Bandung -

Sebuah rumah di komplek elit Perumahan Podomoro, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, mendadak didatangi oleh aparat kepolisian berpakaian preman Pada Rabu (11/12/2024). Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat produksi narkoba. Polisi yang datang untuk melakukan penggerebekan tampak mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga narkoba, termasuk kotak dan kardus yang sedang dirapikan.

Ikhsan (20), seorang warga sekitar, merasa kaget dengan kedatangan polisi yang tiba-tiba. "Kaget sih, tadi lagi tidur siang, bangun gara-gara itu (banyak polisi). Mulainya dari jam 11 siang lah," ungkap Ikhsan. Ia juga menyebutkan bahwa rumah tersebut jarang dihuni dan didiami oleh beberapa laki-laki yang sering kedatangan tamu yang membuat keributan di sekitar rumah.

"Kurang tahu ada berapa orang di dalam rumah kurang tahu. Soalnya jarang keluar juga orangnya. Laki-laki semua," kata Ikhsan menambahkan. Ia juga menceritakan bahwa sering kali terdengar suara motor dan keributan di malam hari, yang menandakan ada tamu yang datang ke rumah tersebut. "Sehari-hari jarang keluar orangnya. Soalnya waktu itu malam pernah, berisik di sini rame ada motor juga, itu doang yang saya tahu," jelasnya.

Pengungkapan Jaringan Narkoba Terorganisir

Penggerebekan ini merupakan bagian dari operasi yang lebih besar yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Laboratorium narkoba tersebut, yang terhubung dengan jaringan internasional, memproduksi cairan Happy Water dan Liquid Narkotika. Operasi ini bermula dari penemuan barang bukti dalam sebuah mobil milik tersangka SR di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari situ, polisi mengembangkan penyelidikan hingga akhirnya menemukan laboratorium yang tersembunyi di antara perumahan masyarakat.

Dari lokasi pertama, polisi berhasil mengamankan 100 sachet kemasan serbuk Happy Water, serta 51 jerigen berisi cairan liquid narkotika dengan berbagai rasa. Tidak berhenti di situ, penggerebekan berlanjut ke lokasi kedua dan ketiga, termasuk rumah di Bojongsoang, Bandung, yang digunakan sebagai laboratorium produksi. Polisi mengamankan 7.333 sachet Happy Water, 494 botol cairan vape, serta sejumlah pil berbahaya, yang diperkirakan akan dipasarkan pada malam tahun baru.

Selain itu, ditemukan 62 butir pil warna hijau kuning yang diduga mengandung MDMA dan 95 butir pil warna merah yang juga mengandung zat serupa. Barang bukti lain yang diamankan adalah 5,9 kg jerigen berisi cairan liquid vape rasa pandan dan anggur, serta dua botol plastik berisi cairan berwarna biru bening sebanyak 2,2 liter. Semua barang bukti tersebut sudah diuji di laboratorium forensik dan terbukti mengandung zat berbahaya seperti amfetamina, metamfetamina, dan bahan kimia berbahaya lainnya.

Modus Operandi dan Rencana Pemasaran

Wakabareskrim Polri, Irjen Asep Edi Suheri, menjelaskan bahwa laboratorium ini juga terhubung dengan jaringan internasional, khususnya dari Malaysia. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil menangkap tiga orang pelaku berinisial SR, SP, dan IV. Namun, satu pelaku berinisial A masih buron dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Asep Edi menyebutkan bahwa modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan menyembunyikan lokasi produksi narkoba di tengah permukiman masyarakat agar tidak terdeteksi.

"Motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru," ungkap Asep.

Tersangka SR berperan sebagai penghubung ke pembeli atau konsumen, sementara SP berperan sebagai peracik bahan baku, dan IV berperan sebagai pengemas produk.

Asep juga mengungkapkan bahwa jaringan ini mengoperasikan laboratorium secara terorganisir, dengan tujuan untuk menciptakan produk narkoba dalam jumlah besar untuk diedarkan di pasar ilegal.

