Bareskrim Polri membongkar pabrik narkotika yang berada di perumahan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terungkap barang haram itu hendak diedarkan saat perayaan malam tahun baru mendatang.

Dirangkum detikcom, Jumat (13/12/2024), Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan pengungkapan pabrik narkoba di Bogor dan Bandung ini hasil kerja sama Baresrkim dengan Polda Jawa Barat dan Bea Cukai. Lokasi pabrik narkoba yang di Bogor terletak di kawasan Cibinong, sementara pabrik narkoba di Bandung berada di Buah Batu.

"Pengungkapan ini dimulai dari temuan paket di Kelurahan Nanggewer Cibinong, kita kembangkan sehingga merujuk kepada clandestine lab di dua lokasi lainnya. Lab ini terhubung dengan peredaran narkoba jaringan antara Malaysia dan Indonesia," kata Irjen Asep dalam konferensi pers, Kamis (12/12/2024).

Dalam kasus ini, polisi menangkap tiga orang tersangka. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing dalam menjalankan pabrik narkoba tersebut.

Berikut sederet fakta terkait pembongkaran pabrik narkoba di Jabar:

1. Barbuk Narkoba Total Rp 670,8 M Disita

Dilansir Antara, dari hasil penggerebekan, petugas menyita barang bukti berupa happy water sebanyak 7.573 bungkus, liquid vape berbagai rasa sebanyak 259 liter, bahan baku narkotika, alat produksi seperti mesin penghancur dan berbagai perlengkapan kimia.

"Untuk seluruh barang bukti yang telah kami amankan ditaksir bernilai Rp 670,8 miliar," katanya.

2. Diduga Terkait Jaringan Narkoba Malaysia-RI

Asep mengungkapkan bahwa laboratorium ini diduga terkait jaringan narkoba Malaysia-Indonesia. Adapun, modus operandi para tersangka adalah menyamarkan lokasi produksi di kawasan pemukiman untuk menghindari kecurigaan. Pabrik narkoba di Bandung dibongkar berdasarkan pengembangan kasus narkotika jenis happy water di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Asep menyebut pengungkapan kasus bermula saat polisi melakukan operasi gabungan di Bogor dan mengamankan barang bukti narkoba cairan happy water dan cairan liquid dalam sebuah mobil milik tersangka SR.

"Upaya ini berhasil dari mulai penemuan paket di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, yaitu TKP awal yang kemudian kita kembangkan," kata Irjen Asep di Bandung, Kamis (12/12/2024).

Setelah itu, Bareskrim Polri mendatangi lokasi kedua, yaitu di salah satu perumahan, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut merupakan rumah milik tersangka SR.

Kemudian polisi melakukan penggerebekan di lokasi ketiga, yaitu di Komplek Podomoro Park, Kecamatan Bojosoang, Kabupaten Bandung, Rabu (11/12) kemarin. Dari lokasi, polisi menangkap tersangka berinisial SP dan inisial IV serta sejumlah barang bukti berupa bahan baku narkotika.

"Ada juga mesin produksi dan perlengkapan yang digunakan untuk produksi. Antara lain, yang pertama dua buah mesin mixer merek Spiral," ucap Asep.

Tonton juga Video: Polda Metro Bongkar Pabrik Narkoba di Bogor, Jutaan Pil PCC Disita

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

3. Selamatkan 9 Juta Jiwa dari Narkoba

Bareskrim Polri mengatakan, pengungkapan kasus ini berdampak pada penyelamatan 9 juta jiwa dari bahaya narkoba.

"Untuk seluruh barang bukti yang telah kami amankan ditaksir bernilai Rp 670,8 miliar. Jika dikonversikan, upaya penggerebekan yang kami lakukan telah berhasil menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa," jelas Asep.

Irjen Asep menjelaskan pemberantasan narkoba di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, komitmen ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Tindak lanjut arahan Bapak Presiden tersebut, Bapak Kapolri membentuk Satgas Pemberantasan Narkoba yang merupakan bentuk kolaborasi antara kementerian/lembaga memberantas narkoba di Indonesia. Bapak Kapolri juga menyampaikan komitmen yang sama kepada kami bahwa kita semua harus terus berperang dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari hulu hingga ke hilir," ujar Asep.

4. Peran 3 Tersangka yang Ditangkap

Bareskrim Polri menjerat tiga tersangka kasus pabrik narkoba jenis happy water dan liquid di sebuah perumahan mewah di Bandung. Polisi mengungkap peran dari ketiga tersangka.

