AMBON, KOMPAS.com - Uji coba pemberian makanan bergizi gratis bagi siswa SD dan SMP dimulai di wilayah Maluku.

Kegiatan ini dilaksanakan di Buru Selatan, Senin (16/12/2024) oleh Koordinator Wilayah Buru Selatan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Maluku, di SD 04 dan SMP Namrole.

Sekitar 315 siswa dari kedua sekolah tersebut mengikuti uji coba makanan sehat gratis, seharga Rp 10 ribu.

Koordinator Wilayah Buru Selatan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Maluku, Arman Hisamu menjelaskan, program ini merupakan uji coba untuk menyesuaikan harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Makanan bergizi gratis yang dibagikan kepada ratusan siswa dikemas dengan menu lengkap, sesuai standar gizi yang telah mendapat penilaian dari ahli gizi Dinas Kesehatan Buru Selatan," ungkap Hisamu setelah penyerahan paket makanan di SD 04 Namrole.

Menu yang disajikan dalam uji coba ini mencakup nasi, ikan, telur, sayur sup, dan buah, dengan total harga Rp 10 ribu.

"Uji coba di Buru Selatan ini berjalan sukses dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan," tambah dia.

Hisamu juga menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari penggalangan intelijen yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan untuk melaksanakan program makanan bergizi gratis.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam program uji coba ini," sambung dia.

Wakil Bupati Buru Selatan, Gerson Eliaser Selssily, memberikan apresiasi terhadap kegiatan uji coba ini. "Tadi kita lihat bisa berjalan tertib dan aman selama kegiatan," kata dia.

Ia menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung keberlangsungan program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kami pemerintah daerah siap mendukung agar program ini berjalan dengan baik dan berkesinambungan untuk seluruh daerah," tutur dia.

Guru SD 04 Namrole, Rukimah Loilatu menilai, program uji coba makan gratis ini sangat bermanfaat bagi siswa.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden atas program ini, semoga nantinya berjalan dengan baik karena sangat membantu," kata dia.

Wonosobo -

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, melakukan kunjungan kerja (kunker) uji coba makan bergizi gratis di Ponpes Al Mubaarok Manggisan, Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng). Cak Imin pun bercerita dirinya harus menempuh 7 km agar bisa minum susu saat menjadi santri.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tantangan pengajaran dan pendidikan agama termasuk pesantren kita ini amat sangat menarik. Di masa yang akan datang, karena harus mengatasi seluruh problematika kehidupan kita," kata Cak Imin dalam sambutannya, Senin (16/12/2024).

Cak Imin mengatakan pendidikan menjadi hal yang penting sebagai syarat untuk majunya pendidikan. Pendidikan yang baik akan membawa sumber daya manusia (SDM) yang kuat. Serta SDM yang kuat harus makan makanan yang bergizi.

Salah satu syarat untuk maju pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik akan membawa SDM yang kuat. SDM yang kuat akan membawa kekuatan kemajuan. Salah satu SDM yang kuat itu adalah manusianya harus makan makanan yang bergizi. Betul apa betul?" ujarnya.

Cak Imin pun menceritakan saat dirinya menjadi seorang santri. Dia mengatakan meski orang tuanya memberikan susu, dia harus mengambil susu itu sejauh 7 km dari Ponpes ke rumah.

"Saya dulu nyantri. Makanannya pas-pasan. Tapi untungnya orang tua saya itu, dulu itu, ngasih meskipun pas-pasan, saya itu harus minum susu. Tapi nggak semudah yang kamu bayangkan.

Saya boleh minum susu asal saya ngambil sendiri 7 kilometer dari rumah naik sepeda," ucapnya.

"Tiap hari. Jadi Pak Leon, saya itu hobi naik sepeda itu dulu gara-gara waktu SD SMP itu. Tiap pagi naik sepeda ontel hanya untuk ngambil susu. Karena hobi itu suka minum susu itu ke tempat pemerasan sapi perah, sapi susu. Di situ dapat harga murah. Karena beli di peternaknya. Kalau harga di pasar nggak mampu. Ekonomi keluarga kita nggak mampu," sambungnya.

Cak Imin lantas mengatakan para santri saat ini bisa mendapatkan makanan bergizi. Makanan bergizi dari pemerintah akan dimulai pada 1 Januari 2025.

