JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menceritakan momen saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani di Doha, Qatar, pada 13 April 2025.

Maruarar menjadi salah satu menteri bidang ekonomi yang ikut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.

Menurut dia, pada saat pertemuan tersebut, Emir Qatar sempat menanyakan soal Danantara kepada Prabowo sebelum akhirnya memutuskan memberi suntikan dana investasi sebesar 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 33,5 triliun.

"Jadi kemarin kita bertemu dengan Emir Qatar di Doha. Kita berbicara dan berdiskusi berbagai hal, politik, hukum internasional dengan situasi yang terjadi sekarang. Tapi yang menarik bagi saya satu, bahwa Emir Qatar itu menanyakan kepada Pak Prabowo soal Danantara, apa itu Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri agenda halal bihalal Apindo di Jakarta pada Senin (14/4/2025).

"Dan Pak Prabowo menjelaskan bahwa itu konfigurasi daripada aset negara kita, supaya bisa membuat rencanaan yang efektif, produktif, dan efisien," lanjutnya.

Prabowo menurutnya juga menyampaikan bahwa Danantara akan mendorong proses industrialisasi di Indonesia.

Setelah berdiskusi soal Danantara, Emir Qatar dan Presiden Prabowo mencapai kesepakatan soal investasi.

"Dia (Emir Qatar) menyampaikan (setuju investasi) 2 miliar dollar AS. Jadi Indonesia juga (memberikan investasi di Danantara) 2 miliar dollar AS," katanya.

Maruarar bilang, kesepakatan itu terjadi usai diskusi berlangsung selama 20 menit saja.

Dalam kesempatan itu, CEO Danantara Rosan P Roeslani hadir dan ikut memberikan penjelasan.

"Sehingga apa yang dijelaskan Pak Rosan, memperkuat apa yang disampaikan Pak Presiden, itu membuat kesepakatan itu. Saya betul-betul bangga, karena kita bukan minta tolong, minta bantuan, tetapi bisnis. Jadi punya harga diri, punya uang yang cukup," jelasnya.

"Saya harus mengatakan bahwa pertemuannya sangat efektif dan produktif, karena ada hasil nyata yang didapat oleh Pemerintah Indonesia," lanjut Maruarar.

Nantinya, dana bersama sebesar masing-masing 2 miliar dollar AS itu akan digunakan untuk dana investasi bersama, salah satunya untuk realisasi proyek perumahan di Indonesia.

Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Doha, Qatar, Minggu (13/4/2025). Kunjungan ini ditandai dengan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, yang berlangsung di Istana Amiri Diwan, Doha.

Hal itu disampaikannya usai bertemu Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani di Doha, Qatar pada Minggu (13/4/2025) waktu setempat.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok mengakui selama ini lemah dalam mengawasi perizinan pembangunan perumahan.

“Yang pertama ini karena lemahnya pengawasan. Kedua, nanti kita akan lihat penegakan aturannya bagaimana, apakah Satpol PP memiliki kewenangan untuk penertiban atau kewenangannya bagaimana di Dinas Perizinan,” ujarWakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Maka dari itu, Chandra melakukan evaluasi internal untuk mengatasi pembangunan perumahan ilegal di Depok. Pasalnya, ditemukan Perumahan PR, Pancoran Mas, Kota Depok, yang belum mengantongi perizinan.

“Nanti kami akan evaluasi di internal secepat-cepatnya,” kata Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Menurut dia, evaluasi membantu pemerintah dalam pemetaan, termasuk mendata perizinan perumahan dan kewenangan Satpol PP dalam menghentikan pembangunan ilegal.

Contohnya, pembangunan Perumahan PR yang dihentikan sementara karena tak berizin.

“(Akibat tidak berizin) karena dampak ekologisnya ternyata sangat merusak, menyebabkan banjir-banjir dan ujungnya juga korban jiwa,” ujar Chandra.

Pemkot Depok berjanji mengambil langkah hukum jika pihak pengembang tidak kooperatif dalam mengurus perizinan perumahan.

Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.

