Medan -

Sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Sei Kambing Medan mengalami kenaikan harga jelang natal dan tahun baru 2025 (Nataru). Salah satunya yakni cabai rawit dari harga Rp 28 ribu/kg menjadi Rp 44 ribu/kg.

Berdasarkan pantauan detikSumut di Pasar Sei Kambing, Kamis (12/12/2024), selain cabai rawit, harga bawang merah dan bawang putih juga ikut naik. Sementara untuk cabai merah dan tomat mengalami penurunan.

Untuk cabai merah, kini dibanderol dengan harga RP 20 ribu/kg dari sebelumnya Rp 24 ribu/kg.

Salah seorang pedagang, Hermina mengatakan harga beberapa bahan pokok mengalami kenaikan jelang natal dan tahun baru 2025. Namun, ada juga yang mengalami penurunan.

"Harga cabai rawit sudah naik sejak beberapa bulan lalu, untuk cabai merah mengalami penurunan harga, harga tomat turun, untuk harga bawang merah dan bawang putih juga naik," kata Herimina kepada detikSumut, Kamis (12/12/2024).

Sementara pedagang lainnya bernama Anto juga mengatakan hal yang sama. Dia menyebut bahwa jelang Nataru beberapa bahan pokok mengalami kenaikan.

"Harga bawang merah naik hingga seharga Rp 32.000/kg, sama cabai rawit juga naik jadi Rp 44.000/kg," ujarnya.

Kemudian, harga daging ayam juga mengalami kenaikan beberapa minggu terakhir. Harga daging ayam sebelumnya Rp 34.000/kg naik menjadi Rp 36.000/kg.

Berikut daftar harga bahan pokok di Pasar Sei Kambing Medan:

• Beras premium: Rp 15.000/kg
• Gula kristal putih: Rp 18.000/kg
• Daging sapi: Rp 130.000/kg
• Daging ayam ras: Rp 36.000/kg
• Garam halus: 10.000/kg
• Garam kasar: Rp 10.00/kg
• Cabai merah: Rp 20.000/kg
• Cabai rawit: Rp 44.000/kg
• Cabai keriting: Rp 28.000/kg
• Tomat: Rp 12.000/kg
• Bawang merah: Rp 32.000/kg
• Bawang putih: Rp 44.000/kg

(dhm/dhm)

Medan -

Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Dengan jadi PSN Harga tanah untuk membangun 3 juta rumah tidak akan naik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjelaskan dengan menjadi PSN, program 3 juta rumah akan lebih mudah dijalankan. Usulan agar program 3 juta jadi PSN muncul setelah dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah.

"Salah satu yang Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," ujarnya dikutip detikProperti Kamis (12/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. "Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur politisi yang akrab disapa Ara itu.

Menteri ART/BPN Nusron Wahid menyebut salah satu masalah yang harus dihadapi dalam merealisasikan program ini adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron.

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah. "Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

(astj/astj)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana PSN perumahan bagi MBR itu sudah disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut rencana itu saat in tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukan ini adalah program, program agar bagaimana akan kita buat itu mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” tegasnya.

Serang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebut potensi rumah murah dengan skema subsidi di Serang, Banten, mencapai 631 ribu unit pada 2025. Ara mengatakan potensi ini harus didukung berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

"Tadi disampaikan bahwa dari manajemen stok ada 142 ribu yang sudah ready dan yang siap dibangun ada 429 ribu, artinya potensi untuk 2025 ada 631 ribu," kata Ara saat penyaluran KPR BTN dalam program 3 juta rumah di Kota Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dia mengatakan BTN pada pemerintahan Presiden Prabowo selama 2 bulan sudah menyalurkan 29 ribu rumah untuk masyarakat. Potensi skema rumah subsidi menurutnya perlu kolaborasi.

"Bagaimana ini kita akan coba bantu sekuat-kuatnya, karena dengan membantu pengembang sehingga membuat rumah berkualitas terjangkau dan murah, dengan membantu BTN bisa akad itu sama saja membantu target kami 3 juta rumah," paparnya.