"Jadi semua siswa-siswi termasuk santri akan mendapatkan makan bergizi gratis secara bertahap akan mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah dimulai 1 Januari, tetapi karena anggaran, maka bertahap," tuturnya.

Dia mengatakan proses penyaluran makanan bergizi ini masih bertahap. Untuk tahap awal dianggarkan senilai Rp 51 triliun.

"Nah proses bertahap itu ada yang santri ada yang sekolah tentu kesabaran semuanya. Agar proses bertahap ini pemerontah akan mengeluarkan Rp 51 triliun untuk tahap awal," jelasnya.

"Nah moga-moga akan terus sampai pada tahun ketiga, keempat, seluruh soswa tak ada satupun yang tidak akan mendapatkan makan bergizi gratis," tutupnya.

(aik/aik)

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Aksi sekelompok gangster yang memasuki pemukiman warga di daerah Kota Semarang viral di media sosial. Apakah Kota Semarang kembali darurat gangster? 

Dilansir dari unggahan video amatir akun X @dhemit is back, tampak segerombolan remaja terlibat aksi saling kejar disebuah gang kecil. Bahkan beberapa diantara mereka kedapatan membawa senjata tajam.

Tak hanya itu, ada juga yg menyalakan petasan dengan menembakkan ke arah lawan.

"Semarang punya cerita pemuda bawa sajam dan tawuran pakai petasan jadi hal keren. Dipersilahkan warga Semarang untuk giatkan jaga poskamling dilingkungan sekitar, " tulis akun X @dhemit is back, Senin (16/12/2024). 

Viralnya video tawuran yang dilakukan oleh para remaja dan sudah memasuki area pemukiman warga itu pun membuat netizen menjadi geram. 

"Itu bocil-bocil semua anj*r, bibit kreak Semarang sdh ke grass root," tulis akun X @kabian76.

"Depan Mes saya tiap malem minggu mit jam 2-4 dinihari seringnya, sama juga bawa bawa mercon gituan," tulis akun X @altoza.

"Haduh hama bgt ya itu, mana msh kecil kecil," tulis akun X @exorizm.

 

Editor : Maulana Salman

setiap pekan kami melakukan satu kali uji coba

Bukittinggi,- (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodim) 0304/Agam, Sumatera Barat mengadakan uji coba program pembagian makanan tambahan bergizi gratis untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Uji coba ini dilaksanakan di Kota Bukittinggi dipimpin Komandan Kodim (Dandim) 0304/Agam Letkol. Arm. Bayu Ardhitya Nugroho dengan titik lokus penerima manfaat di lokasi TK Kartika Bukittinggi, Senin.

"Kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto di seluruh jajaran TNI AD khususnya di wilayah Kodam I/BB. Setiap pekan kami melakukan satu kali uji coba dalam rangka mendukung makanan tambahan bergizi gratis dilaksanakan dan dimulai awal 2025,” kata Dandim 0304/Agam Letkol. Arm. Bayu Ardhitya Nugroho di Bukittinggi, Senin.

Menurutnya, pembagian makanan tambahan bergizi gratis juga dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah melibatkan TNI terhadap generasi muda harapan bangsa.

"Tentunya agar generasi muda mampu menjadi tangguh dan tumbuh secara cerdas, kuat dan kompetitif di masa depan," katanya.

Dia mengungkapkan kegiatan serupa akan dilaksanakan bersama instansi terkait dan masyarakat dan dilakukan di sekolah-sekolah lainnya.

"Program makan gratis bergizi diharapkan mampu menekan angka stunting khususnya di Bukittinggi. Beberapa program lain yang digulirkan pemerintah pusat terus kami dukung," katanya.

Dandim didampingi Ketua Persit KCK Cabang LVIII Kodim 0304/Agam Ny. Titik Bayu Ardhitya Nugroho yang ikut membagikan makanan yang memenuhi kecukupan gizi tumbuh kembang anak.

"Untuk masalah indeks termasuk panduan gizi dari makanan yang diberikan, kami menyesuaikan dengan yang telah ditentukan dari Badan Gizi Nasional," kata Bayu.

Ia menambahkan sasaran pemberian makanan bergizi gratis berikutnya ditambahkan dengan ruangan dapur gizi gratis di satuan pendidikan.

