YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap alokasikan Rp 42 miliar untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), walaupun pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa program MBG telah tercukupi oleh APBN.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono mengatakan, pihaknya belum menerima perintah tertulis dari pemerintah pusat terkait penggunaan MBG.

"Kalau belum ada dawuh (perintah) tertulis, kami tetap siapkan kerangka dukungan itu untuk MBG," kata Beny, Rabu (12/2/2025).

"Nanti kalau kami geser (anggaran) lalu diperintahkan untuk backup pripun (bagaimana)? Jadi tetap taat pemerintah atasan kami," ucap Beny.

Soal beberapa daerah mulai alihkan anggaran MBG untuk keperluan lain Pemerintah DIY tetap belum berani untuk melakukannya.

"Kecuali sangat tegas betul-betul terpenuhi kami akan geser di perubahan atau di geser di program dan kegiatan," kata dia.

Pemerintah DIY masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran MBG dialihkan ke program lain.

"Jadi kami siap di lapangan kalau terjadi apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini diungkapkannya usai adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran uji coba bergizi gratis sempat menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja. Karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap mengalokasikan Rp 42 miliar untuk makan bergizi gratis (MBG) walaupun pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa program MBG telah tercukupi oleh APBN.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono mengatakan, pihaknya belum menerima perintah tertulis dari pemerintah pusat terkait penggunaan MBG.

"Kalau belum ada dawuh (perintah) tertulis, kami tetap siapkan kerangka dukungan itu untuk MBG," kata Beny, Rabu (12/2/2025).

"Nanti kalau kami geser (anggaran) lalu diperintahkan untuk backup pripun (bagaimana)? Jadi tetap taat pemerintah atasan kami," ucap Beny.

Soal beberapa daerah mulai mengalihkan anggaran MBG untuk keperluan lain, Pemerintah DIY tetap belum berani untuk melakukannya.

"Kecuali sangat tegas betul-betul terpenuhi kami akan geser di perubahan atau di geser di program dan kegiatan," kata dia.

Pemerintah DIY masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran MBG dialihkan ke program lain.

"Jadi kami siap di lapangan kalau terjadi apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini diungkapkannya usai adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran uji coba bergizi gratis sempat menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja. Karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, para pengusaha yang terlibat dalam program makan bergizi gratis, pendapatannya akan melambung apabila program itu sudah menyasar 82,9 juta penerima.

Hal itu diungkapkan Arief dalam rapat koordinasi SPHP yang digelar Bapanas secara daring dari Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Rakor itu turut diikuti oleh asosiasi dan pengusaha di bidang pangan. Dalam sambutannya, Arief mulanya meminta para peserta rapat untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

“Tolong sukseskan program yang satu ini, karena ini akan luar biasa,” kata Arief.

Arief mengatakan, pengusaha bisa rebound apabila program makan bergizi gratis atau MBG sudah menyasar 82,9 juta penerima. Ia mencontohkan asosiasi peternak telur ayam apabila hasil produksi dimanfaatkan dalam program MBG.

“Pada saat (menyasar) 82 juta coverage, artinya sehari kalau begitu pesan itu bisa 82 juta telur,” kata Arief.

“Sekarang Bapak/Ibu kelebihan 10 persen produksi, besok kekurangan. Jadi siap-siap untuk rebound. Nanti harus rebound,” tutur dia.

Arief menyebutkan, makan bergizi gratis merupakan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

“Karena cita-cita beliau selain untuk ketahanan nasional, nanti memberikan masa depan anak-anak yang akan memimpin 10-20 tahun ke depan,” kata Arief.

“Berikutnya adalah mengembangkan ekonomi, utamanya ekonomi di pedesaan. Sehingga ini akan punya nilai ekonomi yang tinggi,” ujar dia.

Program MBG membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.

“Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun,” kata Dadan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menghadiri peluncuran Pusat Unggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Institut Pertanian Bogor, Selasa (11/2/2025).