Ara juga meminta pengembang agar menyediakan rumah murah tapi berkualitas. Pemerintah mendukung iklim usaha dan persaingan yang sehat.
Dia menyebut bank juga tidak akan membuat sulit pengembang yang ingin mendukung program pemerintah untuk rumah murah.

"Negara menurut saya harus pro ke kepentingan rakyat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, itu rumah terjangkau, murah dan berkualitas," ucapnya.

Simak juga Video 'Di Balik Wacana Program 3 Juta Rumah':

[Gambas:Video 20detik]

(bri/idn)

Jakarta -

Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Tujuan Program 3 Juta Rumah

Bonny mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Ia menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tak menerimanya.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Cicilan Program 3 Juta Rumah

Bonny menjelaskan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," terangnya.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres (peraturan presiden) menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," tambah Bonny.

Anggaran Program 3 Juta Rumah

Cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan oleh pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," tuturnya.

Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.

Nasib Cicilan 3 Juta Rumah saat Prabowo Lengser

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," imbuhnya.

Ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya.

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Peknas) Ahmad Syarifudin mengungkapkan bahwa Peknas siap berkolaborasi untuk mengawal implementasi program-program pengentasan kemiskinan. Sinergi antara Badan Perencanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Gizi Nasional, dan Peknas diyakininya bisa menekan angka kemiskinan .

?Kami memiliki data riil dari jaringan kami hingga tingkat ranting yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program,? ungkapnya di sela Rakornas dan Bimtek Mitra Peknas se-Indonesia dan Dialog Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan yang digelar pada Minggu (8/12/2024) siang hingga Senin (9/12/2024) di Hotel Tavia, Jakarta Pusat.

Ahmad menekankan bahwa Peknas akan fokus pada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya dalam memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh industrialisasi dan program gizi. ?Dengan sinergi yang kuat antara Peknas, BP Taskin, dan Badan Gizi Nasional, kami yakin angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan,? katanya.



Adapun kegiatan itu digelar DPP Peknas dan dihadiri ratusan peserta yang merupakan perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peknas se-Indonesia. Dalam sesi paparan, Badan Gizi Nasional diwakili oleh Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Nyoto Suwignyo memaparkan strategi unggulan mereka melalui Program Makan Siang Bergizi (PMSB).

Program ini dijelaskannya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat miskin sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal. Menurut data Badan Gizi Nasional, penerima manfaat utama program ini adalah balita, ibu hamil, dan siswa sekolah. ?Peningkatan asupan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga partisipasi sekolah serta produktivitas ekonomi,? ujar Nyoto Suwignyo.

Selain itu, Program Makan Siang Bergizi menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa. Strategi ini termasuk dalam Sirkulasi Ekonomi Desa (CEV) yang melibatkan petani, pengolah makanan, dan UMKM. Pilot project di Warung Kiara, Sukabumi telah membuktikan bahwa program ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi angka anak putus sekolah di wilayah tersebut.

Dalam presentasi sebelumnya, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyoroti pentingnya integrasi antara program gizi dan industrialisasi untuk mengentaskan kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa ekosistem berbasis sembilan sektor industri dapat menjadi fondasi utama pengentasan kemiskinan. ?Industrialisasi yang inklusif dapat menciptakan ekosistem baru, di mana masyarakat miskin diberdayakan melalui akses terhadap teknologi, pelatihan, dan pembiayaan inovatif,? ujarnya.

Budiman menuturkan bahwa koperasi modern dapat menjadi penghubung antara masyarakat miskin dengan pasar global. Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi digital untuk pertanian pintar dan perikanan pintar, yang sudah diujicobakan di beberapa wilayah. Dia menilai, sinergi antara program seperti PMSB dan koperasi modern akan mempercepat pencapaian visi kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Adapun kegiatan selama dua hari ini ditutup dengan diskusi interaktif antara peserta dan pembicara. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil diskusi ini bakal menjadi panduan untuk langkah-langkah konkret selanjutnya di tingkat nasional maupun daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menydukung program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis,” Kamis (12/12/2024).

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.

Terlebih, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.

Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.

“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Ketua Umum PDI-P ini menegaskan, kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo telah menetapkan anggaran program makan bergizi gratis di angka Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.

Badan Gizi Nasional memastikan, program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyediakan hidran di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran.

