Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur keracunan massal usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4/2025). Bahkan saat ini tercatat 38 siswa dirawat di rumah sakit.

Muhammad Reyhan, siswa MAN 1, mengatakan dirinya mulai mengalami gejala keracunan pada pukul 14.30 WIB. Sebelumnya pada pukul 12.00 WIB, dia bersama para siswa lainnya mengonsumsi nasi dengan lauk dari program MBG.

"Tadi siang sekelas makan MBG, isinya nasi dan ayam potong seperti ayam suwir. Setelah itu, sekitar jam setengah tiga mulai pusing, mata juga kunang-kunang. Saya kan pulang, begitu sampai rumah langsung muntah," kata Reyhan, Senin (21/4/2025).

Menurut siswa kelas 10 itu, ayam suwir tersebut berbau, namun para siswa tetap memakannya. "Sedikit berbau, seperti asam begitu. Tapi tetap dimakan karena dikiranya bumbunya begitu," jelas.

Dia menegaskan jika setelah makan siang, para siswa tidak mengkonsumsi apapun. "Setelah itu tidak makan apa-apa. Cuma makan dari MBG. Kemudian mengalami gejala keracunan," ungkap Reyhan.

Kepsek MAN Cianjur Erma, mengatakan di sekolahnya mulai dari kelas 10 hingga 11 tercatat ada 800 siswa. Sebagian besar mengkonsumsi makanan dari MBG.

"Setelah makan MBG itu mulai mengeluhkan gejala keracunan. Ada yang sempat dirawat di UKS, ada juga yang mengeluhkan gejala yang sama ketika sampai di rumah. Kami instruksikan seluruh guru untuk memantau murid-murid, menanyakan kondisinya untuk memastikan jumlah siswa yang mengalami keracunan," kata Erma.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya, mengatakan saat ini tercatat ada 38 siswa yang rawat di rumah sakit karena keracunan usai menyantap makanan dari MBG.

"Hingga pukul 21.00 WIB tercatat ada 38 siswa yang dibawa ke rumah sakit. sebanyak 28 siswa dirawat di RSUD Sayang dan 10 siswa di RS Bhayangkara," ujar Frida.

Menurutnya, Dinkes juga meminta setiap puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban.

"Sebagian besar mengeluhkan keracunan setelah pulang. Jadi kemungkinan ada yang mengalami gejala di rumah sehingga dirawat di rumah atau ke puskesmas terdekat," jelas Frida.

Frida menambahkan, pihaknya juga akan mengambil sampel muntahan serta makanan untuk memastikan penyebab keracunan.

"Kita ambil sampel muntahan dan cari sampel makanan kalau memang masih ada untuk uji laboratorium. Memastikan apakah penyebabnya dari makanan MBG atau ada penyebab lain," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendaftarkan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Keputusan itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana di Plaza BP JAMSOSTEK, Jakarta, Senin (21/4).

Dadan mengatakan pihaknya akan membayar iuran program JKK dan JKM sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, upah pekerja tidak akan dipotong untuk membayar iuran.

"Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami menambahkan, membayar preminya untuk mereka. Sehingga semua yang terlibat di dalam program Makan Bergizi secara sosial terlindungi," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Dadan mengatakan saat ini sudah ada 1.083 SPPG yang berisi 50 pekerja. Artinya saat ini ada sekitar 54 ribu pekerja SPPG yang akan didaftarkan dalam program JKK dan JKM.

Ke depan, sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

Dana premi pekerja, sambungnya, akan diambil dari anggaran MBG yang sebesar Rp71 triliun tahun ini. Ia mengatakan anggaran MBG Rp71 tersebut terbagi untuk tiga komponen yakni bahan baku, operasional, dan, insentif.

"Yang Rp71 triliun iya dari situ. Nah, tenaga kerja itu masuk di dalam komponen operasional, dan di situ lah seluruh yang menjadi relawan dialokasikan pendapatannya. Nah, di dalam operasional itu kan sifatnya at cost jadi beberapa orang yang bekerja disitu kita bisa tambahkan premi untuk BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo mengatakan manfaat yang diterima pekerja SPPG dari program JKK dan JKM sama seperti yang diterima pekerja umumnya.

