KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Teluk Bintuni menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 234 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Teluk Bintuni:

1. Bintuni Bless Residence: Tipe Standar

   Perumahan pertama terletak di Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni. Dikembangkan PT Nauli Bintuni Jaya, rumah-rumah ini dibanderol Rp 234 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/96 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 10 rumah lagi.

2. Bintuni Indah Regency: Tipe 36/2023

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Papua Sukses Pratama dan terletak di Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.

   Dengan luas 36/119 meter persgei, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 234 juta. Hingga kini, masih tersedia 198 unit lagi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok aturan yang mengatur soal lahan sawah (Lahan Sawah Dilindungi/LSD) yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan. Aturan tersebut rencananya akan rampung pada awal 2025 mendatang.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menuturkan, menggunakan lahan sawah atau lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk dijadikan permukiman sebetulnya tidak boleh. Ke depan, kata Nusron, lahan sawah bisa digunakan untuk membangun rumah namun para developer harus menyediakan lahan sawah pengganti.

Misalnya, seorang developer ingin membangun perumahan di kawasan LSD atau LP2B di wilayah Bekasi. Maka mereka harus mengganti lahan serupa di Bekasi tetapi kalau di Bekasi lahannya sudah tidak ada, bisa diganti di daerah lainnya contohnya di Ambon.

"Kami sudah rapat dengan Pak Menko Infrastruktur dan semua jajaran. Ini lagi disusun PP-nya, namanya PP RTRW Nasional.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, turunan dari Undang-Undang nomor 59 tahun 2024tentang perencanaan pembangunan jangka panjang 2025 tahun 2045.Salah satu poinnya adalah akan memasukkan LP2B Nasional," kata Nusron dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Jadi bapak-bapak kalau di Jawa, Pulau Jawa, karena disetting untuk kepentingan hilirisasidan disetting untuk kepentingan 3 juta rumah, mau nggak mau mengambil tanah LP2B di sini,bapak-bapak tidak harus mengganti LP2B atau mencetak sawah di lahan yang sama di kabupaten tersebut.Tidak perlu, tapi bisa diganti di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana.Yang di sana lahannya masih banyak, tapi dengan tingkat produktivitas pangan yang sama," tambahnya.

Nusron menuturkan, aturan tersebut menjadi salah satu solusi dalam penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah dan juga sebagai cara penyediaan lahan untuk swasembada pangan. Rencananya, aturan itu akan rampung pada kuartal I 2025 atau sekitar bulan Januari-Maret 2025.

"Pak Menteri Infrastruktur sudah menjanjikan Q1 tahun depan selesai PP-nya.Kalau bicara Q1 berarti antara Januari sampai Maret," ujar Nusron.

Sebagai informasi, dalam catatan Kementerian ATR/BPN, terdapat alih fungsi lahan sawah 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Maka dari itu, adanya peraturan mengenai LP2B nasional sangat penting. Hal ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya.

Program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Terkait hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membeberkan alasannya.

Nusron mengatakan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang diusulkan Prabowo saat kampanye menjadi presiden. Kini program tersebut dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk menjalankan program tersebut, salah satu masalah yang harus dihadapi adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

Untuk mencegah harga tanah naik sembari menyediakan perumahan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Nusron dan Menteri PKP, Maruarar Sirait mengusulkan program 3 juta rumah menjadi PSN.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron kepada wartawan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Sorong Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 240 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sorong Selatan:

1. Juriko Permai: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Dikembangkan PT Juriko Putra Perkasa dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/97 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 65 rumah lagi.

2. Permata Indah Regency: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Prima Mulya Malasoom dan terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

   Dengan luas 36/107 meter persegi, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 240 juta. Sampai saat ini masih tersedia 62 rumah lagi.

KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Sorong Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 240 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sorong Selatan:

1. Juriko Permai: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Dikembangkan PT Juriko Putra Perkasa dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/97 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 65 rumah lagi.

2. Permata Indah Regency: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Prima Mulya Malasoom dan terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

   Dengan luas 36/107 meter persegi, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 240 juta. Sampai saat ini masih tersedia 62 rumah lagi.

Milisi Suriah menyerukan pasukan keamanan Presiden Bashar Al Assad untuk mendaftar ke "pusat permukiman."

Dalam sebuah pernyataan, Komando Operasi Militer selaku koalisi milisi di Suriah termasuk Hayat Tahrir Al Sham (HTS) mengumumkan pembukaan "pusat permukiman untuk anggota rezim kriminal di Homs."