"Tersangka kedua berinisial SP berperan sebagai peracik bahan baku dan yang ketiga berinisial IV berperan sebagai pengemas. Kami menetapkan DPO terhadap seorang A yang mempunyai peran sebagai pengendali jaringan yang saat ini masih dalam proses perjalanan oleh tim kami," tegasnya.

Dengan berhasilnya penggerebekan ini, pihak kepolisian mengklaim telah menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa dari bahaya narkoba. Estimasi nilai barang bukti yang diamankan mencapai Rp 670 miliar.

"Jika dikonversikan upaya pengerebekan yang kami lakukan, telah berhasil menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa dari bahaya narkoba, khususnya jenis happy water dan liquid narkotika," kata Asep.

Para tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidi 113 ayat 2, lebih subsidiar 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling sedikit yaitu Rp 1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar rupiah.

(sya/tey)

Samarinda (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Aji Ratna Kusuma menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah lebih terukur dan memiliki standar kebijakan yang jelas dibandingkan dengan konsep awal, yaitu makan siang gratis.

"Ketika diubah menjadi makan bergizi gratis, konsep itu menjadi terukur dan memiliki standar kebijakan yang jelas," kata Prof Aji Ratna Kusuma di Samarinda, Ahad.

Ia menjelaskan, jika tetap menggunakan konsep lama, yaitu makan siang gratis, kandungan gizi yang diberikan kepada penerima program akan multitafsir.

"Boleh makan apa saja yang penting gratis. Begitu diubah menjadi program makan bergizi gratis, maka konsepnya menjadi jelas sehingga implementasinya di lapangan akan menjadi jelas, terukur, dan pengawasannya juga akan menjadi mudah," paparnya.

Aji Ratna menekankan bahwa langkah uji coba program Makan Bergizi Gratis penting sebelum dilaksanakan pada awal Januari 2025. Uji coba ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan untuk melihat kekurangan dan bagaimana program ini dapat berjalan dengan baik.

"Ini adalah program yang multi-kompleks, melibatkan banyak pihak yang harus berkolaborasi, dimulai dari perencanaan yang tepat sampai pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara terus-menerus," katanya.

Aji Ratna mengingatkan agar organisasi pelaksana paham betul apa yang harus dilakukan karena program ini menyangkut anak-anak dan ibu hamil yang memiliki selera berbeda-beda.

"Jangan sampai program ini hanya berjalan beberapa saat kemudian berubah pola," katanya.

Ia menandaskan pentingnya evaluasi dan pemantauan di awal-awal pelaksanaan program.

Aji Ratna menyebut program Makan Bergizi Gratis sebagai program mulia. Hal itu melihat kondisi rakyat yang masih banyak kekurangan gizi di daerah-daerah tertentu, sehingga pemberian makanan bergizi secara gratis ini harus tepat sasaran.

Ia juga menyoroti agar ke depannya, kebijakan ini tidak menggeser kebijakan pencegahan stunting dan pemberian makanan tambahan yang sudah berjalan selama ini. "Kalau dia dilengkapi dengan energi, saya pikir itu akan lebih baik," katanya.

"Kalau program ini menambah dari yang sudah ada akan lebih baik lagi, dengan begitu stunting kita akan lebih cepat teratasi," ucap Aji Ratna.*

KOMPAS.com - Jakarta Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan hunian terjangkau di Jakarta Selatan:

1. Perumnas Mahata Tanjung Barat: Tipe Studio A

   Terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, hunian ini dibangun oleh Pembangunan Perumahan nasional dengan harga Rp 186 juta.

   Masing-masing unit dibuat seluas 21 meter persegi. Hunian ini terdiri dari 416 unit. Sebanyak 208 unit telah terjual, dan masih tersedia 208 unit lagi.

IDXChannel – Rasio kredit kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia disebut terendah dari negara-negara Asia lainnya. Lalu apa yang menjadi penyebabnya?

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, rendahnya rasio KPR itu lantaran masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki hunian. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga membangun rumah secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung.

"Sehingga menjadi isu yang cukup besar dari sisi layak huni. Sebagai data, kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian ada 24-26 juta orang berdasarkan data PLN 450 VA yang tidak layak huni," kata Nixon dalam Seminar KAFEGAMA, Sabtu (14/12/2024).