Manfaat itu di antaranya perlindungan kecelakaan saat bekerja, mulai berangkat dari rumah ke tempat kerja hingga kembali lagi rumah.

Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, maka biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga sembuh dan bisa kembali bekerja.

Kemudian, jika terjadi kecelakaan kerja hingga menyebabkan kematian, sambungnya, maka akan diberikan santunan sebesar Rp42 juta kepada ahli waris.

"Dan dua orang anaknya akan mendapatkan beasiswa dari TK hingga perguruan tinggi," katanya.

Melansir situs BPJS Ketenagakerjaan, Program JKK memberikan perlindungan kepada pekerja dari saat berangkat, aktivitas selama bekerja hingga pekerja kembali ke rumahnya.

Apabila pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja mendapatkan santunan kematian sebesar 56 kali upah. Adapun manfaat beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak senilai Rp174 juta dari TK hingga perguruan tinggi.

Kemudian, Program JKM juga memberikan santunan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris. Agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia.

Kapolres Wonogiri, AKBP Jarot Sungkowo, menyatakan pihaknya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihaknya memastikan makan gratis itu dapat terdistribusi tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Kapolres Wonogiri saat menghadiri launching program MBG oleh SPPG Wuryorejo di Wonogiri hari ini. Selain mendukung MBG, Kapolres Wonogiri juga akan menjaga dan mengawasi kebutuhan pangan program MBG.

"Kami mendukung penuh program pemerintah, khususnya dalam hal pangan untuk mencukupi kebutuhan gizi yang diperlukan pelajar di wilayah Kabupaten Wonogiri ini," kata Kapolres Wonogiri AKBP Jarot Sungkowo dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/4/2025).

"Kami juga ingin memastikan makanan tersebut terdistribusikan dengan lancar dengan terus memantau dan memonitoring serta mengawal agar program berjalan baik," imbuhnya.

Disebutkan bahwa SPPG Wuryorejo menyediakan makan bergizi gratis untuk 1.158 tingkat TK dan SD di Wonogiri bagian kota. Jarot berharap program tersebut dapat membantu untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

"Dengan menyediakan gizi bagi anak secara baik dan berkala di Kabupaten Wonogiri, harapannya tercapai Indonesia yang lebih maju dan menuju Indonesia emas 2045 dapat terwujud," pungkasnya.

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Hari ini kami menandatangani MoU untuk perlindungan seluruh tenaga relawan di SPPG dan ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali nanti pekerja yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara

Jakarta (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi melakukan kerja sama untuk memberikan perlindungan kepada relawan dan pekerja Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hari ini kami menandatangani MoU untuk perlindungan seluruh tenaga relawan di SPPG dan ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali nanti pekerja yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo usai penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta, Senin.

Kerja sama itu untuk memberikan perlindungan dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan. Anggoro mengatakan bahwa perlindungan itu bentuk negara hadir dalam implementasi pelindungan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BGN Dadan Hindayana atas inisiatif tersebut, sebagai sebuah bentuk kerja sama untuk menyukseskan program pemerintah yang baik dan strategis.

Dia mengatakan terdapat potensi sekitar 1,2 juta pekerja terlibat dalam MBG yang dapat menerima perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya pekerja yang ada di SPPG tapi juga para pemasok atau supplier juga akan didorong untuk mendapatkan perlindungan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut kerja sama tersebut penting dilakukan mengingat banyaknya pekerja yang terlibat di SPPG untuk mendukung kesuksesan MBG.

"Kami sekarang ini di setiap SPPG beroperasi antara 40-50 orang yang terlibat bekerja di sana. Tiga orang pegawai Badan Gizi Nasional dan sisanya adalah relawan yang terlibat untuk menyiapkan berbagai keperluan untuk penerima manfaat dan kami meminta kepada seluruh yang terlibat agar dapat dilindungi," jelasnya.