Mereka yang pernah menjadi pasukan keamanan untuk Al Assad diminta mendatangi pusat permukiman tersebut sebelum tanggal 14 Desember 2024.

"Semua pasukan rezim Assad perlu mengunjungi pusat untuk menyelesaikan prosedur penyelesaian dan menerima ID sementara sebelum Sabtu 14 Desember 2024," demikian pernyataan milisi, seperti dikutip CNN.

Para pasukan keamanan diwajibkan membawa dokumen, peralatan, dan barang-barang resmi mereka selama bertugas di masa pemerintahan Al Assad. Mereka akan dituntut jika tidak menyerahkan secara lengkap maupun memberikan informasi palsu.

Pada Senin (9/12), milisi Suriah mengeluarkan amnesti umum bagi tentara wajib militer Suriah dengan menyatakan bahwa mereka "diberikan keselamatan hidup dan setiap bahaya terhadap mereka sangat dilarang."

Namun, amnesti tidak berlaku untuk tentara yang bertugas secara sukarela.

Milisi Suriah menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad pada Minggu (8/12) usai merebut ibu kota Damaskus.

Penggulingan itu terjadi sangat cepat dalam waktu kurang dari dua pekan setelah milisi yang dipimpin Hayat Tahrir Al Sham melancarkan perlawanan pada 27 November.

Upaya penggulingan ini sebetulnya telah terjadi sejak lebih dari satu dekade lalu. Suriah dilanda perang saudara selama 13 tahun buntut dominasi kekuasaan al-Assad.

Kini, pemerintahan Suriah akan dipegang sementara oleh mantan Perdana Menteri Mohammad Ghazi al-Jalali. Al-Jalali telah ditunjuk oleh milisi untuk mengawasi jalannya kementerian dan lembaga hingga pemerintahan baru menyelesaikan masa transisi.

Jakarta, Investor.id- Pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diusulkan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

“Salah satu terobosan yang sedang kami perjuangkan adalah PSN (Program Strategis Nasional) untuj MBR,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam HUT Apersi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menambahkan, pihaknya terus bersinergi dengan Kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kita akan terus bersinergi dengan berbagai kementerian, karena program yang seperti apa yang akan kita buat untuk meggerakkan sektor perumahan dan trentunya untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Dan ini akan kita laporkan pada presiden karena ini bagian dari terobosan dari Program Tiga Juta Rumah,” kata Menteri PKP.

Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Program Tiga Juta Rumah harus terwujud.

“Salah satu solusinya adalah lewat PSN,” tutur dia dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, dalam menjalankan PSN akan terbuka juga bekerja sama dengan swasta.

“Kita juga bisa bekerja sama dengan tanah PTPN atau Perhutani,” kata Nusron.

Sementara Junaidi Abdilah, ketua umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif terkait adanya rencana PSN untuk rumah subsidi bagi MBR.

“Kalau menjadi program strategis pemerintah tentunya diperlukan perlakukan khusus atau lex specialist terkait aturan dan kebijakannya. Kami berterimakasih kepada pemerintah, khususnya kementerian PKP yang sejak menjabat menjadi menteri langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekositem perumahan,” kata dia.

Dia menegaskan, Apersi sangat siap jika PSN untuk perumahan ini dijalankan karena bisa melibatkan swasta dan ini jadi peluang pengembang-pengembang di daerah.

“Kami optimistis dengan program ini, namun dengan catatan harus ada kemudahan terkait birokrasi dan program yang akan dijalankannya,” ujar Junaidi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (11/12) sore.

Burhanuddin menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pendampingan serta pengawasan dari Kejagung dalam sektor pidana maupun perdata di seluruh kegiatan BPOM.

"Pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM baik itu masalah kepidanaan maupun masalah perdata dan tata usaha negara," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12).

Dalam kesempatan yang sama, Ikrar menyebut pihaknya juga turut meminta adanya pengawasan dari Kejagung terkait proses sertifikasi obat dan makanan yang dinilai rawan diselewengkan.

"Surat keterangan izin ekspor, surat keterangan izin impor, dan sebagainya memiliki kerawanan khusus. Karena yang namanya sertifikasi memiliki kerawanan berbagai macam hal," jelasnya.

Melalui pengawasan dari Kejagung, ia berharap nantinya tidak akan ada kasus korupsi ataupun suap yang terjadi di BPOM. Selain itu, Ikrar berharap tidak akan ada lagi pelanggaran ataupun oknum-oknum mafia di internal BPOM.

