Makassar: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengintruksikan agar program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) mendukung penuh program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu caranya, dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

"Sekarang coba program itu diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi kalau di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabe, coba cabe. Kan ini ekonomi terpadu," kata Yandri saat membuka Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Tekad, di Makasar, Rabu, 18 Desember 2024.

Program Tekad diharapkan bisa memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan. Khususnya, di kawasan Indonesia Timur.
"Saya haqqul yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat," ungkapnya.

Project Manager (PM) Program Tekad M. Fachri memastikan bakal mendukung penuh program swasembada pangan dan makan bergizi gratis, terutama di kawasan Indonesia Timur. Salah satunya, dengan menguatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ia mengatakan nantinya BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

"Target kita program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis," ujar Fachri.

Dia menjelaskan selama ini fokus utama program Tekad adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih moderen dan efisien.

"BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap," ungkapnya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas. Baik itu ke sekolah-sekolah, maupun desa-desa guna mendukung program makan bergizi gratis.

"Jejaring BUMDes di daerah sasaran program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur," ucap Fachri.

Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) adalah program kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

(AGA)

Bisnis.com, MALANG—Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Prof Sandra Malin Sutan, menawarkan pemanfaatan sistem Intelligence Non-Destructive Evaluation (Indev) untuk memperhatikan mutu pangan makan siang gratis.

Indev adalah menggabungkan teknologi kecerdasan buatan, citra digital dan spektroskop inframerah dekat. Tujuannya, untuk mengecek mutu produk pangan dengan lebih efisien, akurat dan real time, termasuk produk pangan untuk Program Makan Siang Bergizi Gratis.

“Evaluasi mutu hasil pertanian dan keamanan pangan sangat penting untuk mencegah gangguan kesehatan akibat makanan,” ujarnya, Rabu (18/12/2024).

Saat ini, evaluasi mutu buah atau sayur sering dilakukan dengan metode destruktif, sementara analisis mutu pangan umumnya membutuhkan pengiriman sampel ke laboratorium.

Salah satu metode yang dia tawarkan, yakni menggunakan sistem Intelligence Non-Destructive Evaluation (INDEV). Sistem ini menggunakan teknologi yang mampu mendeteksi dan memprediksi kerusakan serta kandungan pangan tanpa merusak sampel.

“Metode tradisional, seperti analisis destruktif, tidak hanya merusak produk tetapi juga seringkali tidak representatif untuk seluruh batch, sehingga meningkatkan risiko distribusi produk dengan kualitas tidak konsisten.

Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengevaluasi bahan pangan secara non-destruktif, efisien, dan akurat”, jelasnya.

INDEV, imbuhnya, menggabungkan teknologi kecerdasan buatan, citra digital dan spektroskop inframerah dekat.

“Sistem ini dirancang untuk melakukan pemeriksaan dan analisis kualitas produk pangan serta hasil pertanian, tanpa merusak fisik atau menyebabkan perubahan pada struktur internal produk, memungkinkan untuk menilai produk pangan dengan lebih efisien, akurat dan real time”, ujarnya.

Selain pada tanaman pangan, sistem ini, juga bisa digunakan dalam klasifikasi mutu pada tanaman perkebunan.

“Teknologi ini menjadi solusi strategis dalam mendukung pemantauan kualitas secara waktu nyata di industri pangan dan hasil pertanian, baik pada tahap pra-panen maupun pasca-panen. Salah satu keunggulan utama INDEV adalah kemampuannya untuk mengukur berbagai parameter secara simultan, yang tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas produk tetapi juga mendukung efisiensi proses”, pungkas dosen Fakultas Teknologi Pertanian ini.

Menurutnya, penelitian tersebut didanai oleh swasta. Karena itulah, pemanfaatan teknologi tentu diperoleh institusi tersebut.

Jika pemerintah menginginkan teknologi yang sama, kata dia, maka bisa menjalin kerja sama dengan UB untuk melakukan penelitian teknologi.

“Penggunaannya gampang, dengan menggunakan gadget,” ucapnya.

Sandra dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Teknologi Pertanian UB, Kamis (19/12/2024). Dia merupakan profesor dalam bidang ilmu Teknik Pengolahan Pangan dan Pasca Panen. Ia merupakan profesor ke-24 dari Fakultas Teknologi Pertanian dan ke-394 dari seluruh profesor di Universitas Brawijaya. (K24)

Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Sebanyak tiga menteri yakni Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meresmikan apartemen transit Rancaekek dan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Jawa Barat, Rabu.