"Kalau hidran bisa kerja sama dengan PAM JAYA, PAL Jaya kemudian ketika ada kebakaran, enggak harus nunggu (api) besar. Hidran terdekat bisa cepat memadamkan api," kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

Kawasan padat penduduk menyulitkan tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api karena lokasinya yang sempit.

Untuk itu, Pemprov bersama dinas terkait perlu memikirkan solusi tersebut. Dengan begitu, kebakaran tidak akan cepat merambat.

"Enggak bisa masuk (mobil damkar) itu harus ada penanganan khusus atau memang harus ada alat yang memang bisa langsung menjangkau tempat padat penduduk," jelas dia.

Wa Ode menuturkan, pihaknya akan mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta.

"Pasti ada, sudah direncanakan. Secara Fraksi PDI-P sudah kami rencanakan terutama melihat (kebakaran Kebon Kosong) besar sekali," kata dia.

Wa Ode menilai, catatan untuk Pemprov saat ini, yakni membenahi kawasan padat penduduk yang rawan terjadi korsleting.

"Harus dipikirkan bagaimana (solusinya). Harus ada solusi terbaik ya kalau ada tempat yang padat, ini bagaimana (penanganannya). Harus dicari solusi terbaik. Ini menjadi PR," ujarnya.

DPRD bersama Pemprov telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait termasuk pemadam kebakaran untuk pencegahan peristiwa serupa kedepannya.

"Jadi ada beberapa evaluasi, nanti akan kami coba sampaikan penangananya," jelas Wa Ode.

Kebakaran yang melanda permukiman semi permanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

Dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga yang bekerja sebagai pengepul barang-barang plastik.

Api cepat merambat dan membesar karena lokasi kebakaran merupakan kawasan permukiman padat penduduk semipermanen.

Dara sementara korban kebakaran Kebon Kosong mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

BPBD menyiapkan tiga lokasi yang menjadi posko pengungsian ratusan korban kebakaran Kebon Kosong. Salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyiapkan rumah singgah untuk korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Langkah itu merupakan rangkaian penanganan jangka pendek dan jangka panjang penanganan kejadian kebakaran tersebut.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam mempersiapkan rumah singgah. Rumah singgah tersebut sebagai tempat pengungsian sementara untuk membantu para korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

"Kami (Kementerian PKP-red) akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar korban kebakaran Kebon Kosong ke rumah singgah," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana Kebakaran dilansir dari keterangan tertulis Kementerian PKP, Kamis (12/12/2024).

Fahri menambahkan, guna penanganan peristiwa kebakaran ini, Kementerian PKP juga menyiapkan penanganan jangka pendek hingga jangka panjang.Dalam jangka pendek, perlu adanya kesepakatan terkait beberapa lokasi yang bisa secara cepat menjadi rumah singgah.

Penanganan jangka pendek ini menurut Wamen PKP diperlukan agar para korban kebakaran yang tinggal di pengungsian bisa segera berpindah kepada kehidupan yang lebih normal di rumah singgah dengan fasilitas yang memadai. Selain itu ia mengatakan bagi warga yang terdampak akan didata dan dikomunikasikan secara baik tentang pilihan-pilihan yang ada ke depan bagi mereka yang mengalami musibah ini.

"Itu tadi arahan dari Pak Menko PMK, saya kira cukup tegas karena beliau memang cukup menjadi tokoh senior kami di Kabinet. Jadi sangat terarah tadi penanganan ke depannya," kata Wamen Fahri.

Pada tahapan berikutnya, Kementerian PKP yang diberi tugas oleh Presiden untuk mendesain wilayah tempat tinggal masyarakat akan melakukan penataan ulang permukiman padat penduduk. "Kalau bisa memang dipindahkan ke rumah susun, sehingga kami juga nanti koordinasi dengan Pemda DKI dan Kementerian terkait untuk mendesain jangka panjangnya," katanya.

Sementara itu Menko PMK Pratikno menjelaskan, pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk membahas terkait penanganan kebakaran di Kemayoran tepatnya di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Jadi selama di dalam pengungsian, baik itu Pemprov DKI,kemudian juga pemerintah lintas kementerian yakni Kementerian Sosial,Kementerian PU dan Kementerian PKP dan juga kementerian lain, termasuk swasta dan BUMN telah berusaha maksimal memberikan pelayanan yang terbaik,meringankan beban dari para keluarga yang terdampak yang berada di dalam pengungsian," terangnya.