Dia mengatakan iuran tersebut tidak akan memotong gaji mereka, tapi menggunakan dana BGN untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan. Dadan memastikan bahwa setiap pekerja di SPPG, baik yang baru terbentuk maupun yang sudah berjalan, akan secara otomatis mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut BGN, saat ini sudah terdapat 1.083 SPPG yang beroperasi mendukung pemenuhan gizi para penerima manfaat dengan rata-rata memiliki 50 pekerja.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang saat ini menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) tidak ada lagi yang menggunakan uang dari mitra.

Dadan memastikan SPPG sudah menggunakan sistem uang muka yang dikirimkan oleh BGN.

"Nah sekarang itu, seluruh SPPG yang jalan, itu sudah tidak lagi menggunakan uang (dari) mitra, tapi menggunakan uang muka yang kami kirimkan 10 hari kemudian," ujar Dadan saat dijumpai di Menara BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Jadi kalau Anda sekarang datang ke SPPG, mana saja, tanyain sekarang uang yang ada di siapa, yang digunakan dari mana, itu pasti dari Badan Gizi Nasional. (Jika) Tidak ada uang muka enggak boleh jalan," tegasnya.

Penjelasan Dadan tersebut merespons pertanyaan soal polemik uang ganti rugi operasional yang terjadi di Dapur MBG Kalibata.

Kasus ganti rugi itu menjadi perhatian publik lantaran besaran ganti rugi yang seharusnya dibayarkan oleh mitra kepada Dapur MBG Kalibata mencapai hampir Rp 1 miliar.

Lebih lanjut Dadan mengakui bahwa sejak awal program sampai pada masa Idul Fitri 2025, program MBG masih menggunakan sistem reimburse biaya operasional.

Setelahnya pemerintah mengganti pembayaran sistem reimburse dengan sistem uang muka.

"Sampai Lebaran, program Makan Bergizi itu ada mekanisme reimburse. Kemudian kenapa dari tanggal 8 sampai tanggal 13 (April) kita tidak melakukan pelayanan, begitu anak masuk, kenapa? Karena kami ingin stop dulu mekanisme pembayaran reimburse," papar Dadan.

Sebelumnya, kasus uang ganti rugi operasional dapur MBG mengemuka setelah pemilik Dapur MBG Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra melaporkan dugaan penggelapan dana MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly menyatakan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada yayasan dan beberapa individu yang terkait.

"Untuk laporan polisi sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Danna.

Yayasan MBN diduga tidak menyalurkan dana MBG yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur.

Menurut Harly, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN diketahui telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengelola program MBG, tetapi dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang bertanggung jawab atas kegiatan memasak dan distribusi.

Ira Mesra menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, yayasan justru mengklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta akibat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000 atau hampir Rp 1 miliar rupiah.

Jadi kalau Anda sekarang datang ke SPPG mana saja, tanyain sekarang uang yang ada di siapa, yang digunakan dari mana, itu pasti dari Badan Gizi Nasional

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah berjalan setelah mendapatkan uang muka, tidak lagi menggunakan sistem reimburse.

Ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Jakarta, Senin, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya kini sudah menggantikan skema klaim atau reimburse dengan pembayaran di muka kepada SPPG untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi kalau Anda sekarang datang ke SPPG mana saja, tanyain sekarang uang yang ada di siapa, yang digunakan dari mana, itu pasti dari Badan Gizi Nasional," jelas Dadan.

Dia menjelaskan sampai dengan Lebaran tahun ini Program MBG dijalankan dengan mekanisme reimburse dan untuk mengganti mekanisme tersebut pihaknya sempat tidak melakukan pelayanan pada 8-13 April lalu ketika anak sekolah mulai masuk.

Penghentian pelayanan tersebut dilakukan untuk mengganti skema pembayaran klaim tersebut. Dengan sekarang, Dadan memastikan seluruh SPPG yang berjalan sudah menggunakan uang muka yang dikirimkan dalam periode 10 hari.

"Jadi sekarang tidak ada SPPG baru yang tidak ada uang muka. Tidak ada uang muka tidak boleh jalan," jelasnya.