Lebih lanjut, ia juga meminta Jaksa Agung untuk memberi pengarahan kepada jajaran di bidang Deputi Penindakan agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran pidana secara cermat dan tepat.

"Karena ternyata kejahatan dari siber, kejahatan pangan yang ilegal, kejahatan obat dan sebagainya masih sangat banyak. Kita akui itu, tapi kita ingin membenahi secara tepat sasaran," tuturnya.

Terakhir, Ikrar mengatakan dalam pertemuan itu kedua lembaga juga turut membahas tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dapat mengawal keamanan makanan dalam program makan siang bergizi.

"Mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera di Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Sid Herdi Kusuma menyatakan bahwa pihaknya bisa dilihat sebagai sumber pendanaan murah jangka panjang untuk sektor perumahan.

“Kami bisa dilihat sebagai sumber pendanaan murah jangka panjang untuk sektor perumahan,” ujarnya dalam acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan” di Jakarta, Rabu.

Hingga saat ini, pihaknya telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur, baik dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dia mengharapkan bank-bank Himbara terus meningkatkan layanan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, BP Tapera menyampaikan harapan khusus kepada BPD agar dapat mulai berperan aktif meningkatkan volume KPR bagi masyarakat di daerah masing-masing.

“Ini yang terus kami lakukan, termasuk juga di dalamnya kami memberikan kapasitas building agar kemampuan para bankir di BPD itu terus meningkat, khususnya untuk menyediakan KPR bagi masyarakat di daerah,” ucap Sid Herdi.

Dia juga melaporkan bahwa BP Tapera telah bekerja sama dengan 20 asosiasi pengembang dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan, khususnya bagi MBR, supaya mereka dapat membeli rumah siap dan layak huni melalui program KPR.

“Jadi tidak ada lagi (alasan) belum bisa masuk (rumah) karena rumahnya belum siap huni, mereka harus menyewa atau mengontrak. Kami ingin bantuan dari para pengembang ini makesure bahwa rumah tersebut sudah siap huni dan layak huni,” ungkap dia

Terakhir, Sid Heri mengharapkan para investor lokal maupun luar negeri dapat membantu dalam memperbanyak kebutuhan perumahan di Indonesia.

“Sektor perumahan ini kebutuhan mendasar dan bisnisnya sudah berjuta-juta tahun. Investasi bagi para investor di sektor perumahan, khususnya di Indonesia, seharusnya memberikan keamanan dan keuntungan yang besar. Jadi, ke depannya diharapkan makin banyak para investor, dan dana pensiun, asuransi, baik lokal maupun dari luar negeri masuk untuk men-support program tiga juta rumah,” katanya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementan, Agung Suganda, menyebutkan bahwa target tersebut merupakan bagian dari impor sekitar 1,2 juta ekor sapi perah hingga 2029.

“Target kami pada tahun 2025 nanti kami harapkan 200.000 (sapi perah) itu akan masuk ke Indonesia,” kata Agung usai focus group discussion (FGD) percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Terbaru, 50 ekor sapi perah bunting dari Australia berjenis Friesian Holstein (FH) tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (4/11/2024).

Bersamaan dengan itu, Indonesia juga mendatangkan 600 ekor domba dan kambing perah dari Australia.

Kedatangan sapi perah itu, kata Agung, untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sementara kedatangan domba dan kambing perah bertujuan untuk memperbaiki bibit.

“Untuk yang masuk itu kan bibit ya, karena untuk bibit kambing perah dan bibit domba itu kita masih membutuhkan untuk perbaikan genetik. Itu tidak untuk makan bergizi,” kata Agung.

“Untuk yang masuk itu kan bibit ya, karena untuk bibit kambing perah dan bibit domba itu kita masih membutuhkan untuk perbaikan genetik. Itu tidak untuk makan bergizi,” tutur dia.

Hingga saat ini, Agung menyebutkan ada sekitar 141 investor atau industri yang berkomitmen berinvestasi pada sapi di Indonesia.

“141 (perusahaan) untuk yang sapi perah, yang 70 sapi potong,” kata Agung.

Perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan akan memasok sekitar 1,2 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan.

Kementan memperkirakan kebutuhan susu segar nasional mencapai 8,5 juta ton pada 2029.

Rinciannya, 4,9 juta ton kebutuhan susu reguler dan 3,6 juta ton susu untuk program makan bergizi gratis, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya menyalurkan bantuan, Polres Mojokerto Kota juga menerjunkan tim untuk patroli di permukiman terdampak banjir. Patroli menggunakan perahu karet untuk menjaga keamanan rumah warga, serta mengantisipasi warga terjebak banjir.