Dia menuturkan, ada masalah lain yakni antrean backlog yang cukup besar, pemerintah menyediakan 200-250 ribu setiap tahun dan biasanya pada Agustus sudah habis.

"Hari ini di kami hampir 50 ribu, kita sudah kasih penawaran kredit, tapi enggak bisa diakadkan karena kuotanya udah abis dan itu setiap tahun terjadi, dan antrean ini harus diselesaikan pemerintah," kata Nixon.

Adapun kemampuan developer atau pengembang dalam membangun rumah dalam setahun hanya berkisar 400-600 ribu. Dengan hadirnya Program 3 Juta Rumah dari pemerintah, hal ini menjadi tantangan besar bagi mereka untuk bisa meningkatkan 7-8 kali lipat dari kondisi semula.

"Ada beberapa PR yang harus diselesaikan. Dari sisi developer supply mengenai perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, AMDAL dan sebagainya," ungkap Nixon.

Dari sisi pembiayaan, soal likuiditas perumahan juga menjadi PR besar. Salah satu solusinya dengan sekuritisasi. Akan tetapi, persoalannya pasar Indonesia tipis, dan satu-satunya bank yang menjalankannya adalah BTN.

"Kita negara ketiga terbesar di dunia yang BABS, buang air besar sembarangan karena nggak memiliki sanitasi yang baik di rumahnya, ini jadi persoalan yang mesti bantu untuk pertumbuhan rumah," kata Nixon.

(Ahmad Islamy Jamil)

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dari swasembada pangan hingga makan bergizi gratis (MBG).

Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan dukungan pelaku usaha pada program sangat penting. Menurutnya hal itu dapat memberikan dampak positif bagi daerah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Anindya usai bersilaturahmi dan rapat koordinasi dengan para ketum dan pengurus Kadin Provinsi di Menara Kadin Indonesia, Lantai 29, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/12).

"Hari ini hari yang sangat-sangat baik karena saya kehadiran teman-teman Kadin dari 24 provinsi. Jadi, teman-teman memberi masukan bahwa satu, program-program seperti swasembada pangan itu sangat penting," ungkap Anindya dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Anindya melihat pemerintahan Prabowo-Gibran maupun Kadin Indonesia sangat bersemangat untuk menjalin sinergi, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Terlebih, hal itu didukung dengan sejumlah program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti misalnya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah hingga rumah sakit, sampai program tiga juta rumah.

"Itu semua akan berdampak sangat positif, dan Kadin tentu siap untuk menjadi yang terdepan untuk memastikan realisasinya berjalan," tegasnya.

Anindya menyebutkan program Kadin Indonesia hanya satu yakni bagaimana pelaku usaha dapat menyukseskan program pemerintah sekaligus memberdayakan daerah.Dia menilai kedua hal itu sebenarnya merupakan sebuah kesinambungan.

Apabila program-program pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik, maka upaya- upaya pemberdayaan daerah pun akan bisa dilaksanakan oleh para ketum maupun pengurus Kadin Provinsi dengan selaras.

"Karena pemerintah harus sukses dengan rencana-rencana yang diciptakan oleh Pak Prabowo, tapi juga di daerah pemberdayaannya (Kadin Provinsi) bisa berjalan," ujarnya.

Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan Kadin Indonesia terutama Kadin Provinsi, harus benar-benar dibina dan dijalin dengan harmonis. Sebab, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerja sama dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di daerah tersebut.

"Dari waktu ke waktu, kami selalu mendapatkan arahan bahwa memang butuh pemberdayaan daerah itu jalan. Karena program-program tersebut tidaklah mungkin hanya bisa jalan dari Jakarta (pusat) sendiri. Tapi dengan kerja keras teman-teman di daerah, kerja kompak, dan solid, tentu semua bisa terlaksana," ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Ketum Kadin Provinsi Jambi Usman Sulaiman mengamini apa yang disampaikan Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

"Pokoknya saya mendukung apa yang dikatakan Ketum (Anindya Bakrie)," tegasnya.