Terkait dugaan penyelewengan dana untuk MBG yang terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan, dia kembali menegaskan isu tersebut merupakan urusan internal antara yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang menangani SPPG di Kalibata beserta mitranya.

Dalam pernyataan sebelumnya, Dadan juga sempat menyatakan BGN telah menjalankan proses penyaluran dana sesuai ketentuan yang berlaku, yakni melalui transfer langsung ke rekening Virtual Account atas nama Yayasan MBN.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan respons soal gugatan perdata yang disiapkan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata atas persoalan ganti rugi biaya operasional program MBG yang belum tuntas.

Menurut Dadan, persoalan tersebut merupakan urusan internal dan bukan ranah BGN.

"Itu urusan internal, bukan urusan Badan Gizi," ujar Dadan saat dijumpai di Menara BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Namun, Dadan memastikan BGN akan melakukan evaluasi atas kondisi di dapur MBG Kalibata itu.

Ia juga memastikan kewajiban BGN terkait pembayaran operasional program MBG sudah tuntas.

"Ya pasti (akan ada evaluasi). Pasti ya. Itu urusan internal, bukan urusan Badan Gizi. Itu urusan internal antara mitra. Tidak ada Badan Gizi. Badan Gizi sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya dan bahkan 10 hari kemudian sudah membayar uangnya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ira Mesra, pemilik dapur MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, akan mengajukan gugatan perdata jika ganti rugi biaya operasional program MBG belum diselesaikan.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan, pihaknya kini tengah menyusun gugatan perdata.

"Ini kami sedang disiapkan gugatan (perdata). Kan sudah seharusnya minggu kemarin (dibayarkan) tapi ini belum ada," ucap Danna saat dikonfirmasi, Senin.

Danna menjelaskan, sampai saat ini kliennya belum memperoleh ganti rugi biaya operasional MBG dan masih terus menggunakan dana pribadi.

"Hingga saat ini belum ada lagi (komunikasi), saya akan bersurat lagi (ke Yayasan MBN). Hari ini masih memasak pakai uang pribadi," ungkap Danna.

Menurut dia, saat ini ada satu saksi yang sedang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana MBG yang diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar.

Sebelumnya, kasus ini terkuak setelah Ira Mesra melaporkan dugaan penggelapan dana MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 April 2025.

KOMPAS.com/Febryan Kevin Situasi dapur MBG Kalibata yang dikabarkan berhenti beroperasi, Rabu (16/4/2025)

"Untuk laporan polisi sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Danna.

Yayasan MBN diduga tidak menyalurkan dana MBG yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur.

Menurut Harly, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN diketahui telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengelola program MBG, tetapi dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang bertanggung jawab atas kegiatan memasak dan distribusi.

Ira Mesra menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta akibat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000 atau hampir Rp 1 miliar rupiah.

Mereka rata-rata menjawab bagus, berat badannya naik, kemudian tinggi badannya oke, dan rata-rata senang

Majalengka (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil meningkatkan berat hingga tinggi badan balita, yang menjadi indikator penurunan stunting.

"Kalau angka (stunting) kan pasti nanti melihat survei ya, tetapi minimal begini, orang tua yang ditanya setelah dapat MBG ini, apakah (anaknya) ada kenaikan (berat badan)? Mereka rata-rata menjawab bagus, berat badannya naik, kemudian tinggi badannya oke, dan rata-rata senang," kata Mendukbangga saat berkunjung ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin.

Ia mengemukakan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, memang memiliki tujuan utama menurunkan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun, dimana pada usia tersebut asupan gizi sangat berpengaruh.

"Jadi untuk stunting, saya yakin akan berpengaruh terhadap penurunan stunting karena salah satu sebabnya adalah asupan gizi, dan Presiden salah satunya fokus untuk asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, di 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Mendukbangga.

Ia juga berpesan kepada seluruh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia agar memantau distribusi MBG, juga mengedukasi masyarakat agar makanan yang dibagikan benar-benar sampai ke penerima sesuai dengan data.