"Satu dapur melayani sampai dengan 3.000 anak atau siswa, dengan sasarannya pelajar TK, SD, SMP sampai dengan SMA kemudian juga panti asuhan dan bahkan juga termasuk bagi ibu hamil itu menjadi sasaran dapur bergizi gratis," sebutnya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Grab Indonesia dan Ovo melakukan peninjauan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Dalam kesempatan ini, tampak hadir Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan untuk meninjau program yang dilakukan oleh Grab Indonesia.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan bahwa dirinya senang Grab Indonesia dan Ovo memilih SD Muhammadiyah 1 Wonopeti sebagai tempat uji coba program makan bergizi gratis (MBG).

Sebab, Zulhas menilai sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah ada di berbagai pelosok negeri dan Muhammadiyah dapat mengatur setiap program dengan baik.

“Saya senang sekali karena Grab merangkul dan mengajak Muhammadiyah, itu nomor satu. Karena sekolah Muhammadiyah itu ada di mana-mana. Karena kalau melibatkan Muhammadiyah mudah-mudahan separuh pekerjaan selesai,” kata Zulhas, Senin (16/12/2024).

Tidak hanya itu, Zulhas juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Grab Indonesia yang mau membantu dan berkontribusi lebih banyak dalam program MBG ini.

Apalagi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menyebut kontribusi dari berbagai pihak untuk memberikan makan bergizi sangat penting. Diharapkan akan membuat anak-anak di Indonesia menjadi hebat, kuat, pintar, dan sehat, serta menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

“Mudah-mudahan kerja sama ini dapat respons yang baik dari Badan Gizi Nasional, sehingga Grab bisa memberikan kontribusi terhadap makanan bergizi ini dan lebih luas lagi di seluruh Indonesia,” ujar Zulhas.

Di sisi lain, Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan upaya perusahaan dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Neneng menuturkan uji coba program MBG tersebut sudah terlaksana sejak September 2024.

“Kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng.

Adapun, terdapat beberapa lauk dan susu yang disediakan, antara lainnasi, ayam kecap, dan tumis buncis wortel. Selain itu para murid juga mendapatkan satu buah pisang dan susu sebagai penyempurna gizi.

KOMPAS.com -Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sleman:

1. Godean Jogja Hill's: Tipe 30/60

   Terletak di Godean, Kabupaten Sleman, perumahan ini dikembangkan oleh PT Dewi Sri Sejati dengan banderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 30/60 meter persegi. Dari total 190 rumah yang tersedia, tersisa tinggal satu unit lagi.

2. Godean Jogja Hills Tahap 2: Tipe 30

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Dewi Sri Sejati yang terletak di Godean, Kabupaten Sleman. Menawarkan 73 rumah dengan harga Rp 151 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 30/60 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 3 unit lagi dari total 70 rumah.

3. Griya Moyudan Asri: Tipe 25/60

   Berlokasi di Moyudan, Kabupaten Sleman, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Adi Propertindo, dengan harga Rp 151 juta.

   Setiap unit dibangun dengan ukuran 25/60 meter persegi. Masih tersedia 61 rumah dari total 110 unit yang dipasarkan.

4. Mulia Purnama Residence: Tipe Subsidi

   Perumahan keempat ini terletak di Godean, Kabupaten Sleman, dengan jumlah total 148 unit, seharga Rp 151 juta.

   PT Sahid Putra Sehati membangun rumah-rumah di sini dengan luas 30/60 meter persegi. Hingga kini, masih tersedia 18 rumah lagi.

5. Perumahan Graha Kencana Gamplong: Tipe Perumahan Graha Kencana Gamplong

   Di Moyudan, Kabupaten Sleman, terdapat perumahan dengan total 79 unit. PT Adhiwangsa Rahayu Propertindo memasarkannya dengan harga Rp 162 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibangun dengan ukuran 30/60 meter persegi. Masih tersedia 66 rumah lagi yang dipasarkan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait meminta Kementerian Keuangan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 500 ribu unit. Hal ini untuk mendorong pendanaan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, program tersebut bagus dan disenangi oleh pengembang dan perbankan. Ia pun sudah memastikan PT BTN (Persero) Tbk siap untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Ia pun menyebutkan pihaknya sudah menyediakan sekitar 30 ribu rumah untuk masyarakat. Sebanyak lebih dari 28 ribu unit rumah di antaranya disalurkan melalui KPR BTN.