Fauzan menjelaskan program MBG akan menjawab berbagai persoalan tidak hanya pertumbuhan fisik semata melainkan juga berkaitan dengan pertumbuhan mental dan karakter untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.

Untuk itu, perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam bentuk kajian maupun tata kelola secara kualitatif maupun kuantitatif.

“Dengan program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan seluruh elemen, seluruh institusi perguruan tinggi berkolaborasi menyambut Indonesia Emas 2045," ujar Fauzan dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan bahwa kampus penggerak asta cita seperti yang dilakukan IPB ini merupakan contoh peran serta perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, yang dalam konteks ini adalah Makan Bergizi Gratis.

Perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa program MBG selain merupakan program prioritas nasional, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia meyongsong Indonesia emas 2045.

“Program MBG merupakan Program Hasil Terbaik Cepat pemerintah. MBG tidak hanya menyelamatkan ibu hamil namun juga menyelamatkan bayinya. MBG juga juga dapat meyelamatkan masa depan Indonesia. Untuk itu, kita semua harus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG tidak hanya untuk anak-anak kita, tidak hanya untuk ibu hamil kita, tapi juga untuk masa depan kita khusunya masa depan pembangunan nasional kita," ujar Rachmat Pambudy.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Menyambut baik dengan peluncuran Center of Excellence MBG ini akan menjadi mitra pendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan pelaksanaan MBG untuk pemenuhan target pembangunan nasional.

Terutama peran perguruan tinggi dalam riset dan kajian untuk memenuhi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku.

“Peran perguruan tinggi sangat penting dalam program MBG terkait dengan evaluasi program. Selain itu perguruan tinggi juga berperan dalam memperkuat kualitas program baik dari sisi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku. Selain itu, untuk mitigasi hal-hal kurang baik dalam program ini, Badan Gizi Nasional perlu mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kami menyambut baik peluncuran pusat penelitian dan kajian tentang makanan bergizi di IPB. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan akan meningkatkan kualitas dari makan bergizi,” ujar Dadan.

Peluncuran Center of Excellence Program MBG ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bupati Bogor, Wakil Menteri Agama, dan Rektor IPB beserta jajaran.

Jakarta -

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Dadan menjelaskan pemangkasan anggaran untuk pengadaan lahan itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang Prabowo meminta agar meminjam lahan kepada instansi lain.

"Begini, kan salah satu anggaran yang ada di BGN itu untuk pengadaan lahan. Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan," terang Dadan.

Dadan juga memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menekankan pihaknya bisa meminjam lahan kepada pemerintah daerah, TNI, hingga BUMN.

"Enggak ada (ke program MBG). Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas program bahkan MBG juga tidak kena. Yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN, bisa pinjam pakai," terang Dadan.

(hns/hns)

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan mereka turut terkena efisiensi dengan pemangkasan anggaran sebesar Rp200,2 miliar.

Semula, BGN masuk dalam daftar 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari penghematan anggaran. Keputusan kemudian berubah menyusul rekonstruksi anggaran pada Selasa (11/2).

"Kan ini sudah instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi pada anggaran belanja nasional dan daerah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi, meskipun besarannya kurang lebih 0,2845 persen. Jadi, berkurang Rp200,2 miliar," jelasnya.

Dadan menegaskan pemangkasan tidak menyasar program makan bergizi gratis. Pos yang terdampak adalah terkait pengadaan lahan.

Ia menceritakan awal mulanya pemangkasan muncul dari saran Presiden Prabowo. Saat itu, sang Kepala Negara berkunjung ke Kantor Badan Gizi di salah satu daerah.

"Ketika kunjungan Pak Presiden [Prabowo] ke Kantor BGN [di daerah], kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi, ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait pengadaan lahan," jelasnya.

"Enggak ada [terdampak ke MBG]. Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas, program makan bergizi juga tidak kena," tutup Dadan.

Semula, Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran Rp71 triliun pada tahun ini.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun di tahun ini melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres 1/2025 tersebut berisi tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan hingga infrastruktur.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) juga kena imbas dari efisiensi anggaran. Adapun efisiensi anggaran BGN mencapai Rp 200,2 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Ia menyebut rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pihaknya menindaklanjuti pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.