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Rusunawa Rancaekek Kabupaten Bandung Rabu mengatakan, apartemen transit di kompleks rumah susun sewa (rusunawa) Rancaekek dan Solokanjeruk, diperuntukan bagi peserta program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) perkotaan di tiga wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung untuk tinggal sementara sampai bisa mandiri.

"Pak Menko, pak Mendagri, pak Menteri Perumahan, kami bangga ada tiga menteri hadir di sini, terima kasih hadir dalam peresmian apartemen transit dan peluncuran program penanganan PPKS perkotaan semoga lancar ke depannya," kata Bey.

Program ini dijalankan, kata Bey, lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, Dunia Usaha, dan Masyarakat Sipil Program ini menghadirkan solusi yang terintegrasi.

"Program ini tidak hanya menyiapkan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk Tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem," kata Bey.

Bey menjelaskan kepada para menteri yang hadir, bahwa dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini.

"Mereka berasal dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga, yang akan ditempatkan di Rusunawa Rancaekek. Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," katanya.

Bey juga menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Selain mendapatkan tempat tinggal, peserta program juga akan dibina untuk menjalani hidup yang lebih disiplin, dan dilatih sesuai minat dan bakat mereka, serta didampingi agar mampu mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.

"Saya menitipkan kepada Pak Sekda Jabar -Herman Suryatman-, bahwa mereka harus mendapatkan pelatihan betul-betul, agar mereka bisa mandiri nantinya, dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dibandingkan sebelumnya," ucap dia.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi, yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakekerjaan. Namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey.

Bey menekankan bahwa mereka berharap para peserta dapat menjadi individu yang disiplin, terampil, dan mandiri, sehingga keluar dari garis kemiskinan ekstrem.

Bey juga mengatakan, dalam program ini para warga akan direlokasi dari hunian sebelumnya, ke hunian yang lebih layak huni. Sedangkan kawasan sebelumnya diubah untuk kepentingan publik.

Dia mencontohkan, kawasan bawah jembatan Pasupati yang sebelumnya kumuh dan penuh sampah telah berhasil ditata menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka untuk warga masyarakat, taman kota yang dikelola menuju zero waste dengan pemilihan sampah TPS 3R, sampai pengembangan maggot dan komposting.

"Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Penanganan PPKS ini adalah bukti nyata bahwa kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan dengan mewujudkan solusi yang lebih inklusif, sejahtera dan berkeadilan," katanya.

Namun demikian, tambah Bey, untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan kolaborasi semua pihak dan evaluasi berkesinambungan.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut warga yang belum memiliki rumah termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Pengkategorian tersebut, kata Ara sapaan akrab Maruarar, tercetus usai dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Menurutnya, Bank Dunia juga memasukkan warga yang kekurangan konsumsi kalori harian dalam kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Rabu (18/12/2024).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Dalam acara itu, ia juga mengusulkan agar tanah yang disita dari koruptor dijual murah kepada masyarakat kuran gmampu. Usulan itu juga, katanya, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dimasukkan dalam program strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya program itu direncanakan akan menyasar MBR di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doannya," imbuh Ara.

(nkm/nkm)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp 139 miliar untuk program makan bergizi gratis di tahun 2025.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, anggaran ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yakni sebesar 5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Untuk anggaran murni di tahun 2025, kami siapkan Rp 139 miliar untuk satu tahun. Itu mencakup tingkat TK, SD, SMP, baik negeri maupun swasta,” ujar Pilar di SMPN 19 Tangsel, Jalan Widya Kencana, Ciater, Serpong, Tangsel, Rabu (18/12/2024).

Adapun untuk tingkat SMA, akan ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Jika dihitung total anggaran keseluruhan untuk program makan bergizi gratis di Tangsel diperkirakan mencapai Rp 300 miliar per tahun.

“Kalau untuk SMA nanti di pemerintah Provinsi Banten, dan akan ada tambahan dari pemerintah pusat. Kalau dihitung total, mungkin sekitar Rp 300 miliar dalam satu tahun,” kata dia.

Sebelumnya, Pemkot Tangsel telah melakukan tahap uji coba makan bergizi gratis di dua sekolah, yaitu TK Negeri Pembina 1 dan SMPN 19 Tangsel. Nantinya program tersebut akan dilaksanakan secara serentak pada 2025.

“Nanti, pada saat pelaksanaannya semua sekolah akan berjalan serentak. Dalam satu bulan pertama akan ada evaluasi, untuk melihat seperti apa kekurangannya dan apa saja kendalanya,” jelas Pilar.

Pemkot Tangsel masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.