Selain Usman, turut hadir dalam acara itu di antaranya Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah M. Nur Rahmatu, Ketum Kadin Provinsi Bali Made Ariandi, Ketum Kadin Provinsi NTB Faurani, Ketum Kadin Maluku Utara Adam Marsaoly, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Rahmat N. Hamka, Ketum Kadin Provinsi Banten M. Azzari Jayabaya, Ketum Kadin Provinsi Aceh M. Iqbal, dan Ketum Kadin Provinsi Bangka Belitung Thomas Jusman.

(ada/ara)

KOMPAS.com - Pemerintah telah melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis ke sekolah-sekolah di berbagai daerah.

Hasilnya, program tersebut mendapat sambutan positif dari sekolah, siswa, dan orangtua. Mereka menyatakan harapan agar Program Makan Bergizi Gratis terus dilanjutkan. Respons ini menjadi modal berharga menjelang peresmian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Kamis (2/1/2025).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Wibawa Satria menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

Adapun tujuan besar program tersebut adalah memenuhi kebutuhan makanan kaya protein untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini supaya dapat berjalan optimal.

Program tersebut menargetkan anak-anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas (SMA)/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya, pelajar dan santri dapat menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Hariqo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/12/2024).

Senin (9/12/2024), PCO meninjau pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Bogor.

Selain bertanggung jawab dalam memasak dan pengemasan makanan, PCO juga mengawasi proses distribusi ke SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi Bogor. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal menyediakan makanan bergizi untuk 3.081 siswa di 15 sekolah.

Sebelum menerima makanan, siswa dan siswi berbaris rapi untuk mencuci tangan. Mereka juga mengantre tertib saat mengambil makanan bergizi. Sebelum menyantap makanan, siswa dan siswi melaksanakan doa bersama.

Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti mengatakan, antre dan berdoa merupakan contoh kebiasaan positif yang terbentuk dari uji coba Makan Bergizi Gratis.

Melalui program tersebut, siswa dan siswi mengantre satu per satu ketika mengambil makanan. Mereka juga teredukasi tentang makanan yang seimbang. Inisiatif ini menjadi salah satu cara positif untuk mencegah anak-anak menjadi "generasi junk food".

“Kami mengedukasi anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi untuk masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan,” ujar Kariyanti.

Kariyanti menilai, Program Makan Bergizi Gratis dapat mengurangi beban para orangtua siswa. Terlebih, 80 persen siswa SDN Kedung Badak 1 berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Ia menjelaskan, di sekolahnya, terdapat orangtua siswa dengan empat orang anak yang tiga diantaranya adalah anak kembar. Orang tua harus mengeluarkan Rp 60.000 per hari untuk makanan anak-anak.

“Sekarang, mereka sudah tidak memikirkan itu lagi karena anak-anak sudah mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah,” ujarnya.

Orangtua siswa SDN Kedung Badak 1, Lina, mengatakan bahwa ia tidak lagi khawatir menyiapkan makan siang sejak ada Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, ia bisa lebih fokus ke hal-hal lain.

“Anak saya menjadi lebih sering menabung uang saku karena tidak perlu lagi jajan di sekolah,” kata Lina.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Siliwangi Bogor Rosmiati mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis mendekatkan siswa dengan berbagai macam makanan bergizi yang belum pernah mereka konsumsi.

Terlebih, 70 persen siswa SMP Siliwangi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Program ini membuat siswa juga menjadi lebih bersemangat untuk datang ke sekolah.

Rosmiati menilai, Program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan kurang lebih tiga minggu berhasil membuat anak-anak percaya diri.

“Saya berharap, program ini bisa berjalan sampai jenjang pendidikan SMA,” kata Rosmiati.

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka memperingati Hari Nusantara 2024 melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis berbahan dasar ikan.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, di Pekalongan, Sabtu, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting.

"Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya perikanan, Kota Pekalongan menghadapi tantangan serius terkait prevalensi stunting pada anak-anak. Oleh karena itu, melalui program ini menjadi langkah strategis yang memanfaatkan kekayaan lokal untuk memberikan solusi nyata dalam meningkatkan gizi masyarakat," katanya.