"Ya ada pertemuan Mensesneg, kemudian ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen). Rp 200.200.000.000 (Rp200,2 miliar)," kata Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan mengatakan efisiensi yang dilakukan pihaknya juga atas instruksi presiden. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan BGN untuk meminjam dahulu terkait pengadaan lahan.

"Gini ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan," kata Dadan.

"Pak presiden sampaikan 'nggak usah, pinjem aja dari Pemda dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan'. Itu maksudnya," sambung Dadan.

Komisi IX DPR RI sebelumnya menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Ia mengatakan keputusan itu sebenarnya sudah diambil sejak periode lalu.

"Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

"Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini," kata Nihayatul.

"Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program," tambahnya.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

(dwr/azh)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan mengapresiasi langkah Institut Pertanian Bogor (IPB) University dalam membentuk Pusat Riset Unggulan atau Center of Excellence Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fauzan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan program MBG akan menjawab berbagai persoalan tidak hanya pertumbuhan fisik semata, namun juga berkaitan dengan pertumbuhan mental dan karakter untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.

Untuk itu, perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam bentuk kajian maupun tata kelola secara kualitatif maupun kuantitatif.

"Dengan program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan seluruh elemen, seluruh institusi perguruan tinggi berkolaborasi menyambut Indonesia Emas 2045," kata Wamen Fauzan.

Fauzan juga menekankan kampus penggerak Asta Cita seperti yang dilakukan IPB ini merupakan contoh peran serta perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, termasuk program MBG.

"Perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy menjelaskan program MBG, selain merupakan program prioritas nasional, juga sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Untuk itu, kita semua harus mendukung program Makan Bergizi Gratis. Program MBG tidak hanya untuk anak-anak kita, tidak hanya untuk ibu hamil kita, tapi juga untuk masa depan kita, khususnya masa depan pembangunan nasional kita," ujarnya.

Hal senada diutarakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Ia menyambut baik peluncuran Pusat Unggulam MBG ini, dimana sarana ini akan menjadi mitra pendukung Badan Gizi Nasional dalam menjalankan pelaksanaan MBG untuk pemenuhan target pembangunan nasional.

Menurut dia, peran perguruan tinggi sangat penting dalam program MBG terkait dengan evaluasi program. Selain itu, perguruan tinggi juga berperan dalam memperkuat kualitas program, baik dari sisi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku.

"Selain itu, untuk mitigasi hal-hal kurang baik dalam program ini, Badan Gizi Nasional perlu mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kami menyambut baik peluncuran pusat penelitian dan kajian tentang makanan bergizi di IPB. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan akan meningkatkan kualitas MBG," ucap Dadan Hindayana.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: IPB University menunjukkan komitmennya mendukung program pemerintah, yakni Makan Begizi Gratis. Perguruan tinggi meluncurkan Pusat Unggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Institut Pertanian Bogor pada Selasa, 11 Februari 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menilai peluncuran Center of Excellence MBG akan menjadi mitra pendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan pelaksanaan MBG untuk pemenuhan target pembangunan nasional. Terutama, peran perguruan tinggi dalam riset dan kajian untuk memenuhi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku.

“Peran perguruan tinggi sangat penting dalam program MBG terkait dengan evaluasi program. Selain itu perguruan tinggi juga berperan dalam memperkuat kualitas program baik dari sisi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku," kata Dadan saat peluncuran dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 12 Februari 2025.

Selain itu, Badan Gizi Nasional perlu mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mitigasi hal-hal kurang baik dalam program ini.
"Kami menyambut baik peluncuran pusat penelitian dan kajian tentang makanan bergizi di IPB. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan akan meningkatkan kualitas dari makan bergizi," kata dia.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menuturkan program MBG akan menjawab berbagai persoalan. Seperti pertumbuhan fisik serta pertumbuhan mental dan karakter untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.

Untuk itu, perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam bentuk kajian maupun tata kelola secara kualitatif maupun kuantitatif. “Dengan program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan seluruh elemen, seluruh institusi perguruan tinggi berkolaborasi menyambut Indonesia Emas 2045," ujar Fauzan.