Asep menyebut ketiga tersangka yang diringkus Bareskrim adalah inisial SR, SP, dan IV. Menurutnya, ketiga tersangka itu memiliki peran masing-masing, mulai dari peracik bahan hingga pengemas.

"Pertama inisial SR berperan sebagai penghubung. Kedua inisial SP berperan sebagai peracik bahan baku. Ketiga IV berperan sebagai pengemas," terang Asep dalam konferensi pers di Bandung.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 113 ayat 2 lebih subsider Pasal 113 ayat 2 Juncto pasal 132 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yaitu Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar," kata dia.

5. 1 Tersangka DPO

Bareskrim juga masih memburu satu orang pelaku lainnya yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Peran dari DPO itu sebagai pengendali jaringan narkoba tersebut.

"Selain itu kami tetapkan sebagai DPO terhadap seorang X berperan sebagai penggalian jaringan yang masih dalam pengejaran tim kami," ucapnya.

6. Narkoba Hendak Diedarkan Saat Malam Tahun Baru

Polisi mengungkap ketiga tersangka hendak menjual barang haram itu pada malam tahun baru di Jakarta. Polisi menuturkan motif para tersangka untuk memperoleh keuntungan.

"Motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian barang bukti yang diamankan rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru," kata Asep.

Tonton juga Video: Polda Metro Bongkar Pabrik Narkoba di Bogor, Jutaan Pil PCC Disita

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

KOMPAS.com - Banten salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kota Tangerang Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 291 juta.

Masyarakat dapat mengakses hunian subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tangerang Selatan:

1. Urbantown Serpong: Tipe Studio Flpp - Tower Milenia

   Perumahan pertama terletak di Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bangunan apartemen ini dibuat seluas 22 meter persegi dengan harga Rp 192 unit.

   Apartemen ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Urban dengan jumlah 302 unit. Sebanyak 151 unit telah terjual, dan sisanya 151 unit lagi.

2. Perumnas Mahata Serpong : Tipe 1 Br

   Apartemen ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional yang terletak di Serpong, Kota Tangerang Selatan.

   Dengan luas 34 meter persegi, apartemen ini menawarkan 660 unit rdengan banderol Rp 291 juta. Sampai saat ini, telah terjual 330 unit, dan menyisakan 330 unit lagi.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (Hero), menjawab usulan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait anggaran program makan bergizi gratis untuk dikaji kembali. Herman Khaeron menilai anggaran terkait program tersebut sudah pas.

"Ya saya kira sudah pas dah kita harus sukseskan ini," kata Hero usai menghadiri HUT Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/12/2024).

Hero mengatakan Demokrat akan terus mendukung program yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Ia berharap dengan didorongnya program itu, ekonomi di daerah bisa semakin maju.

"Demokrat mendukung apa yang telah disampaikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI," ujar Hero.

"Dan kita akan sukseskan program makan bergizi gratis betul-betul mencerdaskan bangsa bergulirnya ekomoni di daerah bisa diwujudkan. Dan tentu ke depan anggarannya harus dicukupkan karena target dan sasarannya lebih besar," tambahnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

Lihat Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Rabu (11/12/2024) siang, keheningan di salah satu perumahan elit, tepatnya di Komplek Podomoro Park, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, tiba-tiba berubah mencekam. Rumah itu ternyata sudah digunakan sebagai tempat laboratorium rahasia untuk pembuatan narkoba.

Tak tanggung-tanggung, narkoba yang diproduksi pun berjenis cairan Happy Water dan Liquid Narkotika. Tiga orang kemudian ditetapkan menjadi tersangka, yaitu SR, SP dan IV. Sementara satu orang berinisial A ditetapkan sebagai buronan.

Penggerebekan rumah elit yang jadi laboratorium rahasia ini ternyata bermula dari terbongkarnya sindikat peredaran narkoba jenis yang sama di Bogor, Jawa Barat (Jabar) beberapa waktu lalu. Saat itu, polisi menemukan barang bukti 100 sachet kemasan serbuk Happy Water dan 51 buah jerigen yang berisikan cairan liquid dengan macam-macam rasa dengan total isi cairan sebanyak 259 liter. Turut ditemukan 3 jerigen cairan bening yang diduga sebagai bahan baku narkotika dengan total isi cairan sebanyak 3 liter.

Dari TKP pertama, penyelidikan terus dikembangkan. Hasilnya, sebuah rumah di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor milik tersangka SR ikut digrebek dengan barang bukti berupa 140 botol ukuran 20 mili berisikan liquid vape dan 1.000 sachet kemasan happy water.