"Kita kan keliling nih, mendistribusikan, setelah itu kan enggak mungkin saya tunggu sampai habis. Nah untuk itu TPK sebagai perpanjangan tangan perlu ikut memastikan, setelah makanan datang apakah benar-benar dimakan ibu hamil atau anaknya. Jangan sampai dimakan suami atau neneknya misal, itu yang perlu kita edukasi," papar Mendukbangga.

Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi serta pengecekan secara berkala di lapangan untuk mengukur jarak dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) ke rumah-rumah para penerima sasaran sekaligus menentukan berapa pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengganti transportasi TPK.

"Setelah kita data, Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan tugas untuk mendistribusikan, kita punya TPK yang selama ini tugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Mengapa kita perlu cek ke lapangan ini? Untuk memastikan penerima manfaat betul-betul sesuai apa yang ada dengan data, mengukur jaraknya, dan pembiayaan sebagai pengganti transportasi untuk para TPK," ujar Mendukbangga.

Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, dengan memastikan ibu hamil dan anak-anaknya sehat.

Ia juga menyebutkan saat ini di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 1.010 SPPG yang berjalan. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya bekerja untuk melayani MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga saat ini, sudah ada 17 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah mendapatkan MBG.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Majalengka, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tepat sasaran.

"Memang di sini masih uji coba khusus MBG, ibu hamil, ibu menyusui, balita, karena tugas kementerian kita tiga, yakni mendata di sekeliling Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada titik enam km sekitarnya," ujarnya saat mengunjungi SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama, Majalengka, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, ada berapa MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita karena itu penting. "Jangan sampai nanti yang menerima manfaat justru enggak makan, yang makan malah orang lain," katanya.

Ia menjelaskan, sasaran MBG di Majalengka secara keseluruhan berjumlah 3.294 orang, di mana 10 persen (sekitar 329 orang) merupakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, Kemendukbangga/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pendataan untuk memastikan sasaran tersebut sesuai.

"Setelah kita data, Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan tugas untuk mendistribusikan. Kita punya TPK yang selama ini bertugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Mengapa kita perlu cek ke lapangan ini? Untuk memastikan penerima manfaat betul-betul sesuai apa yang ada dengan data, mengukur jaraknya, dan pembiayaan sebagai pengganti transportasi untuk para TPK," kata dia.

Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, dengan memastikan ibu hamil dan anak-anaknya sehat.

Ia juga menyebutkan, saat ini di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 1.010 SPPG yang berjalan. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya bekerja untuk melayani MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga saat ini, sudah ada 17 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah mendapatkan MBG.

Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman mengemukakan pentingnya MBG untuk menekan angka stunting di Majalengka, yang saat ini prevalensinya masih tinggi, yakni 21 persen.

"Saya berharap semoga program yang menyentuh masyarakat ini bisa menekan angka stunting, apalagi di tahun 2030, kita ingin nol stunting. Hari ini kita masih tinggi, 21 persen, maka kami sangat berharap dengan program ini, angka stunting bisa turun," tuturnya.*

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi meluncurkan program pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin.

Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basung, Senin, mengatakan peluncuran makan bergizi gratis tahap awal untuk Kecamatan Lubuk Basung di SMAN 1 Lubuk Basung, Senin ini.

"Siswa SMAN 1 Lubuk Basung menerima makan gizi gratis perdana tersebut," katanya.

Ia mengatakan makan gizi gratis untuk Senin (21/4) sebanyak 2.100 siswa dari target di dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Siguhuang, Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 3.500 porsi makanan.

Sementara target dapur umum di Agam sebanyak 48 unit tersebar di 16 kecamatan.

Ke Depan bakal tumbuh dapur umum di daerah itu, setelah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan peninjauan lokasi dapur umum tersebut.

"Nanti SPPI melakukan peninjauan lokasi dapur umum yang layak dan kita telah menjalankan program dari pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Agam.

Program ini dapat memberi nilai tambah dalam memberikan kualitas pendidikan, kualitas belajar bagi seluruh siswa.