Menurut dia, uji coba program Makan Bergizi Gratis dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Keputran dan SMP Negeri 6 Kota Pekalongan dengan melibatkan ratusan siswa-siswi.

"Adapun menu Makan Bergizi Gratis yang diberikan yaitu nasi dengan lauk fillet ikan, sayur buncis jagung, tahu bakso ikan, buah pisang, dan susu," katanya.

Afzan Arslan Djunaid mengatakan nantinya dalam seminggu akan diberikan Makan Bergizi Gratis selama lima hari.

"Untuk implementasinya nanti menjadi tanggung jawab Kodim setempat untuk membangun dapur karena keberadaan lokasi tanah sudah ada tinggal proses membangun," ujarnya.

Direktur Pengolahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Widya Rusyanto mengatakan Kota Pekalongan yang menjadi daerah sumber ikan berpotensi bisa menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis.

"Harapannya ikan menjadi sumber protein di dalam menu Makan Bergizi Gratis. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkot Pekalongan yang telah membantu. Semoga pada pelaksanaan program ini nantinya dapat berjalan baik dan ikan menjadi sumber protein untuk menu Makan Bergizi Gratis," katanya.

Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut dapat berjalan lancar dengan dukungan dari Wali Kota Pekalongan dan Kodim dalam menyiapkan sarana dan prasarana.

"KKP akan membantu mendukung apabila menu ikan tidak tersedia untuk disiapkan. Program Makan Bergizi Gratis ini nantinya akan menyasar jenjang SD hingga SMA," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia (YLPKGI) berkolaborasi dengan Muhammadiyah untuk menjalankan Program Anak Sehat Indonesia Kuat (ASIK), sebuah inisiatif yang mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong-royong lintas sektor demi mewujudkan generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas.

"Program ASIK merupakan bentuk gotong-royong YLPKGI bersama berbagai pemangku kepentingan agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Insya Allah, dengan bergabungnya Muhammadiyah, kita bisa menciptakan dampak yang lebih besar," kata Ketua Pembina YLPKGI, Arsjad Rasjid, Sabtu 14 Desember 2024.

Nota kesepahaman (MoU) kerja sama ini ditandatangani di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, dengan kehadiran para tokoh kunci dari kedua organisasi. Di antaranya Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Didik Suhardi dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.
Baca juga: Banyak Dampak Positif, Program Makan Bergizi Gratis Harus Terus Berlanjut

Mengusung Pendekatan Pentahelix

Program ASIK mengadopsi pendekatan Pentahelix yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama: pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. YLPKGI telah sukses menjalankan proyek percontohan di beberapa daerah, seperti Kebumen (Jawa Tengah), Kulon Progo (DI Yogyakarta), Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Kolaborasi dengan Muhammadiyah dinilai sangat strategis mengingat jaringan lebih dari 10.000 sekolah yang dimiliki Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dalam kerja sama ini, program ASIK akan mengintegrasikan kegiatan pemberian makan bergizi di sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan dukungan Dapur Sehat dan Unit Kesehatan Sekolah.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Didik Suhardi, menyambut baik kerja sama ini. "Dengan ribuan jaringan sekolah Muhammadiyah dan sumber daya yang tersebar di seluruh Indonesia, kami siap bersinergi dengan YLPKGI sebagai bentuk gotong-royong mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintah," ujar Didik.

Kerja sama strategis ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menilai kerja sama antara YLPKGI dan Muhammadiyah adalah langkah strategis untuk mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis.

"Pendidikan dan kesehatan adalah dua elemen penting dalam mencetak generasi unggul, dan saya yakin program ini akan memberikan dampak signifikan bagi generasi penerus bangsa," ujarnya.

Program ASIK diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan generasi emas Indonesia sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi antara YLPKGI dan Muhammadiyah ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa gotong-royong lintas sektor dapat menciptakan dampak besar dalam membangun masa depan bangsa.

(DHI)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat sedikitnya terdapat 10 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui jumlah itu cukup besar. Apalagi, berdasarkan data PT PLN (Persero), masih terdapat 26 juta rumah dengan daya listrik 450 VA yang dianggap tidak layak huni.