“Pasti dari pemerintah pusat juga ada evaluasi, seperti apa kekurangannya, apa kendalanya. Sambil menunggu juklak dan juknisnya,” ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan dikuatkan perannya dalam mendukung penuh program swasembada pangan dan makan gizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terutama di kawasan Indonesia Timur. Ke depan, BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

“Saya jelaskan sedikit ke depan target kita Program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis,” kata Project Manager (PM) Program Tekad, M Fachri, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

Dia menjelaskan, selama ini fokus utama Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih modern dan efisien.

“BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan, melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun dengan dukungan Program Tekad, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas, baik ke sekolah-sekolah dan desa-desa guna mendukung program makan bergizi gratis.

“Jejaring BUMDes di daerah sasaran Program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menginstruksikan agar Program Tekad ke depan dapat diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Karena saya haqqul yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat,” ujarnya saat pembukaan Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, di Makasar, 18 November 2024.

“Nah, sekarang coba program IFAD diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi kalau di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabai, coba cabai. Kan ini ekonomi terpadu,” ujar dia.

JAKARTA, investor.id – Anggaran makan bergizi gratis (MBG) direkomenasikan untuk dikembalikan menjadi Rp 15.000 per porsi, setelah sempat ditekan di angka Rp 10.000 per porsi. Tujuannya agar porsi makanan yang diterima para pelajar sesuai dengan kualitas gizi yang memadai.

“Meningkatkan Anggaran per Porsi: Kembalikan anggaran per porsi ke Rp 15.000 atau lebih untuk memastikan kualitas gizi yang memadai,” ungkap Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat dalam keterangan yang diterima, pada Rabu (18/12/2024).

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah supaya merancang biaya operasional yang lebih efisien. Achmad merekomendasikan pemerintah untuk melibatkan pihak lokal agar biaya logistik dapat ditekan optimal.

Dia mengatakan bahwa desentralisasi distribusi ditujukan supaya target program makan bergizi gratis bisa tepat sasaran. Selain itu, pihak-pihak lokal seperti kantin sekolah hingga komunitas pun dapat ikut serta memaksimalkan program MBG.

“Libatkan kantin sekolah, perusahaan katering, dan komunitas lokal dalam penyediaan makanan bergizi. Model ini lebih efisien dan dapat mengurangi biaya logistik. Kurangi pendekatan tersentralisasi dan fokus pada distribusi makanan secara lokal untuk mengurangi biaya logistik,” kata Achmad.

Dia turut menekankan aspek transparansi anggaran agar bisa dilakukan dengan jujur dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Achmad menyarankan agar rincian penggunaan anggaran dipublikasikan agar biaya inti mendapat porsi terbesar.

“Publikasikan rincian penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa biaya inti mendapatkan porsi terbesar,” kata Achmad.

Terakhir, Achmad menekankan agar pemerintah memastikan program MBG memberikan manfaat yang nyata kepada para pelajar dan ibu hamil sejak tahun pertama pelaksanaan. “Pastikan semua anak sekolah dan ibu hamil mendapatkan manfaat program ini sejak tahun pertama pelaksanaannya,” papar dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Ahli Menko Pangan Drajad Wibowo menuturkan tidak ada perubahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tidak ada perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Adapun, dalam APBN 2025 Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun.

“Yang saya tahu sih sekarang kan sudah dianggarkan di ABBN ya. Jadi selama nggak ada perubahan ABBN, ya tetap itu gitu (Rp71 triliun),” kata Drajad saat ditemui di kantor Bisnis, Rabu (18/12/2024).

Meski tidak ada perubahan pada anggaran MBG, Drajad menuturkan masih akan penyesuaian alokasi dalam program ini yang masih bisa berubah.Apalagi, program ini masih dalam tahap uji coba dan baru bergulir pada Januari 2025. Sehingga, alokasi program ini masih akan mengkuti kondisi yang ada nantinya.

“Sekarang masih dinamis, itu kan yang terjadi sekarang di MBG, ini kan baru uji coba belum benar-benar mulai program. Programnya kan mulai baru Januari (2025),” ucapnya.

Lebih lanjut, terkait dengan target penerima program MBG, Drajad menyebut pihaknya masih mengihitung ulang dan belum menentukan targetnya.

“Itu masih dihitung ulang berdasarkan data yang ada sekarang,” ujar Drajad.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," jelas Jokowi.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkap ratusan koperasi siap memasok bahan baku untuk kebutuhan makan bergizi gratis (MBG) yang akan mulai dijalankan tahun depan.

Menurut Budi, ia telah menyerahkan jumlah koperasi beserta produk yang dihasilkan ke Badan Gizi Nasional, misalnya koperasi penghasil telur, ayam, sayuran dan sebagainya.