Dari dua TKP itu, penyelidikan selanjutnya mengarah ke perumahan elit di Podomoro Park. Benar saja, ketika digeledah pada hari itu, polisi menemukan 7.333 sachet kemasan berisikan serbuk happy water, 494 botol liquid cair berukuran 20 mili, 62 butir pil warna hijau kuning mengandung MDMA dan yang 95 butir pil warna merah, mengandung MDMA.

"Yang kelima, 5,9 kg jerigen berisikan cairan liquid vape rasa pandan dan anggur dan yang keenam terdapat 2 botol plastik bening berisikan cairan berwarna biru bening sebanyak 2,2 liter," Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri di TKP, Kamis (12/12/2024).

Di perumahan elit itu juga ditemukan bahan baku narkotika dengan mayoritas cairan yang telah positif mengandung golongan Amfetamin, golongan Metamfetamin, mengandung bahan kimia 3-Methylvaleric Acid, dan lain-lain. Kemudian, ditemukan mesin produksi seperti dua unit mesin mixer merk Spiral.

Yang mengagetkan, laboratorium itu ternyata terhubung dengan jaringan internasional. Irjen Asep menyebut lab ini terhubung ke jaringan di Malaysia dengan SR yang bertugas sebagai penghubung ke sejumlah konsumennya.

"Tersangka kedua berinisial SP berperan sebagai peracik bahan baku dan yang ketiga berinisial IV berperan sebagai pengemas. Kami menetapkan DPO terhadap seorang A yang mempunyai peran sebagai pengendali jaringan yang saat ini masih dalam proses perjalanan oleh tim kami," tegasnya.

Asep menambahkan barang bukti yang diamankan tersebut ditaksir senilai Rp 670 miliar. "Motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru," ungkap Asep.

Kemudian, hasil produksi narkoba dari lab rahasia tersebut rencananya akan diedarkan pada malam tahun baru. Para tersangka rencananya melakukan produksi untuk disebarkan di Jakarta.

"Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru," katanya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidi 113 ayat 2, lebih subsider 112 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling sedikit yaitu Rp 1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Video Rumah di Kompleks Elite Bandung Digerebek Polisi

Video Rumah di Kompleks Elite Bandung Digerebek Polisi

SEMARANG, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), meninjau lokasi banjir yang melanda Perumahan Dahlia, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kamis (12/12/2024).

Mbak Ita meminta pengembang bertanggung jawab karena banyak bangunan di kawasan tersebut belum memiliki izin.

"Saya sudah cek dokumen dan bertanya ke dinas penataan ruang. Sebagian besar rumah di sini belum memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," ujar Mbak Ita.

Menurut dia, perizinan yang tidak lengkap menjadi hambatan untuk penanganan fasilitas umum, termasuk perbaikan talud.

"Kalau izinnya sudah ada, harus ada penyerahan aset ke Pemkot agar kami bisa membangun fasilitas umum dan sosial," ucap dia.

Mbak Ita mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli rumah, memastikan pengembang menyelesaikan perizinan dengan benar.

"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang," kata Mbak Ita.

Meski demikian, Pemkot Semarang telah mengambil langkah tanggap darurat dengan mengerahkan BPBD, PMI, dan Damkar untuk memompa air serta membersihkan lumpur dan sampah di area terdampak banjir.

Sebagai bentuk kepedulian, Mbak Ita juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan kasur kepada warga yang terdampak.

"Ini bencana, jadi kami tetap hadir membantu warga meskipun ada permasalahan izin," ujarnya.

Dia berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih memperhatikan legalitas pembangunan demi meminimalkan risiko bencana.

"Pengembang jangan bohongi konsumen," ucap Mbak Ita.

BOGOR, KOMPAS.com - Partai Nasdem menilai, pemerintah memiliki pertimbangan dalam menetapkan anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10.000 per porsi.

Hal ini disampaikan merespons pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah.

"Ya tentu kan gini, pemerintah punya banyak pertimbanganlah ya untuk program makan bergizi," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Menurut Saan, partainya tentu memberikan dukungan kepada pemerintah terkait program makan bergizi gratis.

"Dan tentu Nasdem sebagai partai memberikan dukungan karena program ini sangat baik ya untuk generasi yang akan datang," ucapnya.

Sebelumnya, Megawati mendukung program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024).

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.