“Akibatnya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan praktik BABS [Buang Air Besar Sembarangan]. Hal ini terjadi karena banyak rumah tidak memiliki sanitasi yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Menurutnya, kondisi itu perlu diselesaikan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan rumah layak. Namun, hingga saat ini, kemampuan negara untuk membangun rumah berkisar antara 400.000–600.000 unit per tahun.

Dengan kapasitas itu, Nixon memandang program pembangunan 3 juta rumah memiliki tantangan besar lantaran pemerintah harus meningkatkan kemampuan pembangunan rumah hingga 8 kali lipat dari realisasi saat ini.

Tantangan lain juga hadir dari sisi pengembang yang utamanya meliputi masalah perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, serta persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan isu lainnya.

“Kami juga menghadapi masalah besar terkait likuiditas perumahan,” kata Nixon.

Dia menilai bahwa solusi dari masalah likuiditas perumahan dapat diselesaikan melalui sekuritisasi. Ini berarti aset-aset yang menghasilkan arus kas seperti pinjaman, hipotek, atau piutang dikumpulkan menjadi satu dan diubah sebagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.

“Namun, persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN yang pernah merilis satu kali dan itu jumlahnya sangat kecil,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Nixon menyatakan bahwa persoalan tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pasar sekuritisasi dapat berjalan optimal dan likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat dimanfaatkan secara efektif.

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) berharap Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah untuk menangani persoalan stunting.

"Keberadaan IDAI menjadi penting karena salah satunya dengan memastikan ketercukupan gizi dan nutrisi bagi anak dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia menuju Generasi Emas 2045," kata Pj Sekprov Malut, Abubakar Abdullah di Ternate, Sabtu.

Menurutnya, keberlangsungan organisasi ini memerlukan komitmen bersama seluruh jajaran pengurus agar bisa membawa perubahan bagi pelayanan kesehatan masyarakat di Malut.

Kelak, anak bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul sehingga program Genersi Emas 2045 bisa terwujud.

Dirinya kemudian mengapresiasi atas pengabdian IDI dan IDAI Malut yang menjadi bagian penting dalam setiap progres pembangunan kesehatan di Malut.

Abubakar berharap keberadaan IDAI dapat membangun kolaborasi dengan semua pihak terkait untuk mencari solusi bersama atas persoalan kesehatan anak yang di alami oleh masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Malut.

Sementara itu, Ketua Pengurus IDAI cabang Malut, dr. Sri Yati dalam kesempatan yang sama mengatakan, dilantiknya pengurus IDAI hari ini, bukan hanya momen seremonial, namun merupakan tonggak penting bagi sebuah organisasi yang akan mengemban amanah besar untuk memperjuangkan kesehatan anak Indonesia demi terciptanya generasi emas Indonesia.

Menurutnya, saat ini sudah ada 23 orang dokter anak yang bertugas di Maluku Utara yang tersebar pada 10 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara.

"Dari 23 orang tersebut satu orang sedang menempuh pendidikan sub spesialis kardio/jantung anak dan akan lulus sebagai pediatric cardiologist yang insyaallah di 2025 ini," ungkap Sri.

Selain itu, kata Sri, perkembangan dan masalah mental bagi kesehatan anak dan remaja sangat diperlukan dengan adanya sinergi, inovasi, kolaborasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak.

"Saya berharap agar Ikatan Dokter anak Indonesia Cabang Maluku Utara yang terbentuk ini dapat menguatkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik lembaga kesehatan maupun masyarakat," kata Sri.

Selain itu, Sri juga mengajak kepada rekan-rekan sesama dokter anak Indonesia Cabang Malut dan Kabupaten/Kota agar meningkatkan kompetensi melalui penelitian pelatihan pendidikan berkelanjutan sehingga hal ini tetap menjadi pusat keunggulan dalam bidang kesehatan anak.

Ia juga mengajak untuk dapat terus memberikan edukasi yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya di Malut, agar terus meningkatkan kesadaran terkait pentingnya kesehatan anak.