Dikatakan Menko PMK, pemerintah menyadari bahwa keluarga korban kebakaran tidak boleh terlalu lama di pengungsian.Oleh karena itu, menurutnya diperlukan penanganan bersama untuk memikirkan, dan merancang solusi dengan kepindahan pengungsi ke rumah singgah.

"Pak Fahri sebagai Wamen PKP secara tegas tadi mengusulkan mengenai posisinya rumah singgah itu bagi para korban terdampak.Saat ini, nanti Pak Wamen PKP dan juga Pemprov DKI, dan juga Dirut Kemayoran akan meninjau ke lapangan ke beberapa rusun yang tersedia yang akan kita alokasikan sebagai rumah singgah," kata Menko PMK.

Seperti diberitakan, kebakaran besar di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Desember 2024 lalu menghanguskan 197 bangunan. Sebanyak 594 kepala keluarga dengan total 1.520 jiwa terdampak kebakaran. Saat ini, para korban ditempatkan di pengungsian sementara, termasuk di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebon 09 serta beberapa tenda yang didirikan di lahan kosong.

(das/das)

Serang (ANTARA) -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hampir 30.000 unit melalui Bank BTN dalam dua bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih.

"Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam penyaluran KPR. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar di acara Akad KPR Massal di kawasan Taktakan, Serang, Kamis.

Adapun dalam acara Akad KPR Massal tersebut, diikuti oleh 235 calon debitur, mencakup KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi, sebanyak 225 unit, sementara KPR Subsidi dan Non Subsidi melalu BTN Syariah sebanyak 10 unit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akad KPR Massal serentak dilakukan di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret BTN dalam mendukung upaya pemerintah mempermudah akses masyarakat dalam pembiayaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebut Akad KPR Massal tersebut juga sangat mendukung target dari Kementerian PKP dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.

Dalam kesempatan itu Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal seperti pedagang bakso dan penjual di warung sayur.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR, bahkan pekerja disabilitas juga bisa mendapatkan KPR," lanjut Maruarar.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria mengatakan langkah BUMN bersama Kementerian PKP mendorong program perumahan karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia.

"Program yang dijalankan Bapak Presiden adalah program yang menyangkut masa depan, khususnya anak-anak Indonesia. Kita punya program Tiga Juta Rumah, program Makan Siang Gratis yang berfokus pada masa depan anak-anak dan keluarga Indonesia," ujar Doni.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan dalam dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi penyaluran KPR dari 20 Oktober-5 Desember sudah sebanyak 28.386 unit.

Nixon mengatakan rata-rata pendapatan para debitur adalah kurang lebih Rp3,5 juta per bulan. Kemudian total potensi tahun 2025 penyaluran KPR FLPP Sejahtera stoknya 631.978 unit.

Lebih dari 30 persen debitur dalam akad massal tersebut adalah wanita, sedangkan 81 persen dari mereka tergolong segmen millenial dengan umur termuda yakni 21 tahun.

“Sampai dengan saat ini BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44.000 yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025”, kata Nixon

Nixon mengatakan BTN berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan, sehingga delapan persen pertumbuhan ekonomi dan nol persen kemiskinan dapat terwujud.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan mempersiapkan rumah singgah bagi para korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Tingkat Menteri untuk Penanganan Pasca Bencana Kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Kami akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar korban kebakaran Kebon Kosong bisa pindah ke rumah singgah," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (12/12/2024).

Dikatakan, menyikapi peristiwa kebakaran ini, Kementerian PKP juga telah memikirkan penanganannya dalam perspektif jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dalam konsep jangka pendek, menurut Fahri, perlu adanya kesepakatan terkait beberapa lokasi yang bisa dialihfungsikan menjadi rumah singgah.

Hal ini diperlukan agar para korban kebakaran bisa menikmati kehidupan yang lebih layak di rumah singgah.