Terlebih lagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

KOMPAS.com -Kabupaten Lebak di Banten sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Lebak:

1. Citra Maja Raya: Tipe Nusa Indah A

   Terletak di Maja, Kabupaten Lebak, perumahan ini dibangun oleh Ciputra Residence KSO dengan harga Rp 120 juta.

   Tiap unit dibangun seluas 22/60 meter persgei. Sebanyak 22 rumah telah terjual, dan tersisa 6 unit lagi.

2. Taman Bukit Ancol: Tipe 22/60

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Berkat Bangun Papan Sejahtera yang terletak di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Menawarkan 415 rumah dengan harga Rp 129 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 22/60 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 389 unit lagi.

3. Kembang Banjar: Tipe Kb30/66

   Berlokasi di Banjarsari, Kabupaten Lebak, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Buana Karya Sejati dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 30/66 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia satu unit lagi dari total 13 rumah.

4. Lebak Jaya Residence: Tipe 30/60

   Perumahan keempat ini terletak di Cibadak, Kabupaten Lebak. Total rumah yang ditawarkan 71 unit dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 30/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Bumi Asia Indonesia ini masih menyisakan 8 unit lagi.

5. Cibadak Residence: Tipe 36/60

   Di Cibadak, Kabupaten Lebak, terdapat perumahan yang menawarkan 112 unit seharga Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/60 meter persgei. PT Nabila Adhi Bumi Persada masih memasarkan satu unit lagi.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai DemokratHerman Khaeron menilai, anggaran untuk program makan bergizi saat ini sudah pas.

Dia menyampaikan ini merespons pernyataan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang meminta anggaran program itu dikaji kembali.

"Ya, saya kira sudah pas, dah kita harus sukseskan ini," ujar Herman di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Lebih lanjut, Demokrat menegaskan dukungannya terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Partai Demokrat juga akan menyukseskan program tersebut.

"Betul-betul mencerdaskan bangsa, bergulirnya ekonomi di daerah bisa diwujudkan. Dan tentu ke depan anggarannya harus dicukupkan karena target dan sasarannya lebih besar," ucapnya.

Sebelumnya, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.

Meski begitu, Ketum PDI-P ini tetap mendukung program makan bergizi gratis.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis, Kamis.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.

Terlebih lagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih, tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berencana akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin (16/12/2024). Ia ingin membahas perihal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga BP Tapera juga diminta hadir dalam pertemuan tersebut.

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12/2024).

Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu juga diminta mempersiapkan dengan matang bahan pemaparannya.

"Kita coba yakinkan Kementerian Keuangan bahwa BTN sudah siap ya tahun 2025. Tolong nanti ada presentasi, ada datanya Pak Nixon bahwa betul-betul ya. Kita yakinkan dengan siap," pesan Ara.

Setelah itu, Ara juga berencana bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Bank BTN. Bahasan kali ini mengenai usulan kuota FLPP menjadi 600 ribu unit.

"Sesudah itu saya akan ajak BTN untuk ketemu dengan Pak Menko, Pak AHY. Kalau diperlukan kita juga akan yakinkan kepada Bapak Presiden bahwa BTN tahun depan siap menyalurkan sekitar 600 ribu. Tolong dipersiapkan ya Pak (Dirut BTN)," ujarnya.

Sebelumnya, Nixon menyatakan sanggup menyalurkan 600 ribu kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan.

Ia melihat berdasarkan data internal BTN, stok rumah mereka saat ini sekitar 631.978 unit. Rumah-rumah ini terdiri dari rumah sudah siap huni, proses finishing, hingga dalam proses pembangunan, tetapi belum disalurkan ke masyarakat.

"Terdapat yang sudah jadi, yang sudah dibangun, dan dalam proses pembangunan, finishing, kurang lebih 142.769 unit. Sedangkan masih ada yang pembiayaan konstruksinya yang kami biayai, jadi kurang lebih masih ada lagi 489.209 unit. Atau kita total untuk potensi tahun 2025, kurang lebih stoknya adalah 631.978 unit," jelas Nixon.

Ia berharap kuota FLPP tahun depan dapat ditambah agar 631.978 unit rumah yang belum disalurkan tersebut dapat dipasarkan dengan skema pembiayaan tersebut.

"Jadi Pak Menteri, kalau tahun depan kita dikasih kuota 500.000-600.000, maka kita bisa lakukan dengan sangat cepat," lanjutnya.