Jakarta - Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia (YLPKGI) dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk implementasi Program Anak Sehat Indonesia Kuat (ASIK). Penandatanganan MoU ini dilakukan di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah dan disaksikan langsung oleh Mendikdasmen, Prof. Dr. Abdul Mu?ti, M.Ed., dan Ketua Umum YLPKGI, Yukki Nugrahawan Hanafi serta disaksikan oleh Ketua Pembina YLPKGI, Arsjad Rasjid.

Arsjad Rasjid menyampaikan bahwa kolaborasi ini menandai komitmen YLPKGI dan Muhammadiyah untuk mewujudkan generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif. Program ini juga diharapkan dapat menjadi bentuk gotong-royong banyak pihak dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.

"Program ASIK merupakan bentuk gotong-royong YLPKGI bersama berbagai pemangku kepentingan agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat dan cerdas. Insya Allah dengan bergabungnya Muhammadiyah, kita bisa menciptakan dampak yang lebih besar," ujar Arsjad Rasjid.

Program ASIK mengusung pendekatan Pentahelix yang melibatkan kolaborasi lima pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat. Yayasan telah
berhasil melakukan proyek percontohan dibeberapa daerah seperti Kebumen Jawa Tengah, Kulon Progo DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan juga Sulawesi Utara.

Kolaborasi strategis Muhammadiyah dengan lebih dari 10.000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, Muhammadiyah menjadi salah satu mitra ideal untuk memperluas dampak Program ASIK. Kolaborasi ini mencakup uji coba program pemberian makan bergizi di sekolah-sekolah Muhammadiyah, pelibatan Dapur Sehat, dan integrasi program dengan Unit Kesehatan Sekolah.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Non formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Didik Suhardi, Ph.D. mendukung penuh program ASIK. ?Dengan ribuan jaringan sekolah Muhammadiyah dan sumber daya Muhammadiyah di seluruh Indonesia, kami siap bersinergi dengan YLPKGI sebagai bentuk gotong-royong mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintah,? ungkap Didik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. "Kerja sama antara YLPKGI dan Muhammadiyah adalah langkah strategis untuk mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis. Pendidikan dan kesehatan adalah dua elemen penting dalam mencetak generasi unggul dan saya yakin program ini akan memberikan dampak signifikan bagi generasi penerus bangsa," ujarnya.

Melalui pendekatan yang berkelanjutan, program ASIK diharapkan dapat menjadi upaya gotong-royong banyak pemangku kepentingan dalam mewujudkan generasi emas dan cita-cita
Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon L.P. Napitupulu, mengungkapkan bahwa hunian masih menjadi permasalahan yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pasalnya, terdapat sekitar 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah dan sekitar 24-26 juta keluarga lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Permasalahan rumah tak layak huni ini sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya sanitasi yang baik di rumah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di dunia yang masyarakatnya masih melakukan buang air besar sembarangan.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian 24 sampai 26 juta, ini berdasarkan data PLN 450 VA, memiliki rumah yang tidak layak huni dan itu pada umumnya di kampung-kampung terbesar karena masalah sanitasi," ujarnya saat acara Seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Oleh karenanya, diharapkan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto, dapat menjadi solusi dari masalah perumahan tersebut.

Namun demikian, BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan melihat program ini sebagai sebuah tantangan.

Mengingat saat ini kapasitas membangun rumah di Indonesia hanya sebanyak 400.000-600.000 rumah per tahun.

"Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," ucapnya.

Selain masalah kapasitas membangun rumah, terdapat sejumlah pekerjaan rumah lain yang juga harus diselesaikan untuk mewujudkan program 3 juta rumah, yaitu mengenai kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, hingga analisis dampak lingkungan (Amdal).

Kemudian, dari sisi likuiditas perumahan, perbankan juga menjadi sebuah PR yang besar.

Menurut dia, solusi untuk menumbuhkan likuiditas perbankan itu melalui sekuritisasi, namun solusi ini pun tidak mudah dilaksanakan.

"Persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN, pernah Bank Mandiri sekali itu juga jumlahnya sangat kecil," ungkapnya.

"Memang pasarnya enggak besar, itu persoalan yang harus kita bangun supaya pasar sekuritisasi ini bisa hidup dengan baik, sehingga likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat tumbuh dengan baik," sambungnya.