"Nah barulah nanti di tahapan berikutnya, Kementerian PKP yang kebetulan diberi tugas oleh Presiden untuk mendesain wilayah-wilayah tempat tinggal masyarakat yang agak bertumpuk-tumpuk supaya lebih rapi,” jelasnya.

“Kalau bisa, memang dipindahkan ke rumah susun sehingga kami juga nanti koordinasi dengan Pemprov DKI dan Kementerian terkait untuk mendesain jangka panjangnya," lanjut Wamen Fahri.

Selain itu, bagi warga yang terdampak akan didata dan dikomunikasikan secara baik tentang berbagai pilihan penyelesaian bagi mereka yang mengalami musibah ini.

Pada kesempatan yang sama, Menko PMK, Pratikno menegaskan pemerintah sepenuhnya menyadari keluarga terdampak bencana tersebut tidak boleh berlama-lama di pengungsian.

Oleh karena itu, telah dilakukan Rapat Tingkat Menteri yang salah satu agendanya membahas mengenai tempat tinggal bagi para korban.

“Kami akan merancang agar perpindahan ke rumah singgah ini cepat dilakukan sehingga kehidupan warga terdampak tidak bermasalah terlalu lama,” jelas Menko PMK.

Sebagai tindak lanjut, Wamen PKP, Pemprov DKI, dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran (PPK Kemayoran) akan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa rusun potensial yang nantinya bisa dijadikan sebagai rumah singgah.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPD DIY Yogyakarta melaksanakan uji coba program makan siang bergizi gratis yang memanfaatkan ikan hasil produksi lokal dari Gunungkidul.

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan berlangsung di SD Negeri Nglindur, Girisubo, pada Kamis (12/12/2024).

Ketua HNSI DPD DIY, KPH Wironegoro menjelaskan bahwa uji coba ini merupakan langkah awal dari program nasional yang akan diluncurkan pada 2 Januari 2025.

"Kami menginisiasi uji coba makan siang bergizi gratis yang sudah akan menjadi program nasional. Karena mendekati waktu pelaksanaan, kami berusaha semaksimal mungkin bekerja sama dengan UNY Fakultas Vokasi untuk menyiapkan uji coba ini," ungkapnya saat ditemui di lokasi.

Wironegoro menambahkan bahwa untuk lauk makan siang kali ini, pihaknya menggunakan ikan hasil tangkapan dari laut selatan.

Ia menegaskan bahwa hasil tangkapan ikan di Gunungkidul cukup melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk program makan siang bergizi.

"Contohnya, hasil tangkapan tuna yang melimpah di Pelabuhan Sadeng, Girisubo. Pasokan ketika panen ikan cukup melimpah dan bisa dimanfaatkan," jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa kerja sama dengan UNY sangat penting untuk menghitung kandungan gizi dalam makanan yang disajikan.

"Yang paling penting, kami menggunakan ikan hasil tangkapan laut selatan," tegas Wironegoro.

Dari pantauan Kompas.com, menu makan siang yang disajikan terdiri dari nasi putih, ikan cakalang sarden, tahu goreng, cap cay sayur, sambal Gunungkidul, dan pisang mas, yang dibungkus dalam kardus berwarna putih.

Meski belum dapat menghitung secara akurat biaya program ini, Wironegoro menyebutkan bahwa jika dana tidak mencukupi, pihaknya akan berupaya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) lembaganya.

Ia juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat menggandeng pengusaha lokal untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Bupati terpilih 2024-2029, Endah Subekti Kuntariningsih, yang turut serta dalam program ini, menyatakan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat.

"Gunungkidul yang memiliki potensi pertanian dan laut bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ini. Program nasional ini memberikan manfaat bagi petani, nelayan, serta kampus yang ada di Kabupaten Gunungkidul," kata Endah.

Salah seorang siswa SD Nglindur, Kenzi Aliando Ardiansyah (10), mengaku menyukai makanan yang disediakan.

"Ikannya suka banget, enak," ujarnya.

Sementara itu, siswi lainnya, Reva Aurelia Rahayu (8), mengungkapkan kegembiraannya mendapatkan makan siang gratis.

"Ikannya suka banget, enak," kata Reva, yang merupakan siswi kelas II.