Patroli dipimpin langsung Wakapolres Mojokerto Kota Kompol Suwarno, Kasat Lantas AKP Mulyani dan Kapolsek Prajurit Kulon AKP Edi Purwo Santoso. Kali ini, mereka menyisir Lingkungan Cakarayam Baru, Kelurahan Mentikan.

Selain berjalan kaki menerjang banjir, polisi juga patroli menggunakan perahu karet. Mereka membantu evakuasi warga yang terjebak banjir. Patroli juga untuk menjaga permukiman penduduk yang terendam banjir dari aksi pencurian.

"Penyisiran permukiman penduduk ini sesuai arahan Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri. Kami salurkan bantuan selimut, sembako dan obat-obatan. Penyisiran juga untuk memberi rasa aman kepada masyarakat," jelas Mulyani kepada detikJatim, Rabu (11/12/2024).

Di sela-sela patroli, lanjut Mulyani, pihaknya mengevakuasi lansia dari banjir yang mengepung rumahnya. Pihaknya lantas menghibur anak-anak korban banjir sebagai salah satu upaya trauma healing.

Penjagaan keamanan juga dilakukan Polres Mojokerto Kota di posko pengungsian di Masjid Al Mubarok, Prajurit Kulon. Kapolsek Prajurit Kulon AKP Edi Purwo Santoso mengatakan, terdapat 120 pengungsi di tempat ini. Mereka dari Lingkungan Jayeng dan Prajurit Kulon.

"Pengamanan untuk menjaga suasana tetap kondusif, warga dapat menjalani masa pemulihan dengan tenang tanpa adanya gangguan yang dapat memperburuk situasi bencana," terangnya.

Sebelumnya, Polres Mojokerto Kota menyalurkan bantuan berupa 100 Kg beras, 35 dus mi instan, 2 krat telur, 20 dus air minum, serta obat-obatan ke posko tanggap bencana Kelurahan Prajurit Kulon pada Selasa (10/12). Polisi juga mendistribusikan nasi bungkus ke korban banjir di Lingkungan Balongcangkring.

Banjir Terjang Kota Mojokerto, Ribuan Warga Terdampak

Banjir Terjang Kota Mojokerto, Ribuan Warga Terdampak

NUSANTARA, KOMPAS.com - Program makan siang bergizi gratis merupakan peluang besar bagi para petani lokal dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) di Kalimatan Timur (Kaltim).

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, petani lokal dan UMKM akan dilibatkan dalam merealisasikan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini.

"Mereka semua pastinya akan kami libatkan dalam program makan siang bergizi gratis, tapi kami harus melihat pedoman lebih lanjut dari pusat," kata Akmal, di Balikpapan, Rabu (11/12/2024).

Adapun anggaran penyediaan makan siang bergizi gratis ini senilai Rp 10.000 per paket. Di sisi lain, harga pangan di Kaltim cukup tinggi.

Hal ini karena Kaltim bukanlah daerah penghasil pangan, dan masih bergantung pada daerah lain melalui berbagai kerja sama.

Kondisi tersebut, jelas memicu perbedaan harga pangan di sejumlah wilayah Kaltim, seperti Balikpapan, meskipun secara garis besar indeks ketahanan pangan cukup tinggi yakni 79,23 persen.

"Indeks ini dilihat dari indikator pemanfaatan dan ketercapaian. Sementara indikator ketersediaan itu kurang," ungkap Akmal.

Oleh sebab itu, program makan siang bergizi gratis diharapkan bisa menjadi pemicu semangat untuk mengejar indikator ketersediaan.

Dalam hal ini, butuh peran aktif petani lokal untuk menciptakan lumbung pangan. Balikpapan, contohnya, meskipun bukan daerah penghasil pangan, namun punya lahan pertanian cukup luas.

Berdasarkan data dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DP3), luas lahan pertanian Kota Balikpapan mencapai 7,996,1 hektar atau sekitar 15,80 persen dari keseluruhan luas wilayah 503,300 hektar.

"Meskipun kecil, tapi Balikpapan bisa menciptakan lumbung pangan, maka ini juga bisa menjadi pemantik untuk lebih mandiri ke depan, masa harus beli dari luar terus," tegas Akmal.

Jika itu sudah terjadi, maka hasil petani lokal akan diolah oleh UMKM lokal sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah untuk makan siang bergizi gratis.

Menurut Akmal, Pemda adalah eksekutor dari kebijakan tersebut untuk menciptakan ekosistem ketahanan pangan yang saling menguntungkan.