Fauzan menuturkan kampus penggerak asta cita seperti IPB merupakan contoh peran serta perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, yang dalam konteks ini adalah Makan Bergizi Gratis. Perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rachmat Pambudy menekankan program MBG bukan hanya program prioritas nasional. Tetapi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia meyongsong Indonesia emas 2045.

Dia menuturkan MBG merupakan Program Hasil Terbaik Cepat pemerintah. MBG tidak hanya menyelamatkan ibu hamil namun juga menyelamatkan bayinya.

Rachmat menyebut MBG juga dapat meyelamatkan masa depan Indonesia. Dia mengajak semua pihak mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program MBG tidak hanya untuk anak-anak kita, tidak hanya untuk ibu hamil kita, tapi juga untuk masa depan kita khusunya masa depan pembangunan nasional kita," ujar Rachmat.

(REN)

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pemerintah tak akan pernah meneken kontrak perjanjian kerja sama dengan mitra penyuplai susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tak berkontrak terpusat dengan vendor, termasuk untuk produk susu.

“Tidak akan pernah ada [kontrak dari pemerintah dan perusahaan penyuplai susu untuk MBG]. Tidak akan ada, silakan ke SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] langsung,” kata Dadan kepadaBisnis, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan terpusat. Dia menjelaskan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal.

Maka dari itu, Dadan menekankan bahwa susu untuk program MBG saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sentra peternakan sapi perah.

“Untuk saat ini, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah,” jelasnya.

Dalam catatanBisnis, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte sempat mengungkap bahwa susu dalam menu MBG di DKI Jakarta bisa diganti dengan sumber protein lain seperti telur, daging, tahu, hingga tempe.

“Sejauh ini, menurut Badan Gizi dan juga SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di Jakarta, dia protein yang digantikan oleh sumber, ada telur, ada daging, tahu, tempe, dan lain-lain,” kata Philips saat ditemui seusai meninjau program MBG di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Philips menjelaskan bahwa susu dalam menu MBG diprioritaskan pada wilayah yang memiliki sentra susu. Di sisi lain, Jakarta tidak memiliki sentra susu.

“Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh,” jelasnya.

Dengan begitu, dia menyampaikan bahwa wilayah yang tidak memiliki sentra susu akan diganti dengan kebutuhan protein seperti susu.

“Jadi, susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi,” terangnya

Adapun saat ditanya lebih lanjut kapan keberadaan susu dalam menu MBG di Jakarta, Philips hanya menjelaskan bahwa hal yang utama adalah pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Belum tahu [kapan menu susu ada di Jakarta]. Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh BGN. Yang penting kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya gitu,” tutupnya.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ungkap Dadan saat peluncuran Center of Excellence (CoE) atau pusat riset unggulan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

"Fakta menunjukkan bahwa setelah dikasih susu hampir satu tahun lebih, mereka tambah segar, bukan mencret-mencret. Itu fakta yang menunjukkan," paparnya.

Dadan menyampaikan bahwa pemberian gizi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat berperan dalam perkembangan otak dan mencegah stunting. Selain itu, intervensi gizi bagi anak sekolah hingga remaja sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik yang optimal.

“Dengan strategi ini, Indonesia menargetkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan kuat,” kata Dadan.

Di samping itu ia menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh IPB University.

Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Karena kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ungkap Dadan saat peluncuran Center of Excellence (CoE) atau pusat riset unggulan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

"Fakta menunjukkan bahwa setelah dikasih susu hampir satu tahun lebih, mereka tambah segar, bukan mencret-mencret. Itu fakta yang menunjukkan," paparnya.

Dadan menyampaikan bahwa pemberian gizi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat berperan dalam perkembangan otak dan mencegah stunting. Selain itu, intervensi gizi bagi anak sekolah hingga remaja sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik yang optimal.

“Dengan strategi ini, Indonesia menargetkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan kuat,” kata Dadan.

Di samping itu ia menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh IPB University.

Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Karena kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.