Video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial

Video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno (tengah), Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah (kanan) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi (kiri) saat menggelar rapat koordinasi tingkat menteri dalam Penanganan Pascabencana Kebakaran Kelurahan Kebon Kosong di Jakarta Pusat, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/12/2024). Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar hari ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa fokus utama adalah membantu 594 kepala keluarga (1.520 jiwa) yang terdampak agar segera mendapatkan tempat tinggal sementara.

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, dukungan tersebut disertai dengan kritik terhadap anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut, yakni sebesar Rp 10.000 per porsi.

Apa yang Menjadi Kekhawatiran Megawati Terhadap Anggaran Rp 10.000?

Dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” pada 12 Desember 2024, Megawati mengungkapkan keprihatinannya terkait anggaran yang disediakan untuk program makan bergizi gratis.

Menurut Megawati, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dalam memasak, angka Rp 10.000 per porsi tidak masuk akal mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Kritikan ini dilontarkan karena Megawati merasa bahwa anggaran sebesar Rp 10.000 tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi yang layak.

Dia bahkan menantang Presiden Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut.

“Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Namun, Megawati menekankan bahwa kritik yang dia sampaikan bertujuan agar program makan bergizi gratis bisa terlaksana dengan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” ujarnya.

Meskipun kritik ini langsung ditujukan kepada Prabowo, Megawati menegaskan bahwa niatnya adalah untuk memastikan agar program ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan bisa memberikan dampak nyata kepada rakyat, terutama yang berada di golongan masyarakat paling lemah.

Bagaimana Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Ditetapkan?

Program makan bergizi gratis ini sebenarnya direncanakan dengan anggaran awal sebesar Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah akhirnya menetapkan angka Rp 10.000 per porsi setelah melakukan perhitungan dan uji coba di pulau Jawa selama 11 bulan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa biaya Rp 10.000 per porsi adalah rata-rata dari hasil uji coba tersebut, dan bukan harga pasti.

“Kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost,” ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Namun, seperti yang diungkapkan Megawati, dengan kondisi harga bahan pokok yang cenderung naik, anggaran Rp 10.000 per porsi mungkin akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan, terutama di luar Pulau Jawa di mana biaya hidup bisa lebih tinggi.

Apa yang Dikatakan Prabowo Mengenai Program Ini?

Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi, mengakui bahwa anggaran yang ada saat ini hanya mencapai Rp 10.000.

Meskipun demikian, dia tetap optimistis bahwa angka tersebut cukup untuk menyediakan makanan yang bergizi bagi masyarakat.

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 November 2024.

Prabowo juga menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan gratis, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi pedesaan.

Melalui program ini, dia berharap peredaran uang di daerah akan meningkat secara signifikan, yang diperkirakan akan naik hingga 800 persen.

“Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun,” ujar Prabowo.

Bagaimana Program Ini Diharapkan Memberikan Dampak Positif?

Program makan bergizi gratis yang dirancang untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan ini diperkirakan akan memberi dampak signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Prabowo berharap melalui subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, kesejahteraan rakyat dapat terangkat, terutama keluarga-keluarga kurang mampu yang memiliki anak-anak yang membutuhkan gizi lebih.

Program ini juga bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah. Dengan demikian, selain memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, program ini juga diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi di tingkat pedesaan hingga provinsi.

Apa Langkah Selanjutnya untuk Program Ini?

Pemerintah berencana untuk memulai uji coba program makan bergizi gratis pada Desember 2024 di 150 titik di seluruh Indonesia.

Uji coba ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana program ini berjalan di lapangan dan akan dilakukan secara lebih menyeluruh pada Januari 2025.

Pemerintah juga akan menyesuaikan anggaran per porsi di masing-masing daerah, mengingat perbedaan harga bahan pokok di berbagai wilayah Indonesia.

Diketahui, program makan bergizi gratis bakal dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diketahui menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat itu.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu hanyalah rata-rata.

Sebab, menurut dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10 ribu itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Dadan menjelaskan, angka Rp 10 ribu per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

1. Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi

Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024), Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya pada program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, Presiden ke-5 RI ini menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang angkanya hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti tentang memasak.

Terlebih lagi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menyebut bahwa harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Oleh karena itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Dia lantas menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, tetapi Direhabilitasi

Berita populer lainnya datang dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah saat Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikutip secara daring dari Jakarta pada 11 Desember 2024.

Menurut dia, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Yusril pun berharap bahwa cara ini dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujarnya.

Namun, Yusril mengingatkan bahwa KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” katanya.

Berita selengkpanya bisa dibaca di sini.