Warga menduga banjir disebabkan pembangunan perumahan baru di lokasi itu.

Chandra menyebutkan, banjir di Jalan Ait Soleh Raya karena adanya penyempitan saluran air.

“Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota DepokChandra Rahmansyah mengaku khawatir adanya perumahan ilegal yang dibangun di Depok.

Hal itu disampaikannya usai temuan perumahan PR yang tidak berizin di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, dan diduga menjadi biang kerok banjir, Jumat (11/4/2025) malam.

“Dari kejadian-kejadian ini masih sporadis, yang mana ada kejadian saya kesini, ternyata di titik-titik itu enggak ada (perizinan). Makanya jangan-jangan kalau kita scanning, ini (mungkin) banyak banget di Depok,” kata Chandra kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Pihaknya sudah merencanakan pemetaan dan identifikasi perizinan seluruh perumahan yang ada di Depok melalui Dinas Perizinan dan Satpol PP.

“Nah nanti kita akan melakukan scanning lah, inventarisasi terhadap perumahan-perumahan yang ada di Depok,” ujar Chandra.

“(Akibat tidak berizin) karena dampak ekologisnya ternyata sangat merusak, menyebabkan banjir-banjir dan ujungnya juga korban jiwa,” tambahnya.

Pemkot juga siap mengambil sikap tegas melalui proses hukum jika pihak developer tidak kooperatif dalam mengurus secara administratif perizinan tersebut.

Di samping itu, Chandra menemukan jalan beton yang dibangun di atas cabang aliran Kali Krukut di dekat Perumahan PR.

“Yang ini mengakibatkan air akhirnya limpahannya keluar (dari aliran) dan menyebabkan banjir,” jelas Chandra.

Sementara ini, pembangunan perumahan PR yang tidak berizin akan dihentikan sementara hingga klarifikasi lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.

Banjir itu diduga warga kian memburuk karena pembangunan perumahan di sebelah hingga ketinggian air 40 sentimeter.

Saat meninjau kondisi banjir di lokasi, Chandra melihat adanya penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.

SUMENEP, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Sumenep, Jawa Timur, kembali meminta klarifikasi dari sejumlah kepala desa terkait dugaan kasus korupsi pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024, Senin (14/4/2025).

"Hari ini ada tiga kades yang kami undang dan meminta klarifikasi dari mereka," kata Moch Indra Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Sumenep.

Indra menjelaskan, klarifikasi tersebut untuk Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) terkait realisasi program BSPS tersebut.

"Tiga kades dimintai keterangan dengan kapasitas sebagai penerima program (BSPS)," imbuh dia.

Pada tanggal 9 Maret 2025 lalu, Kejari Sumenep telah memanggil lima Kades lain yang juga menjadi penerima program untuk perumahan rakyat tersebut.

"Pemanggilan semua kades ini merupakan pelimpahan dari Kejati Jawa Timur atas laporan masyarakat yang diterima beberapa waktu lalu," sebut dia.

Sebab, locus delicti dan tempus delicti dugaan korupsi program BSPS tersebut berada di wilayah hukum Kabupaten Sumenep.

Dari penelusuran Kompas.com, penerima program BSPS tahun 2024 tersebar di 126 desa yang ada di 23 kecamatan Sumenep.

Program tersebut menelan anggaran APBN senilai Rp 108 miliar.

Penerima program BSPS tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara swadaya.

"Kades yang dimintai klarifikasi ditentukan secara acak. Karena Kejari Sumenep belum mampu memanggil seluruh Kades penerima program BSPS karena keterbatasan personel," ujar dia.

Kejari Sumenep tidak menjelaskan sampai kapan proses pemanggilan kades yang akan dimintai klarifikasi tersebut.

Hanya dijelaskan, hasil puldata dan pulbaket dari para kades tersebut akan diserahkan kepada Kejati Jatim.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok akan menindak tegas pembangunan perumahan ilegal.

Hal ini sebagai tindak lanjut usai temuan pembangunan perumahan P di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, tidak berizin.

