yang disiapkan mencapai 20.000 unit, dengan simbolis penyerahan 250 unit pada acara tersebut.

“Totalnya kita 20.000 unit rumah dan nanti pada saat penyerahan kunci simbolis pada 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan capaian program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga saat ini, kata Ara total 69.000 unit rumah telah diterima masyarakat setelah akad kredit dan pencairan dana.

“Kemudian yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. ini akad dan sudah cair. Akad tapera khusus PNS yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937. Ini Bank penyalurnya, dan ini asosiasi yang membangun,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025) malam.

Sementara itu, dia memerinci bahwa angka lain yang menunjukkan progres program ini mencakup pembangunan yang sedang berjalan di 9.330 unit. Lalu, rumah subsidi dengan status ready stock mencapai 14.042 unit.

Persetujuan kredit dari bank mencapai 19.643 unit dan akad kredit yang belum cair ada di 20.603 unit sehingga total keseluruhan mencapai 134.937 unit termasuk Tapera khusus PNS di 1.384 unit.

Untuk 2025, Ara mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 220.000 unit rumah subsidi. dia menegaskan bahwa rumah subsidi harus memiliki kualitas yang baik dan tidak boleh asal dibangun.

“Kami juga menemukan yang tidak hujan banjir, yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya, Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas,” jelasnya.

Maruarar menyatakan bahwa pihaknya telah meminta audit dari BPK serta membahas persoalan ini dalam pertemuan dengan KPK untuk memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi tetap terjaga.

“Bagi yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat. Jadi kami sudah minta audit ke BPK, dan kami juga sudah sampaikan dalam pertemuan dengan KPK kemarin,” pungkas Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 20 menara (tower) hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dibangun dan siap huni.

Ara menjelaskan pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai rencana.

“Pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower itu sudah selesai, dan itu bisa digunakan,” kata Menteri Perumahan saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam.

Pembangunan rumah beserta infrastruktur dasar dan pendukungnya merupakan bagian dari pembangunan tahap II di IKN yang ditargetkan rampung dalam periode 2025–2029.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Januari 2025 menyebut 47 menara rumah susun (rusun) hunian untuk ASN di IKN ditargetkan rampung pada 2025.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 juga menargetkan seluruh tower atau menara hunian untuk ASN di IKN bakal rampung Maret 2025.

Tidak hanya melaporkan pembangunan rumah di IKN, Maruarar saat bertemu Presiden di Istana, Rabu malam, juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Perumahan lapor Presiden 20 menara hunian di IKN siap huni

Djakarta, 29/9/1950 (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) segera menyerahkan kunci rumah subsidi untuk guru berjumlah 20 ribu unit di berbagai wilayah secara serentak pada 25 Maret mendatang.

"Tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (19/3).

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan penyerahan kunci rumah untuk guru akan dilakukan di berbagai wilayah, antara lain Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Kupang, Bangkalan, dan Jayapura.

Ara merinci ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun pada 25 Maret mendatang, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan bahwa rumah subsidi untuk guru akan memiliki skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

Adapun total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Dalam pertemuan Ara dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah serahkan kunci rumah guru serentak pada 25 Maret mendatang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam, mengatakan dia telah melaporkan proses pembentukan BP3 kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya juga laporkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, itu harus dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, BP3,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden di Istana.

Dia menjelaskan BP3 dibentuk untuk mengedepankan keberimbangan dalam kepemilikan rumah.

“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” kata Maruarar.

Dia menyebut prinsip keadilan itu menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo dalam program pembangunan rumah rakyat.

“Bapak Presiden selalu dengan Pancasila dan konstitusi, ada (asas) keadilan sosial. Jadi, BP3 ini akan segera kami bentuk supaya ini bisa berjalan asas keadilan,” kata Menteri Perumahan.

Menteri Perumahan dalam pertemuannya dengan Presiden melaporkan sejumlah pencapaian kementeriannya terutama terkait program prioritas pemerintah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar kepada Presiden melaporkan pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kepada menterinya itu juga menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Pemerintah menetapkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian, BPHTB yang semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Perumahan segera bentuk BP3 percepat bangun rumah rakyat