Di sisi lain, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan setiap tahun KPR subsidi selalu kehabisan kuota kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini masih tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan karena kehabisan kuota FLPP.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Selain itu, ia mengusulkan agar subsidi KPR dari 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Sebab, biasanya pemilik rumah melunasi KPR dalam kurun waktu tersebut. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih murah.

Nixon juga mengusulkan agar pembiayaan rumah tak hanya dari FLPP tetapi bisa dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Ia menilai kombinasi FLPP SSB dapat sekaligus memberikan return yang lebih sesuai bagi perbankan dan tidak terlalu bergantung pada APBN.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

(dhw/zlf)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, per 16 Desember 2024 sebanyak 44 unit pengolahan ikan atau UPI telah terdaftar sebagai calon mitra kerja sama program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo menyampaikan, pihaknya hingga saat ini tengah menyiapkan pelaku usaha hasil perikanan, baik perikanan tangkap hingga pengolahan, untuk terlibat sebagai calon mitra MBG.

“Sekarang sudah ada 44 perusahaan [yang telah terdaftar],” kata Budi dalam konferensi pers capaian akhir tahun KKP 2024, Senin (16/12/2024).

Sejauh ini, Budi mengungkap setidaknya sudah ada 1.195 UPI yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Dari total tersebut, baru 44 UPI yang telah terdaftar sebagai calon mitra MBG.

Untuk itu, KKP akan mendorong perusahaan-perusahaan yang telah memiliki SKP untuk segera mendaftar sebagai calon mitra MBG. Bahkan, pemerintah bersedia untuk memfasilitasi sejumlah perusahaan untuk dapat terdaftar sebagai calon mitra program tersebut.

“Kami dampingi, kami fasilitasi, kalau ada kendala kami ada petugas customer services untuk beri layanan tersebut,” ujarnya.

Pada awal Desember 2024, Badan Gizi Nasional telah meluncurkan website resmi sebagai platform pendataan calon mitra kerja sama. Platform ini dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran dan komunikasi dengan mitra potensial.

Adapun, salah satu kebutuhan yang cukup besar dan selalu ada yakni protein. Budi menuturkan, nantinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Gizi Nasional akan langsung membeli produk perikanan ke pelaku-pelaku usaha yang telah menjadi mitra.

Sebagai informasi, SPPG nantinya akan memproduksi menu makan bergizi harian sebelum didistribusikan ke para siswa sekolah dasar di masing-masing wilayah.

Sebelumnya, KKP telah melakukan uji coba pertama dapur SPPG milik Badan Gizi Nasional di Bitung, Sulawesi Utara pada pertengahan Desember 2024. Uji coba tersebut merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mendukung program makan bergizi dengan Badan Gizi Nasional sebagai leading sector-nya.

Selain berperan aktif dalam uji coba SPPG dengan menyiapkan menu ikan, dukungan KKP terhadap program makan bergizi di antaranya menyiapkan data yang dibutuhkan seperti peta produksi (perikanan budi daya dan tangkap), peta komoditas dan preferensi konsumen.

Kemudian data sebaran UMKM pengolah perikanan, ragam produk hilirisasi perikanan, sebaran dan stok ikan di cold storage hingga data penyuluh, petugas mutu dan koperasi perikanan.

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) dan swasembada pangan dinilai akan memberi angin segar bagi industri peternakan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang bakal dihadapi oleh pemerintah untuk menyukseskan program-program prioritas ini

Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Subendro menyampaikan, tantangan yang dimaksud adalah keterbatasan lahan dan regenerasi pelaku bisnis di sektor peternakan.

“Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa tantangan yang kedepan harus kita atasi. Yang pertama, dari sisi beralihnya fungsi lahan. Pertanian-peternakan juga banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Ini yang menjadi tantangan yang sangat besar,” beber Nanang dalam Investor Market Today IDTV, Senin (16/12/2024).

Dia pun menjelaskan bahwa ada perbedaan signifikan antara Indonesia dan Brazil perihal swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. Salah satunya yaitu Pemerintah Brazil yang sangat konsisten menjaga fungsi lahan mendedikasikan untuk kebutuhan peternakan maupun pertanian. Maka dari itu, dia berharap pemerintah dapat memperhatikan hal tersebut untuk mendukung dua program prioritas tadi.