“Kita akan coba lewat jalur administratif dulu, tapi kalau memang ternyata enggak memungkinkan, enggak kooperatif, pasti kita akan ambil langkah hukum lain yaitu baik pidana atau perdata,” ucap Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan usai tinjau legalitas perumahan di Pancoran Mas, Kota Depok, Senin (14/4/2025).

Sikap tegas ini ditujukan juga kepada pembangunan perumahan yang dinilai asal-asalan.

Contohnya, pembangunan jalan beton di atas cabang aliran Kali Krukut di dekat tiga perumahan termasuk Perumahan P di Pancoran Mas.

“(Diproses) Buat yang belum mengantongi izin, termasuk juga yang pembangunannya asal-asalan seperti ini. Apa tanggung jawabnya ini sungai dibeton kayak gini? Ini harus ada tanggung jawabnya,” ujar Chandra.

Sementara ini, Pemkot melalui Satpol PP dan Dinas Perizinan akan menghentikan sementara pembangunan Perumahan P yang diduga menargetkan 200 unit rumah.

Setelahnya, Chandra berujar, pihaknya akan memanggil para developer termasuk dua pengembang perumahan lainnya yang bersinggungan dengan pembangunan perumahan P.

“Untuk pengembang yang menutup sungai juga akan dipanggil oleh perizinan juga, akan dipanggil minggu ini, secepat-cepatnya minggu ini,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.

Banjir itu diduga warga kian memburuk karena pembangunan perumahan di sebelah hingga ketinggian air 40 sentimeter.

Saat meninjau kondisi banjir di lokasi, Chandra melihat adanya penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.

Karawang (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 69 wilayah yang tersebar di 47 desa sekitar Karawang masuk dalam kategori kawasan kumuh.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Karawang, Sanny Kurniadi, di Karawang, Senin mengatakan sesuai dengan survei pada tahun 2024, terdapat 69 wilayah dengan luas 497 hektare yang masih dalam kategori kawasan kumuh.

"Kawasan kumuh di wilayah Karawang itu tersebar di 47 desa pada 21 kecamatan," katanya.

Disebutkan bahwa penentuan kawasan kumuh dilakukan melalui survei yang mengacu pada tujuh indikator. Di antaranya bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Hal itu sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Menurut dia, dalam penanganan penuntasan kawasan kumuh ini, pihaknya berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana kebakaran serta pemerintah desa sebagai penanggungjawab penanganan kumuh di tingkat paling bawah.

Ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proses penuntasan kawasan kumuh untuk mencapai target zero kawasan kumuh di tahun 2030.

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan Karawang bebas dari kawasan kumuh. Kami yakin dengan kerja keras dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, target ini bisa tercapai," katanya.

Pemerintah resmi meluncurkan program rumah subsidi khusus jurnalis. Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Target awal sebanyak 1.000 unit di berbagai daerah. Total 100 unit rumah subsidi akan diserahkan pada tanggal 6 Mei 2025.

Berikut informasi selengkapnya.

Kriteria Penerima Rumah Subsidi Khusus Jurnalis

Dilansir situs Komdigi, program rumah subsidi khusus jurnalis digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Berikut daftar kriteria penerima rumah subsidi khusus jurnalis:

• Diperuntukkan khusus bagi wartawan yang terdaftar dan bekerja di media massa, baik itu media cetak, elektronik, maupun online.
• Batas maksimal penghasilan penerima (wilayah Jabodetabek):
  - Rp 13 juta (bagi yang sudah berkeluarga)
  - Rp 12 juta (bagi yang berstatus lajang)

Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta (untuk yang sudah berkeluarga) dan Rp 11 - 12 juta (untuk yang masih lajang) tetap dapat mengakses subsidi ini.

Melalui program ini, pemerintah berharap wartawan Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan produktif, tanpa harus terus dibebani oleh persoalan dasar, seperti tempat tinggal. Wartawan yang sejahtera adalah fondasi kuat bagi demokrasi yang sehat.

Ada Rumah Subsidi untuk Nakes, Guru, dan Nelayan

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) setelah hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Selasa (1/4/2025).