Setelah itu bisa mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, dan membangun generasi yang sehat serta cerdas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

"Saya mengucapkan terimakasih atas program ini dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara Kepala SMAN 1 Lubuk Basung Muhammad Mustafa Kamil mengatakan jumlah siswa yang menerima makan gizi gratis sebanyak 699 orang.

"Penerima makan gizi gratis siswa kelas 10 dan 11. Sebelumnya kita mengusulkan seluruh siswa termasuk kelas 12 dan mereka telah selesai ujian akhir," katanya.

Menu makanan yang diberikan sudah sesuai dan telah dinikmati oleh siswa dengan lahap.

Pada program ini pihak sekolah bersifat menerima porsi makanan dari dapur umum yang ditunjuk.*

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi meluncurkan program pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin.

Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basung, Senin, mengatakan peluncuran makan bergizi gratis tahap awal untuk Kecamatan Lubuk Basung di SMAN 1 Lubuk Basung, Senin ini.

"Siswa SMAN 1 Lubuk Basung menerima makan gizi gratis perdana tersebut," katanya.

Ia mengatakan makan gizi gratis untuk Senin (21/4) sebanyak 2.100 siswa dari target di dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Siguhuang, Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 3.500 porsi makanan.

Sementara target dapur umum di Agam sebanyak 48 unit tersebar di 16 kecamatan.

Ke Depan bakal tumbuh dapur umum di daerah itu, setelah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan peninjauan lokasi dapur umum tersebut.

"Nanti SPPI melakukan peninjauan lokasi dapur umum yang layak dan kita telah menjalankan program dari pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Agam.

Program ini dapat memberi nilai tambah dalam memberikan kualitas pendidikan, kualitas belajar bagi seluruh siswa.

Setelah itu bisa mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, dan membangun generasi yang sehat serta cerdas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

"Saya mengucapkan terimakasih atas program ini dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara Kepala SMAN 1 Lubuk Basung Muhammad Mustafa Kamil mengatakan jumlah siswa yang menerima makan gizi gratis sebanyak 699 orang.

"Penerima makan gizi gratis siswa kelas 10 dan 11. Sebelumnya kita mengusulkan seluruh siswa termasuk kelas 12 dan mereka telah selesai ujian akhir," katanya.

Menu makanan yang diberikan sudah sesuai dan telah dinikmati oleh siswa dengan lahap.

Pada program ini pihak sekolah bersifat menerima porsi makanan dari dapur umum yang ditunjuk.*

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka meninjau lokasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kota Binjai, Sumatera Utara, guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terpenuhi.

"SPPG sudah bagus ya, sudah berjalan dan terus ini ada penyesuaian karena masih baru," ujar Wamendukbangga Isyana di Kota Binjai, Senin.

Ia mengatakan dari informasi yang didapatkan dari Pemerintah Kota Binjai, SPPG itu baru satu tempat yang berjalan dan semoga ini terus bertambah.

Agar seluruh masyarakat seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui di seluruh Kota Binjai ini dan nantinya seluruh Sumatera Utara maupun Indonesia dapat merasakan manfaat MBG tersebut.

Ditambah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bertugas untuk mengantar atau mendistribusikan MBG, serta mengedukasi penerimaan manfaat tersebut.

"Kami juga menyempatkan untuk melihat langsung pelaksanaan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak di bawah usia dua tahun," tuturnya.

Karena, menurut dia, 1.000 hari pertama kehidupan merupakan waktu yang sangat penting dan massa yang sangat krusial untuk pencegahan stunting atau tengkes.

"Bagaimana pencegahan stunting itu akan lebih efektif jika dicegah pada saat 1.000 hari pertama kehidupan," kata dia.

Mulai dari pada saat masih janin dalam kandungan, pada saat ibu menyusui dari air susu ibu (ASI) eksklusif di awal kemudian sampai periode yang sangat krusial.

Isyana menambahkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki cita-cita visi agar Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045.

Salah satunya Asta Cita ke-4, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dimana meningkatkan itu seperti memastikan anak sekolah memiliki gizi yang cukup untuk menerima pelajaran yang baik, dan juga terhindar dari stunting.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendukbangga tinjau SPPG Binjai pastikan MBG terpenuhi