“Maka mesti dijaga supaya tidak banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Di Indonesia tidak, kita setiap tahun mengalami penurunan jumlah lahan peternakan maupun pertanian,” kata Nanang.

Tak berhenti sampai di sana, Nanang juga membandingkan Indonesia dengan Australia. Dalam hal ini, Australia dapat memelihara sapi 2-4 ekor per hektare. Indonesia sendiri belum bisa melakukan hal serupa, mengingat belum optimalnya penggunaan lahan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan dengan baik.

“Mungkin dengan jalan seperti itu sedikit bisa membantu mengatasi minimnya jumlah lahan yang bisa digunakan untuk industri peternakan secara besar,” sebut Nanang.

Selain soal keterbatasan lahan peternakan, tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah minimnya minat masyarakat berprofesi sebagai peternak. Mirip yang terjadi dengan profesi petani, Nanang menyatakan bahwa kebanyakan mahasiswa yang menempuh bidang studi yang relevan juga tak banyak yang melanjutkan niat untuk berprofesi sebagai peternak.

“Dan kita perlu tahu bahwa lebih dari 56% peternak yang saat ini masih menggeluti usahanya, umurnya sudah di atas 50 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang 56% nanti sudah pensiun dari profesinya sebagai peternak, siapa yang akan menggantikan?” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) -

Ia melanjutkan, SMF sejak tahun 2017 sampai Oktober 2024, secara akumulasi dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP senilai Rp25,50 triliun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur, atau setara dengan 689.583 unit rumah.

"Peningkatan nilai/ leverage tersebut seluruhnya didapatkan SMF dari pasar modal," ujar Ananta.

Dalam kesempatan ini, Ia berharap Program 3 Juta Rumah dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai sebanyak 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun per 13 Desember 2024.

Capaian itu telah melebihi target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini yang sebanyak 166.000 unit rumah.

Ia menyebut sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam periode 2018 sampai 2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 sampai Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63 persen hingga 16,3 persen terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

"Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” ujar Menteri Nusron.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) membantah jika negara memberikan tanah gratis untuk memperlancar program 3 juta rumah.

Nusron menyebut, tanah yang diberikan pemerintah sebagai pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung program 3 juta rumah bisa didapatkan pengembang dengan harga yang lebih murah. Sehingga tetap ada harga yang harus dibayar untuk pengembangan perumahan dengan memanfaatkan tanah negara.

"Oh enggak ada gratis. Tidak ada," kata Nusron saat ditemui usai Acara Dialog Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun skemanya, Nusron mengatakan aset-aset negara berupa tanah statusnya akan dijadikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). HPL tersebut akan diserahkan ke bank yang selanjutnya diatur skema pemanfaatannya oleh bank.

"Ini tanah negara yang gratis, nanti kita serahkan HPL- nya ke dalam bank. Selebihnya nanti teman-teman ini (pengembang) berhubungan dengan bank. Kita atur skemanya supaya negara tidak dirugikan, rakyat juga. Tapi tentunya dengan harga yang murah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Nusron memaparkan setidaknya ada 850 ribu hektare tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) maupun eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Sehingga tanah-tanah tersebut praktis kembali menjadi milik negara dan akan digunakan kembali untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Kami punya 850 ribu bisa dipakai untuk transmigrasi, bisa dipakai untuk tanaman pangan, dan bisa dipakai untuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu itu bisa dipakai untuk perumahan," kata Nusron.

"Tapi apakah cocok untuk MBR, atau tidak untuk perumahan, kami belum tahu. Tentunya bapak-bapak pelaku perumahan yang lebih paham," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik. Dirinya meiminta kuota FLPP menjadi 500 ribu unit pada 2025.

"Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500 ribu unit," ujar Ara dalam acara dialog "Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah" dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.

Dengan demikian, kenaikan kuota FLPP bertambah 280 ribu unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220 ribu unit.
"Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya," kata dia.

Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada Januari.
Dirinya meminta program FLPP segera diluncurkan arena sudah ada kesiapan.

"Jadi Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," jelas Ara.

Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

"Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang," kata Ara.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

(KIE)