"Data-datanya sudah (diberikan ke Badan Gizi) ya, ada koperasi-koperasi yang siap memasok semua kebutuhan-kebutuhan untuk makan bergizi gratis," ujar Budi ditemui usai membuka Rakornas KUD di Hotel Millenium, Rabu (18/12).

Budi menyebutkan beberapa data yang sudah disampaikan adalah 92 koperasi penghasil telur, 92 koperasi penghasil wortel dan 90an koperasi ayam. Masih banyak yang lainnya namun belum bisa dirincikan.

"Jadi ada ratusan kooperasi yang kita sudah identifikasi, mampu dan sanggup memasok kebutuhan-kebutuhan program makan bergizi," jelasnya.

Ia menegaskan ada juga koperasi buah-buahan, koperasi beras hingga susu yang sudah menyatakan siap memasok bahan-bahan untuk program makan bergizi. Lainnya masih menyusul dan dipastikan yang bersedia produksinya mencukupi.

"Bahan baku untuk makanan, kita sudah identifikasi ya, angkanya nanti detailnya ada kok. Jadi koperasi telur berapa, koperasi berbasis peternakan ayam, daging berapa, koperasi susu pasti, koperasi sayur-sayur, pertanian ada karena itu kita ingin memberdayakan koperasi," terangnya.

Mungkin yang kurang adalah koperasi susu. Sebab, produksi per hari peternak hanya 1,3 juta liter.

"Jadi bayangkan ya, kalau pesertanya 15 juta peserta, kalau satu orang 0,2 ml, 3 juta liter per hari. Artinya kooperasi kurang. Tapi kita pokoknya, yang penting produksi dalam negeri terserap dulu (baru mikirin impor)," pungkas Budi.

Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia (YLPKGI) dan Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) menandatangani nota kesepahaman untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam nota kesepahaman tersebut, YLPKGI akan mendukung pelaksanaan program MBG di wilayah kerja INKUD.

Sebelumnya, YLPKGI telah melaksanakan program ujicoba Makan Bergizi Gratis di beberapa wilayah termasuk Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjangkau sekitar 2000 siswa.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melihat program makan bergizi gratis (MBG) yang digaungkan oleh pemerintahan saat ini dapat menjangkau 82 juta jiwa selama lima tahun kedepan.

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas Rd Siliwanti mengatakan produktivitas swasembada pangan menjadi salah satu strategi guna mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Selain untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan seperti beras, daging, telur ayam, dan ikan menjadi salah satu upaya untuk mensukseskan program makan bergizi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya swasembada pangan, kata Siliwanti dapat menjangkau lebih dari 80 juta jiwa selama lima tahun program MBG ini berjalan.

“Pada program MBG, saat ini teridentifikasi setelah kami eksersai adalah dibutuhkan sekitar 48 ribu dapur atau unit layanan untuk menyediakan makanan bergizi bagi total 82 juta jiwa dalam 5 tahun,” kata Siliwanti FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Selain dapat menjangkau 82 juta jiwa selama lima tahun, Siliwanti menuturkan program MBG berpotensi memberikan dampak terhadap ekonomi nasional.

Sebab, program ini berpotensi menciptakan rantai pasok makanan yang besar di tanah air. Mulai dari petani, peternak, hingga nelayan, akan mendapatkan berkah dari program ini.

“Sehingga sektor ketenagakerjaan juga akan terdapat positif,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya insyaallah, insyaallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mewaspadai adanya potensi pihak swasta mendominasi program sosial pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG). Dia menyebut bahwa keterlibatan swasta harus dibatasi dan proporsional.

Hal ini dinilai Achmad patut diterapkan agar pemerintah tidak ketergantungan kepada pihak swasta tertentu. Artinya, pemerintah harus tetap menjadi penguasa dalam penerapan program sosial yang dicanangkan dalam hal ini adalah MBG.

“Keterlibatan swasta dalam program sosial harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu,” ungkap Achmad dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/12/2024).

Ketergantungan program MBG kepada pihak swasta diyakini Achmad dapat melemahkan posisi pemerintah. Imbasnya akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Achmad juga menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa memperkokoh posisi pihak swasta. Hal yang dikhawatirkan lebih lanjut adalah kontribusi pihak swasta yang demikian besar dijadikan alat tawar untuk meminta adanya perubahan regulasi yang hanya menguntungkan swasta, tetapi merugikan masyarakat luas.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis,” lanjut Achmad.

Oleh karena itu, Achmad menekankan pemerintah harus memastikan program makan bergizi gratis tetap spesial dirancang untuk kemaslahatan masyarakat selayaknya program sosial. Pandangan ini yang terus diwanti-wanti agar MBG tepat sasaran sesuai harapan masyarakat di Tanah Air.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News