Rumah bersubsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu, dia sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok akan menghentikan sementara pembangunan perumahan PR di Jalan Ait Solih Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Senin (14/4/2025).

Hal ini sebagai tindak lanjut setelah Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah meninjau titik banjir di Jalan Ait Solih Raya dan menemukan adanya penyempitan saluran air akibat pembangunan perumahan itu.

“Untuk perumahan PR juga ternyata belum ada perizinan, jadi kami sudah minta untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal PTSP dan untuk dihentikan secepat-cepatnya sementara, sampai segala sesuatunya beres perizinannya,” kata Chandra kepada wartawan, Senin.

Penghentian sementara ini akan dilakukan Dinas Perizinan dan Satpol PP dengan mengeluarkan surat peringatan (SP).

Setelahnya, pihak pengembang akan dipanggil untuk mengklarifikasi pembangunan perumahan itu.

Tak hanya itu, Pemkot Depok akan turut memanggil dua pengembang perumahan lainnya yang bersinggungan dengan pembangunan perumahan PR.

“Yang pasti, kalau DM kan udah jadi rumahnya dan sudah ditempati. Kalau yang A juga sudah jadi dan sudah ditempati. Kalau yang P enggak ada izinnya, jadi dua perumahan lainnya akan dicek lagi,” ujar Chandra.

Di samping itu, Chandra menemukan pemasangan jalan beton yang dibangun tepat di atas cabang aliran Kali Krukut.

Hal itu yang kemudian diduga sebagai salah satu penyebab banjir.

“Setelah kemarin kami lihat banjir yang pada malam hari (Jumat), ternyata disini ada aliran air alami, aliran sungai alami yang merupakan cabang dari kali Krukut ternyata ditutup oleh jalanan beton,” jelas Chandra.

Sebelumnya diberitakan, banjir menggenang perumahan di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam.

Banjir itu diduga warga kian memburuk karena pembangunan perumahan di sebelah hingga ketinggian air 40 sentimeter.

Saat meninjau kondisi banjir di lokasi, Chandra melihat adanya penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendampingi Presiden Prabowo bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani. Keduanya sepakat untuk investasi bersama di BPI Danantara. Bagi Maruarar ini adalah angin segar buat BPI Danantara.

"Jadi Danantara sudah mulai dipercaya oleh investor internasional ," kata Maruarar kepada wartawan di Qatar, Minggu (13/4/2025).

Dalam pertemuan itu Presiden memaparkan visi terkait Danantara. Dan Emir Qatar langsung tertarik untuk berinvestasi bersama.

"Visi Presiden tentang Danantara sudah dipercaya publik internasional. Malah Emir Qatar yang bertanya dan meminta Pak Presiden menjelaskan," kata Maruarar.

"Langsung meminta penjelasan bagaimana agar berinvestasi di Indonesia tersentralisasi supaya efektif dan efisien," tegasnya.

Presiden Prabowo pun menjelaskan beberapa keuntungan investasi di Indonesia. Seperti market yang besar, sektor energi, perumahan dan lainnya.

"Dan langsung oke dalam waktu 20 menit sepakat investasi bersama masing masing 2 miliar USD. Kalau disatukan itu 4 miiliar USD sudah sangat besar jadi Rp 60 Triliun lebih," katanya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah turut melibatkan investor asing, salah satunya dari Qatar. Pemerintah menawarkan lahan kepada investor Qatar untuk membangun perumahan untuk masyarakat di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) beserta tim mengadakan one-on-one meeting bersama Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar pada Minggu (13/4) lalu. Ara menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Ara juga membahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia. Apalagi saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Selain itu, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi. Kerja sama tersebut melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui public private partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," katanya.

Sebelumnya, Ara tiba di Qatar pada Sabtu (12/4) lalu. Ia mendampingi Prabowo dan menemui sejumlah investor untuk mendorong investasi Program 3 Juta Rumah.

"Kunjungan kerja ke Qatar ini dilaksanakan dalam rangka mengikuti kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar. Saya bersama tim juga melakukan pertemuan dengan para investor dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Indonesia," ujar Ara di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025